cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 21   22   23   24   25 
Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi Proyek Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pengaman Pantai (Studi Kasus Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) Palu - Sulawesi Tengah Sovyan H.A.D. Abdullah; Ahyuni Yunus; Arfah Tjolleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.778 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemahaman pada perjanjian pada pembangunan Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, dan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor atau pemborong dalam melaksanakan pekerjaan di Kota Palu-Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab PT. Adhi Karya (Persero) Tbk berupa mengambil langkah berdasarkan SK Direksi Nomor 014-6/2020/055A Tanggal 14 Maret 2020 untuk mensubkontraktorkan pekerjaan tanggul dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 Ayat 4 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah, dengan persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah memenuhi syarat – syarat doumen dan standar pekerjaan konstruksi. Output dari perjanjian pemborongan yang di rasakan sampai saat ini berupa belum dipenuhinya substansi pada kontrak, khusunya pada pekerjaan tambatan perahu. Solusi yang diberikan pekerjaan tambatan perahu dari pihak kontraktor itu sendiri berupa turut serta mendukung dan melakukan observasi dan pengamatan uji kadar lumpur dasar laut dengan dilakukan melalui tahap Uji Sondir dan pekerjaan tambatan perahu sementara yang dilakukan pihak kontraktor. The purpose of this study is to analyze the understanding of the agreement on the construction of the Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, and to determine the responsibility of the contractor or contractor in carrying out the work in Palu City, Central Sulawesi. The research method uses empirical legal research. The results of the study that the responsibility of PT. Adhi Karya (Persero) Tbk in the form of taking steps based on the Decree of the Board of Directors Number 014-6/2020/055A dated March 14, 2020 to subcontract the embankment work and based on Presidential Decree Number 80 of 2003 Article 32 Paragraph 4 concerning guidelines for the implementation of government goods/services, with approval PPK (Commitment Making Officer) has complied with the document requirements and construction work standards. The output of the chartering agreement that has been felt so far is in the form of not fulfilling the substance of the contract, especially for boat mooring work. The solution provided by the boat mooring work from the contractor itself is in the form of participating in supporting and observing and observing the seabed mud content test by going through the Sondir Test stage and temporary boat mooring work carried out by the contractor.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha Abdullah Syafi’i; Syahruddin Nawi; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.666 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas merek terkenal di Indonesia. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian bahwa Passing Off merupakan Tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek. Passing Off dapat dikatakan sebagai Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun Hukum. Tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur seringkali terjadi dalam praktek perdagangan kaitannta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. (2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setidaknya terdapat 2 fungsi yang dapat dijalankan oleh apparat penegak hukum, fungsi tersebut diantaranya fungsi preventif dan fungsi repersif. Fungsi preventif berupa penolakan pendaftaran dari otoritas yang berwenang yakni Ditjen HKI atas pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan berdasarkan iktikad tidak baik sebagaimna yang telah di atur dalam pasal 21, dan fungsi refresif terdapat dalam pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.. The purpose of this study is to analyze the legal protection of intellectual property for well-known brands in Indonesia. The type of research is normative legal research. The results of the study that Passing Off is an act of accompanying a well-known brand that can harm the brand holder. Passing Off can be said as an act that tries to gain profit through shortcuts in all kinds of ways and pretexts by violating business ethics, moral norms, and the law. Such actions by dishonest business actors often occur in trading practices related to violations of Intellectual Property Rights. (2) In Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, there are at least 2 functions that can be carried out by law enforcement officials, these functions include preventive functions and repersive functions. The preventive function is in the form of refusal of registration from the competent authority, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights for the registration of a mark which has similarities in principle and based on bad faith as regulated in article 21, and the repressive function is contained in article 66, article 67, article 68, and Article 69 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.
Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar Aswan Alimuddin; Mulyati Pawennei; Nur Fadhila Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.747 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis frekuensi terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini adalah penelitian normative dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frekuensi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Takalar semakin meningkat di buktikan dengan data yang ada pada table 1. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Takalar yaitu : (1). faktor Lingkungan, dimana faktor lingkungan yang kerap kali mempengaruhi perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat (2). Faktor keluarga, seperti komunikasi antara orang tua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang otoriter, dan sebagainya, dan (3). faktor Ekonomi, dimana para pelaku pengedar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar khusus para pengedar. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Takalar, yaitu Upaya Preventif yakni patrol pada wilayah tertentu yang menjadi sasaran petugas serta melakukan penyuluhan di sekolah, dan Upaya Refresif yakni Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat Represissive (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadi suatu kejahatan. The purpose of this study is to analyze the frequency of criminal acts of Narcotics Abuse and the factors that cause it. This research is a normative and empirical research. The results showed that the frequency of the occurrence of narcotics abuse crimes in Takalar Regency was increasing, as evidenced by the data in table 1. The factors that caused the occurrence of narcotics abuse in the Takalar Police Legal area were: (1). Environmental factors, where environmental factors often influence a person's behavior, because the environment is the closest after family in social life (2). Family factors, such as poor communication between parents and children, divorced parents, remarried, authoritarian parents, and so on, and (3). Economic factors, where most of the perpetrators of narcotics dealers live below the poverty line, this is taken advantage of by big drug dealers who have capital by promising large wage profits especially for dealers. Efforts to overcome the abuse of Narcotics in Takalar Regency, namely Preventive Efforts namely patrols in certain areas that are targeted by officers and conducting counseling in schools, and Repressive Efforts, namely: These countermeasures are more focused on repressive nature (oppression / eradication / suppression) because there has been a crime.
Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam Musdalifah Musdalifah; Ma'ruf Hafidz; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.749 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pengangkatan anak & akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum islam & kompilasi hukum islam. Metode Penelitian menggunakan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. The purpose of this study is to analyze the legality of adoption and its legal consequences in the distribution of inheritance according to Islamic law & compilation of Islamic law. Research Methods using. The research method that will be used in this thesis is normative juridical research, which means that this research refers to the analysis of legal norms with the aim of finding the truth based on scientific logic from the normative side. The results of the study that the position of adopted children according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) are children who in their care for daily life, education costs, and so on, shift responsibilities from their original parents to their adoptive parents based on a court decision. The Religious Courts do not bring legal consequences in the event that there is a nasab relationship, guardian-mewali relationship and inheritance relationship with adoptive parents or vice versa, then this is in accordance with the provisions of Islamic law. Adopted children in Article 209 of the KHI are not placed as heirs, but inherit through mandatory wills with the provisions that they must not exceed 1/3 of the inheritance.
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum: Studi Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara Gabriel Rumbayan; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.505 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi. Jenis penelitian Normatif-Empiris, yakni kajian kepustakaan, bahan hukum primer dan sekunder, serta peninjauan lapangan melalui responden. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Populasi penelitian yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Pengurus Partai Politik di Kabupaten Toraja Utara dan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Responden ditentukan sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa 1) Bahwa pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara kurang efektif; dan 2) Bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Fungsinya pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Toraja Utara yaitu Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor sarana, dan Faktor budaya hukum masyarakat. The purpose of the study was to analyze the Implementation of the Functions of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency. And to find out what factors influence. The type of research is Normative-Empirical, namely literature review, primary and secondary legal materials, as well as field observations through respondents. The research location is in the North Toraja Regency. The research population is the General Election Commission of North Toraja Regency, the Voting Organizer Group (KPPS) of North Toraja Regency, Bawaslu of North Toraja Regency, Political Party Management in North Toraja Regency and the People of North Toraja Regency. Respondents were determined as many as 50 people. Data was collected through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the research are 1) That the implementation of the Function of the Voting Organizer Group (KPPS) in the 2019 General Election in North Toraja Regency is less effective; and 2) That there are four factors that influence the Voting Organizer Group (KPPS) in the Implementation of its Functions in the 2019 General Election in North Toraja Regency, namely the legal substance factor, legal structure factor, facility factor, and community legal culture factor.
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara A. Anugrah Sakti; Ilham Abbas; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.522 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan tentara nasional indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara, dan menganalisis kendala tentara nasional indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara di bawah kekuasaan Presiden mengandung konsekuensi Presiden mempunyai kekuasaan terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Kendala Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara adalah belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara. Keterbatasan anggaran Tentara Nasional Indonesia. Masalah kesejahteraan prajurit. Serta sumber daya manusia anggota tentara nasional indonesia. The research objective to analyze the position of the Indonesian National Army in the state defense and security system, and to analyze the constraints of the Indonesian National Army in maintaining the state's defense and security system. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The position of the Indonesian National Army in the state defense and security system under the authority of the President has the consequence that the President has power over the deployment of military force, but in the case of the deployment of military power, the President must obtain the approval of the House of Representatives. The president can mobilize the strength of the Indonesian National Armed Forces directly. The obstacle for the Indonesian National Army in maintaining the defense and security system of the country is the unclear concept of state defense and security. Limited budget of the Indonesian National Armed Forces. Soldier welfare issues. As well as human resources for members of the Indonesian National Army.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resort Bone Achmad Alfian Nurrochim; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.932 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bone dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Bone. Hasil penelitian bahwa Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten bone masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Kabupten bone. Aspek akhlak penegak hukum yang eksklusif, minimnya mutu serta jumlah pangkal energi petugas penegak hukum, keterbatasan alat serta infrastruktur semacam tidak terdapatnya penyediaan fitur teknologi, minimnya anggaran operasional dalam melakukan penguatan hukum dengan alat penal ataupun non prenal. The research objective to analyze the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the Bone Police jurisdiction and the factors that influence them. The research method uses empirical juridical research methods. This research was carried out in the jurisdiction of Bone district. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement on criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics based on data from the Bone District District Court. The moral aspects of exclusive law enforcement, the lack of quality and number of energy bases for law enforcement officers, limited tools and infrastructure such as the absence of providing technological features, the lack of an operational budget in strengthening the law with penal or non-prenal tools.
Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transaksi Online (E-Commerce) Amrul Muhsin K; Hambali Thalib; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.319 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum tindak pidana transaksi online (e-commerce). Penelitian ini, termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, karena memandang hukum dalam konteks yang normatif belaka. Hasil penelitian bahwa Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dalam Transaksi Online adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Korban Tindak Pidana. Perlindungan Korban Tindak Pidana identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-haknya. The research objective to analyze the legal protection of online transactions (e-commerce). This research is included in the type of normative legal research, because it views the law in a purely normative context. The results of the study that Protection of Victims of Crime in Online Transactions is a term used to describe the legal protection provided to consumers in their efforts to meet their needs from things that harm consumers themselves. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to Victims of Crime. Protection of Victims of Crime is identical to the protection provided by law for their rights.
Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru A. FK. Majid; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.393 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis secara kualitatif (yuridis dan empiris) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa Penelitian ini telah membuktikan bahwa tidak cukup hanya Personal Background, Political Background, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi maupun Pengetahuan anggota DPRD Tentang Anggaran, sudah dapat menjamin Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Barru. The research objective to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional House of Representatives on the performance of the government in Barru Regency. The data analysis method used by the author is that primary data is analyzed qualitatively (juridical and empirical) which includes the stages of data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions. The results of the research and discussion obtained from this study are, that this research has proven that it is not enough that only Personal Background, Political Background, Education and Training, Organizational Experience and Knowledge of DPRD members about the Budget, can guarantee the implementation of DPRD oversight function on the performance of the Government in Barru County.
Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018 Asriani Baharuddin; La Ode Husen; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.92 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Luwu. Populasi penelitian yaitu Bawaslu Luwu 2018, KPU Luwu 2018, Bakal Pasangan Calon Pilkada Luwu 2018, Pengurus DPC PAN Luwu 2018, dan Masyarakat Luwu. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat. The research objective to analyze the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu on the case of the Double Recommendation of Political Parties in the 2018 Luwu Pilkada, and what factors can influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location is in the Luwu Regency area. The research population is the Luwu Bawaslu 2018, the Luwu KPU 2018, the 2018 Luwu Regional Election Candidate Pairs, the 2018 Luwu PAN DPC Management, and the Luwu Community. The results of the study show: 1) That the Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Regional Election in 2018 was less effective; 2) Factors that affect the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Pilkada in 2018 are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor.

Page 23 of 45 | Total Record : 445

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue