cover
Contact Name
Muhammad Aziz
Contact Email
jurnalalhikmah1@gmail.com
Phone
+6285655432391
Journal Mail Official
jurnalalhikmah1@gmail.com
Editorial Address
Jl. PP Al Hikmah Tuban Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban 62361
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman
ISSN : -     EISSN : 25026100     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman diterbitkan oleh Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban yang terbit sejak tahun 2011. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi pendidikan Islam, sharî‘ah, pemikiran Islam, ekonomi, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret dan September. Redaksi mengundang para akademisi, dosen, maupun peneliti untuk berkontribusi memasukkan artikel ilmiahnya yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman, 7000-9000 kata. Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan redaksi dan mitra bestari. Redaktur dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah substansinya. Alamat Redaksi: Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur Indonesia 62361, Email: jurnalalhikmah1@gmail.com E-journal ini merupakan versi online dari edisi cetak Al Hikmah; Jurnal Studi Keislaman yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 242 Documents
DIALEK DAN BACAAN DALAM AL-QURAN: MENGURAI PERBEDAAN ANTARA SAB'AH AHRUF DAN QIRA'AH SAB'AH Khozainul Ulum
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2015): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.752 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v5i2.2184

Abstract

As already known that the Arab nation is composed of several clans or tribes with one language, namely Arabic. Although their language is the same, each tribe has its own dialect (lahjah) that is different from each other. In fact, most of the tribes would likely be difficult to use the dialect of others.This difficulty also occurs in the utterances of the Koran which is both initially and partially revealed in the Quraishi Arabic. Therefore, in a hadiththe Prophet (PBUH) asked Gabriel to recite the Quran not just one but seventy harf, popularly known as sab'ah ahruf. In addition, there is another term that some people considered the same as sab'ah ahruf, namely qira'ah sab'ah. In this case, the raising question is that is the sab'ah ahruf the same as qira'ah sab'ah or are both different from each other.
REALITA TAGHYIR AL-JINS DAN HUKUM PERKAWINANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA Fathonah Fathonah
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2015): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.907 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v5i2.2185

Abstract

Marriage, often only associated with the needs of an individual or a private matter for the bride and groom. Therefore there are times when a person is married without being based on religious teachings and the main one they are can happy. Whereas,, legitimate and holy marriage is a social purposes and is land of worship to Allah swt. The marriage in Islam is to unite the pair of the opposite kind, male and female. Now in the modern era there was a transgender marriage (taghyir al-jins), individuals who have committed sex-change operation. In the legislation of marriage in Indonesia says that the pillars of marriage should be there the bride and groom of men and women, also presuppose both of them must be ta'yin (clear their existence and sex). While the transgender marriage is a some one (male / female) married to someone who had experienced taghyir al-jins (who swapped sex become the vagina or penis). This paper examines how the law of taghyir al-jins, what factors trigger genital surgery, and how the marriage law for them in Indonesia Islamic perspective.
PRINSIP PRINSIP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muwahid Muwahid
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2016): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/hjsk.v6i1.2534

Abstract

Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dicantumkan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Prinsip yang dimaksud yaitu prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Penormaan dalam peraturan perundang-undangan harus mengacu pada prinsip prinsip yang ada. Namun demikian, berdasarkan kajian yang telah dilakukan penulis terdapat prinsip yang tidak dijabarkan dalam norma hukum, yaitu prinsip kemanusian.
MANAJEMEN KURIKULUM INTEGRATIF MADRASAH - PESANTREN (Studi Multisitus di MAN 1 Malang dan Madrasah Terpadu MAN 3 Malang) Muhammad Rouf
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2016): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.463 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v6i2.2535

Abstract

Mulyasa worries this decline is an evidence of a shift towards value destruction, or the creation of new values based on pragmatism, materialism, hedonism, secularism, even atheism. In forming the character or noble character, Indonesia has long been a successful model of education, formed the character of the nation's children in the education system of "pesantren". Therefore, the combination of schools into the formal education system—such as school and madrasah—became important to apply today. The purposes of this study are to describe the integrative curriculum planning of madrasah-pesantren, to describe the implementation of an integrative curriculum of madrasah-pesantren in MAN 1 Malang and Madrasah Terpadu MAN 3 Malang, and to describe an integrative curriculum evaluation of madrasah-pesantren in MAN 1 Malang and Madrasah Terpadu MAN 3 Malang. This study uses a qualitative approach with case study by the unit of analysis of compound cases or multi-site studies. The data collection is conducted with participatory observation, interview, and documentation. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation, and conclusion and verification. The results of the research in MAN 1 Malang and Madrasah Terpadu MAN 3 Malang are: 1) integrative curriculum plannings of madrasah-pesantren are applied by: a) curriculum objectives integration and b) integration of organization of curriculum content. 2) Implementations of integrative curriculum madrasah-pesantren are done by: a) integration of program implementation of the curriculum and  b) integration of curriculum implementation supervision. 3) Evaluation of integrative curriculum madrasah-pesantren is done by evaluate the curriculum in coordination between madrasah-pesantren, which include: a) evaluation of curriculum context, b) evaluation of curriculum input, c) evaluation of curriculum process and d) evaluation of the curriculum products.
STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT SECARA PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM TINJAUAN UU RI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS DI NURUL HAYAT KANTOR CABANG TUBAN PERIODE 2015-2016) Muhammad Aziz
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 7 No. 1 (2017): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.958 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v7i1.2536

Abstract

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun kenyataannya malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat, termasuk kebiasaan berdesak-desakan dirumah Muzakki hanya demi uang dua puluh ribu rupiah. Gambaran tentang pengelolaan zakat secara konsumtif dan konvensional juga akan mengakibatkan seseorang yang menerima zakat akan senantiasa bergantung hanya pada pemberian saja, dan tidak menjadikan mereka menjadi orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk dana zakat atau berbagai bentuk charity yang ada di agama Islam. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ikhtiar baru dalam rangka pengelolaan zakat yang lebih baik lagi, yakni pengelolaan zakat secara produktif, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam UU RI No 23 tahun 2011.Yayasan Nurul Hayat atau Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Tuban (selanjutnya disebut LAZ Nurul Hayat Tuban), sebagai salah satu lembaga amil zakat yang relativ baru dalam aktifitasnya sebagai amil zakat, sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahtrakan masyarakat, melalui berbagai program yang dimunculkannya. Diantara program-program tersebut adalah; pesantren dan sekolah gratis, beasiswa yatim dan dhuafa’, pembinaan majelis ta’lim abang becak, insentif bulanan guru al-Qur’an, penciptaan lapangan kerja mandiri, santunan ibu hamil dan pengobatan, beasiswa sahabat muda berprestasi, kampus entrepreneur penghafal al-Qur’an, dan program dakwah.Sekilas pandang, banyak orang yang menilai bahwa pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya ada yang bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang di tetapkan dalam UU No. 23 tahun 2011. Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat (1) satu yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penjelasan lebih lanjut juga ditemukan pada peraturan pemerintah  No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal (1) satu ayat (1) satu dengan bunyi yang tidak berbeda.Adapun tujuan diadakannya pengelola zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 tahun 2011, yaitu a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya menuju pengelolaan zakat yang lebih baik,  sangat pantas bila strategi pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban diteliti dan dikaji agar lebih sukses dan berjalan sesuai dengan aturan  pengelolaan zakat yang berlaku yaitu UU RI No. 23 tahun 2011 serta berdampak pada kesadaran tinggi bagi masyarakat dalam menunaikan zakatnya.Maka dari itu, pada kesempatan ini, peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul: “Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif di Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”.Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field reseach). Pendekatannya yuridis-normatif. Sumber Data (1) dari LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban  dan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini bertempat di Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang beralamatkan di Jl. Deliam No 70 Kelurahan Perbon Tuban. Pengumpulan datanya menggunakan; a). Observasi; b). Wawancara; c). Dokumentasi. Sedangkan pengolahan datanya melalui beberapa tahap; Editing, Classifying, Verifying, Analiysing, Closing, Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu  kurang lebih empat (4) sampai lima (5) bulan. Yakni mulai bulan September 2016 – Desember 2016.Hasil Penelitian ini adalah, bahwa pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; Program Pilar Mandiri, Beaiswa pendidikan Pendirian pendidikan formal unggulan.
IMPLIKASI YURIDIS KEKABURAN MAKNA KEPENTINGAN UMUM DALAM UNDANG-UNDANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muwaid Muwaid
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2015): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.778 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v5i2.2598

Abstract

Research on the juridical implications of the vague meaning of public interest is a normative legal one aimed at answering the problem of the meaning of public interest in the legislation, and the implications of vague meaning of public interest in the land acquisition legislation.The results showed that the concept of public interest in the law No. 2 of 2012 vaguely formulated as a result of the vague meaning of public interest in the legislation resulted in the lack of legal certainty in its implementation, an activity that is initially for the public interest, but in its development it could be for the business interest and profit-oriented goals.
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PERSPEKTIF KITAB WADHAIF AL-MUTA'ALLIM Fathur Rohman; Aan Wahyudin
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 7 No. 1 (2017): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.695 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v7i1.2620

