cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 17   18   19   20   21 
Peranan Advokat Dalam Proses Perkara Pidana: Studi Kasus Di Kota Makassar Abu Rizal Tadjuddin; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.364 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan advokat dalam perkara pidana di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Advokat dalam menjalankan perannya. Penelitian ini adalah penelitan yang bersifat Normatif-Empiris dan dilakukan di Kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Kota Makassar, Mustandar S.H & Partner dan Viani Octavius law Firm. Respondennya adalah setiap kantor memiliki 1 responden. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian Peranan advokat dalam proses perkara pidana di Kota Makasar adalah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. The research objective is to analyze the role of advocates in criminal cases in Makassar City and the factors that become barriers for advocates in carrying out their roles. This research is a Normative-Empirical research conducted at the Advocate Office of Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Makassar City, Mustandar S.H & Partner and Viani Octavius ​​law Firm. The respondent is that each office has 1 respondent. Then the data needed in this study are primary data and secondary data and data collection techniques are using interviews for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of the research on the role of advocates in criminal proceedings in Makassar City are in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates that advocates are people whose profession is to provide legal services both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of this law,
Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris Nurul Wafiqah Ashar; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.769 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peralihan dalam hibah menurut Hukum Perdata serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Hukum Perdata. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda-benda tersebut diatur dalam KUHPerdata Pasal 612, dan Pasal 613. Dan Secara hukum tertulis, akta wasiat atapun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan. The research objective is to analyze the transition in grants according to Civil Law and to find out and analyze the legal basis of the grant on the absolute portion of the heirs in Civil Law. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study indicate that the object of the grant agreement is all property belonging to the donor, both tangible and intangible, fixed and movable objects. tangible and immovable objects, then in the case of the transfer of these objects is regulated in Article 612 and Article 613 of the Civil Code. and is considered to have no binding strength from the start. However, in practice, the Supreme Court makes a new rule that a will deed / testament is valid even if it contains a violation of the legitieme portie of the heir, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that it is no longer "null and void" but becomes "Can be canceled".
Perlindungan Hukum Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Kaitannya Dengan Jaminan Sosial
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.93 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksaan perjanjian system perjanjian kerja tertentu dalam kaitannya dengan Jaminan Sosial. Dan untuk mengetahui dan mengalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dengan system perjanjian kerja waktu tertentu dalam kaitannya dengan jaminan sosial Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Pengambilan data dilakukan di PT Media Fajar Makassar. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam PT Media Fajar sebagai pekerja. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Perlaksanaan perjanjian dengan system perjanjian kerja waktu tertentu dalam kaitannya dengan jaminan sosial kurang terlaksana karena masih banyak pekerja di PT Media Fajar yang belum mempunyai jaminan sosial. Dan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan system perjanjian kerja waktu tertentu dalam kaitannya dengan jaminan sosial kurang mendapat perlindungan karena masi ada pekerja belum didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja, sehingga belum mendapatkan jaminan sosial dari Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan. The research objective is to analyze the implementation of certain work agreement system agreements in relation to Social Security. And to find out and analyze the legal protection of workers with a certain time work agreement system in relation to social security. The research method is empirical legal research. Data were collected at PT Media Fajar Makassar. Then the data needed in this study are primary data and secondary data. And the population in this study are people who are involved in PT Media Fajar as workers. The results of the study illustrate that the implementation of the agreement with the work agreement system for a certain time in relation to social security is not carried out because there are still many workers at PT Media Fajar who do not have social security. And legal protection for workers with a work agreement system for a certain period of time in relation to social security does not get protection because there are still workers who have not been registered with the Manpower Office, so they have not received social security from the Manpower Social Security Administering Body.
Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Luwu Utara Nadia Widiawati A. Mutty,; Muliaty Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.444 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhimya. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris.Hasil penelitian bahwa efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kota Luwu Utara masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emtif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Luwu Utara antara lain : faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime and to find out and the factors that influence it. The type used in this study is the type of empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime in the city of North Luwu is still not effective. This is evidenced by the increasing number of illicit trafficking and drug abuse. The current police efforts can be classified into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, these efforts have not been effective due to the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse and the ease with which narcotics are obtained by the community. Meanwhile, the factors that influence the role of the police in tackling the illicit trafficking of narcotics in North Luwu include: legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Musa Hengky P. Tampubolon; Muliaty Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.232 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang dilaporkan ke Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of online fraud investigation at the South Sulawesi Regional Police and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that the online fraud investigation handled by the South Sulawesi Regional Police is less effective. Thus the ineffectiveness of these investigations results in delinquent cases every year. Factors that affect the effectiveness of online fraud investigations reported to the South Sulawesi Regional Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors and legal culture factors.
Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Tanah
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.558 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa perwakafan tanah di Kecamatan Tallo belum terlaksana dengan baik dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Wakaf tersebut, dilihat dari segi tata cara perwakafan tanah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar. Masih ditemukan kendala-kendala. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap proses wakaf tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar belum berjalan efektif. walaupun belum dikatakan efektif, di karenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat baik wakif maupun nazhir akan undang-undang tersebut, rendahnya pengetahuan Nazhir dalam berdayaan wakaf, dan banyaknya tanah atau bangunan yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu kualitas sumber daya manusia, kedudukan wakif dan tanggung jawab nazhir, kewenangan pejabat PPAIW serta pengawasan Badan Wakaf Indonesia. The research objective is to analyze the wavelength of land in Tallo District, Makassar City and the factors that influence it. This research includes field research. The results showed that land donation in Tallo District has not been implemented properly with the provisions contained in the Waqf Law, seen from the aspect of land waqf procedures carried out at the Office of Religious Affairs, Tallo District, Makassar City. There are still obstacles. The implementation of Law Number 41 Year 2004 regarding Waqf for the land waqf process in Tallo District, Makassar City has not been effective. although it has not been said to be effective, because there is still a lack of understanding of the community, both wakif and Nazhir, of the law, Nazhir's low knowledge of waqf power, and the large number of waqf lands or buildings that do not have land or building certificates. As for several factors that influence, namely the quality of human resources, the position of wakif and responsibility of Nazhir, the authority of PPAIW officials and the supervision of the Indonesian Waqf Board.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce Andi Hardiansyah Bakri; Syahruddin Nawi; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.114 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce terhadap perlindungan dari Konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (digital signature) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik. Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, namun masih ada faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. The research objective is to analyze the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the e-commerce media for protection from consumers and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of empirical law research. The results of the research that have been done conclude that the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the internet media includes legal protection in the agreement and legal protection outside the agreement. UUITE adds a form of electronic proof system, namely the existence of an electronic signature (digital signature) which is a security system that aims to ensure the authenticity of an electronic document. The implementation of buying and selling through internet media consists of four processes, namely offering, receiving, payment, and sending, however, there are still factors that influence the occurrence of obstacles in transactions on the internet, especially regarding product defects, dishonest information and webvertising or late delivery. goods, and generally regarding the mindset, interests, and culture or culture of the Indonesian people.
Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.18 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan TNI terhadap penanggulangan Covid-19 dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pelibatan TNI dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TNI selaku penegak hukum kedaulatan negara memiliki peranan dalam berbagai sektor yaitu bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang sosial ekonomi, dan bidang distribusi logistik. Urgensi pelibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19 pada dasarnya dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pelibatan ini dipengaruhi oleh tiga faktor risiko, yaitu tingkat penularan wabah penyakit itu, kemampuan institusi sipil untuk mengatasinya dan dampak pandemi terhadap stabilitas sosial-politik. The research objective is to analyze the role of the TNI in overcoming Covid-19 from the perspective of constitutional law. To find out and analyze the urgency of TNI involvement in a constitutional law perspective. This research method uses normative research type. The results of this study indicate that the TNI as the enforcer of the state sovereignty law has a role in various sectors, namely the health sector, the security sector, the socio-economic sector, and the logistics distribution sector. The urgency of involving the TNI in the response to Covid-19 is basically made possible through Military Operations Other than War (OMSP), this involvement is influenced by three risk factors, namely the level of transmission of the disease outbreak, the ability of civilian institutions to cope with it and the impact of the pandemic on socio-political stability.
Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.234 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis penerapan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik korupsi dalam putusan pengadilan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bagian tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik korupsi dalam putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS, telah sesuai karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan majelis hakim terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bagian tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi. The research objective is to analyze the application of abuse of power as an element of corruption offenses in court decisions to analyze judges' considerations of abuse of power as part of corruption. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The application of abuse of authority as an element of corruption offense in the decision Number: 34 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN MKS, was appropriate because the defendant's actions had been proven to fulfill the elements of a criminal act in the second alternative indictment as regulated in Article 3 of Law No. 31/1999 on Corruption Eradication jo. Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication. The panel of judges considered the abuse of power as part of the criminal act of corruption in the case Number: 34 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN MKS was appropriate because the judge considered that the defendant's act was an abuse of his authority as a Commitment Making Officer in making an inappropriate Self Estimated Price. with the provisions, so as to result in a loss to state finances and benefit other people and a corporation.
Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran: Studi Di Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Aco Harsandi; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.172 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak pidana pelayaran di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi yaitu Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap kapal yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran belum efektif hal ini dikarenakan penerapan sanksi tersebut hanya dapat diterapkan jika kapal tersebut mengalami suatu kecelakaan kapal dimana kecelakaan kapal tersebut mengancam keselamatan kapal dan jiwa manusia, kecelakaan kapal tersebut berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada palekasanaan penerapan sanksi administrasi adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of administrative sanctions against non-criminal violations of shipping in the working area of ​​the TNI AL V Surabaya Main Base and the factors that influence it. This research was conducted at three agencies, namely the TNI AL V Surabaya Main Base, Tanjung Perak Surabaya Main Syahbandar Office and the Tanjung Perak State Prosecutor's Office in Surabaya. The results show that: the implementation of administrative sanctions against ships that commit violations as regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping has not been effective, this is because the application of these sanctions can only be applied if the ship has a ship accident where the ship accident threatens safety ships and human souls, ship accidents in the form of ship sinking, ship on fire, ship collision and ship aground. The factors that affect the palekasanaan application of administrative sanctions are legal substance factors, law enforcement factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Page 19 of 45 | Total Record : 445

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue