cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 25   26   27   28   29 
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah: Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Muhammad Syukur; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.462 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Wajo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui pendaftaran tanah tidak berjalan secara efektif. Namun dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tidak serta merta melindungi pemegang sertifikat tetapi sebatas bentuk perlindungan terhadap administrasinya melalui pendaftaran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah tersebut terdapat prinsip-prinsip pemberian perlindungan dan kepastian hukum. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo adalah Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di kabupaten wajo. The research objective to analyze the legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the Land Agency Office of Wajo Regency, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency through the Wajo Regency Land Office carried out through land registration did not run effectively. However, in this case the Land Office of Wajo Regency does not necessarily protect the certificate holder but is limited to a form of protection for its administration through land registration, in which the land registration contains the principles of providing legal protection and certainty. Factors that influence legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency are Structure, Substance, and Legal Culture. These three factors are interrelated to the provision of legal protection to land rights certificate holders through land registration in Wajo Regency.
Efektifitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Ahmad Syafri Rasyid; La Ode Husen; M. Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.975 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Tinjauan Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan peneliti adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbatasan ruang gerak penyelenggara pemilihan, akibat kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam mensosialisasikan aturan pemilihan dan memastikan keterpenuhan syarat administrasi pencalonan pasangan calon. Disisi lain Integritas penyelenggara Pemilihan sangat dipertaruhkan dalam menjaga sikap dan menjalankan prinsip kerja. Kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum pemilihan menjadi bagian penting terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara Luber dan Jurdil. The research objective to analyze the the Law Enforcement of Nomination Stages in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections (Case Overview of the Majene Regency Regional Head Election) relating to the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Election, in West Sulawesi Province. The method used by the researcher is the Empirical Normative Legal Research Method. The results showed that the limited space for election organizers was due to compliance with the Covid-19 health protocol in disseminating election rules and ensuring the fulfillment of administrative requirements for the nomination of pairs of candidates. On the other hand, the integrity of the election organizers is at stake in maintaining attitudes and implementing work principles. The authority given in the enforcement of election law is an important part of the implementation of the 2020 simultaneous regional head elections in Luber and Jurdil.
Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa A Khaerun Hidayah; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.883 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa; dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 28 responden sebagai sampel dari jumlah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan masa penelitian 3 Bulan, survei dilakukan dari bulan Maret s.d Mei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran aktif badan permusyawaratan desa Sangat Efektif dalam mengawasi penggunaan Angaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa yang merupakan dan alokasi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pembanguna Desa dan Penyelenggran Pemerintahan Desa: Faktor yang mempengaruhi kenerja Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari faktor hukum sebagai landansan yuridis pelaksanan tugas dan fungsi, faktor masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pemerintahan desa serta faktor adat/kebiasaan sebagai faktor penunjang. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.
Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Indriani Pustikawati; Anzar Anzar; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.106 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah tersebut dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Empiris atau lapangan penelitian dilakukan di Kota Malili, Tepatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur belum maksimal sehingga masih Kurang Efektif di karenakan masih banyak Masyarakat belum mendaftarkan Tanah mereka di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni penentuan kepastian hak dan masalah mahalnya biaya pendaftaran tanah serta letak geografis Kabupaten Luwu Timur yang masih banyak Kawasan Hutan menjadi suatu kendala tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp Andi Sudasri Anugrah; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.267 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis putusan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Tinjauan hukum kasus perkara putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang- undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas- asas hukum. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. The research objective to analyze the judge's decision in the Settlement of Joint Assets Disputes (Review of the case law of the appeal decision case Number 08/Pdt.G/2017 on the case of the first decision No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp at the Makassar Religious High Court). This type of research is using a normative legal research approach (doctrinal) oriented towards approaches to various statutory norms including circulars of the Supreme Court, various legal references, legal journals, legal theories, and legal principles. The results of the study authors found that Joint Assets are assets obtained by husband and wife during the marriage that lasts until the end of the marriage. In Islamic law, joint property is also known as syirkah. If a divorce occurs, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the balance of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement.
Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru Sudarto Sudarto; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.221 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris. Hasil penelitian bahwa enanganan Tindak Pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru melalui upaya damai atau restorative justice. Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; Faktor pendukung penanganan tindak pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah kebijakan pimpinan satuan kerja, sumber daya, pemanfaatan media elektronik, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dan respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, fasilitas sarana dan prasarana, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, jumlah personel dan paradigma masyarakat. The research objective to the process of handling crimes against children carried out by the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police and the influencing factors. This research uses a normative – empirical approach. The results showed that the handling of crimes against children in Barru Regency was carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police through peaceful efforts or restorative justice. The restorative justice process is basically carried out through discretion (wisdom) and diversion, namely the transfer from the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of obtaining balance, or restoring the situation; Factors supporting the handling of crimes against children in Barru Regency carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are the policies of the work unit leaders, resources, use of electronic media, laws and regulations that form the basis for the investigation process and positive responses from victims. and the victim's family for services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the character of children, facilities and infrastructure, cooperation with related institutions/agencies, number of personnel and community paradigm.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Syafaruddin Bani; Hambali Thalib; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.908 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Polres Sidrap dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan informasi dari masyarakat; (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analize the effectiveness of the investigation into criminal acts of corruption at the Education and Culture Office by the Sidrap Police and the influencing factors. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public; (2) The factors that influence the investigation of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.
Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia Hardianto Hardianto; Mohammad Arif; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.878 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian kemitraan initi plasma Kelapa Sawit manajemen satu atap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan oleh KPPU sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan di Indonesia dan proses penegakan hukum pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap agar dengan prinsip-prinsip kemitraan di Indonesia adalah perjanjian antara perusahaan inti dengan plasmanya yang posisi tawar kedua belah pihak setara, tidak terdapat unsur menguasai/memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan (2) Perusahaan inti yang menguasai dan atau memiliki plasmanya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha. The research objective to analize the the one-roof management Palm Oil plasma initi partnership agreement that is in accordance with the partnership principles carried out by KPPU as a supervisor for the implementation of partnerships in Indonesia and the law enforcement process of partnership supervision carried out by KPPU with sanctions given to business actors who violate it. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: (1) KPPU supervises the One-Stop Management Palm Oil Plasma Core Partnership Agreement so that with the principles of partnership in Indonesia there is an agreement between the nucleus company and its plasma in which the bargaining position of both parties is equal, there is no element of control/ owning by the core company and the cooperation of the two parties trusting each other, strengthening each other, needing each other and benefiting each other 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises so that they are subject to fines and revocation of business licenses.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Hardjoko Hardjoko; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.51 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses penyidikan pada Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses pada penyidikan pada Polrestabes Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah kurang efektif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan pada Polrestabes Makassar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana oleh penyidik Polrestabers Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kesadaran hukum. The research objective to analize the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police and the influencing factors. The type used in this research is sociological legal research with the aim of knowing and analyzing the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police Station against perpetrators of usurping land rights. The results of the study have found the fact that criminal law enforcement against perpetrators of usurping land rights is less effective in the process of investigation and investigation at the Makassar Polrestabes. The factors that influence the enforcement of criminal law by Makassar Police investigators against perpetrators of usurping land rights, namely the legal substance factor, legal structure factor, facilities and facilities factor and legal awareness factor.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-19 I Komang Mahendra Deputera
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.08 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual. Kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. The research objective to analize the regulation and application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients. This type of research is normative juridical. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Then do the analysis of description, argumentation, interpretation and systematization. The results of the author's research find that: The regulation of criminal acts against forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients is based on the Criminal Code, Law Number 6 of 2018, and the Telegram of the Chief of Police Number: ST/1618/VI/Ops.2/2020 . The application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients still refers to the Criminal Code, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which in this provision contains responsibility, criminal sanctions against the perpetrators of the crime of forced removal of corpses. Covid-19 patient.

Page 27 of 45 | Total Record : 445

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue