cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 23   24   25   26   27 
Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perang Kelompok Fitri Matrika; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.593 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalasan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Resor Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana perang kelompok yang dilakukan oleh anak. The research objective to analyze the effectiveness of the investigation of child perpetrators of group war crimes in the jurisdiction of the Makassar Port Police, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of criminal acts of group war in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is less effective. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the conduct of investigations against children who are perpetrators of group war crimes in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, human resources of police investigators. These three factors are interrelated to group war crimes committed by children.
Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Tata Kelola PNS Melalui Pola Karir Di Kota Palopo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.251 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil Dalam tata kelola PNS Melalui Pola Karir Di Kota Palopo; Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan serta menggunakan Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosio-yuridis. Hasil penelitian menunjukan: (1) Kota Palopo dalam melaksanakan system Pola karir pegawai telah memperhatikan unsur-unsur seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pola Karir Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Palopo. (2) Adapun kendala terlihat hambatan dalam pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palopo, yaitu, budaya organisasi dan perkembangan kondisi pemerintah. The research objective to analyze the effectiveness of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants in PNS governance through Career Patterns in Palopo City; The approach in this study uses a qualitative descriptive method, namely interpreting and describing with an intellectual understanding of the state of the object according to the data and information found in the field and using the type of research used is socio-juridical law research. The results of the study show: (1) Palopo City in implementing the employee career pattern system has paid attention to the elements as mandated by Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, PP Number 11 of 2017 concerning PNS Management and Palopo City Mayor Regulation Number 04 of 2019 concerning Career Patterns for Civil Servants within the Scope of the Palopo City Government. (2) The obstacles are visible obstacles in the career pattern of Civil Servants in the Palopo City Regional Government, namely, organizational culture and the development of government conditions.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Gowa Kusyono Juskar; Syahruddin Nawi; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.195 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis evektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa kurang efektif, meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adanya subsistem yang tidak terpenuhi pada tahap penyidikan seperti Fasilitas, sarana prasarana, hingga keterbatasan penyidik khusus anak menjadi penyebab kurang efektifnya penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani di Polres Gowa. Dan (2). Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa adalah Substansi hukum, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia (Penyidik anak), serta Kesadaran Hukum Masyarak. The research objective to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of theft with violence perpetrated by children at the Gowa Police Station and the factors that influence it. The type of research is the type of empirical legal research. The results of this study indicate that (1). Investigations into criminal acts of theft with violence committed by children at the Gowa Police are less effective, although efforts have been made to comply with the mechanisms and guidelines in the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Children (UU SPPA) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The existence of subsystems that were not fulfilled at the investigation stage such as facilities, infrastructure, to the limitations of special investigators for children were the cause of the ineffectiveness of investigating criminal acts of theft with violence carried out by children handled at the Gowa Police. and (2). The factors that influence the effectiveness of the investigation into criminal acts of theft with violence committed by children in Gowa Regency are legal substance, facilities and infrastructure, human resources (child investigators), and public legal awareness..
Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018-2020 Amirullah Amirullah; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.744 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu Tahun 2018 sampai dengan 2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Kepolisian SIkat Lipu masih kurang efektif dalam menekan jumlah kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone dan Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengungkap dan menangani kasus Pencurian dengan pemberatan, Pencurian dengan kekerasan dan Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Bone antara lain dengan melakukan Upaya preemtif dengan meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak Kepolisian terkait tindak pidana pencurian, preventif (pencegahan) patroli dialogis secara rutin dan upaya refresif atau penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. The research objective to analyze the effectiveness of the Lipu Brush Operation Implementation in Bone Regency (Case Study of Lipu Brush Operation Implementation from 2018 to 2020). The research method used is the empirical legal research method. The results of the study indicate that the implementation of the SIkat Lipu Police Operation is still less effective in reducing the number of criminal acts of theft by weight, theft with violence and theft of motor vehicles in Bone Regency and the efforts made to uncover and handle cases of theft with weight, theft with violence and the theft of motor vehicles that occurred in Bone Regency, among others, by carrying out preemptive efforts by increasing the role of the community in providing information to the Police regarding criminal acts of theft, preventive (prevention) routine dialogical patrols and repressive efforts or law enforcement against perpetrators of theft crimes with weights. , violent theft and motor vehicle theft.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Ita Ayu Lestari; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.079 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut undang-undang tentang perlindungan anak dan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode normatif, Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum untuk korban dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan harus lebih diperhatikan dengan baik, kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian retitusi/kompesansi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak. Bentuk perlindungan hukum seharusnya lebih memperhatian masa depan anak sebagai penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. The research objective to analyze the form of legal arrangements for the protection of children who are victims of trafficking in persons according to the law on child protection and the form of judges' considerations in deciding cases of criminal acts of child trafficking. The research method used by the author is a normative method. The results of the study show that legal protection for victims in the legal considerations of court decisions must be given more attention, then provide rehabilitation, counseling, psychological, and the provision of restitution/compensation to victims, practice of legal protection for the crime of child trafficking . The form of legal protection should pay more attention to the future of the child as the nation's successor whose rights must be protected.
Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Suwardi Suwardi; Mulyati Pawennei; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.068 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Pasal 52 KUHP pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu pengambilan keterangan melalui wawancara langsung dengan hakim. Hasil penelitian bahwa: Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hukum yang berdampak tidak eksisnya pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, melalui pertimbagan yuridis dan non yuridis, asas peradilan bebas dan asas kebebasan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, lebih ringan atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang berperan dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah. The research objective to analyze the existence of Article 52 of the Criminal Code in the case of the Criminal Acts of Corruption (Analysis of the Decision of the Makassar District Court Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). This study uses primary data, namely taking information through direct interviews with judges. The results of the study that: The application of material and formal criminal law to corruption in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by officials related to the abuse of authority was less than optimal, resulting in legal disharmony which had no impact the existence of article 52 of the Criminal Code (KUHP), (2) judges' considerations in making decisions on corruption crimes in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by relevant officials abuse of authority, through juridical and non-juridical considerations, the principle of free justice and the principle of freedom of judges and the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, while the judge's decision on corruption is in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS- TPK/2020/PN MKS), which is carried out by officials related to abuse of authority, is lighter or half of the demands Public Prosecutor so that this shows that the judge has less role in the existence of Article 52 of the Criminal Code (KUHP), which should have been added to the defendant's sentence.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.655 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana umum bagi prajurit TNI di lingkungan Peradilan Militer dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi dokumen/kepustakaan dan metode wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum bagi prajurit TNI di lingkungan Peradilan Militer berjalan efektif meskipun dari sisi undang-undang terjadi disharmoni antara Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan terbitnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya Pasal 65 ayat (2) yang menghendaki penegakan hukum terhadap tindak pidana umum bagi prajurit TNI dilaksanakan di peradilan umum (2) Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana umum bagi prajurit TNI di lingkungan peradilan militer meliputi pada aspek substantif hukum, aspek struktrur hukum, dan aspek kultur atau budaya hukum. The research objective to analyze T the effectiveness of law enforcement against general crimes for TNI soldiers in the Military Court environment and the factors that influence it. This research was conducted at the Military Court III-16 Makassar. To achieve these objectives, researchers used data collection methods with primary data sources and secondary data. The data collection techniques used are document/library study methods and interview methods. The results of this study indicate that: (1) Law enforcement against general crimes for TNI soldiers in the Military Courts environment is effective even though from a legal perspective there is disharmony between Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and the issuance of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces, in particular Article 65 paragraph (2) which requires law enforcement against general crimes for TNI soldiers to be carried out in general courts (2) The factors that affect the effectiveness of law enforcement against general crimes for TNI soldiers in the military court environment include on substantive aspects of law, aspects of legal structure, and aspects of legal culture or culture.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Fachri Waris; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.17 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik namun belum optimal: (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng yaitu faktor prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. The research objective to analyze the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Bantaeng Regency Land Office and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Bantaeng Regency Land Office has been carried out well but not optimally: (2). The factors that influence the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Land Office of Bantaeng Regency are service procedure factors, service officer discipline, service officer ability, justice in getting services, reasonableness of service fees, environmental comfort and service security.
Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dachran S. Busthami; Munarsi Sanusi; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.856 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age limit for marriage in the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The purpose of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage has not been effectively achieved in Sidenreng Rappang Regency because it is seen from the number of marriages carried out by children under the age of 19 (nine twelve) years and is supported by the many applications for dispensation that have been submitted to the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency. (2) Factors that affect the implementation of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage in Sidenreng Rappang district are cultural factors, social environmental factors, educational factors and economic factors.
Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Hasil Pengawasan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan Di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.411 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tingkat kepatuhan Perum LPPNPI dalam pemenuhan jumlah teknisi dan rating khususnya unit yang berada di bawah Kantor Perum LPPNPI Cabang Kendari dan Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya jumlah teknisi dan rating di unit Perum LPPNPI yang ada di bawah Kantor Perum LPPNPI Cabang Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Kekurangan SDM pada Perum LPPNPI yang berada di bawah Kantor Perum LPPNPI Cabang Kendari perlu di sikapi secara serius agar kegiatan operasional tidak terganggu; Perlu adanya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi untuk memperoleh rating yang sesuai dengan perlatan yang ada; Pemberdayaan SDM yang ada perlu dilakukan, agar SDM yang tersedia dapat bekerja secara maksimal. Perlu adanya penjadwalan rutin bagi SDM yang ada untuk melaksankan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan pengechekan peralatan terhadap unit-unit yang belum memiliki SDM. The research objective to analyze the level of compliance of Perum LPPNPI in fulfilling the number of technicians and ratings, especially units under the Perum LPPNPI Office Kendari Branch and to find out what factors were the cause of the non-fulfillment of the number of technicians and ratings in Perum LPPNPI units under the Perum LPPNPI Office. Kendari Branch. This study uses an approach and type of empirical legal research. The results of the research that the shortage of human resources at Perum LPPNPI which is under the Office of Perum LPPNPI Kendari Branch needs to be taken seriously so that operational activities are not disrupted; It is necessary to add human resources and increase competence to obtain a rating that is in accordance with the existing equipment; Empowerment of existing human resources needs to be done, so that the available human resources can work optimally. There is a need for regular scheduling for existing HR to carry out maintenance, repair and equipment check activities for units that do not yet have HR

Page 25 of 45 | Total Record : 445

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue