Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia dibentuk berdasarkan Hasil Rapat DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) pada tanggal 01 Oktober 2020, dan disahkan pada tanggal 08 Oktober 2020 Sesuai dengan SK Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia dengan Nomor: 27/A/DPP/-MHKI/X2020 tentang Dewan Redaksi Adapun nama tersebut adalah Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan melalui penerbitan karya tulis berbasis hasil penelitian. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, dan Oktober, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia sudah memiliki P-ISSN 2776-4753 (cetak), dan E-ISSN 2776-477X (online), Edisi mulai berlaku adalah Volume 1, Nomor. 1, April 2021. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang berstandar Nasional dan International dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, memiliki Focus and Scope di bidang Hukum Kesehatan.
Articles
43 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Kandungan Kepada Bidan ]]>
<![CDATA[Assegaf, Zulfikar]]>;
<![CDATA[Nambung, Indar]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 01 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i01.90
<![CDATA[This study aims to determine the legal responsibility for the delegation of authority of obstetricians to midwives at the Mother and Child Hospital. This research is a normative legal research supported by empirical data. The results showed that the role of an obstetrician and a midwife is very important for patient service. However, the limitation of medical personnel sometimes requires a doctor to delegate authority to midwives to perform a special medical action. Limitations on medical action delegate the authority of doctors to midwives can be seen based on the rules of law governing their respective authorities. Legal responsibility for the process of transferring the authority of obstetricians to midwives includes three legal aspects, namely, civil responsibility, criminal responsibility and administrative responsibility. Both obstetricians and midwives, if proven to have made mistakes in of health services through the delegation authority process, will be responsible for their respective errors (personal liability).]]>
<![CDATA[Rekam Medik Elektronik: Mengurai Pandangan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis ]]>
<![CDATA[Septriana Rosady, Dony]]>;
<![CDATA[Chasnah, Rachmi]]>;
<![CDATA[Sarip, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 01 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i01.91
<![CDATA[The increase in allegations of malpractice cases in Indonesia today has opened up awareness of the importance of medical records in health services. Along with the development of technology, the implementation of electronic medical records is also developing. Literature study research was conducted to review various literature related to electronic medical records. A normative juridical approach is carried out towards regulations related to electronic medical records. Electronic medical records must be implemented by health care facilities that provide telemedicine services. These health service facilities include independent practices, community health centers, clinics, hospitals, pharmacies, health laboratories, health centers, and other forms of facilities determined by the Minister. Philosophically, sociologically, and juridically, the implementation of electronic medical records in Indonesia can be implemented and has an impact on improving health services.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Bantuan Pelayanan Kesehatan Dalam Undang-Undang Kebencanaan ]]>
<![CDATA[Noveyla Hardhaning Tyas]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 01 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i01.93
<![CDATA[The research has a background that Indonesia as a country with a high potential for disaster risk requires having a legal basis that is in accordance with the times. However, the current disaster law is Law no. 24 which was made in 2007 when the National Disaster Management Agency was first created. In theory, as well as the implementation of disaster management that has been carried out, there should be a lot of improvements that can be improved. Therefore, research related to the legal study of health service assistance in the disaster law has an urgency to be carried out, as part of the contribution of researchers and input on the draft disaster law that needs to be updated.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Tindakan Malapraktik Medis Pasca Resusitasi Jantung Paru: Studi Kasus di Jakarta Pusat Putusan Nomor 1145K/Pdt/2017 ]]>
<![CDATA[Desyari, Gina]]>;
<![CDATA[Syam, M. Husni]]>;
<![CDATA[Makaginsar, Caecielia]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i02.95
<![CDATA[Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian. Perjanjian dokter dan pasien merupakan perjanjian terapeutik. yang menimbulkan suatu perikatan usaha (inspannings verbintenis). Gugatan pasien terhadap dokter dalam perkara perdata Nomor 1145K/Pdt/2017 mendalilkan bahwa dokter jaga yang bertugas tidak merujuk kepada dokter spesialis sehingga dikatakan melampaui kewenangannya dalam menangani pasien gawat darurat. tidak melaksanakan code blue yaitu tidak memanggil dokter spesialis terkait. tidak mengambil tindakan menyuntikkan obat untuk meningkatkan tekanan darah pasien untuk penanganan syok sehingga dianggap oleh keluarga pasien sebagai penyebab pasien meninggal dunia dan selanjutnya Dokter Penanggung Jawab Pasen (DPJP) dianggap telah membuat kesalahan dalam memberikan keterangan tentang waktu meninggalnya pasien. Tanggung jawab dokter secara perdata dalam fenomena tersebut dapat dianalisis dari segi wanprestasi. perbuatan melawan hukum. melalaikan kewajiban. atau malapraktik]]>
<![CDATA[Menimbang Spritual-Saintifik Etik Dalam Praktik Kedokteran Era Society 5.0 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswaty, Muji]]>;
<![CDATA[Shaff, Syafruddin Muhtamar]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i02.97
<![CDATA[Kemajuan revolutif tehnologi informasi dan komunikasi dalam transformasi digital melalui internet (Society 5.0) mendorong wujud industri baru abad mutakhir pada semua bidang kehidupan, termasuk dunia kedokteran. Praktik telemedisine (global/nasional) sebagai dampak kemajuan tehologi tinggi, beberapa sisi berimplikasi melampaui batas-batas etik tertentu dunia kedokteran dan memicu timbulnya masalah yudiris. Fenomena itu menimbulkan pertayaan dasar: apa relasi esensial antara kemajuan tehnologi dengan layanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat secara moral rasional dan moral spiritual? Dapatkah paradigma sains yang menopang tehnologi modern era society 5.0. selaras dengan hakikat pelayanan pada manusia sebagai mahluk yang dimuliakan oleh Tuhan YME dalam layanan kesehatan? Dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan filosofis, dapat diketahui bahwa dibutuhkan satu paradigma etis fundamental sebagai basis pembagunan bidang kesehatan nasional dalam rangka mengelimir implikasi negatif sistem kehidupan yang menjadikan tehnologi tinggi sebagai pengganti kerja natural manusia. Paradigma Spritual-saintifik Etik menjadi alternatif basis etik pagi praktik kedokteran era society 5.0 untuk tetap memertahankan nilai keluruhan dan kemuliaan profesi pengobatan yang memiliki akar religiusitas.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online ]]>
<![CDATA[I Made Alit Sukertayasa]]>;
<![CDATA[Arjawa, A.A Gde Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i02.99
<![CDATA[Secara sederhana platform kesehatan online merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Umumnya pelayanan kesehatan secara online ini disebut telemedicine. Beberapa platform kesehatan online yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia, apa saja perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam layanan konsultasi kesehatan online serta bagaimana penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online. Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yang terjadi yaitu kekaburan norma atau vague of norms dari pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia. Penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online Bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Kesehatan Dalam Pembatasan Gula, Garam, Lemak, Pada Pangan Siap Saji ]]>
<![CDATA[Agung, Rama]]>;
<![CDATA[Paradissa, Luh Virsa]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i02.100
<![CDATA[Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia terus meningkat terutama pada usia remaja. Salah satu yang menjadi faktor perubahan pola penyakit ini adalah gaya hidup konsumsi pangan siap saji dengan kadar gula, garam, lemak (GGL) melebihi konsumsi harian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran dinas kesehatan dalam pembatasan GGL pada pangan siap saji. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Peran Dinas Kesehatan dalam pembatasan GGL meliputi advokasi, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta peningkatan jejaring kerja dan kemitraan. Namun, peran ini tidak dapat terlaksana dengan efektif sebab dalam tataran normatif, terdapat tumpang tindih kewenangan pengawasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.]]>
<![CDATA[Hukum Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Medis Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Sutanto, Yosef Stefan]]>;
<![CDATA[Karianga, Kortensi]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v3i02.101
<![CDATA[Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan mempunyai banyak manfaat, namun juga memiliki kelemahan, seperti dihasilkannya limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sehingga memerlukan perawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadi referensi bagi mereka yang terlibat dalam inisiatif pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Bahan kajian penelitian hukum empiris semacam ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian, praktik pengelolaan limbah medis B3 di rumah sakit saat ini belum memenuhi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pembuangan langsung limbah medis ke lingkungan, pengelolaan limbah yang dilakukan tanpa izin, pengolahan limbah yang tidak memenuhi standar, ketergantungan pada penyedia pengolahan limbah, serta minimnya pemahaman pelaksana dan penyidik terhadap pengelolaan limbah medis adalah beberapa contoh skenario tersebut. ]]>
<![CDATA[Meniti Perkembangan Hukum Kesehatan Dan Permasalahan Pendidikan Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tambun, Jerry Gabriel]]>;
<![CDATA[Potale, Wempi H]]>;
<![CDATA[Lumunon, Theodorus HW]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 4 No 01 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v4i1.103
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji perkembangan hukum kesehatan dalam kaitannya dengan pendidikan hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah tentang pendidikan hukum termasuk teknik pengajaran hukum dan tekanan pendidikan hukum baik dari kalangan akademisi maupun profesional. Dengan melihat pengalaman pendidikan hukum secara empiris diperoleh bahwa situasi pendidikan hukum berorientasi pada akademis meski tanpa menekankan pada aspek pendidikan profesi hukum. Secara metodologis, penulisan ini bertumpu pada sejarah empiris dengan menggunakan sumber literatur baik buku, jurnal maupun berbagai dokumen yang ada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyajikan hasil observasi secara deskriptif dan yuridis. Artinya, di satu pihak dengan menggunakan standar normatif, di pihak lain ditunjukkan secara empiris sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya (norma) dan hukum dalam kenyataan (law in action). Perkembangan ilmu hukum kesehatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya program-program hukum kesehatan pada tingkat institusi dengan orientasi dan penekanan khusus sesuai dengan misi pendidikan program magister hukum kesehatan pada masing-masing lembaga pendidikan. Tiga mata rantai yang berperan dalam perkembangan hukum kesehatan adalah perbaikan tanaman yang tumbuh secara mediko-legal, yang memelihara ilmu hukum itu sendiri, dan hukum kedokteran yang mengairinya. Sehingga tumbuhnya pohon hukum kesehatan berjalan sesuai jati dirinya namun tidak lepas dari yang lain]]>
<![CDATA[Komunikasi Efektif Antara Perawat Dan Pasien Untuk Pencegahan Malpraktik ]]>
<![CDATA[Pradana, Tasya Lukita Cyndi]]>;
<![CDATA[Setyawan, Fendy]]>
<![CDATA[ Jurnal MHKI Vol 4 No 01 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53337/jhki.v4i1.105
<![CDATA[Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan dan sebagai aspek paling penting dari manajemen yang berkualitas. Salah satu cara untuk mengimplementasikan keselamatan pasien yaitu melalui komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien. Komunikasi antara perawat dan pasien merupakan bagian dari keperawatan yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang berasal dari google cendekia, dan PubMed, dan yang terindeks Sinta dan Scopus. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi efektif sangat diperlukan didalam hubungan perjanjian terapeutik antara perawat dan pasien untuk mencegah terjadinya malpraktik. Jika terjadi malpraktik maka pasien dapat menuntut perawat dan rumah sakit melalui KUHP. Untuk mencegah terjadinya malpraktik maka perawat dapat menggunakan metode SBAR (situation, background, assesment, dan recomendation) didalam komunikasi efektif kepada pasien. Penggunaan metode ini dapat meminimalisir kejadian malpraktik dan dapat meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit]]>
