cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 22   23   24   25   26 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks A. Nurlatifah; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.454 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Perundang-Undangan..Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Hukum Putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dengan terpeuhinya unsu Pasal 27 UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan UU ITE ini merupakan lex specialis dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistibusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam Undang-undang Informasi dan tranksaksi elektronik. The research objective to analyze the decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media and to find out and analyze the criminal liability of the perpetrators of defamation according to the provisions of the legislation. The type of legal research conducted is normative juridical research. . Based on the results of the author's research on Legal Analysis of Decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media with the fulfillment of the elements of Article 27 of the ITE Law, the elements of the ITE Law have almost the same elements and this ITE Law is a lex specialis of criminal acts. Defamation which has already been regulated in the Criminal Code more broadly. The article does not prohibit it, only that it has the aim that everyone who wants to upload information, pictures on social media, distribute or transmit, he must first think about whether the things that will be uploaded on social media can lead to the fulfillment of the elements of a criminal act. defamation in the Information and Electronic Transaction Law.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.992 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan faktor yang menjadi kendala atapun menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polrestabes yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana. The research objective to analyze the forms of legal protection for children as victims of sexual violence and to find out the obstacles in providing legal protection to children as victims of sexual violence in the Makassar Polrestabes jurisdiction. The type of research used in this thesis research is empirical legal research. The results of this study indicate that the form of legal protection for children as victims of sexual violence crimes in the Makassar Polrestabes jurisdiction are preventive legal protection and repressive legal protection and factors that become obstacles or hinder legal protection against children as victims of sexual crimes in the jurisdiction of Polrestabes, namely law enforcement factors and facilities factors.
Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Rizmayana Ma’rif Appe; La Ode Husen; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.555 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap isteri sebagai penerima hak atas tanah sebagai mahar di Kota Makassar, dan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum hak-hak isteri atas mahar berupa tanah di Kota Makassar yang juga mendasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Inpres No.4 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar kepada isteri memerlukan proses yang Panjang dan syarat-syarat khusus dalam pelaksanaan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada isteri. Dan juga harus didukung dengan melakukan segera peralihan hak atas tanah dengan hibah untuk memberikan kekuatan hukum yang sempurna kepada istri sebagai penerima mahar berupa tanah. The research objective to analyze the legal protection of the wife as the recipient of land rights as a dowry in Makassar City, and to determine the legal certainty of the wife's rights to the dowry in the form of land in Makassar City which is also based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Presidential Instruction No. 4 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. Empirical legal research methods. The results showed that giving land as a dowry to the wife requires a long process and special conditions in the implementation of marriage to provide maximum legal protection to the wife. And it must also be supported by making an immediate transfer of land rights with a grant to give perfect legal force to the wife as the recipient of the dowry in the form of land.
Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya Wahyu Furgani Fauzi; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.813 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah; (2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi, Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. The research objective to analyze the authority of a Notary who is authorized to ratify a photocopy of a diploma; (2) To know and understand the legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary. This research is an empirical juridical law research. The results of the study that based on the Regulation of the Minister of Research. Technology and Higher Education No. 59 of 2018, the definition of a diploma is not a letter which as generally becomes the authority of a Notary to ratify the original, but a document acknowledging learning achievement/passing exams held by universities. The legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary are: The emergence of rejection of the ratification made by a Notary against several agencies or institutions accepting employment and universities, Potential for greater losses, so that the Notary can be sued for compensation; Opening up opportunities for escape or the ratification of fake diplomas that are currently rife in the community by irresponsible people.
Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Irwan Romo; Sufirman Rahman; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.145 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi konsep Negara hukum dan asas-asas umum perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan daerah yang demokratis; dan efektivitas penerapan asas-asas demokratis pada pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Hasil Penelitian bahwa Penerapan Asas-Asas Demokratis Pada Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, belum berjalan efektif, baik itu diukur dengan unsur substansi hukum, dimana norma hukum masih memberikan kewenangan yan begitu luas bagi aparat, sehingga memiliki potensi terjadinya abuse of power, sedangkan dari struktur hukum, para pemangku kepentingan di Sulawesi Barat belum mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembentukan peraturan daerah; 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembentukan peraturan daerah adalah : (1) Faktor Internal yakni Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Keuangan, serta (2) Faktor Eksternal yakni Kurangnya pelibatan dan komunikasi politik dengan rakyat. The research objective to analyze the urgency of the concept of the rule of law and the general principles of legislation, in the formation of democratic regional regulations; and the effectiveness of the application of democratic principles in the formation of regional regulations in the Province of West Sulawesi. The approach used in this study is an empirical juridical approach. The results of the study show that the application of democratic principles in the formation of regional regulations in the province of West Sulawesi has not been effective, whether it is measured by the element of legal substance, where legal norms still give authority so broadly to the apparatus, so that it has the potential for abuse of power. legal structure, stakeholders in West Sulawesi have not been able to actively involve the community in the formation of local regulations; 2. Factors that affect the effectiveness of the formation of regional regulations are: (1) Internal factors, namely Human Resources, Facilities, Infrastructure and Finance, and (2) External factors, namely the lack of political involvement and communication with the people.
Aspek Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Luwu Utara Andi Muhammad Rizki; Ahyuni Yunus; Muh. Fachri Said
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.019 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aspek keadilan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Luwu Utara. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan jaringan irigasi D.I Baliase di Kabupaten Luwu Utara ini, panitia pengadaan tanah dalam menetapkan besarnya ganti rugi telah berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan dan harga pasar. Harga yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat yang di mana harga tersebut di atas harga NJOP dan harga pasar. Pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi D.I Baliase telah memenuhi asas keadilan dan pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat; Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal pengadaan /pembebasan tanah adalah disebabkan oleh faktor internal yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal warga masyarakat di luar pihak yang terkait dalam lingkaran pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan. The research objective to analyze.the aspect of justice in the implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest in North Luwu Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the procedures for implementing land acquisition and providing compensation in the construction of the Baliase D.I irrigation network in North Luwu Regency, the land acquisition committee in determining the amount of compensation has been guided by the current Tax Object Selling Value (NJOP) and market prices. The price given is in accordance with the expectations of the community where the price is above the NJOP price and the market price. The provision of compensation for land acquisition for the construction of the D.I Baliase irrigation network has fulfilled the principle of justice and the development has provided many benefits to the community; Factors that affect the implementation of development, especially in terms of land acquisition/acquisition, are caused by internal factors, namely the government and the community itself and external factors of community members outside the parties involved in the circle of land acquisition implementation for development purposes.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan: Studi Kabupaten Luwu Muh. Ricky Subarkah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.538 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Luwu Dan Untuk Mengetahui dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa : (1) Pemerintah Telah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dengan Memberlakukan Berbagai Aturan Yang Dinilai Dapat Menekan Laju Alih Fungsi Lahan, Mulai Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 ; Dan (2) Adapun Yang Menjadi Kendala Utama Rentetan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersebut Tidak Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya Adalah Karena Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Untuk Menetapkan Keputusan Bupati (Baik Tekstual Maupun Spasial) Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. The research objective to analyze the legal protection of agricultural land due to the occurrence of land conversion in Luwu Regency and to find out and the constraints faced. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that: (1) the government has provided legal protection to agricultural land due to the occurrence of land conversion by enacting various regulations that are considered to be able to suppress the rate of land conversion, starting from Law Number 41 of 2009, Government Regulation Number 1 In 2011, Presidential Regulation Number 59 of 2019 and Luwu Regency Regulation Number 5 of 2018; And (2) the main obstacle to the series of policies for the protection of sustainable food agricultural land that cannot work properly is due to the weak political will of the Luwu Regency Government to stipulate the Regent's Decree (both Textual and Spatial) as a follow-up to the Luwu Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 and Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land.
Kontribusi PBB Dan BPHTB Terhada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Ahmad Fitrah Madana Arsyad; La Ode Husen; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.97 KB)

Abstract

Tujuan penelitian Menganalisis Cara Pengelolaan Pad Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Dan Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pad Terhadap Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Tidak Mencapai Target Pad Di Kantor Perpajakan Kabupaten Maros Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Penelitian Ini Dilakukan Di Kabupaten Maros Dengan Memilih Instansi Terkait Dengan Penelitian Ini, Yaitu Kantor Perpajakan Kabupaten Maros. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Metode Kuantitatif Dan Kualitatif. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Pad Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pbb Dan Pbhtb Di Kantor Perpajakan Kabupaten Maros Belum Ada Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kenaikan Penerimaan Pad Masih Renda Dan Elastis. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pad Terhadap Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Tidak Mencapai Target, Yaitu Pendataan Objek Pajak, Kepemilikan Lahan Berada Di Luar Lokasi Objek, Kepentingan Pribadi Dalam Pengurusan, Faktor Ekonomi, Kesadaran Dan Pemahaman Warga Negara. The research objective to analyze the way of pad management on the effectiveness of Pbb and Bphtb management and find out the factors that influence pads on the management of Pbb and Bphtb not achieving the pad target at the Maros Regency Tax Office in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This Research Was Conducted In Maros Regency By Selecting Agencies Related To This Research, namely the Maros Regency Tax Office. The Research Methods Used Are Quantitative And Qualitative Methods. The results of this study indicate that the management of pads on the effectiveness of the management of Pbb and Pbhtb at the Maros Regency Tax Office has no significant effect on the increase in receipts of pads that are still low and elastic. Factors Affecting Pad Management on the Management of Pbb and Bphtb Not Reaching the Target, namely Data Collection on Tax Objects, Land Ownership Outside the Location of the Object, Personal Interest in Management, Economic Factors, Awareness and Understanding of Citizens.
Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan Muh. Khairum; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.983 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk penegakan keadilan telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan baik . Faktor-faktor yang menghambat perdamaian di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A adalah Para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari, salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, salah-satu pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi, serta adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya. The research objective to analyze the authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in Realizing Peace as a Form of Justice Enforcement and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate: The authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in realizing peace as a form of upholding justice has been in accordance with the rules and carried out well. The factors that hindered peace at the Watampone Class IA District Court were the parties from the beginning refused to make peace, there were agreement points that could not be fulfilled, the time limit was insufficient, namely 30 days, one of the parties or the parties never present to mediate even though they have been legally summoned by law, one of the parties is complicated when mediation is carried out even prioritizing emotions, as well as the existence of individual advocates/lawyers from one of the parties who are not trying to achieve peace with their clients.
Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone Zulfadhli Zulfadhli; Hambali Thalib; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.39 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dampak peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar terhadap konsumen di Kabupaten Bone; dan bentuk sanksi pidana terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Halimatus sadiyah. Hasil penelitian bahwa Peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di Kabupaten Bone tidak hanya berdampak pada kerugian materil bagi konsumen akan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat seperti kerusakan pada kulit wajah, gatal, flek, dan berjerawat. Sanksi pidana terhadap pengedar kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat di jatuhkan sanksi pidana jika memenuhi unsur seperti setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu; memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat. The research objective to analyze the impact of the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit on consumers in Bone Regency; and the form of criminal sanctions against the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit in Bone Regency. This research was conducted at the Halimatus sadiyah Clinic. The results of the research that the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit in Bone Regency not only has an impact on material losses for consumers but also has an impact on public health such as damage to facial skin, itching, spots, and acne. Criminal sanctions against cosmetic distributors who do not have a distribution permit can be imposed with criminal sanctions if they meet elements such as anyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations that do not meet the standards and/or requirements for safety, efficacy or quality; trade or distribute pharmaceutical preparations and medical devices that are unsafe and endanger public health.

Page 24 of 45 | Total Record : 445

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue