cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 6 (2025): September" : 14 Documents clear
Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy Anwar, Saiful; Iqbal, Muhammad; Radhali, Radhali; Asnawi, M. Iqbal; Suriyani, Meta
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.549

Abstract

Green economy atau ekonomi hijau menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan berkeadilan secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, transformasi sosial dan tekanan eksternal mengancam keberlanjutan praktik-praktik lokal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis literatur, studi regulasi, dan dokumentasi praktik hukum adat laut masyarakat Aceh. Fokus utama diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip green economy. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan peran, tantangan, dan potensi integrasi hukum adat dalam sistem ekonomi hijau. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat laut, khususnya melalui peran Panglima Laot, telah mengatur pelestarian sumber daya laut melalui larangan alat tangkap destruktif, pengaturan musim tangkap, dan distribusi hasil laut yang adil. Nilai-nilai budaya seperti kolektivitas, tanggung jawab ekologis, dan kesederhanaan mendukung praktik ekonomi rendah emisi dan berbasis komunitas. Namun demikian, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh dan lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi tantangan serius. Nilai budaya dan hukum adat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik green economy, terutama dalam dimensi ekologis, ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Pengakuan formal, revitalisasi nilai lokal, dan integrasi kelembagaan menjadi kunci memperkuat hukum adat sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Tanggung Jawab Hukum Agen Asuransi Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi oleh Nasabah Asuransi Jiwa: (Studi AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan) Abizar, Farhan; Mina, Revi Fauzi Putra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.557

Abstract

Penelitian ini membahas kasus pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Life) terhadap tertanggung sebagai korban perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan polis asuransi. Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap tindakan agen yang melanggar asas itikad baik; dan (2) menelaah tanggung jawab hukum pihak penanggung atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh agen asuransi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian serius bagi tertanggung sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas. Perusahaan asuransi, seperti AJB Bumi Putera 1912, harus mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh agen, bukan membiarkan atau menormalisasi tindakan yang merugikan nasabah.
Pertanggungjawaban Pidana Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit: (Studi Putusan No.868/Pid.Sus/2021/PN.Lbp) Habeahan, Marcheveli
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.558

Abstract

Pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, dipicu lemahnya penegakan hukum terutama jika kerugian di bawah Rp2,5 juta sehingga hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pencurian sawit diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp4 miliar. Pasal 55 huruf d melarang memanen hasil perkebunan tanpa izin, kecuali masyarakat adat sesuai Putusan MK, sedangkan Pasal 63(2) KUHP mengutamakan aturan khusus, Pasal 64(1) KUHP mengatur perbuatan berlanjut, dan residivis dapat dikenakan hukuman lebih berat. Studi kasus Putusan No. 808/Pid.Sus/2021/PN Lbp menunjukkan terdakwa terbukti memanen 20 TBS tanpa izin. Hakim memutuskan pengembalian barang bukti ke PT P.P.L., pemusnahan alat kejahatan, serta menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kerugian perusahaan sebagai hal memberatkan, dan sikap sopan, penyesalan, serta belum pernah dihukum sebagai hal meringankan.
Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik Kelompok Tani di wilayah Asahan Sumatera Utara Lubis, Mohammad Tahan; Kartika, Arie
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dan penegakannya dalam konteks kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Asahan Sumatera Utara Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada kasus individu dengan yang telah berulang kali terjadi tindakan pencurian di lahan milik Kelompok Tani Giat Bersama, namun hanya menerima peringatan lisan dan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana dan penyesuaian kerangka hukum pidana untuk menangani kasus serupa di masa mendatang sehingga Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam: (Analisis Putusan No.1220/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Simanjuntak, Hinzky Alestin; Ramadhan, M. Citra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.561

Abstract

Penerapan sanksi pidana atas kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tindak pidana ini kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Sanksi diharapkan memberi efek jera dan mencegah peredaran senjata tajam di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang membawa atau menguasai senjata tajam maupun api tanpa izin untuk membatasi peredaran senjata berbahaya, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena membawa celurit tanpa izin, menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan, memusnahkan barang bukti, dan membebankan biaya perkara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara) Sidabutar, Robby Alexander; Munthe, Riswan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.562

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Berddasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan masalah terkait dengan prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK, kendala permohonan restitusi dalam penanganan perlindungan anak kepada anak korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK,. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.
Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser : (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb) Efendi, Ilham; Mubarak, Ridho
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.563

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa liar pada putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Medan Masalah difokuskan pada sanksi pidana terhadap perburuan satwa liar di Gunung Leuser. Data-data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi pada pokok nya diatur dalam Undang – undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta pertimbangan hakim dalam menerapakan sanksi pidana yaitu menerapkan segala unsur – unsur tindak pidana apakah sudah memenuhi untuk dianggap melakukan tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan terdakwa adalah unsur kelalaian sebab pemasangan jerat dilakukan untuk menangkap babi hutan bukan hewan yang dilindungi Undang – undang. Kemudian sebab selama proses peradilan terdakwa koperatif dan tanggap melaporkan hewan dilindungi telah terjerat di kebun, hakim memberikan putusan empat bulan penjara dan denda lima puluh ribu juta rupiah, lebih ringan daripada tuntutan awal.
Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Ronny, Ronny
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.564

Abstract

Hoaks atau Hoax adalah informasi atau berita bohong yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi dan dipercayai oleh orang yang mengakses atau melihat informasi atau berita bohong tersebut. Pengaturan pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE termasuk larangan penyebaran informasi bohong. Ada 4 pasal dalam UU ITE yang diterapkan untuk pelaku yang menyebarkan berita bohong. hoaks, yakni pasal pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pasal perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal perbuatan untuk merekayasa informasi sehingga tercipa infomasi bohong yang seolah-olah dianggap asli dengan Pasal 35 UU ITE.
Pengalaman Komunikasi tentang Pengungkapan diri Perempuan Korban Toxic in Relationship Prasetya, Shakyla Bintang; Gumelar, Rangga Galura
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.565

Abstract

Toxic in relationship merupakan hubungan yang sudah tidak adanya rasa nyaman dan aman. Toxic in relationship di penuhi oleh rasa takut, tidak aman dan nyaman bagi para korban. Tujuan Pada Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengalaman dan bentuk toxic in relationship yang dialami oleh korban inisial “K” akibat pasangannya yang melakukan toxic in relationship. Bagaimana “K” menerima perbuatan tersebut dan bertahan dalam hubungan yang Toxic. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan toxic in relationship merupakan hubungan yang sudah tidak adanya rasa nyaman dan aman. Toxic in relationship di penuhi oleh rasa takut, tidak aman dan nyaman bagi para korban. Terdapat bentuk pengalaman yang dialami oleh korban toxic in relationship: berbicara kasar Pengekangan kemudian melakukan perselingkuhan. Efek buruk yang dialami korban: mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental (meliputi, asam lambung, dan menstruasi yang tidak lancar gangguan tidur, stress dan kesepian). Disarankan: untuk mengontrol perasaan, Jika sudah berani melakukan kekerasan fisik dan seksual segeralah mengakhiri hubungan yang tidak sehat tersebut, bisa berlindung kepada keluarga dan melaporkan perbuatan ini.
Analisis Persebaran dan Faktor Variasi Bahasa di Perbatasan Jawa-Sunda Tazakka, Fathina; Aurell, Salsa Alifia; Alamsyah, Shakti Aulia; Fahrizan, Zaidan Ahmad; Hamidah, Siti
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.567

Abstract

Fenomena variasi bahasa terjadi di perbatasan antara Jawa-Sunda dengan penekanan utama berdasarkan letak geografis yang saling berdekatan. Dalam penelitian ini, bahasa daerah tidak dibatasi persebarannya oleh letak geografis. Tidak dapat dipastikan bahasa daerah harus disesuaikan dengan daerah asalnya. Secara adminitrasi, Cilacap termasuk daerah Provinsi Jawa Tengah, namun ada di sebagian tempat yang masyarakatnya mengakui sebagai urang sunda. Hal tersebut membuktikan bahwa ada percampuran unsur geografis dan juga sumber historis yang sudah sangat melekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal usul keberadaan variasi bahasa, faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya variasi bahasa, persebaran variasi bahasa berdasarkan tataran fonologis, letak geografis hingga aspek budaya dan sosial. Metode yang digunakan adalah model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and MetaAnalysis) dengan diagram flowchart dan SLR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi bahasa Sunda dan Jawa yang bisa dikaji berdasarkan fonologis dibeberapa kecamatan khususnya di Kabupaten Cilacap, selain itu terdapat akulturasi budaya yang menyebabkan bahasa di perbatasan Jawa-Sunda mengharuskan beradaptasi yang kemudian menghasilkan ciri khas bahasa yang unik. Beberapa penelitian telah dilakukan sejak awal hingga di saat-saat ini dilakukan penelitian kembali untuk melihat apakah perubahan alami geografis memengaruhi persebaran dan penggunaan bahasa daerah itu sendiri. Dari keberagaman ini menjadikan wilayah Cilacap memiliki keanekaragaman budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan untuk identitas budaya lokal.

Page 1 of 2 | Total Record : 14