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kitab Wadhaif al-Muta'allim karya KH. Zainal Abidin Munawwir Krapyak Yogyakarta. Tujuan penelitian difokuskan untuk menggali konsep pendidikan islam integratif-interkonektif yang terdapat dalam kitab Wadhaif al-Muta'allim, baik secara eksplisit maupun implisit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan hanya dengan dokumentasi dan wawancara. Untuk menganalisis data, metode yang digunakan adalah analisis isi. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa semua ilmu, baik ilmu agama ataupun umum, menurut Wadhaif al-Muta'allim bersumber dari Allah Swt. Oleh karena itu, Wadhaif al-Muta'allim menganjurkan agar tidak mempelajari satu ilmu saja dan meninggalkan yang lain. Selain itu, Wadhaif al-Muta'allim membagi ilmu menjadi tiga jenis, yaitu ilmu agama, ilmu lisan, dan ilmu kehidupan. Ilmu agama menjadi poros utama dalam pendidikan islam dengan didukung dan ditunjang oleh ilmu lisan dan ilmu kehidupan. Dalam praktik pendidikan, ketiga ilmu tersebut harus saling bertegur sapa dan bahu membahu satu sama lain untuk mewujudkan muslim yang cendekia dan berkahlak mulia. 
PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI DI SEKOLAH MODEL BOARDING SCHOOL KABUPATEN LAMONGAN Muhammad Sya’roni; Nur Zaini; Zaini Miftah
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 7 No. 1 (2017): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.557 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v7i1.2621

Abstract

Kurikulum merupakan cetak biru lulusan suatu satuan pendidikan, corak lulusan tergantung bagaimana kurikulum tersebut dikembangkan, termasuk didalamnya adalah kurikulum PAI. Pembelajaran PAI merupkan pembelajaran yang sangat urgen dalam dunia pendidikan. Banyak harapan dan tumpuan pada PAI di sekolah untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa serta berkahlaq mulia, namun nyatakanya pembelajarn PAI di sekolah cukup mendapat banyak sorotan dari para kalangan. Artikel ini mencoba memberikan gambaran tentang kurikulum PAI yang ada di Sekolah Model Boarding School di kabupaten Lamongan yang telah berhasil mengembnagkan kurikulum PAI dengan baik, mulai dari konten kurikulum PAI, proses pengembangan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembngan kurikulum PAI.  
MEMOTRET PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Fira Mubayyinah
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2016): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.056 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v6i1.2795

Abstract

Indonesia is a state law. This is clearly contained in the state constitution, namely article 1, paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Explanation of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 further mentioned State Indonesia based on the law (rechstaat), not by power sheer (machtsstaat). As a country which proclaimed itself as a country of law, then all aspects of national life must be based on law. The emergence of dual obligation is related to several articles, namely: (a). Article 2, paragraph (1), which puts the Attorney as government agencies which implies that the prosecutor's office is an agency under the executive, but the authority to implement state power in the prosecution of running the judiciary; and (b). Article 19 paragraph (2) and Article 22 of the Attorney General is appointed, dismissed and responsible to the president, it is structurally under the executive judiciary but functionally is that in carrying out its functions should remain in line with the government-run legal politics.
BAHASA DAN GENDER: KAJIAN KARAKTERISTIK KEBAHASAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM FILM ANAK Niswatin Nurul Hidayati
Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2016): AL HIKMAH
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.813 KB) | DOI: 10.36835/hjsk.v6i1.2796

Abstract

Coates (1996) stated that children learn language by modelling the speech of their community, while simultaneously learning the cultural role that is assigned to them by society depending on their sex. Then, children animated movies as one of modern media became a tool in delivering that kind of message which sometimes contained gender stereotype included in the characters’ speeches. Some linguists belived that men and women have different language features used in their daily conversation. Holmes (1995) stated that the linguistic forms used by women and men contrast - to different degrees – in all speech communities. In his research on Norwich society, he found ut that men mostly used more vernacular language than women. This research aimed to describe the language features used by men and women characters in children animated movies, specifically in Cars and Barbie and 12 Dancing Princesses movies. The research’s results showed that both man and woman characters use language features proposed by Lakoff (1975), such as, empty adjectives, hedge, intensifier, hypercorrect grammar super polite form, tag question, and emphatic stress, even though the characteristics of color words and question intonation have not been found in the characters’ utterances. The difference between men and women’s speeches is shown clearly through the characteristic of hypercorrect grammar in which man used informal speeches in higher frequency than woman. Overall, it can be said that Barbie and 12 Dancing Princesses which was targeted for girls had more formal language variation, while Cars which is targeted for boys had more informal language variation. 

Page 8 of 25 | Total Record : 242