Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tinak Pidana Perkosaan ]]>
<![CDATA[Wahyuningsih Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Azwad Rachmat Hambali]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.219 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kedudukan visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan di kota Makassar dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap dua masalah yang telah diteliti, menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan kekuatan pembuktian Visum et Repertum salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pitindak pidana perkosaan. Faktor- faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah faktor banyak dari korban mengalami trauma atau malu dalam hal menyampaikan tentang kejadian atau keterangan yang telah dialaminya dan faktor biaya dalam pemeriksaan hasil visum et repertum yang dimana tidak semua Rumah Sakit mengratiskan biaya pemeriksaan. The research objective is to analyze the position of visum et repertum in the proving process of rape crime in the city of Makassar and to determine the factors that influence it. This study, the authors use the type of empirical legal research. The results of research that have been carried out on the two problems that have been studied show that the power of proof of visum et repertum in the crime of rape is at the level of investigation, the strength of evidence that Visum et Repertum is one of the evidence that strengthens or can prove that the crime of rape has occurred Factors that affect the strength of proof of visum et repertum in the crime of rape are many factors of victims experiencing trauma or embarrassment in terms of conveying events or information they have experienced and the cost factor in examining the results of visum et repertum where not all hospitals free costs examination.]]>
<![CDATA[Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Andi Haerani]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.286 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui kendala implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, Implementasi Diversi, kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan. Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah faktor masyarakat hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Alasan-alasan seperti inilah menjadi salah satu penghambat tidak terlaksananya seluruh upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan musyawarah Diversi menjadi gagal. The research objective was to analyze the implementation of diversion in the handling of crimes committed by children and to find out the obstacles in implementing diversion in the handling of crimes committed by children. This research was conducted using empirical research methods. The results of this study indicate that: The implementation of diversion in the handling of criminal acts committed by children starts from the level of investigation, prosecution, trial, Diversion Implementation, Diversion agreement between the two parties, then the results of the agreement between the two parties are stated in the agreement. Obstacles to the Implementation of Diversion in the handling of crimes committed by children is a community factor in the implementation of obstacles because the victim and his family in this case think that the implementation of the law tends to be biased and in favor of the suspect. Reasons like this are one of the obstacles in the implementation of all Diversion efforts made against children who are in conflict with the law and result in the Diversi deliberation failing.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259 /Pid.B/2020/PN.Mks ]]>
<![CDATA[Jardianto Jabir]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.159 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Aturan hukum dan perundang undangan tentang pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang di atur Pasal 340 KUHP dan Implementasi praktek Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana di kota Makassar Penelitian ini menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hal ini Menyarankan kepada masyarakat untuk memeperhatikan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi keamanan (2) Menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (3) kepada aparat penegak hukum perlu lebih giat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.. The research objective is to analyze the legal and statutory rules regarding the opinion of judges in ruling on premeditated murder which is regulated by Article 340 of the Criminal Code and the implementation of the practice of judges' judgment in making decisions on premeditated murder in the city of Makassar. This research uses a type of empirical normative legal research type. This suggests that the public pay attention to and avoid things that lead to criminal acts for the sake of security (2) Suggest that law enforcement officers are more assertive in solving crime problems without the influence of other parties, with a high sense of responsibility as service and provide a sense of justice for the community (3) law enforcers need to be more active in providing legal education to the community.]]>
<![CDATA[Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Andi Haerul Karim]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.717 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisa Formulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elekronik Saat Ini dan untuk mengetahui Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang akan datang. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Formulasi penerepan pasal tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dianggap telah melanggar asas lex certa sehingga berpontensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak berpikir dan menyatakan pendapat. Serta Reformulasi pasal ini didalam UU ITE dianggap sangat perlu hal ini karena lemahnya penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia serta sanksi pidana yang masih mengedepankan ultimum remedium sehingga formulasi ideal sudah seharusnya menghargai dan melindungi HAM khusus hak berpikir dan menyampaikan pendapat serta menakar ulang formulasi sanksi pidananya. The research objective is to analyze the Formulation of the Application of the Crime of Defamation in the Current Electronic Information and Transaction Law and to see the upcoming reforms to regulate the crime of defamation through electronic media. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the formulation of the application of criminal defamation in the ITE Law has even violated the principle of lex certa so that it has the potential to violate human rights, especially the right to think and to express opinions. And the reformulation of this article in the ITE Law is very necessary because of the weak appreciation and protection of human rights as well as criminal sanctions that still prioritize ultimum remedium so that the ideal formulation should respect and protect human rights specifically the right to convey and convey and measure the formulation of criminal regulations.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kriminologis Pelanggaran Lalulintas Yang Dilakukan Oleh pengantar Jenazah Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Fahmy]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.463 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian Sosiolegal (Sosio-legal Research) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar adalah Faktor lingkungan sosial dan faktor kesadaran hal ini disebabkan karena banyak masyarakat pengantar jenazah tidak mengetahui peraturan lalintas serta banyaknya menimbulkan pelanggaran. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah adalah Upaya Pre-emtif melaksanakan penyuluhan tata tertib berlalulintas di lingkungan masyarakat, preventif melakukan pengawasan di lapangan dengan cara melakukan sweeping, Represif menindaki para pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran. The research objective is to analyze the factors that cause traffic violations committed by the caretakers of the corpse in the city of Makassar. The method used by the researcher here is the type of this research is sociolegal research (socio-legal research). The results of this study indicate that: because many people carrying bodies do not know the traffic regulations and cause many violations. The countermeasures carried out by the Makassar Police in tackling traffic violations by corpse carriers are Pre-emtive Efforts to carry out traffic order education in the community, preventive conduct surveillance in the field by means of sweeping, Repressive acts on corpses who commit violations.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Muh. Wahyu Zhadiq S]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.37 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris Hasil penelitian bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak adalah dimana hakim dalam memutuskan perkara pidana No :154/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks terhadap ABH I dan ABH II Hakim telah memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban tindak pidana yang dimana menjadi penyeimbang terhadap asas legalitas yang hanya mengejar kepastian hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor media sosial dengan meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan pencabulan ini disebabkan maraknya situs-situs Porno di internet yang dengan mudah diakses. The research objective is to analyze the application of criminal sanctions against children who commit the crime of rape and what factors are behind the criminal act of rape committed by children. The method used by the researcher here is that the author uses the empirical normative legal research type. The results of the study are that the application of criminal sanctions against rape committed by children is where the judge decides criminal cases No: 154 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Mks against ABH Judge I and ABH II have given decisions that uphold the principle of justice for perpetrators and justice for victims of criminal acts which are a counterweight to the principle of legality which only pursues legal certainty. Factors that influence the occurrence of criminal acts of rape committed by children are family factors, environmental factors and social media factors with the increase in sexual violence such as rape and sexual abuse due to the rise of porn sites on the internet that are easily accessible.]]>
<![CDATA[Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas lI Majene ]]>
<![CDATA[Rezki Amaliah]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>;
<![CDATA[Anggreany Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.991 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan verstek perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum acara dan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa, perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj merupakan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara No.175/Pdt.G/2018/PA.Mj sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR. Diantara pertimbangan yaitu tergugat tidak pernah hadir secara proses persidangan dan telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian diantaranya: Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan; tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat; Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in the decision verstek on divorce cases in accordance with procedural law and the factors that cause the birth of verstek decisions in divorce cases in the Majene Class II Religious Court. The research method uses empirical legal research. The results of the study show that the divorce case number 175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is a legal consideration by the Judge in imposing the Verstek Decision on Case No.175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is in accordance with Article 125 of the Civil Procedure Code. paragraph 1 HIR. Among the considerations, the defendant never attended the trial process and went through the mediation process but was unsuccessful. The factors that led to the birth of the verstek decision in divorce cases included: The Defendant was never present during the trial process, the Defendant was never present and never sent a representative to the trial process; the Defendant has never objected to being divorced by the Plaintiff; The Defendant did not receive the summons brought by the substitute bailiff.]]>
<![CDATA[Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[A. Risal]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.562 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian data dianalisis dengan menggunakan model distribusi frekuensi rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan belum efektif, terlihat dari jumlah kasus tiap tahunnya yang ditangani khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami naik turun dan Begitupun dengan penanganan perkara korupsi se wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami penurunan signifikan tiap tahunnya. The research objective is to analyze the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi and the factors that influence them. This study uses primary data, namely data obtained directly from the first source (respondent) at the research location and secondary data, namely data obtained from certain sources, such as documents including other reading literature that is closely related to the discussion of this research. Then the data were analyzed using the formula frequency distribution model. The results show that the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi has not been effective. The height of South Sulawesi has decreased significantly every year.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit ]]>
<![CDATA[Sulaiman Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.691 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan dan kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan. Tipe penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan secara preventif, yakni kurator mesti memperhatikan alas hak yang dijadikan jaminan. Kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa seluruh kekayaan debitor pada UU Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdata berarti semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. The research objective is to analyze the legal protection of third parties against property collateral that is included as bankruptcy property and the position of third party property collateral in the bankruptcy. This type of research uses a qualitative normative approach. The results of the study show that the legal protection of third parties against property guarantees that are included as bankruptcy assets in bankruptcy is preventive, namely the curator must pay attention to the basis of the rights that are used as collateral. The position of the third party's property guarantee in bankruptcy refers to the provisions of Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU states that Bankruptcy covers all assets of the Debtor at the time the bankruptcy declaration was pronounced as well as everything obtained during the bankruptcy. The phrase all debtor's assets in the Bankruptcy and PKPU Law associated with Article 1131 of the Civil Code means that all objects of the debtor, both movable and immovable, both existing and new, will exist at a later date.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Muh Ashar AZ]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.725 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Maros dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Camat di Kabupaten Maros, kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus mengenai kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor partisipasi masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Camat's Duties and Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy in Maros Regency and the Camat's Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy. The research method uses empirical legal research. The result of the research is that the implementation of the provisions of the laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the implementation of Regional Autonomy in the context of implementing the duties and functions of the Head of Sub-district in Maros Regency, is not optimal. Factors that affect the less than optimal implementation of the provisions of laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Special Regional Government regarding the quality of human resources, facilities and infrastructure, as well as community participation factors.]]>
