cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 15   16   17   18   19 
Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Benda Cagar Budaya Di Aceh Utara Ayun, Siti Qurrata; Nasir, Muhammad; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10054

Abstract

Cultural Heritage in North Aceh suffered destruction both intentionally and unintentionally. Its existence must be maintained to survive and avoid various threats that can speed up the weathering process. The management of cultural heritage problems is often neglected, this is because the people of Aceh do not understand the problem of cultural heritage. With the existence of legal protection, it is hoped that it will be able to preserve cultural heritage objects. The Aceh region has special autonomy and has Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA). It is explained in article 149 that: "The Government of Aceh and the Regency/City Government are obliged to carry out integrated environmental management by paying attention to spatial planning, protecting biological natural resources, non-biological natural resources, artificial resources, conservation of biological natural resources and their ecosystems, cultural heritage, and biodiversity with due regard to the rights of indigenous peoples, and for the greatest extent for the welfare of the population." In Law Number 11 of 2010 Article 105 explains the Criminal Provisions for people who damage cultural heritage. Article 105 explains that "Any person who intentionally damages the Cultural Heritage as referred to in article 66 paragraph (1) shall be sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year for a maximum of 15 (Fifteen) years and / or a fine of at least Rp. 500,000,000 ( Five Hundred Million Rupiah) and a maximum of Rp. 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah)." The approach method used in this study is empirical juridical, namely legal research that obtains data from primary data. This type of research is descriptive research, namely to obtain a brief overview of a problem based on an applicable law and related to the problem to be discussed in a writing, then compile it logically and systematically. The results showed that legal protection against damage to cultural heritage objects in North Aceh is based on legal rules or norms, especially those listed in laws and regulations. The suggestion from this study is that the Government is expected to pay comprehensive attention to the protection of cultural heritage objects in North Aceh. The Government of North Aceh should form a qanun on the preservation of cultural heritage objects and to the people of Aceh it is hoped that they can maintain, care for and preserve cultural heritage objects and can become valuable heritage for the next community.
Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi ( Studi Penelitian Di Komisi Informasi Aceh) Vahaddisz, Faiz Dayan; Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.4906

Abstract

Berdasarkan uraian tersebut, jadi kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaku pemberi data Aceh dilaksanakan dengan struktur pada Sekeretariat Komisi Informasi Provisi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara taknis operasional berada dibawah dan mempunyai kewajiban terhadap ketua Tingkat Provinsi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas IT Provinsi Aceh. Pada dasarnya posisi Komisi Informasi Aceh merupakan Komisi Informasi tingkat provinsi. Pasal 27 ayat (3) UU Komisi Informasi Publik menyebutkan, bahwasanya yang menjadi kewenangan dari pada Pelaku Provinsi Aceh antara lain wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait. Hambatan internal dalam penyelesaian mediasi pada sisi yang bermasalah. Dilihat segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang (UU KIP) dimana Lembaga tidak mematuhi eksekusi putusan pada Komisi Informasi Publik yang begitu lama, sehingga publik harus melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Upaya dalam meningkatkan integritas terhadap Komisi Informasi Aceh agar memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe) Wijaya, Rosa Septa; Husni, Husni; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10218

Abstract

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam penelitian ini terdapat tiga kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penjatuhan pidana dendanya berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku pelanggaran lainnya oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan peradilan cepat terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada peradilan cepat di Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat pada tiga kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi denda terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hakim menjatuhkan saksi denda yang berbeda-beda antara pelaku pelanggaran yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe yaitu jenis pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status ekonomi, patuh akan hukum, serta keterangan terdakwa dalam persidangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Seharusnya Hakim menjatuhkan sanksi yang sama terhadap pelaku pelanggaran pasal yang sama serta tidak membeda-bedakan antara pelaku pelanggaran. Hakim harus bersikap sangat profesional dalam menangani dan memutus suatu perkara yang dihadapinya tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan lainnya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Hasugian, Syarah Tilawah; Nasrianti, Nasrianti; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8187

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dan untuk menganalisis upaya hukum atas pelanggaran hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun memaparkan mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online. Hasil penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online dan upaya hukum atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli online. Saran yang diberikan yaitu Pemerintah atau pihak yang berwenang agar melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online agar konsumen dapat mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ketika telah dirugikan mengingat Undang-Undang mengatur perlindungan konsumen namun masih banyak pelaku usaha melakukan kecurangan yang merugikan konsumen dan hendaknya calon konsumen lebih memperhatikan dan bijak dalam melakukan transaksi jual beli online. Kata Kunci: Informasi, Jual-Beli, Konsumen, Online, Perlindungan.
Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam) Diah, Mar; Nurarafah, Nurarafah; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8178

Abstract

PT. Pegadaian Syariah merupakan mekanisme pembiayaan alternatif yang memberikan pinjaman berdasarkan undang-undang hak tanggungan, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero). Uraian kasus menjelaskan tentang tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah atas kerusakan gelang emas yang diselesaikan dengan kekeluargaan/musyawarah Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab perdata PT pegadaian syariah atas kerusakan dan kehilangan barang gadai. Dan untuk mengrtahui cara penanganan masalah pemberian kompensasi terhadap kerusakanan dan kehilangan barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib menganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama nilainya setara dengan harga barang gadai tersebut. Dalam menyelesaikan perkara dengan ganti rugi secara kekeluargaan. Ganti rugi secara kekeluargaan ialah menjaga nama baik Perum Pegadaian Syariah. Dan bagi nasabah dapat menjaga silaturahmi dengan Perum Pegadaian Syariah. Kata Kunci: Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero), Hilangnya Barang Gadai, Ganti Rugi.
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan) Nurhafni, Nurhafni; Saputra, Ferdy; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang sering muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lapas 1 Medan dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana teroris diatur oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018, yang mengklasifikasikan narapidana berdasarkan risiko: tinggi, sedang, dan rendah. Di Lapas Kelas 1 Medan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui program rehabilitasi dan deradikalisasi yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini bertujuan mengubah perilaku antisosial narapidana, meningkatkan ketaqwaan, intelektual, sikap, dan keahlian kerja mereka agar siap kembali ke masyarakat dan tidak melakukan resedivisme. Kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi masalah administratif, kekurangan tenaga ahli, peraturan yang kurang jelas, pandangan negatif masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan upaya sosialisasi yang lebih intensif. Upaya deradikalisasi penting untuk menghilangkan ideologi radikal dan menggantinya dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan menyeluruhPEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan) 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRASI BAGI TERPIDANA MATI ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA rani, khairani; Husni, Husni; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada narkotika yang terjadi pada saat ini. Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkotika yang dijerat hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi.. Grasi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkotika dan dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkotika terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana narkotika saat ini berlaku di Indonesia mencakup hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum dan HAM serta Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkoba di mencakup mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, mekanisme pelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi, hingga diperolehnya putusan. Pemberian grasi bagi terpidana mati menimbulkan dampak negatif dan positif dari masyarakat dan penegakan hukum sehingga adanya alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga presiden mampu mengabulkan grasi tersebut.
Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara Harahap, Mohammad Azmi; Husni, Husni; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14819

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dengan penangananya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alas an masyarakat yang menolak penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Kureng Keureuto dan bagaimana bentuk penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun hasil penelitian dilapangan bentuk penyelesaian terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah di Waduk Krueng Keureuto tidaklah semaksimal mungkin dan tidak mencapai asas keadilan. Hal tersebut disebabkan karena murahnya harga yang diberikan kepada yang berhak atas tanah. Saran penulis, hendaknya pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang_undang Nomor 2 Tahun 2012. Diantara semua asas yang diamanatkan, asas kemanusiaan dan keadilan merupakan asas pokok sebagai dasar dari amanat-amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK Asyri, Al; Asmara, Romi; Arnita, Arnita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16096

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap Ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap baby blues syndrome. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis data dilakukan dengan kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana mesti di periksa oleh ahli kejiwaan sehingga dapat mengetahui apakah si ibu menderita baby blues atau tidak, apabila si ibu mengidap baby blues atau sudah tergolong sakit jiwanya/gila maka hakim mesti mengajukan rehabilitasi ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan jiwanya, serta memberikan alasan pemaaf sebagaimana di atur pada pasal 44 KUHP.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA OTOMOTIF TERHADAP KERUSAKAN RANGKA SEPEDA MOTOR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yelia, Rufa; Kurniasari, Tri Widya; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16898

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF, hambatan yang dihadapi konsumen yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor dalam pemenuhan haknya serta upaya yang dilakukan konsumen dalam pemenuhan hak-haknya yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (normative law research), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Kajian kepustakaan dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tinjauan umum pelaku usaha, prinsip tanggungjawab pelaku usaha, cacat tersembunyi. Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha yang bersangkutan yaitu PT Astra Honda Motor hendaknya memberikan tanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan memberi ganti rugi kepada para konsumen sepeda motor yang menggunakan rangka e-SAF. dan terdapat pula upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan melaporkan kasus yang terjadi kepada BPSK, selain itu, dalam Pasal 23 memberikan opsi penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.

Page 17 of 51 | Total Record : 503

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue