cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 105 Documents
 4   5   6   7   8 
Pendampingan Hukum Perkawinan Islam dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Masa Pandemi: Studi di Majelis Taklim Salimah Surakarta Nur Sulistiyaningsih; Luthfiyah Trini Hastuti; Burhanudin Harahap
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23386

Abstract

Pandemi Covid-19 menghambat berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari work from home, sekolah daring, hingga kuliah daring. Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga KDRT. Dalam kondisi ini, sangat urgen melakukan penguatan terhadap prinsip dan hakikat perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum islam. Metode yang dipakai dalam pengadian ini adalah berupa ceramah, tanya jawab interaktif dan pendampingan. Hasil dari pengabdian ini adalah para peserta memiliki insight bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Kegiatan pengabdian ini menjadi oase di tengah pandemi untuk sharing dan mencari solusi terkait dengan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.   Assistance in Islamic Marriage Law in Efforts to Reduce Divorce Rates during the Pandemic (Study in Salimah Ta'lim, Surakarta) The Covid-19 pandemic has hampered various daily activities. These activities have to be carried out from home, starting from work from home, online schools, to online lectures. Conditions like this make family interaction more intense than the previous days. Some families feel the positive impact of this. The increased intensity of communication within the family also increases the intimacy of their relationship. Some families use this opportunity to get to know each other better among their family members. However, besides that, there are also several families who feel the negative impact of this pandemic. High intensity in the family can also lead to conflict, one of which is divorce. Various factors trigger divorce during this pandemic, for example, the declining economy, disputes, and domestic violence. In this condition, it is very urgent to strengthen the principles and nature of marriage, especially from the perspective of Islamic law. The method used in this court is in the form of lectures, interactive question and answer, and mentoring. The result of this dedication is that the participants have the insight that marriage aims to achieve a sakinah, mawadah wa rahmah family. This service activity has become an oasis in the midst of a pandemic for sharing and finding solutions related to the household to avoid divorce.
Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23467

Abstract

Artikel pengabdian ini dibuat karena melihat banyaknya produk legislasi di tingkat Desa, baik itu berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD dan sejenisnya, yang tidak memiliki nilai dan dibuat serta dibentuk seolah sebagai formalitas saja. Oleh karena itu, perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat Desa dna perangkat penyelenggara Pemerintahan Desa agar bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa yang berbasi pada nilai-nilai Ketuhanan. Menggunakan metode pengabdian edukasi, pengabdi mencoba memberikan sosialisasi dan pengetahuan baru tentang cara menyusun Peraturan Desa sesuai kaidah dalam ilmu perundang-undangan dan berbasis nilai-nilai Ketuhanan Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat Desa, terutama para pengurusnya di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.   Education on the Formation of Village Regulations Based on the Values ​​of Belief in the One and Only God This dedication article was made because of the many legislative products at the village level, whether in the form of Village Regulations, Village Head Regulations, BPD Regulations, and the like, which have no value and are made and formed as if they were just a formality. Therefore, it is necessary to educate the community, especially the village community and the Village Administration apparatus, so they can compile and form Village Regulations based on God's values. Using the educational service method, the servant tries to provide socialization and new knowledge about how to draw up Village Regulations in accordance with the rules in the science of law and based on Divine values—and forming Village Regulations based on the importance ​​of Belief in the One and Only God.
Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida Puja Anudiwanti; Hatim Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23463

Abstract

Kerusakan alam menjadi hal yang kerap kali terjadi secara terus menerus. Tak terkecuali di Indonesia, kerusakan alam terus saja terjadi hari ke hari dari mulai pembalakan liar, pembuangan limbah, pencemaran udara hingga perusakan ekosistem kehidupan. Menghadapi hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang dapat memberikan kewenangan pada negara untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Bahkan upaya represif pun perlu dilakukan bagi mereka yang telah melakukan perusakan lingkungan khususnya kerusakah yang dilakukan secara besar-besaran kerap diidentikan dengan konsep ekosida. Namun sayangnya, kini ekosida belum dijadikan kejahatan khusus atau extraordinary crime dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun instrumen hukum internasional. Padahal diskursus mengenai pemasukan ekosida kedalam extraordinarycrime telah banyak diusulkan oleh para aktivis lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas terkait pengaturan ekosida saat ini dan beberapa diskursus terkaitnya. Melalui penggunakan metode pengabdian sosiologis normatif yang bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis serta melalui teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berupa studi literatur yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tulisan menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama kejahatan ekosida belum dianggap sebagai kejahatan luar biasa dalam intrumen hukum nasional mapun internasional saat ini. Kedua, dirasa perlu untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang ditangani oleh pengadilan HAM.   Education of Protection Environment in Village Community Through Strengthening Regulations of Ecocides Natural damage is something that often happens continuously and repeatedly. Indonesia is no exception. The occurrence of natural damage continues from day to day, starting from illegal logging, fertilization of waste, and air pollution to the destruction of living ecosystems. Facing this, a provision is needed that can give the state the authority to take preventive measures to prevent environmental damage. Even repressive efforts need to be made for those who have done environmental destruction on a large scale. This massive environmental destruction is often identified with the concept of ecocides. But unfortunately, now ecocides have not been made a special or extraordinary crime in Indonesian laws and regulations and international legal instruments. In fact, many environmental activists have proposed the discourse on the inclusion of ecocides into extraordinary crimes. Based on this, this paper will discuss the current ecocide regulation and some related discourses. Through the use of normative juridical research methods that are qualitative in nature through descriptive analysis approaches as well as through data collection techniques in this paper in the form of literature studies sourced from secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, and other supporting sources, the paper produces two conclusions, namely First, the crime of ecocide has not been considered an extraordinary crime in current national and international legal instruments. Second, it is necessary to make ecocide an extraordinary crime handled by the human rights court.
Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan Sri Rahayu; Ndaru Satrio; Reza Adriantika Suntara; Tiara Ramadhani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23512

Abstract

Kegiatan dengan tajuk Penanaman Karakter Anti Korupsi Pejabat Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan ini sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran pejabat pemerintah sebagai abdi negara yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Adapun alasan mengambil topik terkait Penanaman Karakter Anti Korupsi pejabat pemerintah, BPD dan Karang Taruna Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan ini adalah sebagai bentuk kepedulian warga negara dalam menanamkan karakter pejabat pemerintah yang siap menghadapi tantangan ke depan dan mempunyai sikap dan prinsip anti korupsi. Unsur pemerintah sebagai pelayan publik harus dapat mengemban amanah yang diberikan. Tim pengabdi menilai pejabat pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelayan publik semata, akan tetapi pejabat pemerintah ini sejatinya dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya perbuatan koruptif atau bahkan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintah, BPD dan Karang Taruna Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan dituntut dengan idealisme dan integritasnya harus dapat menjadi teladan yang baik bagi warganya. Oleh karenanya amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas pejabat ini agar tidak berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan semata yang dapat mengubah prinsip segenap unsur pemerintah.   Installation of Anti-Corruption Character Elements of Government of Juru Seberbang Village, Tanjung Pandan Sub-District Installation of Anti-Corruption Character for The Elements  Government of Juru Seberang Village, Tanjung Pandan Sub-District. The activity with the Cultivating Anti-Official Character of the Juru Seberang Village Government, Tanjung Pandan District, is actually a form of community service with the target of corruption by government officials as state servants who are given duties, responsibilities, and authorities related to public services. The reason for taking the topic related to Planting Anti-Corruption Characters for government officials, BPD and Karang Taruna in Juru Seberang Village, Tanjung Pandan District, is as a form of concern for citizens in instilling the character of government officials who are ready to face the challenges ahead and have anti- corruption attitudes and principles. Government elements as public servants must be able to carry out the mandate given. The service team assesses that government officials act not only as public servants but these government officials can actually play an active role in preventing the occurrence of corrupt acts or even criminal acts of corruption. Government officials, BPD and Karang Taruna, Juru Seberang Village, Tanjung Pandan District, are required to have idealism and integrity to be able to be good role models for their citizens. Therefore, it is very important to maintain the idealism and integrity of these officials so that they are not oriented to political interests and power alone, which can change the principles of all elements of the government.
Socialization of Absente Land Prohibition Regulation in Tanara Village, Serang Banten Regency Amiludin Amiludin; Dwi Nur Fauzi Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23608

Abstract

The issue of land does not necessarily concern registration, waiver of rights, or double certificates. Still, it concerns land ownership, which is why many people do not understand that many people exercise waivers to people outside the district. This problem also occurs in tanara village, tanara district, Serang regency, where many local people do not know about this ban, the purpose of this writing is the result of a form of socialization of absente land regulation in tanara village by direct counseling method to the community representing in tanara village office. As for the results of the discussion and the analysis of the absente land, most of the tanara people do not understand the meaning of absente land. The prohibition of absentee land is regulated in article 9 of the Agrarian Basic Law and also article 3, paragraphs 5 and 6 of Government Regulation No. 224 of 1961, which explains that if it is proven that land ownership is absent, the state will take over or revoke its rights and will be distributed to the community following applicable regulations.   Sosialisasi Peraturan Larangan Tanah Absente di Desa Tanara, Kabupaten Serang, Banten Masalah tanah tidak selalu menyangkut pendaftaran, pelepasan hak, sertifikat ganda tetapi menyangkut kepemilikan tanah, itulah sebabnya banyak orang tidak mengerti sehingga banyak orang tidak mengerti sehingga banyak orang melakukan pembebasan kepada orang-orang di luar kabupaten. Permasalahan ini juga terjadi di desa tanara kecamatan tanara kabupaten serang dimana masyarakat setempat banyak yang tidak mengetahui tentang pelarangan ini, tujuan dari penulisan ini adalah hasil dari suatu bentuk sosialisasi pengaturan tanah absente di desa tanara dengan metode penyuluhan langsung ke perwakilan masyarakat di kantor desa tanara. Adapun dari hasil pembahasan dan juga analisis tanah absente, sebagian besar masyarakat tanara belum memahami pengertian tanah absente. Larangan tanah absentee diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Agraria dan juga pasal 3 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang menjelaskan bahwa jika terbukti tidak ada pemilikan tanah, maka negara mengambil alih atau dicabut haknya dan akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum Ahmad Habib Al Fikry
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23835

Abstract

Revolusi industri 4.0 mengonvergensikan antara manusia dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupannya. Bagaikan mata uang dengan dua sisi, teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif atau justru negatif bagi manusia. Hoax merupakan salah satu dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena problematik ini diperparah dengan adanya kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di belahan dunia dari berbagai lapisan masyarakat yang satu di antaranya adalah remaja. Penulisan berdasarkan pada kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk: (i) menjelaskan hoax dalam perspektif literasi digital dan hukum; dan (ii) menjelaskan edukasi anti-hoax untuk remaja desa. Hasil menunjukkan bahwa: (i) hoax berkaitan dengan literasi digital dan hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang hoax dan pengaturan hukumnya yang baik dapat menjadi penanggulangan penyebaran hoax di era digital; (ii) remaja Desa Kajar diberikan edukasi anti-hoax seperti cara mengetahui kebenaran informasi dan ketentuan hukum tentang hoax.   Anti-hoax Education for Rural Youth: Digital and Legal Literacy Perspectives The industrial revolution 4.0 converges between humans and the benefits of information and communication technology in their lives. Like a coin with two sides, information and communication technology can positively or negatively impact humans. Hoax is one of the negative impacts of information and communication technology use. This problematic phenomenon is exacerbated by the progress in the use of information and communication technology in various parts of the world from various walks of life, one of which is youth. The writing is based on community service activities that aim to: (i) explain hoaxes from the perspective of digital and legal literacy; and (ii) explain anti-hoax for rural youth. The results show that: (i) hoaxes are related to digital and legal literacy. Knowledge and understanding of hoaxes and good legal arrangements can be a countermeasure for the spread of hoaxes in the digital era; (ii) the youth of Kajar Village are given anti-hoax such as how to find out the truth of information and legal provisions regarding hoaxes.
Pengembangan Potensi Produk Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Reka Dewantara; Sihabuddin; Ranitya Ganindha; Cyndiarnis Cahyaning Putri; Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri; Fines Fatimah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.23228

Abstract

Pondok pesantren sebagai pelaku usaha memiliki potensi yang sangat besar untuk memasuki pasar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pondok pesantren Tahfidz Al-Quran (PPTQ) Oemah Al-Quran merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki fokus kegiatan Tahfidz Al-Quran yang berlokasi di Kota Malang yang perkembangannya signifikan. Selain kegiatan keagamaan, salah satu kegiatan tambahan yang sedang digagas oleh PPTQ Oemah Al-Quran adalah kegiatan kewirausahaan. Sejak tahun 2020 lalu, pondok pesantren memiliki unit usaha yang menjual olahan makanan berupa ayam goreng. Namun demikian, kegiatan usaha tersebut masih dijalankan secara tradisional dan seluruh pengurus serta pengelola tidak memiliki pemahaman akan pentingnya hukum dalam kegiatan bisnis. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pun produk ayam goreng PPTQ Oemah Al-Quran tersebut belum memperoleh perlindungan dalam segi hak kekayaan intelektual, khususnya merek. Melalui pendampingan hukum ini, diharapkan PPTQ Oemah Al-Quran dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya merek bagi usaha yang dijalankan khususnya dalam upaya untuk meningkatkan potensi produk dalam kegiatan usaha yang dilakukan.   Improving Potential Products of Islamic Boarding School Through Legal Assistance of Intellectual Property Rights Islamic boarding schools as business actors have huge potential to enter the market and compete with other business actors. Tahfidz Al-Quran Islamic Boarding School (PPTQ) Oemah Al-Quran is one of the Islamic Boarding School located in Malang which has significant development. Beside the religious activites, one of the supplementary activities initiated by PPTQ Oemah Al-Quran is entrepreneurship activities. Since 2020, PPTQ Oemah Al-Quran has a business unit which sells food products specializes in fried chicken. However, these business activities are still carried out traditionally and all administrators and managers do not have an understanding of the importance of law in business activities. Moreover, from the legal perspective, PPTQ Oemah Al-Quran fried chicken product also does not have legal protection in terms of intellectual property rights,or trademarks in particular. Through this legal assistance, it is hoped that PPTQ Oemah Al-Quran will gain useful knowledge and understanding regarding the trademarks and its importance for business actors especially to increase the potential of the products in its business activities.  
Menciptakan I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau-Malang yang Sadar dan Taat Hukum di Era Globalisasi Nu’man Aunuh; Yaris Adhial Fajrin; Putri Hijrotul Lutfiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24446

Abstract

Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak usia dini di era internet (i-Generation) menimbulkan keprihatinan tersendiri. Generasi muda di lokasi mitra diharapkan memiliki pemahaman terkait norma-norma sosial di masyarakat sehingga muncul kesadaran dalam diri mereka untuk selalu waspada agar tidak terlibat dalam perbuatan yang merugikan keluarga, masyarakat, maupun masa depan mereka. Mitra merasa perlu untuk membekali peserta didiknya, dengan pengetahuan dasar mengenai kejahatan yang marak melibatkan pelajar didalamnya, serta menumbuhkan potensi diri diri yang positif sehingga dapat meminimalisir peserta didik terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini adalah kondisi peserta didik yang rentan berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Mitra menyampaikan ada beberapa pengaduan baik dari orang tua peserta didik maupun dari peserta didik sendiri yang menyampaikan tentang terjadinya kekerasan verbal yang berakibat psikis, penyalahgunaan gadget, dan juga perbuatan lain yang mengarah kepada tindak pidana. Berawal dari hal tersebut mitra merasa membutuhkan pendampingan dalam penyelesaian pelajar/ peserta didik yang berhadapan dengan hukum melalui upaya preventif dengan memberikan edukasi dan juga menggali potensi diri yang positif dari peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdi menggunakan beberapa metode, yaitu: inventarisasi dan pemetaan permasalahan, sosialisasi guna memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum, dan pendampingan dalam menerapkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.   Contriving I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang which is Aware and Law-abiding in the Era of Globalization The evolution of crimes involving young children in the internet era (i-Generation) raises its own concerns, because this generation still really needs attention and a continuous process of guidance so that they become a generation that is able to support society, support efficiency towards a prosperous country. It is hoped that the younger generation in partner locations will have an understanding of social norms in society so that awareness arises in them to always be vigilant so as not to get involved in actions that harm their families, society, or their future. Partners feel the need to equip their students with basic knowledge about crime which is rife in involving students in it, as well as foster positive self-potential so as to minimize students being involved in breaking the law. The problem currently faced by partners is the condition of students who are vulnerable to dealing with the law, both children as victims and children as perpetrators. Partners conveyed that there were several complaints from both parents of students and from students themselves who conveyed about the occurrence of verbal violence that had psychological consequences, misuse of gadgets, and also other actions that led to criminal acts. Starting from this, partners feel they need assistance in resolving students/students who are in conflict with the law through preventive efforts by providing education and also exploring the positive potential of students. In carrying out this service activity, the service team uses several methods, namely: inventory and mapping of problems, outreach to provide basic knowledge about the law, and assistance in implementing solutions related to the problems encountered.
Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang Abdul Kadir
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.25309

Abstract

Maraknya kasus kekerasan seksual khususnya pencabulan di berbagai kota terutama di Kota Tangerang membuat resah masyarakat, maka perlu dilakukannya advokasi terhadap relawan dan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan hukum terhadap Komunitas Literasi Insan Cita Kota Tangerang dalam pencegahan tindak pidana pencabulan sebagaiman ketentuan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tujuan agar peserta dapat memberikan pendampingan hukum bagi korban setalah kegiatan dilaksanakan. Metode yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan peserta calon relawan pada sekolah advokasi hukum Komunitas Literasi Insan CitaKota Tangerang. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga Pidana terhadap pelaku pencabulan dapat diancam penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya penenanggulangan melalui Pre-Emtif, Preventif dan Represif menjadi solusi agar pencabulan tidak marak terjadi khususnya di Kota Tangerang.   Legal Training on Prevention of Criminal Acts of Obscenity in the Literacy Community of Insan Cita, Tangerang City The rise of cases of sexual violence, especially obscenity in various cities, especially in Tangerang City, has made the community restless, so it is necessary to carry out advocacy for volunteers and the community. Community Service Activities in the form of legal training for the Insan Cita Literacy Community in Tangerang City in preventing criminal acts of obscenity as stipulated in Article 289 of the Criminal Code, with the aim that participants can provide legal assistance to victims after the activity is carried out. The method used was in the form of socialization and legal counseling, with participants as volunteer candidates at the Insan Cita Literacy Community legal advocacy school, Tangerang City. Legal counseling is one of the activities of disseminating information and understanding of legal norms and applicable laws and regulations in order to create and develop public legal awareness so that crimes against perpetrators of obscenity can be punished with a maximum imprisonment of nine years as stipulated in Article 289 of the Indonesian Criminal Code. Criminal. Countermeasures through Pre-Emtive, Preventive and Repressive are the solutions so that sexual abuse is not rampant, especially in the City of Tangerang.  
Increasing People's Legal Literacy Regarding Collaterals and Risks Nur Putri Hidayah; Komariah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.25367

Abstract

The resurgence of troubling actions about unilateral withdrawal of collateral objects by creditors, makes people restless and afraid to carry out financing based on treasury collaterals. This community service activity aims to improve community literacy, especially the mothers of TP PKK RT 06/03 Sumbersekar Village regarding collaterals and risks. Service activities are carried out by the socialization method. The results of the service activities show that there is an increase in the understanding of community law regarding collaterals and risks and makes the community more careful in choosing the form of collateral to be used in the agreement and understands the risks to the collateral agreement carried out between the community and finance companies. Peningkatan Literasi Hukum kepada Masyarakat tentang Jaminan dan Resiko Maraknya kembali aksi meresahkan tentang penarikan objek jaminan secara sepihak oleh kreditur, membuat masyarakat menjadi resah dan takut untuk melakukan pembiayaan berbasis jaminan kebendaan. Aktifitas pengabdian masyarakat ini berujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkhusus ibu-ibu TP PKK RT 06/03 Desa Sumbersekar terkait jaminan dan risikonya. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode sosialisasi. Hasil kegiatan pengabdian menunjukan bahwa terdapat peningkatan pemahaman hukum masyarakat perihal jaminan dan resikonya, dan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih bentuk jaminan yang akan digunakan dalam perjanjian dan memahami risiko terhadap perjanjian penjaminan yang dilakukan antara masyarakat dan perusahaan pembiayaan.

Page 6 of 11 | Total Record : 105

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue