cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 24   25   26   27   28 
Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Roni Parsaulian Gultom; Kamri Ahmad; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.314 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Pasal 80 ayat (1) pada penyidikan tindak pidana kekerasan oleh orang dewasa terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan berorientasi pada bahan hukum primer yaitu hasil dari penelitian lapangan yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat banyak kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar disertai peningkatan kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Anak yang dilakukan oleh orang dewasa di Polrestabes Makassar dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada tetapi sejauh ini berjalan masih kurang efektif yang disebabkan masih banyaknya kendala penegakan hukum dari berbagai faktor (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective to analyze the application of Article 80 paragraph (1) to the investigation of criminal acts of violence by adults against children and the influencing factors. The type of research used is empirical research and is oriented to primary legal materials, namely the results of field research located at the Makassar City Police Resort with the consideration that based on the existing facts there are many cases at the Makassar Besar City Police Resort accompanied by a significant increase in cases in several areas. last year. The results of the study indicate that (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of child violence carried out by adults at the Makassar Polrestabes is carried out according to procedures and in accordance with existing rules but so far it is still not effective due to the many obstacles to law enforcement from various factors ( 2) Factors that influence the investigation of criminal acts of violence against children by adults are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Andi Erlina Ramadan; Syahruddin Nawi; Andika Prawira Buana
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.537 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan Quesioner. Hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng kurang efektif, sehingga masih perlu adanya peningkatan dan penambahan fasilitas yang menunjang bagi masyarakat dalam hal ini Orang Tua Anak yang mengurus Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office in Soppeng Regency and the influencing factors. This research is an empirical research. Empirical research is research with field data as the main data source such as the results of interviews and questionnaires. The results of research on the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Office of Population and Civil Registry of Soppeng Regency are less effective, so there is still a need for improvement and addition of supporting facilities for the community, in this case the Child's Parents who take care of the Child's Identity Card. The factors that influence the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office of Soppeng Regency are legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.
Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Akbar Ainur Ramadhan; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.676 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi narapidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam teori retributivisme teleologis atau teori gabungan yang menjadi landasan pemidanaan saat ini. Pidana seumur hidup cenderung diorientasikan pada aspek perlindungan masyarakat dengan mengesampingkan perlindungan individu. Pidana seumur hidup dipandang tidak sesuai dengan tujuan filsafat sistim pemasyarakatan yang menghendaki pentingnya upaya memasyarakatkan narapidana karena pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang seharusnya hanya bersifat sementara sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. The research objective to analyze the the application of life imprisonment for inmates associated with the purpose of punishment based on Law No. 12 of 1995. This study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that life imprisonment is not in accordance with the purpose of sentencing in terms of the purpose of punishment in the theory of teleological retributivism or the combined theory which is the basis for the current punishment. Life imprisonment tends to be oriented to the aspect of community protection to the exclusion of individual protection. Life imprisonment is seen as inconsistent with the purpose of the penitentiary system philosophy which requires the importance of socializing prisoners because in essence the deprivation of one's freedom should only be temporary as a means to restore the integrity of the convict to be able to carry out social adaptation.
Efektivitas Perizinan Berusaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng Mahatir Mahajir; Lauddin Marsuni; Muh. Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.263 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng. Metode analisis yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field reserch) dengan lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantaeng. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik yang diselenggarakan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya terselenggara dengan efektif, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, terjadinya gangguan jaringan pada saat operasional, dapat menghambat kerja sistem informasi pelayanan perizinan terpadu, karena proses pendataan, pencetakan dan monitoring tidak dapat dilakukan. Jadi menurut peneliti gangguan jaringan merupakan faktor yang sangat krusial dalam penerapan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu. Kedua, kurangnya pelatihan pada pegawai yang mengelola sehingga terjadinya kurang pemahaman pada pegawai yang dapat menghambat proses kerja. Ketiga, kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus perizinan. The research objective to analyze the application of Government Regulation Number 24 of 2018 Electronically at the Investment Office and One Stop Integrated Service of Bantaeng Regency. The analytical method used is empirical juridical research or field research (field research) with the research location being carried out at the Office of the Investment and One-Stop Integrated Service Office, Kab. bantaeng. The results of this study found that the one-stop integrated service electronically organized by the DPMPTSPTK Bantaeng Regency has not been fully implemented effectively, this happens due to several factors, namely first, the occurrence of network disturbances during operation, can hinder the work of the integrated licensing service information system, because the process of data collection, printing and monitoring cannot be carried out. So according to the researchers, network disturbance is a very crucial factor in the implementation of an integrated licensing service information system. Second, the lack of training for employees who manage so that there is a lack of understanding among employees that can hinder the work process. Third, the lack of socialization to the community so that there are still people who come to the office to take care of permits.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa Agus Agus; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.229 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa proses Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menggambarkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. The research objective to analyze the Gowa Police Investigation Process Against Corruption Crimes of Soybean Seed Social Assistance in Gowa Regency. This research is a study that conducts empirical legal research. The results of this study describe any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm state finances or the country's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah.
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Lince Simamora; La Ode Husen; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.391 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pengawasan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, dengan responden: Inspektur Navigasi Penerbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kurang efektif. Faktor- faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pengawasan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor SDM Inspektur Navigasi Penerbangan, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. The research objective to analyze the effectiveness of flight navigation service supervision at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar and the factors that influence it. This research method uses empirical research type. This research was conducted at the Makassar Regional V Airport Authority Office, with the respondents: Aviation Navigation Inspector. The results of this study indicate that the implementation of supervision of flight navigation services at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar is less effective. The factors that affect the ineffectiveness of supervision of flight navigation services at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar are the legal substance factor, the HR factor of the Aviation Navigation Inspector, the facilities and infrastructure factor, the public awareness factor, and the community cultural factor.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Ashadi Ashadi; Ma'ruf Hafidz; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.737 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi dikantor pertanahan kota makassar belum efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus sengketa yang terselesaikan melalui mediasi masih minim. Faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di kantor pertanahan kota makassar masih sangat rendah. The research objective to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation at the Makassar City Land Office and the factors that influence it. The method used in this research is empirical juridical. The results show that the effectiveness of the implementation of mediation at the Makassar City Land Office has not been effective, this can be seen from the number of dispute cases resolved through mediation is still minimal. Factors that influence the effectiveness of mediation are legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure and public legal awareness. Meanwhile, the effectiveness of the mediation success rate at the Makassar City Land Office is still very low.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan Widya Dwi Oktavia; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.195 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene dan memahami perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene. Penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya. The research objective to analyze the legal consequences of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency and to understand the legal protection of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency. This research is using empirical juridical. The results of this study indicate that the legal consequences of adopting a child that do not go through a court decision will of course result in the legal status of an adopted child whose legal relationship is not clear with his adoptive parents so that the adopted child will not be properly cared for and contrary to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Legal protection for adopted children whose adoption is not through a court order will certainly make it difficult to prove the legal status of adopted children, this will result in unclear legal relations between adopted children and adoptive parents in which adopted children will become victims of legal ties with their adoptive parents.
Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Andi Islamuddin; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.526 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui Blok Note System dalam hal ini berbagai bahan hukum yang ditemukan pada penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan peneliti. Perubahan kewenangan kongkret yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. Harusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan. The research objective to analyze the Comparison of the Authority of Regional Heads according to Law No. 23 of 2014 with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The data collection technique used in this study is through the Block Note System, in this case various legal materials found in the search for various laws and regulations as research material. Changes in the concrete authority contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation have had consequences for the concept of regional autonomy which brought decentralization back to centralization. The authority for industrial licensing should also raise concerns about the decline in local revenue which can affect the development process and services to the community due to the loss of sources of income.
Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Ariyanti Ariyanti; Ma'ruf Hafidz; Nur Fadhillah M
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.907 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 orang penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan metode /RAG (Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektif. Hal ini berdasarkan pada jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat setiap tahunnya; Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the prevention and control of narcotics abuse by the Makassar City Police Investigation Unit and the factors that influence it. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 investigators at the Makassar City Police Resort. Data were analyzed using the /RAG method (Issue, Rule, Analysis, and Conclusion). The results of this study indicate that: The effectiveness of preventing and overcoming criminal acts of narcotics abuse by the Narcotics Investigation Unit of the Makassar City Police is less effective. This is based on the number of perpetrators of criminal acts of narcotics abuse from 2018 to 2020 which continues to increase every year; Factors that influence the effectiveness of prevention and control of narcotics abuse crimes include legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors and legal culture factors.

Page 26 of 45 | Total Record : 445

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue