cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 123 Documents
 9   10   11   12   13 
Strategy for Implementing Machine Point of Sale in Merangin Regency Nimiyati; Hidayat, Rahmat; Rahman, Abdul
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.704

Abstract

The implementation of the Machine Point of Sale (MPOS) system in Merangin Regency represents part of the local government’s efforts to enhance accountability and effectiveness in regional tax collection. However, its implementation in the field has not yet reached optimal levels. This study is motivated by the low utilization rate of MPOS among taxpayers, as well as various technical and non-technical challenges. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of MPOS implementation, identify existing obstacles, and formulate appropriate development strategies using a SWOT analysis approach. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that although MPOS has contributed to improving tax compliance, its application remains partial and uneven among taxpayers. Challenges such as limited taxpayer understanding, unresponsive devices, and insufficient training for operators continue to hinder effective implementation. Based on the SWOT analysis, the strategic position falls into Quadrant II with an IFAS score of 0.75 and an EFAS score of -0.20, suggesting the need for a diversification strategy. The local government is advised to leverage internal strengths, such as human resources and infrastructure readiness, to address external threats—particularly by building public trust and increasing taxpayer awareness. This study recommends strengthening training programs, improving MPOS device functionality, and adopting a more responsive and educational service approach.
STRATEGI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMPERKUAT TATA KELOLA PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH Hastanti; Sumarto, Rumsari Hadi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.705

Abstract

Tata kelola pengendalian internal yang baik merupakan landasan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Inspektorat Kota Yogyakarta, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang peran strategis dalam memastikan akuntabilitas birokrasi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan tata kelola pengendalian internal yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data termasuk wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi untuk memperkuat tata kelola pengendalian internal dilakukan melalui beberapa upaya utama: (1) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor internal; (2) menerapkan sistem pengawasan digital melalui aplikasi e-audit dan pelaporan elektronik; (3) meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan (4) penguatan pengawasan preventif melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala (monev) terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk auditor, lemahnya tindak lanjut rekomendasi audit, dan rendahnya budaya antikorupsi di antara beberapa OPD. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan tata kelola pengendalian internal harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, didukung oleh komitmen politik dan reformasi kelembagaan, untuk memastikan efektivitas pengawasan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Bekasi Santosa, Pandji; Firmansyah, Mohamad Irsan
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.707

Abstract

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Secara legal-formal, kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti tumpang tindih antar program kementerian dan belum optimalnya peran Kemenpora sebagai aktor utama. Di tingkat daerah, Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan luas dalam pembangunan kepemudaan melalui asas desentralisasi, namun masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi pemuda, minimnya pemahaman terhadap program pemerintah, serta meningkatnya keterlibatan pemuda dalam tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi dan fasilitas pendukung, pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dan merata. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan media komunikasi, serta pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan pemuda. Dengan strategi yang tepat, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi fondasi penting bagi regenerasi yang berkualitas dan berdaya saing.
Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Magelang Zaenudin, Ahmad; Setyowati, Yuli
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.709

Abstract

Pengadaan barang/jasa termasuk sektor yang rentan terhadap praktik korupsi dan menjadi perhatian utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah mendorong penguatan transparansi publik melalui pengembangan e-government, antara lain melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-procurement dalam mewujudkan transparansi pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis kebijakan didasarkan pada model implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi: standar dan sasaran; sumber daya; komunikasi antar organisasi pelaksana; karakteristik lembaga pelaksana; kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan disposisi atau sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-procurement pada Pemerintah Kabupaten Magelang telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan transparansi. Faktor pendukung utama meliputi kejelasan regulasi, komitmen pimpinan, sinergi pihak terkait, serta pemanfaatan media digital yang memperluas akses informasi publik. Namun demikian, hambatan masih ditemui pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan, belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, serta kendala teknis pada sistem terpusat. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya guna mengoptimalkan implementasi kebijakan e-procurement, antara lain memenuhi jumlah kebutuhan sumber daya manusia pengelola pengadaan, mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana serta memperkuat tata kelola dan arsitektur sistem pengadaan.
Dinamika Komunikasi Politik antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Distribusi Sumber Daya: Studi Pada di Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Rahayuningtiar, Titis; Widayanti, Sri
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.710

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan dibawah kebijakan otonomi daerah. Paniradya Kaistimewan yang dipimpin oleh Paniradya Pati bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Penyusun Kebijakan Urusan Keistimewaan DIY. Paniradya Kaistimewan sebagai pelaku komunikasi politik bertugas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pengambilan kebijakan urusan Keistimewaan DIY dilakukan dengan proses yang terstruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pola komunikasi yang dilakukan di tingkat lokal khususnya yang berkaitan dengan distribusi sumber daya yang mana hal tersebut memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kalurahan Salamrejo dan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi hambatan justru muncul dari komunikasi di tingkat internal kalurahan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk memprioritaskan bahkan menyetarakan kapasitas aparatur Kalurahan khususnya di bidang administratif dan teknologi informasi.
Optimalisasi Zakat Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Effendi, Hamron; Putro, Widodo
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.711

Abstract

This study analyzed the optimization of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) at the Magelang Regency National Zakat Management Body (BAZNAS Kab. Magelang), focusing on BAZNAS's strategies and the role of the Magelang Regency Government in maximizing ZIS collection from government officials, BUMD employees, village heads, and village officials. The study also examined the management and distribution of ZIS by BAZNAS Kab. Magelang for poverty alleviation in the Magelang Regency. The research is descriptive and qualitative, utilizing primary and secondary data from BAZNAS Kab. Magelang. The findings indicated that: 1. the Magelang Regency Government's role in ZIS optimization through Bupati Instruction Number 3 of 2024 was influential. 2. BAZNAS Kab. Magelang's efforts in maximizing ZIS collection included ZIS education and establishing Zakat This research aims to analyze the optimization of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) from civil servants (ASN), employees of Regional Public Service Agencies (BUMD), village heads, and village officials at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Magelang Regency, as well as to investigate the management and distribution of ZIS for poverty alleviation in Magelang Regency. The research is descriptive and qualitative, utilizing primary and secondary data from BAZNAS Kab. Magelang. The findings indicated that: 1. the Magelang Regency Government's role in ZIS optimization through Bupati Instruction Number 3 of 2024 was influential. 2. BAZNAS Kab. Magelang's efforts in maximizing ZIS collection included ZIS education and establishing Zakat Collection Units in regional government organizations and mosques. 3. Furthermore, ZIS were distributed for poverty alleviation within Magelang Regency. The study aims to provide insights for the Magelang Regency Government and BAZNAS Kab. Magelang to further optimize ZIS collection and utilization for poverty reduction.
Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur Sumarhaeti, Hehet
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.715

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan SPBE di tingkat daerah. Meskipun kebijakan SPBE telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2024, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, serta rendahnya literasi digital masyarakat desa. Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones menunjukkan bahwa tiga dimensi utama—organisasi, interpretasi, dan aplikasi belum berjalan optimal. Dimensi organisasi terkendala oleh struktur kerja dan dukungan teknis yang belum memadai. Dimensi interpretasi menunjukkan kesenjangan pemahaman antara aparatur dan masyarakat. Sementara itu, dimensi aplikasi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Untuk mewujudkan SPBE yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, serta strategi komunikasi dan sosialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Collaborative Governance Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Melestarikan Gawai Dayak basel, BASELIUS AFRENDI; Widayanti , Sri
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.720

Abstract

Over time, the implementation and function of Gawai Dayak have evolved due to population growth and increasing social diversity in terms of ethnicity, culture, religion, occupation, and other factors. Several issues have emerged, such as the perception that Gawai Dayak is a financial burden, the younger generation viewing it merely as entertainment with little cultural significance, conflicts during the celebration, and limited transparency and accountability in managing funds. This study uses a narrative qualitative method, focusing on Gawai Dayak as the research object, with village governments, traditional institutions, and local communities as subjects. Conducted in Umin Jaya Village, Dedai District, Sintang Regency, the study collected data through observation, interviews, and documentation, followed by stages of data reduction, presentation, and conclusion. The findings reveal that Gawai Dayak holds strong cultural value, including rituals like ngamik semengat padi, symbolizing hopes for a prosperous harvest, and ngemaik anak manik ke pian, a ritual of prayer and the lifting of taboos. The festival also fosters family gatherings and communal entertainment. Elements of collaborative governance are evident through formal interactions in organizing committees and informal discussions among members. Trust is built during the committee selection process and maintained throughout the planning, execution, and evaluation stages.
Peluang dan Tantangan Digitalisasi Desa: Studi Pada Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Digital Mappatunru, Andi Ferawati; Sumarto, Rumsari Hadi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.721

Abstract

Perkembangan informasi dan teknologi yang cepat dan masif telah mendorong seluruh sektor dan level pemerintahan untuk mengandalkan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Tak terkecuali di level pemerintahan desa: mau tidak mau, siap atau tidak, harus menyelenggarakan pemerintahannya dengan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peluang dan tantangan digitalisasi desa studi kasus layanan perpustakaan desa berbasis digital. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan kritis tentang dinamika digitalisasi desa, dampak digitalisasi desa terhadap layanan perpustakaan desa berbasis digital, dan peluang dan tantangan digitalisasi desa dalam pengembangan layanan perpustakaan desa digital. Dengan menggunakan metode kajian pustaka dan penelitian terdahulu secara kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa peluang pengembangan perpustakaan desa berbasis digital sebagai dampak proses digitalisasi adalah: (1) meningkatnya efisiensi pengelolaan data dan informasi (2) semakin mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan informasi, dan (3) semakin meluasnya jangkauan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik di desa termasuk layanan perpustakaan desa. Tantangan utama yang ditemukan dalam pengembangan layanan perpustakaan digital di desa,  mencakup: (1) keterbatasan infrastruktur dalam  koneksi internet, perangkat komputer, dan ketersediaan listrik, (2) minimnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana digital dan untuk pelatihan sumber daya manusia, (3) rendahnya kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengoperasikan sistem digital yang menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pendidikan khusus, serta (4) masih terbatasnya masyarakat desa yang memiliki akses terhadap jaringan internet. Sedangkan hambatan yang ditemukan dalam penerapan layanan perpustakaan digital di antaranya adalah: (1) jumlah koleksi digital yang belum memadai, (2) tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan (3) keterbatasan dalam hal pemeliharaan sistem maupun pembaruan data secara berkelanjutan.
Peran Kader Pembangunan Manusia Dalam Pencegahan Stunting di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Setiawan, Agustina; Rokhmat, Dicky Febriansyah; Ristala, Harky; Haikal, Ridwansyach As; Daeli, Panca Ricci Richardo Immanuel; Ramdani, Wisam
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.726

Abstract

This study aims to analyze the role of Human Development Worker (Kader Pembangunan Manusia or KPM) in preventing stunting in Mekarjaya Village, where an effective strategy has not yet been fully established. Although the Mekarjaya Village Government has formed KPMs, their roles are considered suboptimal due to various constraints in planning, implementation, and evaluation. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and document analysis. The findings indicate that the role of KPMs in Mekarjaya Village has become increasingly optimal in efforts to prevent and address stunting. This optimal role is aligned with the duties and functions stipulated in the Village Decree of Mekarjaya No. 141.3/Kep-06/I/2025 concerning Human Development Worker. Empirically, KPMs play a vital role in stunting prevention by actively engaging in socialization, convergence, data collection, and facilitation of prevention and treatment efforts, resulting in no new stunting cases reported in 2025. The effectiveness of KPM performance is supported by strong coordination and collaborative networks involving the Family Assistance Team (TPK), Posyandu cadres, the Indonesian Ulema Council (MUI) representatives, midwives, the Health Office, the Family Planning Unit (UPTD KB), and neighborhood-level cadres (RT/RW). Furthermore, the Village Government provides intensive support, including IT facilities, updated health measurement tools, and capacity-building programs. However, despite these positive developments, challenges remain, particularly the limited number of KPM personnel currently only one person and the incomplete coverage of program socialization among school students.

Page 12 of 13 | Total Record : 123

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue