Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles
160 Documents
<![CDATA[Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Mohammad Choris Firis Nanda]]>;
<![CDATA[Muhammad Rijalun Nasikhin]]>;
<![CDATA[Dian Suluh Kusuma Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.607 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v5i1.1411
<![CDATA[Perceraian di masa kini seolah menjadi sebuah fenomena yang biasa dan dapat terjadi pada seluruh kalangan mana pun. Fenomena perceraian merupakan pemutusan hubungan maupun status yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik laki-kali maupun perempuan yang sama-sama ingin berpisah secara resmi melalui mediator (pengadilan). Dalam penelitian ini, fenomena perceraian difokuskan pada kalangan PNS di Ponorogo yang tentunya prosesnya tidak sama dengna masyarakat umum. Karena harus melalui tahapan tertentu dari mulai tingkat unit kerja masing-masing, hingga tingkat BKPSDM ataupun Inspektorat. Pada dasarnya, hubungan yang harmonis adalah dambaan dari setiap insan. Namun terkadang ada saja permasalaahan yang timbul dan menjadi masalah bagi sebagian orang, karena kurang pandai dalam melakukan manajemen maupun menahan ego masing-masing akibat ketidakcocokan yang dirasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang fenomena perceraian yang melibatkan beberapa kalangan PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara secara tidak langsung sebagai sumber data sekunder (data media online).]]>
<![CDATA[Refleksi Pilkada dan Model Kepemimpinan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Adhi Iman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.384 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2257
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dijadikan pembuktikan sekaligus evaluasi bagi berlangsungnya semangat reformasi untuk mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal dalam pilkada. Menggunakan analisis dari hasil observasi partisipan dan pengumpulan data faktual dari media massa online khususnya dari kutipan para narasumber yang kompeten. Tujuannya untuk membuat refleksi dan evaluasi pemilihan kepala daerah dan model kepemimpinan. Hasilnya terjadi problematika dalam pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemilihan, sampai ketika menjabat kepala daerah, yaitu dengan adanya istilah “mahar politik”, “politik uang”, besarnya biaya kampanye dan tim sukses. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya kasus korupsi di daerah sebagai ciri model kepemimpinan transaksional politik yang dominan kekuatan modal finansial dan modal politik (kekuasaan). Seharusnya kepemimpinan kepala daerah memiliki modal manusia dan modal sosial sebagai ciri model kepemimpinan transformasional.]]>
<![CDATA[Politik Identitas Komunitas Vespa Gembel di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Nia Kurniasih]]>;
<![CDATA[Akhmad Satori]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.1 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i3.2283
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran secara detail bagaimana politik identitas komunitas Vespa Gembel di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yangdigunakan adalah Kualitatif Etnografi, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu (1) enkulturasi penuh; (2) keterlibatah langsung; (3) suasana budaya yang tidak dikenal; (4) waktu yang cukup; (5) non analitik. Hasil penelitian ini menunnjukan bahwa komunitas Vespa Gembel di Kota Tasikmalaya adalah merupakan kelompok subaltern, kelompok ini mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Namun walaupun begitu komunitas ini tetap mempertahankan identitasnya sebagai komunitas pecinta Vespa Gembel dan tetap mengelola komunitasnya dengan baik. mereka juga melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan keberadaannya yaitu dengan memperkenalkan identitasnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitanya karena dengan begitu maka masyarakat akan mengenal komunitas ini dengan baik sehingga mereka tidak dipandang dengan sebelah mata.]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOVERNABILITY ]]>
<![CDATA[Sofian Munawar Asgart]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.128 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v3i1.2658
<![CDATA[Information is like oxygen for democracy. Freedom of information can be a spirit of democratization that offers freedom while at the same responsibilities. Freedom of information, on the one hand to encourage public access to information widely. While on the other hand, freedom of information and also to give birth governability in which the state can enable him to effectively and efficiently without compromising the principles of democracy. As an independent commission tasked with ensuring security of access to public information, the Information Commission can provide a strategic contribution. Attendance Information Commission not only had to answer a public need for access to information, but can also help governments provide supply information that is authentic and valid, so the government can take the right decisions based on accurate and objective information. Various studies of political development in countries that have enjoyed political stability and social harmony shows that freedom of information and people's right to information play a central role in the overall process of democratic politics. There is no a country is able to guarantee political stability and social order in sustainability, unless the system is facilitated by guarantees of freedom of information. In this context, freedom of public information to find its relevance to the governability.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta ]]>
<![CDATA[Ibnu Asqori Pohan]]>;
<![CDATA[Aylia Eka Krisdayanti]]>;
<![CDATA[Dakka Bangun Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.344 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v4i1.859
<![CDATA[Mohammad Hatta yang dikenal sebagai salah seorang ‘Dwi Tunggal’ Bapak Proklamator Republik Indonesia memiliki gagasan atau konsep perekonomian yang penting bagi Indonesia. Studi ini mencoba merekonstruksi kembali ide-ide ekonomi kerakyatan yang diformulasikan oleh Hatta. Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan dalam konteks studi pemikiran. Kekuatan narasi yang terdapat pada studi ini mampu untuk menjelaskan rekonstruksi pemikiran ekonomi Hatta secara dalam. Studi ini menemukan dan menjelaskan bahwa munculnya istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Gotongroyong yang merupakan intisari dari Pancasila menjadi ‘mesin utama’ dalam implementasi koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan yang dibangun.]]>
<![CDATA[Analisis terhadap prospek politik islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hendra Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.792 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2249
<![CDATA[Keberadaan Islam jauh lebih dulu ada di wilayah Nusantara dari apa yang kita sebut sekarang ini dengan sebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga peran politik umat Islam sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate adalah bentuk peran politik umat Islam di wilayah-wilayah pra Indonesia. Meskipun Islam sudah setua dengan apayang digambarkan diatas, politik umat Islam di masa-masa Indonesia merdeka tidak begitu menggembirakan. Sebut saja misalnya ketika terjadi perdebatan sengit yang membahas tentang bentuk Negara, Islam atau nasionalisme. Islam secara langsung berkonfrontasi dengan faham yang belakangan ada, yaitu nasionalisme. Dan disini Islam mengalami kekalahan telak. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya tujuh kata dalam piagam Jakarta yang menurut Kartosuwiryo merupakan bentuk kekalahan pertama politik Islam di Indonesia.]]>
<![CDATA[REPRESENTASI KARAKTERISTIK LOKAL MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG LAUT : ANALISIS UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR ]]>
<![CDATA[Waluyo Handoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.317 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2646
<![CDATA[Policy development of marine and coastal communities that are uniformly regarded as one of the causes of the failure of poverty alleviation programs. Up to this moment, fishing community empowerment programs in Kampung Laut no one has managed to lift the quality of life for sustainable fishing. Therefore, this research shows that people in Kampung Laut has the characters tend to be hard, lazy and not work hard. When the silting caused by sedimentation exist, it is not easy to find other business alternatives because of the existence of these three bad characteristics. Even worse, Kampung Laut communities have gambling habit. These characteristics really need the presence of community leaders such as formal leaders, religion, customs, youth entrepreneurship and motivator to lead and mobilize the community together to move forward. In addition, community empowerment programs should be coordinated across sectors, either by department or governmental agency or community organization. Development program should also make the most of the existing economic potential, and involving both men and women fishers of Kampung Laut.]]>
<![CDATA[IKM dan Tungku Tigo Sajarangan: Faktor Kemenangan Perantau Minangkabau Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Novendra Hidayat]]>;
<![CDATA[Ary Bainus]]>;
<![CDATA[Caroline Paskarina]]>;
<![CDATA[M Affan Sulaeman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.73 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3309
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang keberadaan Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) dan Tungku Tigo Sajarangan dalam kemenangan perantau Minangkabau Caleg pada Pemilu Legislatif 2019. Minangkabau adalah satu diantara suku bangsa di Indonesia yang identik dengan sistem kekerabatan matrilineal dan tradisi merantau yang sudah melembaga. Merantau menjadi modal berharga yang didayagunakan oleh Caleg perantau Minangkabau untuk mendapatkan dukungan suara pada kontestasi Elektoral. Penelitian dilakukan terhadap dua orang Caleg perantau Minangkabau yang maju untuk DPR-RI. Metode penelitian adalah kualitatif dengan tipe studi kasus. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada caleg perantau Minangkabau, masyarakat pemilih dan orang-orang yang terlibat dalam proses pemenangan caleg seperti tokoh adat beserta komunitas masyarakat Minangkabau di ranah maupun di rantau.]]>
<![CDATA[Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata “Bukit Sebrang” Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Yusuf Adam Hilman]]>;
<![CDATA[Samsul Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.978 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v6i1.1956
<![CDATA[Tourism in rural development in various regions since the last few years has used tourism as a means of empowering the community and making tourism a leading sector. This study uses a description method to describe a verbal description about the management of natural tourism in the village of Sidoharjo, Jambon subdistrict, Ponorogo regency on tourist attractions because the uniqueness and beauty of the tour is used as a means of community empowerment to explore the economy in the tourist surroundings. In its management it must involve the community starting from management planning. With the responsibility of the community towards the potential of tourism objects, the community must be involved in management, implementation and evaluation will encourage a sense of belonging to the potential and tourism objects that guarantee the preservation of the potential and the object.]]>
<![CDATA[Dinamika Relasi Kelembagaan antara komisi yudisial dengan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi dalam pengawasan hukum ]]>
<![CDATA[Taufik Nurohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.192 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2272
<![CDATA[Tulisan ini berangkat dari perubahan format kelembagaan negara yang kemudian membawa dinamika dalam hal hubungan diantara lembaga-lembaga negara. Dimana perubahan teraebut memperkuat mekanisme Checks and Balances di antara lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan sehingga menutup kemungkinan terjadinya tirani pada masing-masing puncak dari setiap cabang kekuasaan yang ada. Format kelembagaan negara pada cabang kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi yudisial yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing berpegang pada prinsip checks and balances. Hal ini bertujuan agar salah satu dari lembaga tersebut tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Sehingga kemungkinan akan kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum dapat dihindari. Prinsip checks and balances juga masuk pada ranah pengawasan hakim. Dimana telah terjadi pasang-surut hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung maupun dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah pengawasan hakim. Tetapi walaupun demikian seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa relasi kelembagaan diantara lembaga-lembaga tersebut walaupun telah mengalami dinamikanya tersendiri namun diharapkan membawa perubahan menjadi lebih baik. Perwujudan prinsip negara hukum dan paradigma anti absolutisme pada kekuasaan yudikatif harus lebih diutamakan dalam relasi kelembagaan antara lembaga - lembaga tersebut. Sehingga relasi yang terjalin tidak hanya berkutat pada konflik kepentingan semata melainkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib hukum dan berkeadilan sosial.]]>
