Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Educational and social humaniora
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 9: Juli 2024"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[MANAJAMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Dea Nurshadrina Sausan]]>;
<![CDATA[Naya Aulia Kamil]]>;
<![CDATA[Zulfa Amalia Hasyim]]>;
<![CDATA[Arita Marini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Education is used as a basis for human action, this makes everyone entitled to education. According to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, it is explained that education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength. , self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed by himself, society, nation and state. Facilities and infrastructure management can be defined as a collaborative process of utilizing all educationalManagement of educational facilities and infrastructure is tasked with arranging educational facilities and infrastructure so that they can contribute optimally and meaningfully to the course of the educational process. Facilities and infrastructure play an important role in the continuity of learning activities in schools. Having adequate facilities and infrastructure will certainly increase the comfort and success of student learning outcomes at school.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN BUDAYA DI LINGKUNGAN GANG ETAM, RT 35 SANGATTA UTARA ]]>
<![CDATA[Gita Astria]]>;
<![CDATA[Dia Yunanda Putri]]>;
<![CDATA[Adityo Harjo Winoto P.]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Disebabkan kebutuhan ini, manusia dapat membuat sekumpulannya untuk proses interaksi yang disebut masyarakat. Interaksi dan komunikasi yang terbentuk di masyarakat inilah yang kemudian memainkan peran kunci dalam penciptaan, perubahan, dan pemeliharaan budaya. Dalam penelitian ini dibahas mengenai dinamika interaksi manusia dalam konteks masyarakat multikultural Di Gg Etam RT 35 Sangatta Utara , pengaruh budaya terhadap identitas sosial masyarakat multikultural, dan pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal Di Gg Etam RT 35 Sangatta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi manusia dalam konteks masyarakat multikultural di lingkungan Gg Etam RT 35 Sangatta Utara , memahami pengaruh budaya terhadap identitas sosial masyarakat di lingkungan Gg Etam RT 35 Sangatta Utara, dan juga mengetahui pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal di Lingkungan Gg Etam RT 35 Sangatta Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber ketua RT. 35 Gg. Etam Sangatta Utara dan menggabungkan informasi dari kajian pustaka. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat saling hidup berdampingan dengan harmonis. Dalam melakukan Penelitian ini yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan ketua RT. 35 Gg. etam sangatta utara dan menambahkan informasi melalui kajian pustaka. Penelitian yang dilakukan membuahkan hasil berupa paparan pengetahuan tentang adanya dinamika dalam proses interaksi masyarakat multikultural, budaya yang memiliki pengaruh terhadap identitas sosial, serta pengaruh Globalisasi terhadap budaya lokal]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DI BADAN PERKREDITAN RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN (BPR BKK) KARANGMALANG SRAGEN (PERSERODA) ]]>
<![CDATA[Agde Nova Wulan Kencana]]>;
<![CDATA[Yudhi Widyo Armono]]>;
<![CDATA[Fatma Ayu Jati Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) dan untuk mengetahui penyelesaian debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Kedua, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut: Penjadwalan kembali; Mengubah persyaratan. Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok; Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayaraannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar; Penurunan suku bunga agar meringankan debitur; Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjamaan sampai lunas; Penataan Kembali. Sedangkan Penyelesaian secara Litigasi, dengan dua cara, yaitu Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau permohonan ekskusi grosse akta dan Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKSPOR DENGAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT DI PT. JAYA ASRI GARMINDO KARANGANYAR ]]>
<![CDATA[Puji Susanto]]>;
<![CDATA[Susilowardani, Susilowardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penggunaan Letter of Credit dalam kegiatan Ekspor di PT. Jaya Asri Garmindo Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini berupa wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: perlindungan hukum bagi penggunaan metode letter of credit dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmindo yaitu berupa perlindungan hukum preventif berupa perlindungan yang diberikan untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh PT. Jaya Asri Garmindo Karanganyar. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Perlindungan hukum represif apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor yang menggunakan Letter of Credit, pihak PT. Jaya Asri Garmindo memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut. Perlindungan hukum represif tersebut berupa penyelesaian secara litigasi dan non litiasi. Penyelesaian secara litigasi diambil dengan mengajukan gugatan kepengadilan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi dengan cara perdamaian atau mediasi ataupun penyelesaian melalui arbitrase internasional]]>
<![CDATA[PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN KARANGANYAR ]]>
<![CDATA[Aziz Taufik Rohman]]>;
<![CDATA[Arie Purnomosidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI IPS TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG ]]>
<![CDATA[Suci Wulan Ningsih, Suci Wulan Ningsih]]>;
<![CDATA[Erik Aditia Ismaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik, maka pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies), sangatlah penting pada jenjang pendidikan dasar dimana pendidikan dasar merupakan keletakan dasar/pondasi pemahaman dan keilmuan tentang bagaimana hidup bersosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai implementasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam membentuk karakter siswa dan mengetahui pelaksanaan/penerapan pendidikan karakter siswa SD Negeri 1 Wonokerto Rembang dan SD Negeri 2 Wonokerto Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitin ini adalah Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Siswa SD Kelas V dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan content analysis, validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi atau penerapan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kemudian melaksanakan pendidikan karakter atau membentuk karakter siswa sekolah dasar sesuai dengan karakter budaya masyarakat daerah setempat.]]>
<![CDATA[PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh) ]]>
<![CDATA[Aprilia Cahya Ningrum]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum. Terkait dengan peranan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: a. Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat. b. Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan. c. Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak]]>
<![CDATA[TEACHING READING USING THE REAP (READING, ENCODE, ANNOTATE AND PONDER) STRATEGY IN READING COMPREHENSION ]]>
<![CDATA[Nelvia Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article aims to explain the use of the REAP strategy in teaching reading. There are so many teaching reading strategies that the teacher has applied for different reading purposes. Meanwhile, it helps the readers achieve their purposes in reading. Utilizing the Read, Encode, Annotate and Ponder (REAP) strategy. It was supposed that Read, Encode, Annotate, Ponder (REAP) was appropriate for overcoming the problem. The method used in this research is the students should have also it should be support by their comprehension moreover, reading without comprehension is really difficult to understand about something that has been appear in the magazines, newspapers, books or other the printed materials eventhogh it was fiction or non fiction]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM MENGENAI BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA (Studi Kasus Di Bumdes Ploso Café Watu Wayang Desa Ploso) ]]>
<![CDATA[Bagus Yuliat Nurcahyo]]>;
<![CDATA[Supriyono, Supriyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum pada pengelolaan BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam mendukung pengembangan UMKM di Desa Ploso. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 87 ayat 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BUMDes Ploso Café Watu Wayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ploso Café Watu Wayang telah berhasil mengelola potensi ekonomi desa dengan efektif dan memberikan dukungan signifikan terhadap UMKM setempat. Implementasi pengaturan hukum dalam pengelolaan BUMDes ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Faktor-faktor seperti kepemimpinan desa, partisipasi masyarakat, kapasitas manajerial, dan akses pembiayaan berperan penting dalam menunjang efektivitas BUMDes. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa BUMDes Ploso Café Watu Wayang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan UMKM. Saran yang diberikan antara lain adalah peningkatan kapasitas manajerial, peningkatan partisipasi masyarakat, diversifikasi usaha, pengembangan akses pasar, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan jaringan kemitraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola BUMDes lainnya dan pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes serta mendukung pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan]]>
<![CDATA[LARANGAN KAPITALISASI TUNGGAKAN BUNGA DAN DENDA KREDIT (PLAFONDERING) OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BAGI DEBITUR YANG SUDAH TIDAK MEMILIKI PROSPEK USAHA ]]>
<![CDATA[Danang Catur Wahyu Wijayanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bentuk penyelamatan kredit yang dilarang digunakan oleh bank yaitu penyelamatan kredit melalui kapitalisasi tunggakan bunga dan denda kredit (plafondering) bagi debitur yang sudah tidak memiliki usaha. Penelitian ini akan berfokus terkait bagaimana larangan kapitalisasi bunga dan denda kredit (plafondering) oleh bank dalam penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah tidak memiliki usaha. Penelitian ini berfokus pada studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Karena data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pengelompokan data. Hasil penelitian ini adalah Pengklasifikasian kualitas kredit penting untuk bank karena dapat membantu mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kredit secara efektif. Dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah bank dilarang mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip kehati-hatian. Praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau mengakumulasi tunggakan bunga melalui kapitalisasi, yang dikenal sebagai plafondering kredit, dilarang untuk digunakan]]>
