cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 19   20   21   22   23 
Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Amrayadi Amrayadi; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.014 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian Normatif-Empiris, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the effectiveness of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, and to find out what factors influence the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection. against Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency. This type of research is Normative-Empirical, the results of the study show: 1) That the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency is less effective or has not been implemented optimally. 2) That there are four factors that influence the implementation of the Mediation function for the Dispute Resolution of the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, namely the legal substance factor, the resource factor of the organizing apparatus, the election participant factor and the cultural factor. community law.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus Arifyansyah Nur; Hambali Thalib; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.525 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terkait penjatuhan sanksi dibawah batas minimum khusus, dan; menganalisis konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian pustaka yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullapoena sine lege memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan; (2) Adanya penjatuhan pidana di bawah minimum menurut penulis memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. The research objective is to analyze the application of the Legality Principle in Law no. 35 of 2009 regarding the imposition of sanctions below the special minimum limit, and; analyze the legal consequences of the judge's decision that decides on narcotics criminal cases with sanctions below the minimum. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and Law no. 35 of 2009 on Narcotics. The results of this study indicate that: (1) Based on the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely nullapoena sine lege, it means that every criminal sanction must have a legal regulation that regulates it beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge is not needed if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation, in order to realize the legal objectives, namely a sense of justice, legal certainty and expediency, and; (2) The existence of a criminal sentence below the minimum according to the author provides legal consequences which are contrary to the principle of legality, if it is based on the interpretation of existing laws and regulations that give birth to legal findings by judges, which causes the absence of legal certainty.
Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Hamrullah Hamrullah; Baharuddin Badaru; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.367 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tipikor Makassar. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi kurang berjalan secara efektif, dikerenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi antara lain: substansi hukum, pemahaman hukum, budaya hukum. The Research objective to analyze the effectiveness of the application of the reverse proof system in the criminal act of corruption gratification, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney and Makassar Corruption Court. The results of the study the authors found that: The effectiveness of the application of the reversed proof system in the criminal act of corruption gratification is not running effectively, because the reverse proof system against its application in the criminal act of corruption gratification still has weaknesses, namely the incomplete legal norms governing the reversal of the burden of proof in the law - corruption law. Factors that affect the reverse proof system for corruption crimes of gratification include: legal substance, legal understanding, legal culture.
Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Pada Kejaksaan Negeri Buton Harnayati Harnayati; La Ode Husen; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.602 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak. Tuntutan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses penuntutan hingga proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan juga dibedakan dengan orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah lingkungan anak, keluarga anak (kurangnya pengawasan orangtua), usia anak. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. The Research objective to analyze the effectiveness of prosecution of the crime of murder committed by children, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The effectiveness of prosecution of the crime of murder committed by children does not run effectively due to the lack of public prosecutors who have experience in handling children's cases. The demands applied by the Public Prosecutor against children who commit the crime of murder are different from crimes committed by adults. In the prosecution process to the trial process, children as perpetrators of the crime of murder are also distinguished from adults. Factors that influence the occurrence of the crime of murder committed by children are the child's environment, the child's family (lack of parental supervision), the child's age. These three factors are interrelated to the crime of murder committed by children.
Hak dan Kewajiban Pekerja Bagi Karyawan Yang Dirumahkan Akibat Dari Pandemi Covid-19 Rizka Khalida Utami; Syahruddin Nawi; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.447 KB)

Abstract

Tujuan penelitan menganalisis pengaturan hukum, hak dan kewajiban pekerja serta kendala pekerja dalam menjalankan hak dan kewajibannya selama dirumahkan akibat dari pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah beberapa karyawan PT. Yuma Saranakarya (Upnormal Coffee Roaster Nipah Mall Makassar) dan CV. Tang Food Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar khususnya PT. Yuma Saranakarya dan CV. Tang Food Indonesia menerapkan peraturan yang dibuat oleh Menteri ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dengan kebijakan bagi karyawan yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19 akan diberlakukan unpaid leave (upah tidak berjalan) sehingga hak dan kewajibannya tidak berjalan, namun bagi karyawan yang tetap bertugas selama masa pandemi Covid-19 maka akan menerima upah berupa daily rate (upah harian) sehingga karyawan tetap mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. The Research objective to analyze legal arrangements, workers' rights and obligations as well as workers' obstacles in carrying out their rights and obligations while being dismissed as a result of the Covid-19 pandemic. The population of this study were several employees of PT. Yuma Saranakarya (Upnormal Coffee Roaster Nipah Mall Makassar) and CV. Tang Food Indonesia. The results showed that in Makassar City, especially PT. Yuma Saranakarya and CV. Tang Food Indonesia applies regulations made by the Minister of Manpower through Circular Number M/3/HK.04/III/2020 of 2020 with a policy for employees who are laid off during the Covid-19 pandemic, unpaid leave will be applied so that their rights and their obligations do not run, but for employees who remain on duty during the Covid-19 pandemic, they will receive wages in the form of a daily rate (daily wages) so that employees continue to get their rights and carry out their obligations according to applicable company regulations.
Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Nellyati Nellyati; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.679 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan faktor - faktor apakah yang berpengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Luwu Timur, Bawaslu Selayar dan Bawaslu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak dapat diterapkan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan umum oleh Bawaslu ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan yang melibatkan anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dipengaruhi oleh empat faktor: Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the concept of diversion in the handling of election crimes for children by the General Elections Supervisory Agency and the factors that influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of the Bawaslu of South Sulawesi Province, East Luwu Bawaslu, Selayar Bawaslu and Makassar Bawaslu. The results of the study indicate that the application of the concept of diversion in the handling of election crimes whose perpetrators are children can be applied in handling general election violations by Bawaslu in terms of philosophical, sociological and juridical. The application of diversion in handling election crimes involving children by the General Elections Supervisory Agency is influenced by four factors: Legal Substance Factors, Legal Structure Factors, Facilities and Infrastructure Factors and community legal culture factors.
Penerapan Sanksi Bagi Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Di Atur Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Ibrahim Salim; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.451 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah atau belum mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitan normative Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah , berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan (2) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah, dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor raw in put, instrument input, dan enviromental input. The Research objective to analyze the reasons for the judge's consideration in applying Article 178B of the Regional Head Election Law in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, whether or not it has reflected real justice, and the factors that influence it. The method applied in this research is normative research. The results show that the reasons for the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka in the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, are based on 2 (two) categories of considerations, namely the judgments of judges that are juridical in nature and those of judges that are non-juridical. Then the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, has reflected true justice, and (2) That in the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, related the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, is influenced by subjective and objective factors, as well as raw input, instrument input, and environmental input factors
Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Hasmaniar Bachrun; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.538 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian Bawaslu Kabupaten Maros. Populasi penelitian Bawaslu Kabupaten Maros, Komisi ASN, ASN Kabupaten Maros, Akademisi, dan Masyarakat Kabupaten Maros. Responden ditentukan sebanyak 50 orang.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kurang terlaksana dengan baik; dan 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat itu sendiri. The Research objective to analyze the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Bawaslu of Maros Regency in the Implementation of the 2020 Regional Head Election and the factors that influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location of Bawaslu in Maros Regency. The research population of Maros Regency Bawaslu, ASN Commission, Maros Regency ASN, Academics, and Maros Regency Community. The respondents were determined as 50 people. The results showed that the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Bawaslu of Maros Regency in the Implementation of the 2020 Regional Head Election was not carried out properly; and 2) The factors that influence the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Maros Regency Bawaslu in the Implementation of the 2020 Regional Head Election are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor itself.
Peranan PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Bagi Pengguna Jasa Penumpang Angkutan Laut Di Kota Makassar Isnayani Isnayani; Syahruddin Nawi; St Ulfah
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.474 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa penumpang angkutan laut di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris, Populasi penelitian ini yakni semua pimpinan dan karyawan kantor PT Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar Cabang Sulawesi Selatan serta para penumpang angkutan laut Kota Makassar. Hasil penelitian bahwa, peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar yakni berperan dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. Dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar, yakni meningkatkan peran dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. The Research objective to analyze The purpose of this research is to analyze the role of PT Jasa Raharja (Persero) for sea transportation passenger service users in Makassar City. This study uses an empirical normative legal research type. The population of this research is all the leaders and employees of the office of PT Jasa Raharja (Persero) Makassar City, South Sulawesi Branch and the Makassar City sea transportation passengers. The results of the study show that the role of PT Jasa Raharja (Persero) for sea transportation service users in Makassar City is to play a role and be responsible in an effort to provide guarantees and protection to victims/heirs of victims of sea transportation traffic accidents, both those who die, are seriously injured or light will still get compensation. And the government's efforts in realizing services to users of sea transportation services in Makassar City, namely increasing their role and responsibility in an effort to provide guarantees and protection for victims/heirs of victims of sea transportation traffic accidents, both those who die, serious or minor injuries will remain. get compensation.
Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sufriyanto Tengah; Abd Rahman; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.288 KB)

Abstract

Tujuan penelitian. menganalisis Pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan Masyarakat di Polsek Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas di Polsek Persiapan Matangnga yang berkewajiban dan tugas melayani, mengayomi, membina, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Sektor Persiapan Matangnga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat belum maksimal, karena sarana dan prasarana belum mamadai, kurangnya personil, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. The Research objective to analyze the implementation of the Bhabinkamtibmas Program in establishing partnerships with the community at the Matangnga Preparatory Police, Polewali Mandar Regency and analyze the partnership in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to conduct research in the field, namely by looking at the implementation of the Bhabinkamtibmas Program at the Matangnga Preparatory Police which has the obligation and duty to serve, protect, foster, maintain security and public order in accordance with the laws and regulations. The results of this study indicate that the Bhabinkamtibmas of the Matangnga Preparation Sector as the party responsible for implementing community development has not been maximized, because the facilities and infrastructure are not adequate, the lack of personnel, and the lack of community participation in realizing Kamtibmas.

Page 21 of 45 | Total Record : 445

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue