Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili ]]>
<![CDATA[Jeanne Sumeisey]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.492 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalah gunaan narkotika. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum. The research objective is to analyze to analyze the liability of the criminal abuse of narcotics against the perpetrators of narcotics crime, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the results of the author's research find that: Criminal liability for narcotics abuse against criminals is based on the applicable laws and regulations, namely Kuhap and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges examine and decide cases can seek medical rehabilitation as well as social rehabilitation as a form of criminal responsibility for narcotics abusers. Factors that influence narcotics abuse in the jurisdiction of East Luwu Regency include law enforcement, legal sanctions, and legal culture. Of the three factors above, the sector that is considered weak in reducing the increase in the number of narcotics abuse is caused by two factors, namely: the first factor is law enforcement and the second factor is legal culture.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online ]]>
<![CDATA[Silva Nugrawati Ide]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.769 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online dan faktor-faktor/kendala yang dihadapi dalam menangani oleh aparatur hukum khususnya unit tipid cyber polda sulsel dalam penanggulangi dan meminimalisir kejahatan cyber di wilaya hukum polda sulsel. Penelitian merupakan peneltian lapangan, yang mana mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode wawacara langsung terhadapa beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian yaitu penyidik yang perna menangani tindak pidana penyebaran berita bohong melalui median online di wilaya hukum daerah sulsel. Hasil dari penetian ini adalah bahwa penyedikan atas tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online masih belum efektif dan faktor-faktor kendala yang pempengaruhi efektivitas penyidikan atas tindak pidana berita bohong adalah (1) faktor hukum, (2) faktor penegakan hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of the criminal act of spreading fake news through online media and the factors / constraints faced in dealing with the legal apparatus, especially the South Sulawesi Police cyber tipid unit in overcoming and minimizing cyber crime in the South Sulawesi Regional Police. This research is a field research, which collects data which is carried out by means of direct interviews with several parties related to the research topic, namely investigators who have handled the crime of spreading fake news through online medians in the South Sulawesi legal area. The results of this determination are that the provision of criminal acts of spreading fake news through online media is still ineffective and the constraints that affect the effectiveness of investigations on fake news crimes are (1) legal factors, (2) law enforcement factors, (3) facilities and infrastructure factors, (4) community factors, and (5) cultural factors.]]>
<![CDATA[Aspek Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Listrik Di Wilayah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.857 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pencurian listrik yang terjadi di kalangan rumah tangga maupun industri. Dan untuk mengetahui apakah upaya yang telah dilakukan oleh PT. PLN maupun kepolisian dalam menanggulangi maraknya kasus pencurian listrik serta apa saja hal yang dapat mendukung ataupun yang menjadi penghambat PT. PLN untuk meminimalisir tindak pidana pencurian listrik. Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara pegawai yang bersangkutan. Data diperoleh dan dianalisa secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pencurian listrik antara lain yaitu faktor rendahnya kesadaran hukum, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, adanya oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran, besarnya denda atau tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan, penyimpangan instalasi yang tidak sesuai dengan SLO dan faktor kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan di Kota Makassar tentang bahaya pencurian listrik serta adanya Tim P2TL dari PLN. The research objective is to analyze cases of electricity theft that occur among households and industries. And to find out whether the efforts that have been made by PT. PLN and the police in tackling the rampant cases of electricity theft and what things can support or hinder PT. PLN to minimize the crime of electricity theft. This research was conducted at PT. PLN (Persero) Parent Unit for Sulawesi Region. The data obtained is primary data by using the interview technique of the employee concerned. Data obtained and analyzed qualitatively, then presented descriptively. The results of the research obtained are that there are several factors that influence the rise of electricity theft cases, including the low level of legal awareness, the presence of irresponsible persons, the presence of certain individuals who provide space for residents to commit violations, the amount of fines or bills that must be paid by customers. , installation deviations that are not in accordance with the SLO and the lack of socialization from the PT. PLN (Persero) to customers in Makassar City about the dangers of electricity theft and the existence of a P2TL Team from PLN.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ]]>
<![CDATA[Hurrya Musdalifah Supardi]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Azwad Rachmat Hambali]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.958 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polrestabes Makassar. Penelitian lapangan dilaksanakan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai saran Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus. Dan Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. The research objective to analyze the implementation of legal protection in the investigation of children who are victims of sexual harassment at the Makassar Police Station. The field research was carried out by the Makassar City Police Resort Office. The results of this study illustrate that legal protection for child victims of sexual crimes can be done by providing children's rights in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of crime. who have had long-term trauma. Child victims of sexual crimes get legal protection in terms of providing legal assistance, rehabilitation and prevention. As a suggestion, investigators can make cooperation in the mechanism for handling children who are victims of criminal acts of sexual violence against children by opening special services. And Improving the quality of legal protection for children who are victims and witnesses of criminal acts of sexual violence against children so that children get guarantees for their survival and livelihood as part of human rights.]]>
<![CDATA[Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam: Studi Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.349 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam serta mengetahui dan menganalisis kebijakan Baznas dalam pengelolaan Zakat di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sukender dan hukum tertier. Hasil Penelitian bahwa Zakat dalam hukum Islam merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim serta badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, mengambil zakat dari wajib zakat atau muzakki untuk diberikan kepada penerima zakat atau mustahik. Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat. Adapun Kebijakan Baznas Kota Makassar dalam Pengelolaan Zakat dijalankan melalui tahapan tahapan berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta, terdapat bagian perencanaan keuangan, pelaporan dan bagian administrasi sumberdaya manusia. Kebijakan pengelolaan zakat tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Baznas berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai bagian dari usaha baznas untuk mengajak baik muzakki maupun badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat, maka Basnaz Kota Makassar giat melakukan sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi instansi pemerintah maupun Lembaga Lembaga swasta. The research objective to analyze Zakat Management according to Islamic Law and to know and analyze Baznas policies in zakat management in Makassar City. This study uses an empirical legal approach by using secondary data consisting of primary legal material, secondary law and tertiary law. The results of the study show that Zakat in Islamic law is part of the assets that must be issued by every Muslim and business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law, taking zakat from obligatory zakat or muzakki to be given to recipients of zakat or mustahik. Zakat is managed by the Amil Zakat Agency. The Makassar City Baznas Policy in Zakat Management is carried out through stages in the form of collection, distribution and utilization as well as, there is a financial planning section, reporting and human resource administration section. The zakat management policy runs in accordance with the duties and functions of Baznas based on Law Number 23 of 2011 concerning zakat management. As part of the Baznas effort to invite both muzakki and business entities to carry out their obligations to issue zakat, the Makassar City Basnaz actively conducts socialization and collaboration with government agencies and private institutions.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Bakri Abubakar]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.526 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Bulukumba, dan faktor-faktor apakah yang memengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Bulukumba, Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kantor Polres Bulukumba dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba kurang efektif, Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor hukum terhadap efektivitas hukum, diperoleh hasil bahwa faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana memengaruhi Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba. to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in law enforcement of money politics in the 2019 General Election in Bulukumba, and what factors influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires distributed at the Bulukumba Bawaslu Office, Bulukumba District Prosecutor's Office, Bulukumba Police Office and the Community. The results of the study show that: The implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba is less effective. After a series of tests of the correlation of legal factors on the effectiveness of the law, the results show that Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture, Human Resources and Infrastructure factors affect the Effectiveness of the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Criminal Acts of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba.]]>
<![CDATA[Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Ambo Radde Junaid]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Agussalim A. Gadjong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.999 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulukumba; dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang menjadi pelanggaran Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini : (1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba belum terlaksana dengan baik; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-netralan aparatur sipil negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba disebabkan karena faktor internal dan eksternal; (3) Dalam pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 belum sepenuhnya terealisasi. The Research objective to analyze the neutrality setting of the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the Regional Head Election in Bulukumba Regency; and knowing the actions that constitute a violation of Neutrality for the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the Pilkada in Bulukumba Regency. This type of research is empirical normative research. The results of this study: (1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Bulukumba Regency has not been carried out properly; (2) The factors that influence the non-neutrality of the state civil apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Bulukumba Regency are caused by internal and external factors; (3) In the implementation of the mechanism for imposing sanctions on State Civil Apparatus who are not neutral in the implementation of the Regional Head Election in Bulukumba Regency in 2020, it has not been fully realized.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros ]]>
<![CDATA[Roby Robinsar R]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.211 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan responden: Penyidik 10 orang, Advokat 5, dan Masyarakat Umum 10 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian sebanyak 25 orang yang dipilih secara random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros kurang optimal. Kurang optimalnya penyidikan dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros yang dilaporkan ke Polres Maros adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the optimization of criminal defamation investigations through social media at Polres Maros and the factors that influence it. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted in Maros Regency, with the respondents: 10 investigators, 5 advocates, and 10 general public. Overall, the sample for all research locations was 25 people who were selected by random sampling. The results of this study indicate that the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Maros Police Station is less than optimal. The investigation was not optimal because it was constrained by the identity of several reported parties using fake accounts or the identity of the owner of the account was known. The factors that influence the optimization of criminal defamation investigations through social media at the Maros Police Station that are reported to the Maros Police Station are the legal substance factor, the investigator apparatus factor, the infrastructure factor, the community legal awareness factor and the community's legal culture.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.184 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020 dan Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu dengan mengumpuIkan data dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Dengan memperahatikan peraturan perundang-undangan dan fakta pelanggaran pidana pemilihan netralitas aparatur sipil negara. Hasil penelitian menunjukkan kurang terlaksana penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu Subtansi Hukum (Undang-Undang), Struktur Hukum (Penegak Hukum) Sarana atau Fasilitas, Masayarat, dan Kebudayaan. Terutama faktor subtansi hukum (Undang-Undang) perlunya kejelasan norma yang mengatur sanksi pidana Aparatur Sipil Negara. The Research objective to analyze the application of Law No. 10 of 2016 on election crimes committed by the State Civil Apparatus in the 2020 Election of Regent and Deputy Regent in Bulukumba and to understand and analyze the factors that influence it. This research was carried out in an empirical juridical manner, namely by collecting data by researching and examining existing facts in line with observations in the field. By taking into account the laws and regulations and the facts of criminal violations of the neutrality election of the state civil apparatus. The results of the study show that the implementation of Law Number 10 of 2016 is not enough for criminal violations of the election of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the Election of Regents and Deputy Regents in Bulukumba in 2020. This is influenced by several factors, including the legal substance (law), legal structure (Law Enforcement) Facilities or Facilities, Community, and Culture. Especially the factor of legal substance (Law) the need for clarity of norms governing criminal sanctions for State Civil Apparatus.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros ]]>
<![CDATA[Muh. Faisal Masri]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>;
<![CDATA[Amiruddin Barinong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.814 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Maros serta untuk mengetahui fator apakah yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Maros. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian kredit macet di Bank BRI Kota Maros melalui lembaga lelang dilakukan oleh KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) ini dilakukan dengan cara barang jaminan telah di sita dan dilelang untuk pemenuhan kewajibannya terhadap Bank Rakyat Indonesia dan jalan lain sebagai alternatifnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang maros selalu mengutamakan penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan, dengan cara penyelesaian kredit dengan mengupayakan pembayaran kewajiban tanpa menjual atau melelang agunan yang dijaminkan, yaitu dengan menjual benda berharga lainya maupun penjualan jaminan melalui debitor. The Research objective to analyze the settlement of bad loans that occurred at Bank BRI Maros and to find out what factors influenced the settlement of bad loans that occurred at Bank BRI Maros. The research method that will be used in this thesis is empirical legal research. The results of this study indicate that the settlement of bad loans at Bank BRI Maros City through an auction institution is carried out by the KP2LN (State Receivable and Auction Service Office). , namely Bank Rakyat Indonesia Maros Branch always prioritizes the settlement of bad loans in a family manner, by way of credit settlement by seeking payment of obligations without selling or auctioning the collateral that is guaranteed, namely by selling other valuable objects or selling collateral through debtors.]]>
