cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 9 (2025): December" : 13 Documents clear
Reassessing the Foundation of Transaction Cost Economics: A Systematic Literature Review (2022–2025) Fatihatussharifah; Sambas Ade Kesuma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.757

Abstract

This systematic literature review (SLR) reassesses the theoretical foundation and contemporary relevance of Transaction Cost Economics (TCE) by examining 64 articles published between 2022 and 2025. Grounded in the classic works of Coase (1937) and Williamson (1975, 1985), TCE analyzes how organizations choose governance structures that minimize transaction costs driven by bounded rationality, uncertainty, and opportunism. The findings show that TCE continues to be applied across various disciplines, including supply chain management, information systems, organizational governance, and public policy. Recent research reveals a shift from a strictly economic perspective to a more dynamic, multidisciplinary approach. Many contemporary studies combine TCE with complementary theories such as the Resource-Based View (RBV), Agency Theory, and Institutional Theory to enhance its explanatory strength and connect cost efficiency with strategic capabilities. Traditional variablesasset specificity, uncertainty, and opportunism remain central, but scholars increasingly include modern variables such as trust, digital capability, and technological interdependence. These additions reflect the growing complexity of digital and interconnected environments. Several research gaps emerge, particularly related to digital industries, public sector governance, sustainability-oriented collaborations, and cross-country comparisons. Overall, this SLR confirms that while TCE remains highly relevant, it must continue evolving to address the challenges of modern, rapidly digitalizing economic contexts.
Tinjauan Yuridis Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Suherman, Yono; Sumampouw, Wuri; Budiarsih, Budiarsih
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.762

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan sipil dalam skala besar. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, Indonesia mewacanakan relokasi sementara warga Gaza ke wilayahnya. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hukum pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata serta menilai keselarasan rencana relokasi tersebut dengan norma hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Status Pengungsi 1951, Protokol 1967, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil, termasuk larangan pemindahan paksa. Namun, relokasi warga Gaza ke Indonesia bersifat sukarela dan bersandar pada alasan kemanusiaan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Meski demikian, tantangan muncul terkait status hukum pengungsi, mekanisme perlindungan, serta kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat kerangka hukum nasional mengenai pengungsi, meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan organisasi internasional lain, serta memastikan relokasi berjalan sesuai asas non-refoulement dan prinsip kemanusiaan.
Analisis Arus Penjualan pada Koperasi Konsumen Primer Tut Wuri Handayani melalui Pendekatan SWOT Ismail, Irene; Cahyani, Indah Nur; Wulandari, Dyah Ayu; Kusuma, Aulia Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.772

Abstract

Koperasi konsumen berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Salah satu indikator utama kinerja koperasi adalah arus penjualan, yang mencerminkan tingkat aktivitas usaha dan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus penjualan Koperasi Konsumen Primer Tut Wuri Handayani selama periode Januari–Desember 2024 serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi berdasarkan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data utama berasal dari arus penjualan bulanan koperasi yang dianalisis untuk melihat pola dan fluktuasi penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus penjualan koperasi bersifat fluktuatif dengan peningkatan pada periode tertentu (peak season). Analisis SWOT menunjukkan koperasi memiliki kekuatan pada produk kebutuhan pokok, sistem pencatatan terkomputerisasi, dan lokasi strategis, namun masih menghadapi kelemahan dalam variasi produk dan promosi. Peluang berasal dari pasar internal yang besar dan tren transaksi non-tunai, sementara ancaman datang dari persaingan ritel modern dan perubahan pola belanja konsumen.
Asas Keseimbangan dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan pada Era Gig Economy Syahbana, Rizki Ali
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.784

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam hubungan hukum ketenagakerjaan pada era gig economy di Indonesia. Transformasi dunia kerja akibat digitalisasi telah menciptakan pola hubungan kerja baru yang fleksibel, sementara regulasi ketenagakerjaan masih berorientasi pada model kerja konvensional. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, terutama dalam aspek perlindungan sosial, kepastian hukum, dan keadilan kontraktual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji perbandingan penerapan asas keseimbangan di Inggris dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pekerja gig economy berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, regulasi di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai. Diperlukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang menegaskan asas keseimbangan melalui pengakuan status hukum pekerja digital, kewajiban platform dalam jaminan sosial, dan ruang negosiasi kontrak yang adil guna mewujudkan hubungan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi dalam Penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) serta Dampaknya terhadap Transparansi Laporan Keuangan Firmansyah, Alif; Jainaya, Kapiya; Thoriq, Muhammad; Todi, Yusuf Afrenoldi; Siswajanthy5, Farahdinny
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.785

Abstract

Artikel ini menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi dalam penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah fungsi SPV dalam grup perusahaan, tanggung jawab hukumnya, dan potensi penyalahgunaannya dalam manajemen laba. Temuan menunjukkan bahwa SPV sering kali digunakan sebagai alat efisiensi ekonomi untuk mengurangi biaya kebangkrutan dan risiko kredit melalui pemisahan aset. Namun, penggunaan SPV juga berkorelasi dengan peningkatan insentif manajemen laba dan off-balance sheet financing yang dapat mengaburkan transparansi bagi pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang efisien harus fokus pada pencegahan kapitalisasi modal rendah pada SPV untuk memitigasi risiko hukum dan keuangan.
Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto) Lase, Sandra Putri Olivia; Ganjar, Silawati Dayang; Widjajanti, Ermania; Baskoro, Novi Eko
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.788

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga penanggulangannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapannya dalam perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Setya Novanto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyitaan aset telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam prakteknya pemulihan kerugian negara masih belum optimal karena sistem hukum Indonesia masih menganut pendekatan conviction-based asset forfeiture.
Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga Harahap, Aswindari; Rahmayanti, Rahmayanti; Tiono, Rudi; Pariyono, Bambang Agus
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.789

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan telah membuka ruang integrasi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai alat bantu analisis hukum, termasuk dalam perkara niaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Penalaran Hukum Komputasional (Computational Legal Reasoning/CLR) berfungsi sebagai alat prediktif dalam memetakan yurisprudensi serta bagaimana pengaruhnya terhadap diskresi hakim dalam penemuan hukum. Penelitian juga menilai risiko ketidakadilan prosedural dan ketergantungan yudisial apabila rekomendasi AI diterapkan tanpa kerangka etika dan tata kelola yang memadai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLR mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi analisis yurisprudensi, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan moral dan intuisi hukum hakim. Integrasi AI membawa potensi bias algoritmik, black-box injustice, dan automation bias yang dapat mengancam independensi hakim. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi berupa Explainable AI (XAI), etika penalaran hukum, audit algoritmik, dan pedoman AI Governance oleh Mahkamah Agung. Kesimpulannya, AI hanya dapat ditempatkan sebagai decision support system, sementara penentuan putusan tetap menjadi domain eksklusif hakim.
Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya; Rohman, Adi Nur
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.790

Abstract

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, dalam menangani kejahatan berkadar ancaman tinggi di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, batas pelaksanaan, dan kesesuaian kewenangan Brimob dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Brimob telah diatur secara sah melalui UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2018, dan Perkap No. 16 Tahun 2006, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam aspek penghormatan HAM. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual dan normatif bagi reformulasi kebijakan operasional Brimob, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan berbasis HAM. Kesimpulannya, perlu penguatan regulasi turunan dan kontrol eksternal agar efektivitas penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.
Chilblain Lupus: An Overview Maulida, Aileen Aisyah
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.791

Abstract

CHLE is a form of chronic CLE that is associated with disease progression to SLE. While both CLE and SLE are subtypes of lupus, SLE has a significantly higher rate of both morbidity and mortality. This means that although CHLE is considered a rare form of CLE, it is important for clinicians to be able to recognize this disease and differentiate it with other similar diagnoses, such as regular chilblain. This can be aided by using the Mayo Clinic Criteria, which is a diagnostic criteria for CHLE.
Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital Nazaruddin, Nazaruddin; Mahdi, Umar; Boini, Usman; Muttaqien, Al; Ardiyansyah, Amzar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.793

Abstract

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahnya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keautentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidanginya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue