cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Volume 2 Issue 12 - December 2023" : 5 Documents clear
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan Sinaga, Fierda; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.257

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.
Problematika Lahirnya Sertifikat Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Tanah Warisan yang Belum Dibagi Yulandari, Mesy; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.258

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor- faktor apa saja yang melatar belakangi dari terbitnya sertifikat peralihan waris yang menggunakan surat keterangan waris yang belum sempurna, akibat hukum terhadap terbitnya sertifikat peralihan tanah waris, serta bentuk pertanggung jawaban yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepada pihak yang telah terbit sertifikat peralihan tanah waris yang tidak memiliki surat keterangan waris yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan pengambilan sampel secara purposive, pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah peralihan pewarisan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pendaftaran tanah pewarisan yang terjadi di Kecamatan Pasir Penyu tidak memenuhi syarat pendaftaran tanah warisan yakni tidak melampiran surat keterangan waris yang sempurna yang mana dalam ketentuan surat keterangan warisan harus ada kesepakatan semua pihak dan pembagian warisan. Akibat hukum dari sertifikat yang telah terbit tidak memiliki kepastian atau keabsahan. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap permasalahan ini harus mempertanggungjawabkan semua langka dan kebijakan yang diambil dalam hal pengadministrasian persoalan pertanahan, sehinggaa jika terdapat kelalaian, maka ruang pertanggungjawaban harus menjadi pintu masuk dalam mengatasi masalah pertanahan yang timbul akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan hanya bertanggung jawab untuk menggugat jika terjadi kelalaian dan tak bisa digugat karena materil.
Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Zulhakim, Zulhakim; Mohammad, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.264

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn, tentang kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana penipuan namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, namun putusan tersebut keliru karena mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, dimana putusan tersebut dinilai tepat karena tindak pidana tersebut tidak didukung oleh minimum alat bukti yang sah.
Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono Waruwu, Ariful Hakim; Kamello, Tan; Azwar, T. Keizerina Devi; Harris, Abd.
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.268

Abstract

Salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase Ex Aequo et Bono. Menurut doktrin ini, arbiter dapat memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan di luar koridor ketentuan hukum, seperti prinsip etika dan moral apabila sang arbiter diotorisasi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan arbiter dalam menerapkan asas Ex Aequo et Bono dalam memutus sengketa bisnis pada arbitrase, dan perbandingan penerapan asas Ex Aequo et Bono pada Arbiter BANI dan Hakim Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara Ex Aequo et Bono terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas ini muncul apabila para pihak menyepakatinya dan arbiter untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan dan kepatutan di luar Undang-undang. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, maka arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam Undang-undang, namun berdasarkan norma objektif yang tidak tertulis, keyakinan agama, akal sehat dan hati nurani. Namun begitu akal sehat dan hati nurani yang digunakan tentu saja tidak bersifat subjektif sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak adil dan benar.
Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sipahutar, Regina Lois Priscilla; Sirait, Ningrum Natasya; Saidin, OK.; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.269

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5