cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 17   18   19   20   21 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Polres Aceh Utara) Silvia, Serli; Sumiadi, Sumiadi; Zulkifli, Zulkifli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16602

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana  penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, apa saja hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris, penelitian empiris dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan, dan penelitian ini bersifat hukum yang bertujuan untuk memperoleh sumber data langsung dari lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah, kasus penganiayaan ini tidak diselesaikan sampai ke pengadilan, pelaku tindak pidana penganiayaan hanya diberi arahan dan bimbingan supaya tidak melakukan perbuatannya, dan pada kenyataannya perbuatan tersebut terulang kembali, faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana penganiayaan ialah karena faktor orang tua yang tempramental/ringan tangan dan memiliki sifat emosional yang tidak terkendali, dan hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan ini ialah, aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam mencari informasi terhadap warga sekitar, karena IL mempunyai sifat yang tempramental yang membuat IL tidak pernak bersosialisasi dengan warga lainnya. Dan pihak kepolisian juga memiliki hambatan yaitu tidak tersedianya fasilitas rumah aman bagi anak yang sedang terkena kasus tindak pidana penganiayaan.
PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN IKHTILAT BERDASARKAN QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DIBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYARIAT ISLAM (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues) Novia, Julia Putri; Nasir, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wilayatul hisbah dalam pengawasan ikhtilat dikabupaten gayo lues, serta memahami kendala dan upaya apa yang dihadapi wilayatul hisbah dalam melakukan pengawasan ikhtilat berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksaan syariat islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayatul hisbah dalam melakukan pengawasan ikhtilat di Kabupaten Gayo Lues masih banyak kasus yang terjadi, menurut wilayatul hisbah di Kabupaten Gayo Lues bahwa masih banyak terjadi pelanggaran ikhtilat terlebih didekat lapangan pacuan kuda yang dijadikan tempat melakukan perbuatan ikhtilat, dimulai dari dewasa hingga anak-anak yang sudah baligh. Kendala yang dihadapi oleh wilayatul hisbah sendiri adalah kurangnya pemahaman terkait aturan-aturan yang berlaku dan juga ketidak pedulian dari masyarakat itu sendiri. Dan upaya yang dilakukan wilayatul hisbah untuk mencegah peningkatan ikhtilat adalah melakukan patroli rutin, razia, pemetaan, dan sosialisasi.
PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH TIMUR DALAM PEMBINAAN BAGI ANAK YANG TERKENA SANKSI PIDANA Wahab, Abdul; Akli, Zul; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13092

Abstract

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga meimpunyai peiran yang peinting dalam meimbeirikan peimbinaan teirhadap para anak yang teilah meimpeiroileih peileipasan beirsyarat, yaitu deingan peimbeirian peingawasan yang khusus dalam hal pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di LPKS Aceh Timur. Sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling. sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur berperan sebagai tugas pelaksana untuk membina anak-anak yang terkena sanksi pidana dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syariah Aceh Timur untuk memberikan pendidikan dan pencegahan.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, pembinaan yang dilakukan LPKS Aceh Timur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pelatihan terhadap anak yang terkena sanksi pidana, hambatan LPKS Aceh Timur adalah minimnya tenaga didik, fasilitas dan anggaran sangat terbatas. Upaya yang sudah dilakukan LPKS Aceh Timur yaitu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Aceh Timur agar dilakukan penambahan tenaga didik, bantuan dan anggaran untuk LPKS Aceh Timur.Disarankan Perlunya meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dengan cara menempatkan petugas yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan mengadakan seminar atau diskusi tentang pelatihan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS. Kata kunci : Anak dan LPKS 
Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Untuk Janda Menurut Hukum Adat Aceh (Studi Penelitian Gampong Cot Ara) Fazil, Muhammad; Manfarisyah, Manfarisyah; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16078

Abstract

Harta bersama adalah harta kemakmuran yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Namun dari kekayaan dalam pernikahan, terdapat pemisahan antara kekayaan individual masing-masing pria dan wanita, yang terdiri dari harta bawaan masing-masing pria dan wanita, meskipun dalam pernikahan, kemungkinan adanya campuran kekayaan antara pria dan wanita tidak tertutup. Tetapi terkait kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan, tidak ada pencampuran di antara keduanya. Jika dalam hal harta bersama, baik pria maupun wanita yang mengakibatkan suatu perceraian, sehingga dari perceraian itu muncul persaingan atas kekayaan bersama selama dalam pernikahan. Riset ini menerapkan teknik kuantitatif dengan metode riset pengumpulan data yaitu survei, kajian, pencatatan, dan referensi. Menurut standar hukum di Indonesia khususnya terkait dengan distribusi harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan distribusi harta bersama tidak diatur dengan sangat tegas hanya mengikuti kebijakannya masing-masing. Menurut hukum Islam terkait harta bersama tidak begitu tegas hanya dibandingkan dengan syirkah (kemitraan) antara pria dan wanita. 
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN BLANGPEGAYON KABUPATEN GAYO LUES Hanisa, Hanisa; Sulaiman, Sulaiman; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.14950

Abstract

This study aims to research the implementation of buying and selling land that has not been certified and to find out information and understand the legal results of buying and selling land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency. This research is empirical juridical research using a law and case approach that obtains data through field research and literature. Based on the results of the research, it is known that in the implementation of buying and selling for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, it was found that there was still a lot of buying and selling for land that had not been certified, according to the people of Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, that buying and selling was underhand for land that had not been certified and only It is felt that using a receipt is sufficient because processing the certificate requires expensive costs and a more complicated process. The legal consequences of buying and selling underhand for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency are still valid but the legality is not yet valid because there is no certificate so it can lead to settlements at a later date.
IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Polres Bireuen) Marzatillah, Siti; Zulfan, Zulfan; Hatta, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16811

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam penanganan perkara pidana serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap proses pinjam pakai barang bukti. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Konsekuensi hukum dalam hal pinjam pakai barang bukti yang disalahgunakan sesuai dengan perjanjian awal penyidik dengan pemilik barang bukti atau saksi korban pada pengajuan surat permohonan pinjam pakai. Maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang maka konsekuensi hukumnya menjadi tanggung jawab penyidik. Dengan demikian dapat disimpulkan, proses pinjam pakai barang bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum. Saran penulis dalam penelitian ini, penting bagi Kepolisian Resor untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang bukti guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan tetap menjaga kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. 
Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Penunggakan Pembayaran Angsuran Sari, Dea Cantika; Jafar, Sofyan; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar yang terkena penunggakan pembayaran angsuran dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika anggota koperasi melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Untuk menjawab persoalan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta kasus yang ada serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar yang terkena penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan melaksanakan penuntutan secara pertanggung jawaban huskum perdata kepada anggota koperasi simpan pinjam yang melakukan penungggakan pembayaran angsuran. Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara penyelesaian masalah yang terdapat didalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Mudharabah yang menjadi dasar dalam perjanjian antara koperasi dengan anggota koperasi. Dan akibat hukum yang terjadi jika anggota melakukan penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan membayar ganti rugi, yang didapatkan melalui dijualnya obyek yang menjadi agunan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah serta anggota koperasi tersebut akan diberikan sanksi berupa dikeluarkannya dari koperasi simpan pinjam sadar.
Implementasi Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Amin, Mirazani; Iskandar, Hadi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13204

Abstract

AbstractLegal Aid Posts have an important role in public services by providing assistance to individuals who need legal assistance. This assistance is not limited to those who are economically disadvantaged, but is also provided to individuals who do not fully understand the judicial process and therefore require the assistance of an advocate to ensure the upholding of their rights and obligations. This service is available to all Indonesian citizens, with the aim of upholding justice for those caught in legal problems. Legal aid organizations play an important role in society by offering solutions at various levels, including consultation and assistance outside the courtroom.This research method includes a type of empirical juridical study, or what is called a field study, namely examining applicable legal provisions and what appears in reality in society. And answer all questions. Empirical juridical studies are legal studies regarding the enactment or application of empirical legal provisions in action in all specific legal events that arise in society.According to this study, it was found that the Legal Aid Post (Posbakum) of the Banda Aceh State Administrative Court has a very important role in providing legal aid services. Even though there are challenges faced, efforts to overcome these obstacles are carried out through various means such as disseminating information, increasing legal knowledge, and creating websites. Through these initiatives, Posbakum strives to ensure that individuals have access to the legal assistance they need, ultimately promoting fairness and fairness in the state administrative justice system.The author's suggestion is that the Chairman of the Banda Aceh State Administrative Court take a transparent and cooperative approach, with the aim of obtaining more precise and reliable information during research. Furthermore, this approach is expected to improve the quality of assistance services provided by Posbakum at the Banda Aceh State Administrative Court as a whole. Going forward, it is very important to closely monitor the performance of Posbakum and effectively introduce or promote to the general public the existence of the Legal Aid Post at the Banda Aceh State Administrative Court, which is specifically designed to serve individuals who need free legal services.  
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1897/PID.SUS/2022/PN.MDN) Manurung, Rauf Sharim; Zulfan, Zulfan; Nasir, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16562

Abstract

Abstract          This research aims to find out the form of legal protection for child victims of sexual exploitation, and to find out the decision Number 1897/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn is in accordance with the application of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. The type of research used is Normative juridical with a legislative research approach and sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the form of legal protection for child victims of sexual exploitation is currently far from expectations, seeing the obstacles that still need serious attention from all parties involved in efforts to deal with sexual exploitation of children. Decision Number 1897/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn should be better if the defendant is subject to Article 82 paragraph (1), Article 76E. The judge decided that the facts revealed in the trial were a juridical matter, in Decision Number: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn the judge did not provide restitution rights for child victims, whereas according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons article 48 paragraph (1) every victim of the crime of trafficking in persons or their heirs is entitled to restitution, as well as healing for child victims in immaterial matters in the form of health and psychological child victims. keyword: Child Exploitation, Restitution, Human Trafficking. 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI ASUHAN NAMIRA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUH DI WILAYAH RANTAUP RAPAT Harahap, Irpan Rizaldi; sulaiman, sulaiman; Nasir, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17097

Abstract

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat, tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namirang Kota Rantauprapat, Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan  perwalian di Panti Asuhan Putra Putri Namira sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, perwalian dalam Panti Asuhan Putra Putri Namira hanya sampai mengurus anak asuh sampai selesai jenjang pendidikannya. Tanggung jawab hukum Panti Asuhan Namira berupa anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh. Perlindungan anak asuh di Panti Asuhan Namira yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, bertanggung jawab penuh atas kerugian apabila anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, Panti Asuhan melindungi dan merehabilitasi anak asuh tersebut apabila menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, Seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga akan tetapi keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang.

Page 19 of 51 | Total Record : 503

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue