cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 16   17   18   19   20 
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA Zulfina, Zulfina; Bahreisy, Budi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16972

Abstract

Kerugian negara merupakan salah satu unsur utama yang membentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana korupsi dituntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Dalam menangani kasus korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pengembalian kerugian negara menggunakan dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C. Mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata dilaksanakan sesuai prosedur tentang penggunaan gugatan perdata, yaitu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugatnya. Saran yang dapat diberikan adalah mengenai kesadaran publik terhadap kasus korupsi. Masyarakat sipil dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam menangani kasus korupsi agar penanganan kasus korupsi bisa membawa hasil yang maksimal terutama dalam hal pengembalian kerugian negara.
PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN Kanza Br Marpaung, Mutia; Nurarafah, Nurarafah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12916

Abstract

Proses penyitaan barang jaminan yang telah dijadikan jaminan pinjaman oleh debitur atau penjamin bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terutama karena agunan tersebut berada di luar yurisdiksi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan metode yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran dalam mengeksekusi dan melelang agunan yang terkait dengan kredit macet. Selain itu, kajian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan proses penyitaan agunan kredit yang sangat macet.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian terkait pelaksanaan penyitaan menunjukkan ketidakefektifan, khususnya terkait dengan sistem pendukung lelang. Sebagian besar temuan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kesalahan atau hambatan yang tinggi, terutama karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada dan hambatan dokumentasi yang tidak lengkap di bank. Baik dokumen legalitas maupun dokumen kepemilikan, yang pada akhirnya berujung pada penolakan verifikasi dokumen selama proses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Penulis mengusulkan agar Kepala Seksi Lelang Kisaran mengambil tindakan yang diperlukan untuk kelancaran penyitaan eksekusi. Disarankan agar Kepala Dinas Pelayanan dan Lelang Barang Milik Negara (KPKNL) Kisaran mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang proses detail pelaksanaan penyitaan agunan kredit macet. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai prosedur ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen azrina, tasya; Manfarisyah, Manfarisyah; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15932

Abstract

 Obat sirup merupakan salah satu jenis obat yang banyak digunakan untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang dialami setiap orang, obat jenis sirup ini dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, pada akhir-akhir ini banyak orang sakit yang mengkonsumsi obat berjenis sirup ini dengan mengharapkan kesembuhan pada penyakitnya, akan tetapi malah menimbulkan penyakit baru yang diakibatkan oleh pengkonsumsian obat-obatan berjenis sirup yang mengandung etilen glikol (suatu zat yang berbahaya) dalam jumlah banyak. Dalam hal ini, maka konsumen yang mengkonsumsi obat sirup ini sangatlah penting untuk diberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu diwujudkan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan, pengujian laboratorium yang akurat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun bentuk perlindungannya adalah pelaku usaha berkewajiban untuk berhati-hati terhadap produknya. Kelalaian pelaku usaha dalam memproduksi barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa konsumen akibat dirugikan atas peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui jalur litigasi merujuk pada ketentuan peradilan umum sesuai  Pasal 45 UUPK. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui non litigasi dapat ditangani oleh BPSK dengan cara mediasi atau konsolidasi atau arbitrase. Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati akan kandungan produknya dan mengutamakan mutu serta keamanan produk dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam produksi sediaan farmasi. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Sirup, Etilen Glikol.
KEWENANGAN WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI NAGARI KOTO SAWAH KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT Aini, Nur; Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16189

Abstract

Pembangunan merupakan suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik. Nagari Koto Sawah merupakan salah satu desa yang saat ini masih dalam proses pembangunan, baik dari infrastuktur, ekonomi, Pendidikan bahakan sumber daya manusia yang masih rendah. Wali Nagari sebagai pemimpin Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa agar menjadi lebih baik demi mencapai pembangunan untuk kehidupan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan wali nagari dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil peneitian meunjukan dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sudah dilaksanakan dengan semestinya oleh Wali Nagari. Kepala desa memimpin pelaksanaan pembangunan. Hasil peneitian meunjukan bahwa kewenangan Wali Nagari dalam meningkatkan pembangunan nagari baru berjalan pada tahap perencanaan pembangunan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Lazuardi, Abit; Asmara, Romi; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13100

Abstract

Kemampuan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan konten di berbagai platform media sosial telah melahirkan berbagai kasus pencemaran nama baik yang berpotensi melanggar UU ITE. Terlepas dari upaya keras aparat penegak hukum, penyebaran informasi palsu dan fitnah di Kota Lhokseumawe terus berlanjut.Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronikdan pengimplementasian hukum pidana atas pelaku pencemaran nama baik lewat media  sosial  menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe.Jenis penelitian ini yaituyuridis hukum empirisdengan pendekatan kasus  dan pendekatan undang-undang, sifatnyadeskriptif analitis, dengan bentuk penelitian kualitatif,. Sumber data yang di pakai yaitu data primer meliputi hasil wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasaya; Aturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Bab XI Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU ITE. Ancaman pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan tersebut berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu yang telah dicemarkan. Khusus kasus Kota Lhokseumawe, tuntutan pidana telah diajukan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami pencemaran nama baik. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, majelis hakim tidak berkewajiban untuk secara ketat mematuhi tuntutan jaksa. Pidana yang dijatuhkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa, karena hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan pertimbangan formil dan materiil dalam mengambil putusan.Sangat disarankan kepada masyarakat umum untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik orang lain, karena hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berat. Sangat penting bagi aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang mengadili perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk mengetahui kejadian tersebut agar dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan tingkat kesalahan yang terlibat, sehingga memastikan penegakan hukum yang adil.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOKSEUMAWE Alfarizi, Ranal; Sastro, Marlia; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui implikasi dan potensi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap keabsahan bukti yang ditemukan, termasuk pengakuan yang diperoleh dari tersangka dalam proses pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 KUHAP, memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Jika hak ini dilanggar, maka dapat menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan pembelaan hukum, seperti penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Dari segi implikasi, pelanggaran hak-hak tersangka dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan dan pengakuan yang diperoleh dari tersangka menjadi tidak sah di pengadilan, yang dapat melemahkan kasus penuntutan atau bahkan membatalkan proses hukum. Dari segi potensi pelanggaran, berbagai bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dapat terjadi selama proses penyidikan, seperti penyiksaan, tekanan psikologis, atau intimidasi. Hal ini juga dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan menjadi tidak sah di pengadilan. Diharapkan agar aparat penegak hukum memastikan hak tersangka dihormati dengan memberikan pelatihan kepada tim penyidik, menetapkan prosedur transparan, melakukan pengawasan internal yang ketat, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersangka. Hal ini akan menciptakan lingkungan penyidikan yang menghormati hak-hak tersangka secara efektif.
PENERAPAN TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS SYARIAH DALAM MENJAGA KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH (Studi Penelitian di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe) Jannah, Rohainul; Faisal, Faisal; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16836

Abstract

Realisasi era digital saat ini, kualitas layanan Perbankan di Indonesia meningkat secara signifikan dilihat dengan adanya Teknologi Finansial yang mulai digunakan oleh Perbankan di Indonesia salah satunya Bank Aceh Syariah Lhokseumawe. Meskipun demikian, kemajuan Teknologi Finansial pada akhirnya, terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah perlunya jaringan internet untuk memfasilitasi aktivitas pendanaan bank syariah yang efisien. Dan minimnya layanan perbankan terhadap masyarakat dalam mengakses Teknologi Finansial tersebut, Serta aktivitas cybercrime sehingga mengurangi keinginan nasabah dalam memanfaatkan aplikasi ini.                  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu metode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang di ambil dari masyarakat sekitar, yang di dapatkan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari ketiga data ini membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data yang ada dilapangan.                  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bank Aceh Syariah Lhokseumawe memiliki kendala dalam merealisasikan Teknologi Finansial. Dimana teknologi tersebut baru beberapa tahun digunakan oleh Bank Aceh  Syariah Lhokseumawe tersebut, dan sulit memberikan informasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah 3 (Tiga) T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil). Serta kurangnya sistem yang memadai dalam menjalankan Teknologi Finansial tersebut dimana Bank Aceh Syariah Lhokseumawe pernah mengalami kebocoran data saat aplikasi ini baru digunakan.                  Disarankan baik nasabah lebih berhati-hati dalam memasukkan data pribadi pada platform tertentu, sedangkan bagi pelaku perbankan diharapkan untuk terus mengembangkan sistem keamanan pada Teknologi Finansial, serta terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait Teknologi Finansial di era digital ini. Kata Kunci : Teknologi Finansial, Perbankan, Keamanan Data
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B) Rahmi, Mutia; Harun, Harun; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17172

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.Bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar dapat mengikuti perkembangan zaman terkhususnya di bidang teknologi dan komunikasi. Karena fasilitas tersebut memudahkan para pencari keadilan untuk hemat waktu, tenaga dan biaya dan untuk Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar lebih lagi melakukan sosialisasi mengenai E-Berpadu kepada masyarakat baik secara langsung maupun melaluo media cetak ataupun perantara lainnya.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYARIYAH BIREUEN Safitri, Nora; Ramziati, Ramziati; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi Kawin di Mahkamah Syariyah Bireuen. Permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering dibahas, hal tersebut dilihat dari peluang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dibutuhkan untuk mengendalikan persoalan pernikahan dibawah umur yang semakin tinggi beserta akibatnya. Berdasarkan penelusuran jumlah permohonan dispensasi  kawin di Mahkamah Syariyah Bireuen menunjukkan bahwa pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi kawin masih mengalami peningkatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin di Mahkamah Syariyah Bireuen belum berjalan sesuai harapan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), wawacara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Bireuen menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa disamping masalah usia, Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian permintaan dispensasi kawin mengalami peningkatan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa satu-satunya dampak dibalik meningkatnya permintaan dispensasi kawin adalah karena lahirnya undang-undang tersebut. Minimmya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dispensasi kawin menjadi Kendala/hambatan dalam pelaksanaanya dan tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait dispensasi kawin di lingkungan masyarakat sehingga membuat pengajuan dispensasi kawin tidak tepat sasaran. Faktor lainnya meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah dengan melihat benar tidaknya alasan mendesak yang sering diajukan para pemohon dispensasi kawin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hendaknya orang tua dan anak memiliki kesadaran dan pemahaman tentang dampak dari perkawinan dibawah umur, sehingga pengimplikasian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan bisa berjalan dengan efektif dan dapat menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syariyah dengan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat memicu dilakukannya perkawinan pada usia anak.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG RAWANG ITEK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA Syahra, Adilla; Jamaluddin, Jamaluddin; Manfarisyah, Manfarisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16117

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penyelesaian sengketa di peradilan adat, hambatan dalam mengeksekusi putusan peradilan adat, dan kekuatan hukum putusan tersebut di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambol Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dari tahun 2021-2023, terdapat 19 sengketa adat yang terjadi, dengan 12 sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat dan 7 sengketa yang belum terselesaikan. Penyelesaian sengketa yang efektif mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama menjunjung tinggi kewajiban untuk mendengar dan didengar. UU No. 11 tahun 2006 (UUPA) memperkuat peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa, khususnya melalui adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2). Metode penelitian mencakup pendekatan hukum kualitatif dan empiris, dengan pengumpulan data dari studi literatur dan penelitian lapangan. Proses penyelesaiannya meliputi penerimaan laporan, rapat perangkat desa, proses peradilan adat, dan penerbitan Berita Acara Perdamaian. Hambatan dalam mengeksekusi putusan peradilan adat termasuk kesulitan dalam memenuhi kesepakatan, kurangnya daya paksa di antara para perangkat desa, terbatasnya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang peradilan adat, rendahnya kesadaran hukum di antara para pihak, dan tidak adanya itikad baik. Putusan pengadilan adat di Provinsi Aceh memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh pemerintah.

Page 18 of 51 | Total Record : 503

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue