Garuda - Garba Rujukan Digital

Optimizing Foundation Asset Status Through Assistance with Land Registration for the "M" Mosque in Malang City Yaris Adhial Fajrin; Nu'man Aunuh; Radhityas Kharisma Nuryasinta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29465

Law number 41 of 2004 concerning Waqf explains that the management and development of waqf land can be carried out by Nazhir in the form of a legal entity. However, there are still many mosques managed by the Foundation that still stand on non-waqf land or in this case the land status does not yet have legal documents such as certificates. This problem is also experienced by the "M" Mosque, one of the mosques in the city of Malang which has been established since 1983. This service program aims to provide assistance and legal knowledge to Foundation administrators regarding the legality registration of land assets regarding mosque management. This service uses the PAR (Participatory Action Research) method, where the stages include planning, implementation and evaluation activities. This legal assistance activity was carried out in January - July 2023. The results of the service showed that the reason the mosque was still standing on non-waqf land was the lack of knowledge of the Foundation management regarding land legality registration procedures. Appropriate assistance to be provided is in the form of counseling and processing legal documents in registering waqf certificates. This service activity through mentoring is carried out as a method of providing information about strategic steps in managing the Foundation's assets so that they are more optimal. Abstract Optimalisasi Status Aset Yayasan Melalui Pendampingan Pendaftaran Tanah Masjid “M” Kota Malang. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dapat dilakukan oleh Nazhir yang berbentuk badan hukum. Akan tetapi masih banyak masjid yang dikelola Yayasan masih berdiri di atas tanah non wakaf atau dalam hal ini status tanah belum memiliki dokumen legal seperti sertifikat. Persoalan ini yang juga dialami Masjid “M”, salah satu masjid di kota Malang yang telah berdiri sejak tahun 1983. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pengetahuan hukum kepada pengurus Yayasan tentang pendaftaran legalitas aset tanah terhadap pengelolaan masjid. Pengabdian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), dimana tahapannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan pendampingan hukum ini dilaksanakan pada bulan Januari – Juli 2023. Hasil pengabdian diperoleh penyebab masjid masih berdiri di atas tanah non wakaf yaitu kurangnya pengetahuan pengurus Yayasan mengenai prosedur pendaftaran legalitas tanah. Pendampingan yang sesuai untuk diberikan yaitu dalam bentuk penyuluhan dan pengurusan dokumen-dokumen hukum dalam pendaftaran sertfikat wakaf. Kegiatan pengabdian melalui pendampingan ini dilakukan sebagai metode pemberian informasi tentang langkah strategis pengelolaan aset Yayasan agar lebih optimal.

Empowering Tawangmangu Community in Digital Economy: Legal Literacy regarding Peer-to-Peer Lending in the Perspectives of Criminal Law and Private Law Maradona; Faizal Kurniawan; Sapta Aprilianto; Erni Agustin; Rizky Amalia; Darryl Evan Brouwer
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29767

Financial technology has become an inseparable part of people’s life activities. As technology advances, financial technology makes it easy for people to get instant cash loans to fulfil their needs in life, known as the peer-to-peer lending concept. In Indonesia, this concept is known as Information Technology-Based Joint Funding Services. In practice, the implementation of peer-to-peer lending is often confused by the implementation of online loans that are not registered and do not have any permission from the Financial Services Authority. Various problems arise from the existence of illegal online loans, for example, very high interest rates and collections with pressure and intimidation, which can bring losses to the debtor. This encourages the need for community empowerment activities in Tawangmangu Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java Province regarding the legal aspects of information technology-based joint funding services so as to avoid legal problems related to such lending and borrowing methods. This community service aims to provide insight and increase community literacy to increase the community’s ability to understand the various risks and efforts that can be taken regarding problems arising from online loans. The method used is socialisation and consultation on the problems faced. The results obtained from this activity include increased public knowledge and solutions to the problems faced. Abstrak Pemberdayaan Masyarakat Tawangmangu dalam Ekonomi Digital: Literasi Hukum tentang Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Financial technology telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat. Sebagai teknologi, financial technology memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana instan dalam rangka memenuhi kepentingan dalam kehidupannya yang dikenal dengan konsep peer to peer lending. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan nama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya, penyelenggaraan peer to peer landing seringkali menjadi rancu dengan adanya penyelenggaraan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai masalah yang timbul dari adanya Pinjaman Online illegal misalnya bunga sangat tinggi maupun penagihan yang disertai tekanan danintimidasi yang dapat membawa kerugian bagi masyarakat. Hal ini mendorong diperlukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah mengenai aspek hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sehingga terhindar dari masalah hukum yang berkaitan dengan metode pinjam meminjam seperti itu. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan peningkatan literasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memahami berbagai risiko dan upaya yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang timbul dari pinjaman online. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan konsultasi permasalahan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pemahaman Hukum Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia Ahdiana Yuni Lestari; Diana Mutiara Bahari; Prihati Yuniarlin; Misran
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29803

Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama melalui UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat fenomena di dalam masyarakat terjadi perkawinan beda agama baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu perlu dilakukan program pengabdian kepada masyarakat bagi Generasi Muda Islam di lingkungan Masjid Nur Jannah, Grojogan, Tamanan, Bantul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah terhadap hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama di Indonesia. Metode pelaksanaan program ini berupa penyuluhan tentang hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama dilakukan oleh Tim Pengabdi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang latar belakang keilmuannya terdiri dari disiplin ilmu hukum, sosiologi agama, ilmu kesehatan dan ilmu pemerintahan. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu: (1) tahap pretest; (2) tahap penyuluhan; (3) tahap tanya jawab; (4) tahap post tes; dan (5) tahap evaluasi. Hasil dari pengabdian ini menemukan bahwa sebelum adanya penyuluhan tingkat pemahaman yang dimiliki Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah dalam memahami aspek hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama menunjukkan persentase yang tinggi terkait ketidakpahaman tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya setelah diadakan penyuluhan terkait pemahaman perkawinan Islam dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama terhadap Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah menunjukkan persentase yang cukup signifikan dalam memahami aturan tentang perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama. Adapun implikasi dari pelaksanaan program ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman melainkan dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama pada Generasi Muda Islam. Abstract Understanding Interfaith Marriage Law According to Indonesian Marriage Law for the Islamic Young Generation of Nur Jannah Mosque Indonesia does not legalize interfaith marriages through Law Number 1/1974 concerning Marriage. However, there is a phenomenon in society where interfaith marriages occur either openly or secretly. Therefore, it is necessary to carry out a community service program for the Young Islamic Generation in the Nur Jannah Mosque, Grojogan, Tamanan, Bantul. The aim is to increase the understanding of the Young Muslim Generation at the Nur Jannah Mosque regarding Islamic marriage law and the consequences of interfaith marriage in Indonesia. The method for implementing this program is in the form of counseling about Islamic marriage law and the consequences of interfaith marriages carried out by the Yogyakarta Muhammadiyah University (UMY) Service Team whose scientific background consists of the disciplines of law, sociology of religion, health science and government science. The implementation stages are: (1) pretest stage; (2) counseling stage; (3) question and answer stage; (4) post-test stage; and (5) evaluation stage. The results of this service found that before the counseling, the level of understanding that the Young Islamic Generation at the Nur Jannah Mosque had in understanding the legal aspects of Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages showed a high percentage regarding misunderstanding about interfaith marriages. Furthermore, after holding outreach regarding the understanding of Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages for the Young Generation of Muslims, the Nur Jannah Mosque showed a quite significant percentage in understanding the rules regarding Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages. The implications of implementing this program are not only expected to increase understanding but also to prevent interfaith marriages among the Muslim Young Generation.

Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon Sri Rumada Sihite
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29674

Pihak sekolah secara aktif berpartisipasi dalam pembinaan dan pemantauan semua kegiatan siswa untuk menghindari penindasan, terutama terhadap tenaga pendidik. Semua aktivitas siswa juga dapat ditinjau dalam proses pembinaan, dan orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan untuk mencegah bullying yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat idealnya ini adalah memberikan materi tentang sosialisasi seks dan perundungan (bullying). Tujuan dari kegiatan sosoaliasi ini adalah untuk membantu anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Halong di kota Ambon sesuai dengan karakter generasi yang berakhlak mulia. Selain itu kegiatan ini memiliki tujuan sebagai sinergi antara mitra guru dan sekolah dalam pengembangan pembelajaran, dan mendorong kreativitas dan inovasi di Hinaa. Sehingga tercapainya peningkatan literasi dan numerasi dan Pelecehan Seksual di tingkat sekolah dasar sedini mungkin. Abstract Legal Education regarding Sexual Abuse of Children in State Elementary Schools, Ambon City. The school actively participates in coaching and monitoring all student activities to avoid bullying, especially towards teaching staff. All student activities can also be reviewed in the coaching process, and parents are expected to provide guidance to prevent bullying which ultimately harms them. The ideal community service activity is to provide material about socialization about sex and bullying. The aim of this socialization activity is to help children at the Halong State Elementary School in Ambon City conform to the character of a generation with noble morals. Apart from that, this activity aims to provide synergy between teacher and school partners in developing learning, and encouraging creativity and innovation at Hinaa. So as to achieve increased literacy and numeracy and bullying at the elementary school level as early as possible.

Legal Protection of Brands on Regional Food Products for the Bernung Community in Lampung Province Ledy Famulia; Ratna Kumala Sari; Dakum Dakum; Muhammad Rusjana
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.29992

Bernung is one of the villages in Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. The majority of the people of Bernung Village are entrepreneurs in the culinary sector, especially culinary delights made from bananas and cassava. Bananas and cassava are basic ingredients that are also commonly grown by the Bernung Community. Local village officials have conducted a lot of training for the Bernung Village Community in order to improve the quality of the culinary products produced. Apart from improving product quality, what is also no less important is increasing public awareness regarding the protection of intellectual property rights from the efforts they undertake to protect people's intellectual property rights. The method used is to provide legal education regarding the importance of legal protection regarding intellectual property rights to the people of Bernung Village, Pesawaran Regency, Lampung. This legal counseling was carried out by the Community Service Team from the Faculty of Law, Sang Bumi Ruwa Jurai University. The impact of this legal education can be felt directly by the Bernung Village Community, and several others have even implemented it directly by registering their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Abstrak Perlindungan Hukum Merk terhadap Produk Makanan Khas Daerah bagi Masyarakat Bernung di Lampung. Bernung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Masyarakat Desa Bernung mayoritas menjadi pelaku usaha pada bidang kuliner, terutama kuliner berbahan dasar pisang dan singkong. Pisang dan singkong merupakan bahan dasar yang juga umum ditanam oleh Masyarakat Bernung. Aparat desa setempat telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat Desa Bernung dalam rangka meningkatkan kualitas produk kuliner yang dihasilkan. Selain meningkatkan kualitas produk, yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran bagi masyarakat mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari usaha yang mereka lakukan dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum tentang hak kekayaan intelektual kepada Masyarakat Desa Bernung, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Dampak dari adanya penyuluhan hukum ini dapat langsung dirasakan oleh Masyarakat Desa Bernung, bahkan beberapa lainnya juga langsung mengimplementasikannya dengan mendaftarkan merk dagang mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM.

Socialization of Environmental Laws related to Factory Construction to the Village Community of Pondok, Grogol – Sukoharjo Rizka, Rizka; Nurhayati , Nunik; Oktafiana , Nadita; Rifai, M. Ikhsan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.30035

A good and healthy living environment is a gift given by God Almighty to all living creatures in this world, therefore the right to enjoy a healthy environment is a right for every human being and all living creatures around him without exception. However, The increasing number of development activities, especially factories, will definitely have an impact on environmental pollution and damage, including water pollution caused by industrial waste, waste produced from activities which are then thrown into rivers or watercourses, causing polluted water and soil pollution. Pondok Village, Grogol District, Sukoharjo Regency is planning to build a factory around community settlements. However, some people do not agree with this plan because it has a negative impact on the environment. On the other hand, residents who reject the plan do not yet know the procedures for rejecting factory construction according to applicable regulations. The method used is to increase knowledge through community-based outreach for Pondok Village residents which aims to increase community and village government awareness of environmental damage disasters by involving Academics, Students, Village Officials and the Pondok Village Community. This service program is able to increase residents' awareness about pollution which is the impact of industrial waste while forming an environmentally conscious community. Abstrak Sosialisasi Hukum Lingkungan terkait Pembangunan Pabrik kepada Masyarakat Desa Pondok, Grogol – Sukoharjo. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua mahluk hidup yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali.Namun, semakin bertambahnya kegiatan pembangunan terutama pabrik pasti akan berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industrial limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar, pencemaran tanah. Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam rencana akan dibangun pabrik di sekitar pemukiman masyarakat. Namun sebagian masyarakat tidak setuju dengan rencana ini karena berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Disamping itu, warga yang menolak rencana tersebut belum tahu prosedur penolakan pembangunan pabrik sesuai aturan yang berlaku. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi berbasis komunitas warga Desa Pondok yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap bencana rusaknya lingkungan dengan melibatkan Akademisi, Mahasiswa, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Pondok. Program pengabdian ini mampu meningkatkan kesadaran warga tentang pencemaran yang merupakan dampak limbah industrial sekaligus membentuk komunitas sadar lingkungan di desa Pondok Grogol.

Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda Orin Gusta Andini; Salman Alfarisi; Adit TIarahman; Arifurrahman; Nadya Audrey
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.30154

Narkoba tidak hanya menjerumuskan kalangan orang dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pada anak-anak usia SMP adalah dengan pendidikan. Tujuan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda agar peserta dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, psikis maupun sosial ekonomi, dan apa itu Gerakan P4GN. Kegiatan sosialisasi menggunakan metode partisipatif, ceramah dan tanya-jawab. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari 45 orang peserta didik dan 2 guru yang berlokasi di aula SMP Wahidiyah Samarinda. Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik SMP Wahidiyah Samarinda mengenai jenis-jenis narkotika yang biasanya di gunakan remaja, dampak dari penyalahgunaan narkotika dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi, program P4GN, serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Abstract Legal Understanding of Drug Abuse and the P4GN Movement for Wahidiyah Samarinda Middle School Students. Drugs affect not only adults but also teenagers, even elementary and middle school-age children who consume drugs. The most effective preventive measure to prevent drug abuse in junior high school-age children is education. The aim of the socialization activity on the dangers of drug abuse at Wahidiyah Samarinda Middle School (SMP) is so that participants can understand the impact of drug use, both physical, psychological and socio-economic impacts, and what the P4GN Movement is. Socialization activities use participatory methods, lectures and questions and answers. The socialization activity was carried out on July 11 2023 with the number of participants who took part in the socialization activity consisting of 45 students and 2 teachers who were located in the hall of SMP Wahidiyah Samarinda. For this reason, through this socialization activity on the dangers of drug abuse, it is hoped that it will be able to increase the understanding of SMP Wahidiyah Samarinda students about the types of narcotics that are usually used by teenagers, the impact of narcotics abuse from physical, psychological, educational, social and economic aspects, the P4GN program, and prevention and management of drug abuse among adolescents.

Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Absori; Moh Indra Bangsawan; Arief Budiono; Kelik Wardiono; Bambang Sukoco; Dewi Kusuma Diarti; Nanik Rumiati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.30158

Berangkat dari permasalahan perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terkait jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui penegakan hukum sehingga dapat menepis anggapan bahwa hukum dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk membuat pola aktivitas perbudakan modern akibat lemahnya penegakan hukum. Pengabdian kepada masayarakat ini bertujuan untuk: 1). Mendeskripsikan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia saat ini; dan 2). Mendeskripsikan upaya penyelesaian problem yang menimpa para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Hong Kong menunjukan bahwa terdapat permasalahan hukum yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat antara lain permasalahan belum optimalnya penyelesaian konflik yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum tersebut, maka diselenggarakan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara langsung sebagai wadah untuk menyiapkan pekerja migran Indonesia yang memiliki kesadaran diri dan kepedulian kepada isu-isu hukum dan keadilan sosial. Melalui Pengabdian hukum ini, para Pekerja Migran Indoensia menjadi paham terkait hak-hak dan metode penyelesaian hukumjika terjadi konflik. Abstract Counseling on Problems and Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. Starting from the problem, there needs to be serious attention from the government regarding guaranteeing the protection of Indonesian workers abroad through law enforcement so that it can dispel the notion that the law is being used by unbalanced individuals to create a modern pattern of freezing activities due to weak law enforcement. This community service aims to: 1). Describe the current legal protection of Indonesian migrant workers; and 2). Describe efforts to resolve problems affecting Indonesian migrant workers abroad. The results of community service with partners from the Special Branch Leader of 'Aisyiyah Hong Kong show that there are legal problems that are currently being faced by the community, among other problems that have not yet optimally resolved the conflicts experienced by Indonesian migrant workers abroad. As an effort to help the community face these legal problems, community service is carried out directly as a forum for preparing Indonesian migrant workers who have self-awareness and concern for legal and social justice issues. Through this legal service, Indonesian migrant workers become aware of their rights and methods of legal resolution if a conflict occurs.

Empowerment of Migrant Workers in Resolving Islamic Inheritance Disputes Through Mediation in Malaysia Akhmad Arif Rifan; Rahmat Muhajir Nugroho; Hadi Suyono; Muhammad Ali Imran
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.30436

Persyarikatan citizens in Malaysia, especially migrant workers in Kuala Lumpur, who have minimal understanding of Islamic Inheritance Law, are a group that is vulnerable to inheritance conflicts, due to a lack of understanding about Islamic inheritance law and their domicile is not in Indonesia. This lack of understanding of Islamic Inheritance Law can cause conflict within the family so there needs to be education so that all parties understand the science of Faroid and the mechanism for dividing inheritance in Islamic law. The aim of this activity is: to increase the knowledge and understanding of Persyarikatan residents regarding the distribution of inheritance according to the rules of Islamic law (Faroid). The method of this Community Service Activity is Islamic Inheritance Law Training for Persyarikatan residents, especially migrant workers in Malaysia. The training material is in the form of theory and simulation or practice of inheritance distribution with case examples and training on early detection of inheritance conflicts using the conflict early warning system instrument, so as to prevent conflicts from occurring and suppress conflicts from escalating. Apart from that, training in resolving inheritance conflicts outside of court using the mediation method, so that we can resolve inheritance conflicts peacefully and reach an agreement with a win-win solution. By holding Islamic Inheritance Law (Faraidh) training, the participants received enormous benefits, because they felt that they had additional knowledge and insight in the distribution of inheritance. Abstrak Pemberdayaan Buruh Migran dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Islam Melalui Mediasi di Malaysia. Warga persyarikatan di Malaysia khususnya pekerja migran di Kuala Lumpur, yang memiliki pemahaman yang minim tentang Hukum Waris Islam, termasuk kelompok yang rentan terhadap konflik waris, karena disebabkan ketidakpahaman tentang hukum waris Islam dan domisili mereka yang tidak berada di Indonesia. Ketidakpahaman terhadap Hukum Waris Islam ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga sehingga perlu ada edukasi agar semua pihak memahami ilmu Faroid dan mekanisme pembagian waris dalam hukum Islam. Tujuan kegiatan ini adalah: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Warga Persyarikatan dalam Pembagian Waris menurut kaidah hukum Islam (Faroid). Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dengan Pelatihan Hukum Waris Islam bagi Warga Persyarikatan khususnya pekerja Migran di Malaysia. Materi pelatihan berupa teori dan simulasi atau praktek pembagian waris dengan contoh kasus dan pelatihan deteksi dini konflik waris dengan instrument conflict early warning system, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan menekan konflik agar tidak membesar. Selain itu, pelatihan penyelesaian konflik waris diluar pengadilan dengan metode Mediasi, sehingga dapat menyelesaikan konflik waris secara damai dan mencapai kesepakatan dengan win win solution. Dengan diselenggarakannya pelatihan Hukum Waris Islam (Faraidh) para peserta mendapatkan manfaat yang sangat besar, karena merasakan adanya tambahan ilmu dan wawasan dalam pembagian waris.

Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance Phahlevi, Rifqi Ridlo; Purwaningsih, Sri Budi; Choiriyah, Ilmi Usrotin; Moh. Faizin; Maulana, Asrul; Prasetyo, Andika Bujang
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31066

Pengembangan BUMDesa merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatan perolehan Pendapatan Asli Desa termasuk juga bagi desa lemujut. Desa lemujut mempunyai BUMDesa yang sudah beroperasi dengan beberapa unit usaha yang ada diantaranya Unit usaha sewa menyewa kios, PAMSIMAS, Bank desa dan Pengelolaan TPS, dimana kendala yang dihadapi adalah adanya belum adanya legalitas hukum dari BUMDesa lemujut. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu legalitas BUMDesa Lemujut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode empiris dengan pendekatan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes tentang BUMDesa dan tata lembaga BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukannya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes sesuai ketentuan hukum, selanjutnya dilakukan pendaftaran legalitas BUMDesa melalui system informasi desa kementerian desa dan terakhir adalah terbitnya legalitas badan hukum BUMDesa Lemujut yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM. Abstract Legal status of BUMDesa: Assisting BUMDesa Lemujud in Fulfilling Good Corporate Governance The development of the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is one of the government's strategies to enhance and boost the rural community's economy, including in Lemujut village. Lemujut village has an operational BUMDesa comprising various business units such as rental kiosks, PAMSIMAS, a village bank, and waste management. However, a significant challenge faced is the lack of legal status for the BUMDesa in Lemujut. The objective of this service is to assist in obtaining legal recognition for BUMDesa Lemujut. This research employs a juridical-normative method using a statutory approach and an empirical method involving interviews. The research findings involve the restructuring and adaptation of the Articles of Association and Village Regulations concerning BUMDesa, aligning them with legal provisions. Once the restructuring and alignment of regulations comply with legal requirements, the next steps involve registering the BUMDesa's legality through the Ministry of Village's information system. Finally, the issuance of legal recognition as a corporate entity for BUMDesa Lemujut is expected from the Ministry of Law and Human Rights.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA