cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 7   8   9   10   11 
Strategi Pengembangan Program Studi Dalam Meningkatkan Nilai Akreditasi Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Bahran Bahran; Arie Sulistyoko; Nuril Khasyi'in; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v5i2.8754

Abstract

Abstract: This research tries to find important strategies in improving the quality of accreditation of study programs at the Sharia Faculty of UIN Antasari in 2019-2024. The method used in this study is a field study with a qualitative approach and analyzed using SWOT. The findings in this study are that in 2021-2022 it is rather difficult to achieve Superior accreditation, due to the many deficiencies in improving standard 9 accreditation achievements. So it needs to be addressed until 2024 to achieve excellent criteria by BAN-PT Abstrak: Penelitian ini mencoba untuk mencari strategi penting dalam peningkatan kualitas akreditasi program studi di Fakultas Syariah UIN Antasari pada tahun 2019-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif  dan dianlisis menggunakan SWOT. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2021-2022 agak sulit untuk mencapai akreditasi Unggul, karena banyaknya kekurangan dalam peningkatan capaian akreditasi standar 9. Maka perlu dibenahi hingga tahun 2024 untuk mencapai kriteria unggul oleh BAN-PT
Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Nahdia Nazmi; Fauziyah Hayati
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.9531

Abstract

The increasing level of crime that occurs in Indonesia, especially crimes involving countries. Extradition as a form of cooperation to tackle crimes between countries is very necessary because criminals will always try to avoid prosecution in various ways, namely escaping to other countries, while on the other hand law enforcement officers, especially the police. in a country has only limited authority in the jurisdiction of the country. Because of the problems in the investigation, it is realized that it is very important to have cooperation between countries in eradicating these crimes. Extradition treaties arise as a consequence of the existence of legal interest. The legal interest in question is to ensure legal certainty for criminals who have fled to the jurisdictions of other countries. This study aims to determine the extent of the urgency of extradition in a country related to the handling of transnational crime problems in the era of globalization. This research uses normative legal research methods. The Legislative Approach is carried out on various legal rules relating to Extradition, as well as using a conceptual approach to understand the concepts of Extradition. The results of this study are the importance of this extradition agreement in terms of preventing and eradicating crime will create a deterrence effect for criminals, with the existence of this extradition agreement will also narrow the space for criminals to escape Semakin maraknya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia, terlebih lagi kejahatan yang melibatkan antar negara. Ekstradisi sebagai suatu bentuk kerjasama untuk menanggulangi kejahatan antar negara yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat diperlukan karena pelaku kejahatan akan selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara yaitu melarikan diri ke negara lain, sedangkan di pihak lain aparat penegak hukum khususnya kepolisian di suatu negara mempunyai kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya. Mengingat permasalahan dalam penyidikan tersebut, disadari bahwa betapa sangat penting adanya kerjasama antara negara dalam memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.Perjanjian ekstradisi muncul sebagai konsekuensi dari adanya suatu kepentingan hukum. Adapun kepentingan hukum yang dimaksud yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah yuridiksi negara lain. Selain itu juga untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dari tindakan pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Ekstradisi, serta menggunakan Pendekatan Konsep (conseptual approach) untuk memahami konsep-konsep tentang Ekstradisi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana urgensitas perjanjian ekstradisi sebagai upaya penegakan hukum pidana. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pentingnya perjanjian ekstradisi ini dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana, dengan adanya perjanjian ekstradisi ini pula akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam melarikan diri. 
Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Rezki Akbar Norrahman; Ahmadi Hasan; Jalaluddin Jalaluddin; Mariani Mariani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.9972

Abstract

Abstract: The influence of Dutch colonial legal politics on the development of Islamic economic law had a significant impact in the historical context of Indonesia. During the Dutch colonial period, the dominant legal system implemented was Western law, which was not in line with the principles of Sharia law. Dutch colonial legal politics had three aspects that influenced the development of Islamic economic law. First, the comprehensive adoption of Western law, including in the field of economic law. Second, unequal treatment towards local customary law and legal systems, including the existing Sharia economic system prior to the arrival of the Dutch. Third, restrictions on local legal autonomy and the use of colonial law that favored Dutch interests. However, Sharia economic law was not completely eradicated during the Dutch colonial era, and some Sharia financial practices and institutions managed to survive, albeit on a limited scale. The influence of Dutch colonialism also could not eliminate the awareness and need for Islamic economic law among the Muslim community in Indonesia. Abstrak: Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum ekonomi Syariah memiliki dampak yang signifikan dalam konteks sejarah Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang diterapkan secara dominan adalah hukum barat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Politik hukum kolonial Belanda memiliki tiga aspek yang mempengaruhi pengembangan hukum ekonomi Syariah. Pertama diadopsi hukum barat secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum ekonomi. Kedua perlakuan tidak setara terhadap hukum dan sistem hukum adat lokal, termasuk sistem ekonomi Syariah yang sudah ada sebelum kedatangan Belanda. Ketiga pembatasan terhadap otonomi hukum lokal dan penggunaan hukum kolonial yang lebih menguntungkan kepentingan Belanda Akan tetapi tidak sepenuhnya terhapusnya hukum ekonomi Syariah di masa kolonial Belanda dan beberapa praktik dan lembaga keuangan Syariah masih bertahan meskipun dalam skala yang terbatas. Pengaruh kolonial Belanda juga tidak dapat menghilangkan kesadaran dan kebutuhan akan hukum ekonomi Syariah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.
Agama Dan Ketangguhan: Islam Menjadi Solusi Atau Menambah Masalah Semasa Pandemi Ahmad Muhajir
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.9974

Abstract

Abstract: There have been several academic works at the international level on the role of religion in times of crisis or the relationship between religion and resilience. In this paper, I discuss important arguments in the literature, then bring them into the context of the Covid-19 Pandemic in Indonesia. This paper underlines that religion can play a positive role or a negative role in times of crisis. Evidence from religious discourses about the Corona outbreak demonstrates this duality. But the findings of previous researchers on prayers, as well as my own findings on philanthropy, show equally strongly that religion is part of the solution during the pandemic. Abstrak: Telah ada beberapa karya ilmiah di tingkat internasional mengenai peran agama di masa krisis atau hubungan agama dengan ketangguhan (resiliensi). Dalam paper ini, saya mendiskusikan argumen-argumen penting dalam literatur tersebut, lalu membawanya ke dalam konteks Pandemi Covid-19 di Indonesia. Paper ini menggaris-bawahi bahwa agama bisa berperan positif atau berperan negatif dalam masa krisis. Bukti-bukti dari wacana keagamaan tentang wabah Corona menunjukkan dualitas ini. Namun temuan dari beberapa peneliti sebelumnya tentang doa, serta temuan saya sendiri tentang filantrofi menunjukkan sama kuatnya bahwa agama menjadi bagian dari solusi semasa pandemi
Peran Penting Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteran Masyarakat Desa Empakuq Kabupaten Kutai Barat Giantoro Pamungkas
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.10047

Abstract

Abstract: In 2021 Empakuq Village formed BUMDes "Karya Nabah Nusantara", that same year BUMDes Karya Nabah Nusantara received an equity participation of Rp. 115,531,000 from the Village Government, to be managed and developed in several business units such as Agriculture and Livestock, Sales of Refill Drinking Water, Aquaculture, Trade and Services. BUMDes Karya Nabah Nusantara in the welfare of the community is manifested in the establishment of several business units such as Agriculture and Livestock businesses, Sales of Refill Drinking Water, Aquaculture, Trade and Services Abstrak: Tahun 2021 Desa Empakuq  membentuk BUMDes “Karya Nabah Nusantara”, pada tahun itu juga BUMDes Karya Nabah Nusantara memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 115.531.000 dari Pemerintah Desa, untuk dikelola dan dikembangkan dalam beberapa unit usaha seperti Pertanian dan Peternakan, Penjualan Air Minum Isi Ulang, Budidaya Perikanan, Perdagangan dan Jasa. BUMDes Karya Nabah Nusantara dalam mensejahterakan masyarakat terwujud dalam dibentuknya beberapa unit usaha seperti usaha Pertanian dan Peternakan, Penjualan Air Minum Isi Ulang, Budidaya Perikanan, Perdaganagan dan Jasa
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Penti Pepriyanti; Masyithah Umar; Anwar Hafidzi; Ahda Fithriani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.10212

Abstract

Abstract: This research was motivated by the presence of electronic mediation which was carried out at the Barabai Religious Court. The purpose of this study was to find out the opinion of the judges of the Barabai Religious Court on the effectiveness of electronic mediation in the Class 1B Barabai Religious Court. by collecting data from the field. The approach method in this case is the qualitative method. The data obtained are in the form of informant identities, judge opinions and the impact of their use in electronic mediation with data collection techniques by interviews and documentaries. The data was processed and compiled and then analyzed descriptively-qualitatively. The results of research conducted at the Barabai Religious Court, that is the implementation of electronic mediation is carried out through an application that has been approved between the parties, and attended by the mediator judge. According to the Barabai Religious Court judge, electronic mediation was quite effective. Keywords: Judge, Pengadilan Agama Barabai, Electronic Mediation. Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya mediasi elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Barabai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap efektivitas mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai.Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Metode pendekatan dalam hal ini ialah dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa identitas informan,pendapat hakim serta dampak dari penggunaannya pada mediasi elektronik dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter. Data diolah dan disusun lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Barabai, bahwa yaitu pelaksanaan mediasi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi yang sudah disetujui antar para pihak, dan dihadiri oleh hakim mediator. Menurut hakim Pengadilan Agama Barabai, mediasi secara elektronik sudah cukup efektif.
Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Dan Second Home Visa Bagi WNA Zalza Meira Cahyani; Faizatun Nadhifah; Lia Riska Mala; Achmad Fathoni Alfahmi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.9615

Abstract

Violations of the visa-free policy can occur in the form of overstays, unauthorized activities, and visa abuse. Meanwhile, second home visa violations can be classified into three categories, namely duration of stay violations, activity violations, and visa extension violations. This research highlights the need for new arrangements in supervision procedures for foreigners holding free visit visas and second home visas. Currently, immigration still faces challenges in carrying out effective supervision related to the implementation of visa-free and second-home visa policies. Therefore, this study is intended to conduct an analysis related to violations of visa-free and second-home visa policies as well as immigration supervision of Foreign Nationals (WNA). This research uses normative juridical methods, without ruling out philosophical and sociological elements. Which in this study results in the conclusion that immigration law enforcement against violations of visa-free policies and second home visas for foreigners is an important step to safeguard the interests of the country and protect the integrity of the immigration system. Through effective and fair law enforcement, it is expected to create an immigration environment that is orderly, safe, and in accordance with applicable regulations, both for the state and interested foreigners.
Tindakan Konsumen Terhadap Kesepakatan Damai yang Tidak Dilaksanakan oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Sengketa Asuransi di BPSK Kota Banjarmasin) Azijah, Wafix; Rahmaniah, Amelia; Hasanah, Tuti
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.10200

Abstract

Mediation dominates the dispute resolution process in BPSK Banjarmasin, including insurance disputes between consumers (TMC) and insurance business actors, resulting in a Peace Agreement. However, in reality, the business actors do not implement the Peace Agreement. The aim of this research is to identify the actions and factors causing consumer actions regarding the non-implementation of the Peace Agreement by the business actors in the dispute. This study adopts an empirical legal research method and utilizes a case study approach. The collected data is then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The result of the research indicate that the action taken by the consumer is to negotiate with the business actors by contacting them through WhatsApp and Telegram. Several actions that should have been taken by the consumer but were not: 1) The consumer did not register the Peace Agreement resulting from the mediation by filing a lawsuit in court; 2) The consumer did not resolve the dispute through arbitration; 3) The consumer did not file a breach of contract lawsuit regarding the Peace Agreement resulting from the mediation that the business actors did not fulfill. There are three factors causing consumer actions, namely: 1) Knowledge; 2) Economic; 3) Cultural. 
Peran Pemerintah Dalam Menangani Pencemaran Udara Berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup Thoriq Muhammad; Siti Winda Astuti; Maulana Arif Al Djazairi; Nurlaili Rahmawati
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.11457

Abstract

Polusi udara merasakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia khususnya diwilayah perkotaan seperti yang terjadi di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan fokus menjawab rumusan masalah bagaimana peran pemerintah dalam menangani pencemaran udara berdasarkan undang-undang lingkungan hidup. Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menangani pencemaran udara. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan serta menggunakan transportasi masal daripada kendaraan pribadi. Sedangkan pemerintah dapat menggunakan tindakan represif maupu preventif, misalnya dengan membuat iklan masyarakat untuk menjaga lingkungan, melakukan pengawasan dan menindak secara tegas perusahaan yang tidak mematuhi pengelolaan limbah industri sesuai peraturan yag berlaku dan memberikan sanksi administratif. Selain itu untuk wilayah perkotaan seperti jabodetabek perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi umum yang aman dan nyaman supaya masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum serta penambahan ruang terbuka hijau. Kata Kunci: Pencemaran Udara, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Peran Pemerintah
Reaktualisasi Persyaratan Perempuan Menjadi Saksi Perkara Perdata Dalam Fikih Klasik Dan Korelasinya Pada Hukum Modern Akhmad Wafi; Almejiem Aditya Wijaya; Muhammad Noor Ridani; Budi Rahmat Hakim; Muhammad Haris
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.11550

Abstract

Abstract: Testimony between men and women in muamalah (civil) cases in Islamic courts is explicitly verbis mentioned in Surah Al-Baqarah verse 282. But in the contemporary era whether the concept of testimony in the view of the law can be reactualized so as to cause two different points of view. This article proposes a reactualization of a new understanding of how the concept of male and female testimony in the contemporary era is in accordance with the times through an in-depth review by looking at two aspects, namely the influence of modernization on legal novelty and how it is viewed through an Islamic perspective. This research aims to gain a better understanding of the progressivity of Islamic law in line with the times. The research method used is normative law, including analysis of the arguments contained in the Qur'an and relevant Hadith and added some thoughts and literature from scholars. Based on this, the results show that the approach of modernization that affects legal novelty explains that Islamic law always has suitability in any time and place and the reactualization of understanding of the concept of gender in witnesses in Islamic courts can be adjusted by paying attention to legal facts in the trial. Keywords: Contemporary Law; Islamic Court; Witnesses; Women Witnesses

Page 9 of 18 | Total Record : 174

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue