cover
Contact Name
Muhammad Ibnu Ashari
Contact Email
ibnuashari092@gmail.com
Phone
+6285283999981
Journal Mail Official
sospol@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir Juanda No. 80 Samarinda (75124) Telp. 0541-744490,7030598; Fax 0541-761244
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
ISSN : 16932439     EISSN : 28288440     DOI : 10.31293/PD
Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan is a national and open access journal published by the Faculty of Social and Political Sciences of the University of August 17, 1945 Samarinda. Prediction focuses on the development of the study of the humanities and social sciences. The purpose of our journal is to promote a principled approach to research in the field of social sciences and humanities specifically focusing on Political Science and State Administration and Policy Sciences. Prediksi have a full commitment to the authenticity of published articles and papers. Any authority that submits its articles to Prediksi for publication must be able to prove that the submitted work is an original contribution and has never been published in part or in whole in any other print media. To achieve this commitment, Prediction provides an objective and fair peer review of every article submitted by blind reviewers from other universities.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2026)" : 8 Documents clear
Efektivitas Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Stabilisasi Harga Komoditas Pangan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Febrianti, Putri; Haerah, Kahar
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.8598

Abstract

Fluktuasi harga komoditas pangan menjadi tantangan utama dalam stabilitas ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2024, lonjakan harga beberapa komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula memicu perlunya intervensi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pemantauan harga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara umum berjalan efektif, dengan indikator pemahaman program, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan masih ditemukan dalam indikator ketepatan sasaran, di mana terjadi penyimpangan dalam distribusi operasi pasar akibat lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan penguatan pengawasan distribusi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta profesionalisme petugas guna memastikan kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Analisis Kebijakan Publik Dalam Penguatan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Era Desentralisasi Andriwiguna, Adhy; Genedin, Triananda; Nugraha, Budi
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.9279

Abstract

Decentralization provides opportunities for regions and villages to develop community-based ecotourism, but its implementation is still hampered by coordination, institutional capacity, and suboptimal community participation. This study aims to analyze the design and implementation of public policies in strengthening community-based ecotourism in the era of decentralization by examining the roles of regional governments, villages, and local communities. The method used is a qualitative approach through case studies of several ecotourism villages that represent various patterns of governance and community participation. Data were obtained through in-depth interviews, policy document analysis, and field observations. The results of the study indicate that strengthening community-based ecotourism is strongly influenced by three main factors: clarity of policy substance, the capacity of local actors, and patterns of collaboration between the government, communities, and other stakeholders. In addition, the success of implementation is largely determined by government support in the form of regulations, mentoring, and financing schemes that involve the community. This study concludes that strengthening community-based ecotourism requires policies that are integrative, participatory, and based on local potential. These findings are expected to serve as a reference for regional governments and tourism village managers in formulating more adaptive and sustainable policies.
Strategi Pemasaran Beretika dalam Perspektif Kebijakan BPKN: Implikasi terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen Arifin, Antoni Ludfi; Fernando, Vicky
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.9391

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan kompleksitas praktik pemasaran yang berpotensi mengabaikan aspek etika dan menimbulkan risiko terhadap perlindungan konsumen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran kelembagaan dalam mengintegrasikan prinsip pemasaran beretika ke dalam kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran beretika dalam perspektif kebijakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta implikasinya terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur yang bersumber dari artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara etika pemasaran, kebijakan kelembagaan, dan perilaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemasaran beretika berbasis transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial mampu meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen. Namun, ditemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran kelembagaan, peningkatan literasi konsumen, serta integrasi kebijakan dan praktik pemasaran beretika menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 Azizah, Liony Nur; Pane, Rico Purnawandi
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.8690

Abstract

Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan isu yang kompleks. Konflik ini dipicu oleh deforestasi, ekspansi lahan perkebunan, serta menurunnya populasi mangsa alami harimau, yang mendorong spesies ini keluar dari habitat aslinya dan meningkatkan interaksi negatif dengan manusia. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai perwakilan pusat di tingkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa, imeplementasi kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dan harimau di Kabupaten Siak belum terlaksana dengan optimal, karena masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, tidak berjalannya tim penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar dan belum signifikannya penurunan kasus konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Siak dalam beberapa tahun terakhir.
Budaya dan Pembangunan: Analisis Komunikasi Ritual Adat Erau di Kutai Kartanegara Hairunnisa, Hairunnisa; Hanief, Lalita; Firliandoko, Robby; Rahmawati, Yulia; Wahyuningrum, Marliana
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.9438

Abstract

This research explores the role of ritual communication in the preservation of cultural identity and its relevance to sustainable development through the Erau Tradition in Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Ritual communication as a form of symbolic communication emphasizes participation, repetition, and transmission of shared meanings within the community, not just linear transmission of information. Erau Tradition, a traditional ceremony originating from the Kutai Sultanate, exemplifies ritual communication through a series of ceremonies, dances, music, and symbolic actions. This research examines how these rituals help strengthen social cohesion, preserve cultural values, and maintain a spiritual connection with nature, with a focus on the messages conveyed regarding environmental conservation and community solidarity. This research highlights that Erau Tradition is not just a cultural celebration, but also a powerful tool for sustainable development. By integrating cultural heritage, social unity, economic empowerment and environmental awareness, the ritual contributes to a holistic approach to development. In addition, the Erau festival is a major attraction for cultural tourism that supports local economic growth while promoting cultural sustainability. This research argues that ritual communication in Erau Tradition can play a significant role in fostering inclusive and sustainable development, strengthening local identity, and increasing environmental awarenessPenelitian ini mengeksplorasi peran komunikasi ritual dalam pelestarian identitas budaya dan relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Adat Erau di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Komunikasi ritual sebagai bentuk komunikasi simbolik menekankan partisipasi, pengulangan, dan transmisi makna bersama dalam komunitas, bukan hanya transmisi informasi secara linear. Adat Erau, sebuah upacara tradisional yang berasal dari Kesultanan Kutai, menjadi contoh komunikasi ritual melalui rangkaian upacara, tarian, musik, dan tindakan simbolik. Penelitian ini mengkaji bagaimana ritual-ritual ini membantu memperkuat kohesi sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, dan menjaga hubungan spiritual dengan alam, dengan fokus pada pesan-pesan yang disampaikan terkait pelestarian lingkungan dan solidaritas komunitas. Penelitian ini menyoroti Adat Erau bukan hanya perayaan budaya saja, tetapi juga merupakan alat yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan warisan budaya, kesatuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kesadaran lingkungan, ritual ini memberikan kontribusi pada pendekatan pembangunan yang holistik. Selain itu, festival Erau menjadi daya tarik utama pariwisata budaya yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mempromosikan keberlanjutan budaya. Penelitian ini berargumen bahwa komunikasi ritual dalam Adat Erau dapat memainkan peran signifikan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat identitas lokal, dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
Transformasi Kebijakan Bantuan Sosial Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Integrasi Perspektif Maqasid al-Syariah Faiqoh, Fadhila; Prasetyowati, Riris Aishah; Sujoko, Imam
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.9429

Abstract

The Non-Cash Food Assistance (BPNT) and Prosperous Rice (Rastra) programs are designed as policy instruments to improve the welfare of the poor, but their effectiveness requires an in-depth evaluation from the perspective of sharia maqashid. Through a quantitative approach involving 100 respondents using a systematic random sampling technique in Tanjung Harapan Village, Kotabumi, North Lampung, this study reveals the dynamics of the aid distribution mechanism and its impact on community welfare. Data was collected through interviews and questionnaires, then analyzed using SmartPLS to evaluate measurement and structural models. The findings identified serious problems in the form of uneven distribution, inaccuracy of recipient targets, and administrative weaknesses that hinder the effectiveness of the program. However, the integration of the perspective of sharia maqashid showed a very significant positive influence with a path coefficient of 0.817 between political policy and sharia maqashid, and 0.822 between sharia maqashid and welfare. The implementation of BPNT and Rastra has been proven to contribute to the protection of life, heredity, intellect, and religious aspects, although the aspect of asset protection still needs improvement. The findings confirm that social assistance policies that are in line with the principles of sharia maqashid have a strong and sustainable impact, so comprehensive improvements are needed to the data collection system, transparency of distribution, and integration with economic empowerment programs.
Political Will Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022- 2023 Andini, Firly; Pane, Rico Purnawandi
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.8656

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar dan indikator utama dalam pembangunan manusia. Salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia adalah stunting, yang berdampak jangka panjang pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis political will Pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2022–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa political will Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting pada tahun 2022–2023 belum optimal. Meskipun terdapat inisiatif melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam distribusi bantuan dan jangkauan yang tidak merata. Pengambil kebijakan juga masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap beberapa regulasi penting, serta menghadapi tantangan dalam membangun sinergi antar pelaksana kebijakan stunting dan keterlibatan sektor swasta masih minim, sinergitas antarpihak belum terbangun dengan baik, tidak tersedia dokumen strategi komunikasi,anggaran masih terhambat, serta distribusi sumber daya manusia belum merata. Selain itu, kesinambungan usaha juga masih kurang karena upaya yang dilakukan cenderung bersifat jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan sinergi lintas sektor, dan perumusan kebijakan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan upaya penanganan stunting di Kota Pekanbaru.
Digitalisasi Layanan Paspor dan Tantangannya dalam Tata Kelola Publik di Indonesia Pranoto, Aric; Ardi, Imma Yedida; Mulyawan, Budy
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i1.8680

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi digitalisasi layanan paspor di Indonesia melalui aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Review and Evaluation (SRE), yang terdiri dari tiga tahapan utama: identifikasi, analisis, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor memberikan kemudahan dalam proses pengajuan paspor secara daring, mencakup pendaftaran, pengunggahan dokumen, pemilihan jadwal, dan pembayaran. Namun, beberapa kendala teknis seperti eror aplikasi, lambatnya sistem, dan keterlambatan notifikasi masih menghambat efektivitas pelayanan. Selain itu, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil serta rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan. Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah juga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan. Meskipun demikian, layanan paspor digital telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, dengan capaian PNBP sebesar lebih dari Rp 2,49 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan layanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing di era digital.

Page 1 of 1 | Total Record : 8