cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 123 Documents
 9   10   11   12   13 
Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berbasis Aplikasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Setyawati, Novi; Muhammad, Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.661

Abstract

The digitalization of civil servant performance management has become a primary focus of bureaucratic reform in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of the e-Kinerja application in supporting performance evaluations of Government Employees with Work Agreements (PPPK) at the Regional Secretariat of Kulon Progo Regency. A descriptive qualitative approach was applied, utilizing content analysis based on a comprehensive literature review of recent sources. The findings reveal that the implementation of e-Kinerja has delivered significant positive impacts, including enhanced transparency, consistency in evaluations, and administrative efficiency. Additionally, the application fosters a data-driven and performance-oriented work culture. Nevertheless, challenges persist, such as limited digital literacy among some employees, technical barriers, and resistance to shifting from manual practices. These results are reinforced by the Technology Acceptance Model (TAM) and Balanced Scorecard (BSC) frameworks, highlighting the importance of perceived usefulness, ease of use, and digital capacity building for sustainable system implementation. This study concludes that optimizing e-Kinerja requires integrating it with other information systems, simplifying its interface, and providing continuous digital literacy training for all employees.
Analysis Of the Relationship Between Big Data and Smart Governance in The Context of Achieving Sustainable Governance Satriatama, Muhammad Tegar; Nurmandi, Achmad; Hardianti, Hardianti; Lawelai, Herman; Kasiwi, Aulia Nur
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.674

Abstract

Big Data and Smart Governance are important components in achieving sustainable governance. This article explores the integration of Big Data in public administration and its role in improving government efficiency, transparency, and accountability through data-driven decision-making. While Big Data offers great opportunities, governments face a variety of challenges, including data privacy, security, and technology infrastructure issues. This article identifies these challenges and highlights the potential of Smart Governance in supporting sustainable development by leveraging technology to achieve environmental, economic, and social goals. Through a comprehensive analysis, this study presents policy recommendations to help governments and stakeholders make optimal use of Big Data in supporting more effective and sustainable governance. These findings highlight the long-term benefits of integrating Big Data in public administration to ensure equitable and sustainable development.
STRATEGI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN CIANJUR Artiawan, Teddy; Santosa, Pandji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cianjur, dengan menekankan pada efektivitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Layanan PJU merupakan bagian dari pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, implementasi program “Cianjur Caang” masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus PJU, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi masih berorientasi pada output fisik, belum pada outcome sosial. Ketimpangan distribusi PJU antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, menjadi isu utama. Penelitian ini menawarkan model strategi integratif berbasis tiga pilar: penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPTD, inovasi teknologi seperti Smart PJU berbasis IoT dan dashboard GIS, serta pendekatan partisipatif melalui komunitas peduli PJU. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga pilar tersebut dalam satu kerangka kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Temuan ini memperkaya literatur tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan PJU yang responsif, akuntabel, dan inklusif.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA CIMAHI Susanti, Dian; Sarihati, Tati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.678

Abstract

Penelitian dilatar belakangi oleh belum optimalnya Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah Bagaimana Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Proposisi Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi akan berjalan optimal apabila memperhatikan model Collaborative Governance yang  terdiri dari Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, dan Dampak Kolaborasi.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif, sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder dan sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian dan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam perlindungan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Cimahi telah terbentuk, namun belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi, terbatasnya SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga. Tindakan kolaborasi seperti penyuluhan dan pendampingan telah dilaksanakan namun belum merata. Dampak positif mulai terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat, namun belum didukung oleh evaluasi kolaborasi yang sistematis. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dengan menambahkan aspek Teknologi Informasi sebagai penguatan kapasitas kolaboratif antar stakeholder. Simpulan menunjukkan pentingnya sistem digitalisasi dan penguatan evaluasi untuk perlindungan anak yang berkelanjutan.
Control Of the Distribution and Consumption of Alcoholic Beverages in the City of Medan Yusuf Nugraha, Rafli; Sarihati, Tati; Santosa, Pandji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.681

Abstract

The control of alcohol distribution and consumption in Medan City is part of the local government's efforts to maintain social order and public health. This study aims to evaluate the effectiveness of policy implementation based on Hasibuan’s (2016) theory, which includes four stages: setting performance standards, measuring actual performance, comparing results with standards, and taking corrective actions. In addition, Nugroho’s (2018) policy control theory is used to examine aspects of monitoring, evaluation, and law enforcement. The findings indicate that control efforts have been carried out through enforcement operations, public education, and minor criminal court proceedings (tipiring). However, challenges such as illegal distribution via COD systems, limited resources, and low public awareness remain significant obstacles. Policy evaluation has not yet fully adapted to technological developments and new distribution patterns. Therefore, regulatory revisions, strengthened intersectoral coordination, and improved institutional capacity are needed to ensure more effective and sustainable alcohol control.
Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung Pasca Pandemi Covid-19 Adiwilaga, Rendy; Andri Alpriatna, Ade; Abdul Rozak Riaji, Isnandi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.683

Abstract

Kabupaten Bandung merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata yang cukup menarik. Selain wisata alamnya yang kaya, Kabupaten Bandung juga menjadi sentra pelestarian budaya dan situs sejarah yang dinamis dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat. Meskipun Pemerintah Pusat telah berulang kali menyelenggarakan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), hingga kini belum ada desa di Kabupaten Bandung yang menembus sepuluh besar di setiap kategori. Adapun pencapaian tertinggi hanya 75 besar di tahun 2022 dan 2023. Terlebih, pasca pandemi covid-19, geliat wisata di Kabupaten Bandung semakin lesu dan berdampak pada ekonomi masyarakatnya. Penulisan ini menggunakan teori Peran dari Pitana & Gayatri yang menjelaskan bahwa peran dapat ditinjau dari tiga variabel, yakni motivator, fasilitator, dan dinamisator. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta perwakilan Desa wisata di Kabupaten Bandung baik berkategori Desa wisata maju, berkembang dan rintisan. Hasil penulisan menunjukan dari 100 Desa wisata yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai desa wisata yang masuk dan bisa dianggap layak menjadi Desa wisata. Untuk peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai motivator seperti adanya penyuluhan dan pembinaan, fasilitator seperti adanya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pariwisata dan dinamisator seperti adanya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan desa wisata pasca pandemi Covid-19 belum optimal, terutama karena berbagai hambatan nonteknis seperti faktor politik, lemahnya komitmen kelembagaan, dan kendala administratif hambatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis desa pasca pandemi Covid-19.
Sinergitas Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Shell Eco Marathon Untuk Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul Zaenudin; Muhammad, Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.690

Abstract

Asta Cita pemerintah yang keempat adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi. Program prioritas ini sangat bisa dipahami mengingat kualitas SDM Indonesia masih rendah. Hasil penelitian Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui Program Kompetisi Mahasiswa yang salah satunya Shell Eco Marathon. Penelitian ini mengkaji sinergitas yang dilakukan oleh para pihak dalam mendukung Komunitas SEMAR UGM yang mengikuti Kompetisi Shell Eco Marathon secara rutin untuk mendukung terwujudnya SDM Unggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi yang dibangun para pihak sudah berjalan cukup baik. Sinergitas yang dibangun juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempercepat terwujudnya SDM Unggul.
Dinamika Blunder Komunikasi Politik dan Upaya Pemulihan Legitimasi: Analisis Citra DPR RI di Ruang Publik Sitorus, Amalia Azmi; Kusumajati, Hermin
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.693

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika blunder komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan menganalisis upaya pemulihan legitimasi lembaga tersebut di ruang publik digital. Komunikasi politik merupakan aspek krusial dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Namun, DPR RI kerap menghadapi krisis citra akibat pernyataan kontroversial, kebijakan yang tidak sensitif, serta strategi komunikasi yang kurang empatik dan reaktif terhadap isu publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) untuk memahami konstruksi bahasa, simbol, serta narasi komunikasi DPR yang berdampak pada persepsi publik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pakar komunikasi politik, analisis pemberitaan media, dokumen resmi DPR, serta observasi digital terhadap wacana di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blunder komunikasi politik DPR RI memperkuat persepsi negatif publik dan mengikis legitimasi lembaga secara berkelanjutan. Media sosial berperan sebagai katalis krisis dengan mempercepat viralitas isu dan memperluas dampaknya ke ranah nasional. Pembahasan menunjukkan bahwa upaya pemulihan legitimasi melalui klarifikasi dan penggunaan media digital masih bersifat simbolik, tidak diiringi tindakan korektif yang nyata, sehingga efektivitasnya rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPR RI perlu membangun strategi komunikasi politik yang berbasis pada etika, transparansi, dan partisipasi publik, serta mengembangkan protokol komunikasi krisis yang adaptif terhadap dinamika ruang digital agar mampu memulihkan kembali legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Implementasi Program Corporate Social Responsibility berbasis Sustainable di PT Energi Mega Persada Kusumajati, Hermin; Sitorus, Amalia Azmi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Energi Mega Persada dalam kerangka kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program CSR PT Energi Mega Persada telah dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR terbagi dalam beberapa model: charity (bantuan siswa kurang mampu, sembako, santunan), philanthropy (konservasi mangrove, pembagian bibit), dan citizenship (pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penghargaan). Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa program yang berorientasi pada keberlanjutan yang mengintegrasikan pengetahuan dan modal sosial lokal lebih efektif dalam menjembatani kesenjangan antara intervensi korporasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma CSR dari bentuk simbolik menuju model keberlanjutan (sustainable CSR), yang menempatkan partisipasi komunitas sebagai dasar legitimasi dan arah kebijakan. Temuan ini menjadi dasar bagi perusahaan menimplementasiakan model CSR berkelanjutan yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial.
Good Governance Pada Pelayanan Publik di Kecamatan Borobudur Setyawati, Sri Martamaningtyas; Rumsari Hadi Sumarto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.703

Abstract

Public services are required to implement the principles of good governance in order to achieve transparency, accountability, and public participation. However, limited human resources in information technology remain an obstacle, including in Borobudur District. This study aims to determine good governance in public services in Borobudur District and the challenges faced. This study uses a qualitative descriptive method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed by describing the experiences of the research subjects and the actual conditions faced by service users. The results show that Borobudur District has implemented the three main principles of good governance. Transparency is realized through online services (Instagram, website, and WhatsApp) and the provision of information through bulletin boards and socialization, as well as the provision of physical symbols and visual identities of the subdistrict. Accountability is reflected in the implementation of E-SAKIP, performance reports, and public accountability forums, while community participation is evident from the involvement of citizens in surveys and evaluations of public services. However, the main challenge faced is the limited capacity of the apparatus to utilize information technology. Thus, this study answers the research focus that the implementation of good governance in Borobudur Subdistrict is already underway, but strengthening the competence of human resources in the use of digital technology and increasing synergy with the community needs to be continued so that public services become more transparent, accountable, participatory, and oriented towards community satisfaction.

Page 11 of 13 | Total Record : 123

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue