cover
Contact Name
Nuzul Iskandar
Contact Email
nuzul.iskandar@gmail.com
Phone
+6285274707108
Journal Mail Official
alqisthuiainkerinci@gmail.com
Editorial Address
Komplek Kampus IAIN Kerinci, Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi,
Location
Kab. kerinci,
Jambi
INDONESIA
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
ISSN : 18581099     EISSN : 26543559     DOI : https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1140
Core Subject : Religion, Social,
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum is a peer-reviewed scientific open access journal. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers and professors at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development with a broader readership, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute. The primary topics will publish in this journal is 1. Islamic family law; 2. Islamic criminal law; 3. Islamic political law; 4. Islamic economic law; 5. Islamic astronomy (falak studies).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 178 Documents
HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PUBLIK Samin Samin
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.693 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1225

Abstract

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakatnya.Al-Qur’an memberikan ketentuan kepada setiap orang Islam untuk menta’ati Allah dan Rasul-Nya.Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini,dilandasi oleh nilai-nilai filosofis,yuridis,dan sosiologis bangsa indonesia. Oleh kartena itu negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia karena pada dasarnya cara berpikir,pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.
THAWAF IFADHAH BAGI PEREMPUAN HAID Wisnarni Wisnarni
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.706 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1226

Abstract

Pelaksanaan tawaf ifadhah harus dilakukan dalam keadaan suci. Sehingga Nabi saw. melarang wanita haid melaksanakan tawaf. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menanggapi hal ini, pertama menurut jumhur wanita yang mengalami haid ketika musim haji harus menunggu hingga suci untuk dapat melaksanakan tawaf ifadhah. Kedua ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa suci akan merupakan syarat sah tawaf ifadhah, sehingga diperbolehkan bagi wanita haid untuk melaksanakan tawaf dengan catatan harus menimpalinya dengan membayar dam.
RUANG LINGKUP KAJIAN USHUL FIQH Repelita Repelita
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.706 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1227

Abstract

Ruang lingkup ushul fiqh menurut al-Ghazali dan al-Syatibi, tidak terlalu banyak berbeda. Terkecuali hanya kajian maqashid al-syari’ah dan ringkasan dalil-dalil syari’ah (al-adillah al-Syari’iyyah) oleh asy-Syatibi. Namun demikian, ada kemungkinan kajian maqashid al-syari’ah asy-Syatibi merupakan penjabaran konsep ishtishlah al-Ghazali. Yakni, syari’at itu diturunkan dengan tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keluarga dan apa yang dimiliki manusia.
HUBUNGAN MAZHAB (ALIRAN) HUKUM POSITIVISME DENGAN PERKEMBANGANG HUKUM DI INDONESIA Ishaq Ishaq
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.164 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1228

Abstract

Schools of legal positivism has been associated with the development of law in Indonesia, namely the creation of the sort order for the legislation set out in the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) as well as regulated in Law No. 10 of 2004 which refers to the Stufenbau Theory. Besides, the schools also lead to the formation of the Constitutional Court as an institution that serves as the guardian of the constitution.
RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS Arzam Arzam
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.597 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1229

Abstract

Islam memang tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan paling utama dalam hidup. Islam juga tidak menganjurkan kepada mereka untuk mengabaikannya, karena harta kekayaan dapat menjadi sarana yang penting dan amat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah. Namun dalam proses interaksi manusia dalam bidang ekonomi ini harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam sehingga akan terhindar dari arah yang keliru, seperti terjadinya paraktek riba. Dimana Riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah
Teori Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam Yudesman Yudesman
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.174 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1230

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, biasanya, semuanya tidak tersedia secara instan di alam ini. Maka, untuk itu intervensi manusia untuk menyediakan segala hal dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk menunjang kehidupannya tersebut menjadi niscaya. Kegiatan manusia secara sadar dan konstruktif untuk menghasilkan segala kebutuhan tadi sehingga terpenuhi semua kebutuhannya dari sumber-sumber yang tersedia di alam ini, dalam istilah ekonomi disebut aktifitas produksi.
STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta) Afridawati Afridawati
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.095 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1231

Abstract

Memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid) adalah Tujuan utama Allah SWT menurunkan syari’at (aturan hukum). Aturan Allah itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maslahat terbagi pada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder), dan tahsinat (tersier, lux). Maslahat atau maqashid merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid al-khamsah ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).
HARTA GONO-GINI DAN STATUS HUKUMNYA DALAM TINJAUAN ISLAM Eka Putra
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.002 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1232

Abstract

Sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayorita umat di Indonesia, Islam diyakini mengatur segala aspek kehidupan manusia/penganutnya, termasuk di dalamnya adalah aspek keluarga. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, suami isteri tentunya memiliki harta bawaan yang diperoleh dari sebelum enikah dan harta bersama yang diperoleh selama suami isteri tersebut menjalani kehidupan berkeluarga. Sementara itu dalam menjalani kehidupan yang beradat hal seperti ini juga diatur oleh adat. Oleh karena itu pencocokan pandangan Islam dan Adat tentang harta gono gini sangat diperlukan agar sebagai umat yang beragama tidak menyalahi aturan yang akan berimbas kepada berdosa atau tidaknya seseorang dan tidak pula menyalahi aturan adat yang membuat terhindar dari sanksi adat.
PEMIKIRAN FIKIH DAN FATWA IBN MAS'UD Darsi Darsi
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.301 KB) | DOI: 10.32694/qst.v6i2.1233

Abstract

Salah seorang diantara sahabat Nabi Saw. selain Khulafa'ur Rasyidin yang berempat (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib) yang dikenal sebagai mufti dan memberi fatwa hukum adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau memiliki pandangan luas dan berpengetahuan komprehensif dalam bidang keagamaan, sehingga fatwa-fatwa yang diintrodusirnya mendapat epresiasi sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam. Latar belakang Ibnu Mas'ud mampu melahirkan fatwa-fatwa, karena kedekatannya dengan Nabi Saw, ia sering melihat dan mendengar bagaimana cara Nabi Saw. dalam memutuskan suatu hukum yang dihadapinya.
Settlement of Pusako-Tinggi Property Disputes in Nagari Sungai Tarab Dodon Alfiander; Ikhsan Azhari; Irma Suryani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (949.271 KB) | DOI: 10.32694/qst.v20i1.1140

Abstract

This article examines the decision of the Batusangkar District Court Number 09/Pdt.G/2013 which authorizes the Nagari Adat Density (KAN) of Sungai Tarab to resolve disputes over the division of pusako-tinggi assets, while KAN does not yet have a clear norm regarding it. This study aims to see how KAN accepts the delegation of authority, then resolves disputes in its customary territory with all its implications. This study was conducted qualitatively and presented descriptively. Data obtained through interviews and documentation. This paper explains that the division of the pusako-tinggi assets by KAN Sungai Tarab is carried out with a consensus mechanism by niniak mamak and alim ulama, so that their decisions do not conflict with Islamic law. The status of the pusako-tinggi property is decided to remain in the ownership of the clan, except for parts that have been certified and have changed status to become the private property of clan members. This decision has a positive impact in the form of more clarity on the management and ownership of the people of property. While the negative impact is triggering members of other clans to demand a similar pattern of inheritance distribution, as well as efforts to disgrace each other to fight over inheritance.

Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 1 (2025): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 22 No 1 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 21 No 2 (2023): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 21 No. 1 (2023): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 2 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2022): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 19 No 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2017): Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2017): Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2016) Vol. 13 No. 2 (2015) Vol. 13 No. 1 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 12 (2014): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 11 (2014): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 10 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 9 (2013): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 8 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 7 (2012): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2011): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum More Issue