Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Educational and social humaniora
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 10: Agustus 2024"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH MEDIA SMART BOX TERHADAP HASIL BELAJAR IPAS PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI 216 TALUNGENG ]]>
<![CDATA[Sudarto, Sudarto]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin]]>;
<![CDATA[Suriana, Suriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is a Pre-Experimental research which aims to find out whether there is or not a significant influence of the implementation of Smart Box media on students' science learning outcomes. The variables in this research are Smart Box media (independent variable) and science and science learning outcomes (dependent variable). The population of this study was all of the fourth grade students at SD Negeri 216 Talungeng with a sample of 23 students selected based on a saturated sampling technique. The data collection technique used was a test technique with data analysis techniques using descriptive and inferential statistics. Based on the results of descriptive statistical analysis, the pretest average was of 43.04 (in the poor category) and the pottest average was 78.04 (in the good category). Meanwhile, based on inferential analysis it was obtained: the sig (2-tailed) value of 0.000 is smaller than 0.05 and H1 is accepted. Conclusion: because the posttest average is greater than the pretest average and H1 was accepted, which means there was a significant difference between science learning outcomes before and after using Smart Box media, it can be concluded that there was a significant influence between the implementation of Smart Box learning media on IPAS learning outcomes for the 4th Grade students at SD Negeri 216 Talungeng, Barebbo District, Bone Regency]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA ALIH DAYA PT. SEJAHTERA UTAMA SOLO ]]>
<![CDATA[Diana Oktaviani]]>;
<![CDATA[Fatma Ayu Jati Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja alih daya di PT. Sejahtera Utama Solo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah: pertama, upaya perlindungan bagi pekerja alih daya (outsourcing) di PT. Sejahtera Utama Solo Terkait Dengan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PT. Sejahtera Utama mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan intervensi dalam hubungan kerja guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial. Mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala bentuk eksploitasi pekerja/buruh outsourcing; Mengawasi penerapan norma kerja dan norma K3 dalam praktik outsourcing; Menciptakan keteraturan dalam bisnis outsourcing, dengan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MOEWARDI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Nurul Pratiwi]]>;
<![CDATA[Yudhi Widyo Armono]]>;
<![CDATA[Desi Syamsiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak RS Moewardi Surakarta sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Moewardi Surakarta terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN PT. ASURANSI BINA DANA ARTA TBK ]]>
<![CDATA[Jonianto Kacaribu]]>;
<![CDATA[Hanita Mayasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis penghitungan kerugian dalam penerapan klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Dan untuk menemukan dan menganalisis prosedur klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (cash), dapat juga berupa biaya perbaikan (repair cash) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (replacement value). Perhitungan pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungkan serta premi dari harta yang dipertanggungkan tersebut. Kedua, klaim Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut Pemberitahuan kerugian; Penyelidikan kerugian; Kerugian dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian dan Pembayaran atau tolakan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HARIAN LEPAS KECAMATAN KARANGPANDAN, KABUPATEN KARANGANYAR ]]>
<![CDATA[Alexander Dana Pamungkas]]>;
<![CDATA[Yudhi Widyo Armono]]>;
<![CDATA[Aris Setyo Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah: pertama, terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja telah memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas melalui pemberian hak bagi Tenaga Harian Lepas. Hak–hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan berupa perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum represif jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam Surat Perintah Kerja. Para pihak akan menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Jika dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat suatu kesepakatan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DENGAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA KELAS TINGGI SDN 106 TOAWO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG ]]>
<![CDATA[Muliadi, Muliadi]]>;
<![CDATA[Sudarto, Sudarto]]>;
<![CDATA[Sel, Selvi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is a correlational study which aims to determine whether there is or not a correlation between the breakfast habits and the learning concentration of the high grade students at SDN 106 Toawo, Lilirilau District, Soppeng Regency. The population in this study was all of the high grade school students, while the sample was the entire population, namely 42 students. The sampling technique used was a saturated sampling technique. Research data was obtained using an instrument in the form of a questionnaire with a Likert scale. The data analysis technique used was inferential statistical analysis. Research results: Pearson Product Moment correlation coefficient = 0.657 (strong category), rcount = 0.657, rtable = 0.304; rcount > rtable then H0 was rejected and H1 was accepted. Conclusion: there is a strong and significant correlation between the breakfast habits and the learning concentration of the high grade students at SDN 106 Toawo, Lilirilau District, Soppeng Regency]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN PADA FASE PRA AJUDIKASI DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Hendi Setyo Bahwono]]>;
<![CDATA[Asri Agustiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam integrated Criminal Justice System sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih luas lagi dalam perannya sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu (integrated Criminal Justice System). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan sangat strategis, terutama dalam hal pelaksanaan restorative justice (keadilan restorative) dan diversi. Prinsip pidana restorative justice dimana hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir. Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Integrated Criminal Justice System terutama dalam system peradilan pidana anak mempunyai pengaruh penting dalam suatu putusan Pengadilan. Karena hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Jika hakim tidak memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. PAN BROTHER TBK BOYOLALI ]]>
<![CDATA[Novy Dwi Anggraini]]>;
<![CDATA[Desi Syamsiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Pan Brother Boyolali dan Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum empiris adalah untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam hal penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Pan Brother Boyolali. Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Pan Brother Tbk Boyolali, menjadi sistem hubungan industrial antara Serikat Pekerja dengan Manajemen PT. Pan Brother Tbk yang mengatur siklus ketenagakerjaan di perusahaan mulai dari rekruitmen hingga pensiun. Serikat Pekerja PT. Pan Brother Tbk juga telah memancangkan empat pilar peran kesejarahan sebagai haluan organisasi yaitu pertama sebagai wadah pemersatu karyawan, kedua sebagai wadah aspirasi karyawan, ketiga sebagai mitra konstruktif manajemen dan keempat sebagai pengawal dan penegak Good Governance (Bersih, Transparan dan Profesional).]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR ) ]]>
<![CDATA[Hendric Setiawan]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Dian Cahayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan menyimpan akta otentik, mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat, dan memberikan penyuluhan hukum. Untuk diangkat sebagai notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, berusia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terlibat dalam jabatan atau tindak pidana yang dilarang. Selain itu, notaris wajib bertindak jujur, menjaga kerahasiaan, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan larangan untuk merangkap jabatan atau terlibat dalam tindak pidana berat]]>
