cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 16   17   18   19   20 
Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Bambang Eka Jaya; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.627 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dan menganalisis Penerapan Aturan Gugatan Perdata Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Metode penelitian menggunnakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999.(2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya. The research objective is to analyze the Regulation of the Attorney's Authority as State Lawyer and to analyze the Application of Civil Lawsuits Rules in Taking Asset Result of Corruption by the Prosecutor as State Lawyer. The research method uses normative legal research. The results showed that the regulation of the authority of the prosecutors as state lawyers in the laws and regulations in Indonesia is regulated in Law Number 5 Year 1991, Law Number 1 Year 1995, Law Number 4 Year 1998, Law Number 1 Year 1999. , KEPRES Number 86 of 1999, and KEPJA Number KEP-115 / JA / 10/1999. (2) In taking the Corruption Result by the Prosecutor as State Lawyer, it can be realized through civil law channels because in this process the State Attorney can file a lawsuit. civil law to save assets even though the condition is not proven to have a criminal act, the defendant has died or the defendant has been acquitted. So that when the State becomes a victim of corruption, the losses can still be recovered.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar Isnaeni Ardan; Hambali Thalib; Lauddin Marsuni
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.24 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis telah dirumuskan efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif dikarenakan dalam hal proses penyidikan dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik dalam penanganan kasus. 2). faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan (1) faktor substansi hukum, (2) faktor struktur hukum, (3) faktor budaya hukum (4) faktor sarana dan fasilitas, dan (5) faktor kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations against the sale of illegal cosmetics in Makassar city and the factors that influence it. The research method used is empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the investigation on the sale of illegal cosmetics in the city of Makassar was ineffective due to the fact that the investigation process was carried out by two competent agencies which allowed cases to be carried out not optimally due to the overlap between the investigators' duties in handling cases. 2). factors affecting the effectiveness of investigations (1) legal substance factors, (2) legal structure factors, (3) legal culture factors (4) facilities and facilities factors, and (5) legal awareness factors of the community.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan Ilham Ilham; La Ode Husen; Syamsuddin Pasamai
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.927 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik, Karena DPRD berasal dari partai politk, maka hambatan dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik. The research objective is to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function on the performance of the Regional Government in realizing a Regional Government Apparatus that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in South Sulawesi. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that: Supervision of the DPRD of South Sulawesi Province covers supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and DPRD of South Sulawesi Province. Also responsible for supervising public services, because DPRD comes from a political party, the obstacle in carrying out DPRD duties, including the supervisory function, is that the council is always busy taking care of political party affairs, even though it is regulated in an order that the council's duties must take precedence over other matters. but in reality the council always prioritizes political affairs.
Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar Abdul Wahab; Suamsuddin Pasamai; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.754 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Makassar; dan hambatan-hambatan oleh pihak Polrestabes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Non Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan prinsip restorative justice yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar merupakan bagian dari Alternatife Dispute Resolution atau ADR yang antara lain melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan, tidak menahan pelaku, tetap melakukan penetapan tersangka, mempertimbangkan aspek tertentu untuk mediasi, memutuskan untuk rujuk kembali antara korban dengan pelaku, Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan restoratif justice dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang. The research objective was to analyze the application of Restorative Justice to cases of domestic violence at the Makassar Police; and obstacles by the Makassar Police. This research is an empirical legal research (Non Doctrinal). The results of this study indicate that: The application of the principles of restorative justice carried out by the Makassar Police is part of the Alternative Dispute Resolution or ADR which, among others, is through the peace process, terminating investigations due to reaching an agreement, not detaining the perpetrator, continuing to determine the suspect, considering certain aspects of mediation. , decided to reconcile the victim and the perpetrator, the considerations of the Makassar Police Investigator in the process of resolving cases of domestic violence through a restorative justice approach emphasized not on law enforcement but on the values ​​of benefit and justice as the basis for the needs or interests of the parties to get a solution, as well as avoidance of a long criminal justice process.
Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Vonny Ameliani Suardi; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.282 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mMekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan terhadap Kepala Daerah yang diberhentikan dari masa jabatannya. Penelitian ini memadukan penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD dilakukan agar apabila ada seorang Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan tersebut dapat fokus dengan kasusnya sehingga tidak mengganggu berjalannya roda pemerintahan daerah, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemberhentian Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD dikarenakan secara yuridis jenis tindak pidananya tergolong tindak pidana yang berat. The research objective is to analyze the mechanism for dismissing regional heads based on Article 83 Paragraph and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; Knowing the legal consequences for a Regional Head who is dismissed from his term of office. This research combines normative legal research with empirical legal research. The results of this study indicate that: The mechanism of dismissal without going through the DPRD's proposal is carried out so that if there is a Regional Head who is accused of committing a crime, he can focus on the case so that it does not interfere with the running of the wheels of regional government, Article 83 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 Regional Government may dismiss a Regional Head without going through a proposal from the DPRD because juridically the type of crime is considered a serious crime
Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.511 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis praktek dan keabsahan kontrak digital pada perdagangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif, Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan dengan menggunakan E-commerce di Indonesia sudah sangat baik dan terkait mampu nya KUHPerdata dalam menjangkau aspek keabsahan perjanjian hanya belum ditegaskan secara khusus. Kontrak digital dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan teori pembuktian dan perjanjian dalam hukum perdata akan tetapi belum ditegaskan secara khusus dan Keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada perdagangan elektronik sudah sangat kuat berdasarkan teori pembuktian dan teori perjanjian. The research objective is to analyze the practice and validity of digital contracts in electronic commerce according to Law Number 19 of 2016 based on the theory of proof in civil procedural law. This research is a type of normative law research, while the nature of this research is descriptive. The results of this study indicate that the implementation of agreements in trade using E-commerce in Indonesia is very good and related to the ability of the Civil Code in reaching the validity aspect of the agreement, it has only not been specifically emphasized. Digital contracts in electronic commerce according to Law No. 19 of 2016 are in accordance with the theory of evidence and agreements in civil law but have not been specifically confirmed and the validity of evidence in digital contracts in electronic commerce is very strong based on the theory of evidence and agreement theory.
Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami Endang Sri Widyastuti Ruslan; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.575 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan putusan harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut dibagi 1/3 untuk suami, 1/3 isteri pertama, 1/3 isteri kedua. Isteri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya.Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan Harta bersama dibagi kepada seluruh istri-istri. Dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama yang berbasis Hukum Islam dan kekeluargaan. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the joint property decision due to divorce over polygamous marriage. The research method used in this research is empirical research. The results showed that in the case of a man having more than one wife or practicing polygamy, then the joint property he obtained during the marriage was divided by 1/3 for the husband, 1/3 for the first wife, 1/3 for the second wife. The second wife only has the right to joint property since the marriage contract took place and does not have the right to joint assets obtained from the previous marriage. In a polygamous marriage, if the husband dies, then the joint assets are divided among the wives with the shared assets divided among all wives -wife. And if a dispute occurs, the judicial institution that is authorized to adjudicate cases of joint property in polygamous marriages is the Religious Courts based on Islamic Law and kinship.
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Studi Kasus Pada Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta Agung Hariyanto; Hamza Baharuddin; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.19 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Yogyakarta. dan kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Kota Yogyakarta pada saat sekarang untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan limbah Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Universitas Muslim Indonesia Makassar. The research objective was to analyze the implementation of waste management at Kardinah Hospital, Yogyakarta City. and constraints in the management of hospital waste in Yogyakarta City as an effort to prevent environmental pollution. The approach used in this research is a normative-empirical approach. The results of this study indicate the current waste management carried out by hospitals in Yogyakarta City to prevent environmental pollution. For legal protection of hospital waste management is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the results of this research, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need within the Indonesian Muslim University, Makassar.
Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial Rezeky Setyawan Amir; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.607 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepentingan umum dan keadaan terpaksa membela diri dalam kasus penghinaan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. dan untuk mengetahui keyakinan hakim tentang urgensi kepentingan umum dan membela diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penafsiran kepentingan umum dan pembelaan diri dalam kasus penghinaan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara kontekstual, dimana kepentingan Umum dan Membela diri dapat dibuktikan dipengadilan sebagai fakta hukum.Dan Urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial berdasarkan bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 dan putusan MK No 50/PUU-VI/2008 menghendaki pasal 27 ayat (3) tetap mengacu pada 310-311 KUHP maka kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana juga dapat diterapkan dalam perkara penghinaan di Media Sosial. The research objective is to analyze the public interest and the circumstances of being forced to defend oneself in the case of insult in article 310 paragraph (3) of the Criminal Code. and to find out the judge's conviction about the urgency of the public interest and to defend himself as a criminal elimination in cases of insult carried out on social media. The research method used by the researcher is empirical normative legal research. The results show that the interpretation of the public interest and self-defense in the case of insult in Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code must be contextual, where the public interest and self-defense can be proven in court. as a legal fact. And the urgency of public interest and self-defense as the elimination of crimes in cases of insult carried out on social media based on the explanation chapter of Law No. 19 of 2016 and the decision of the Constitutional Court No. 50 / PUU-VI / 2008 requires article 27 paragraph (3) to still refer to In 310-311 of the Criminal Code, public interest and self-defense as a criminal abolition can also be applied in cases of insult on social media.
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online Ayesha Haiqa Nurlette; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.573 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan perjanjian jual beli kosmetik secara online terhadap syarat sah nya perjanjian serta akibat hukum terhadap produk kosmetik yang dijual secara online apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan Jual Beli Kosmetik Secara Online dalam KUHPerdata, adalah tidak sah jika menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena masih banyak ditemukannya penjual kosmetik online yang belum cakap hukum serta masih ditemukannya produk kosmetik online yang kandungannya tidak jelas.(2) akibat hukum dari Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. The research objective is to analyze the validity of the online cosmetic sale and purchase agreement against the legal terms of the agreement and the legal consequences for cosmetic products sold online if they do not meet the valid terms of the agreement. This research is included in normative legal research. The results of this study indicate that (1) the legitimacy of buying and selling cosmetics online in the Civil Code is not valid according to Article 1320 of the Civil Code because there are still many online cosmetic sellers who are not legally competent and online cosmetic products with unclear content are still found. (2) the legal consequence of the Online Cosmetics Sale and Purchase Agreement that does not meet the valid terms of the agreement, namely if the subjective conditions are not met, the agreement can be canceled. Meanwhile, if the objective conditions are not met, the agreement is null and void.

Page 18 of 45 | Total Record : 445

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue