Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Counseling on the Role of the Mediator in the Mediation Process for the Klinik Keluarga Sakinah-Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Team of Malang City Wahyudi Kurniawan; Tinuk Dwi Cahyani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24196

The problems faced by Klinik Keluarga Sakinah -Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (KKS-PDA) Team of Malang City are educational background, the majority of which are not legal science, minimal knowledge of legal science, especially regarding mediation, do not knowledge about the duties, roles, and functions of mediators in the mediation process. mediation. Bearing in mind that this mediation is a non-litigation realm, for the KKS PDA team in Malang City this skill is really needed, considering the number of residents in Malang City and law enforcement officers is unequal. So, the role of the KKS-PDA Team of Malang City to contribute to assist in the mediation process is also needed by the community. So, before the KKS-PDA Team of Malang City carries out the mediation process as a mediator (a neutral party), it is necessary to provide counseling to the KKS-PDA Team of Malang City so that they have these skills. Abstrak Penyuluhan Hukum Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Tim Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi oleh Klinik Keluarga Sakinah (KKS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang adalah latar belakang pendidikan yang mayoritas bukan ilmu hukum, memiliki pengetahuan yang minim mengenai ilmu hukum khususnya mengenai mediasi, belum mengetahui mengenai tugas, peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi. Mengingat bahw mediasi ini, merupakan ranah non litigasi maka bagi tim KKS PDA Kota Malang skiil ini sangat dibutuhkan, mengingat jumalah penduduk di kota Malang dengan aparat penegak hukum yang tidak seimbang. Maka peran dari tim KKS PDA Kota Malang untuk berkontribusi membantu dalam proses mediasi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Maka sebelum tim KKS PDA Kota Malang melakukan proses mediasi sebagai mediator (pihak yang netral) maka perlu dilakukan penyuluhan terhadap tim KKS PDA agar memiliki skill tersebut.

Pendampingan Penggunaan Lahan Fasilitas Sosial Guna Penanaman Tanaman Obat Keluarga di Desa Mulung Driyorejo Martika Dini Syaputri; Onny Priskila; Kharisma Rafi’ani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.24760

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam rangka memanfaatkan lahan fasilitas sosial yang belum termanfaatkan dengan secara baik di Wilayah RT 27 Desa Mulung Driyorejo Gresik untuk penanaman tanaman toga dan tanaman lainnya yang memiliki fungsi mengurangi pencemaran udara. Hal ini karena lokasi dampingan berdekatan dengan wilayah perindustrian yang berpeluang besar terjadi pencemaran udara akibat aktivitas perindustrian Pengabdian dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan aktif kelompok dampingan dalam aktivitas pengabdian yang dilakukan. Melalui metode ini nanti nya masyarakat secara mandiri dalam mengelola hasil tanaman. Bahwa lahan fasilitas sosial yang dikelola dengan baik dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hasil penanaman toga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti obat kimia serta lingkungan menjadi lebih hijau. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mampu mempopulerkan kembali obat-obat herbal di Indonesia serta membantu pemerintah dalam menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar. Assistance for Land Use of Social Use Facilities Planting of Family Medicinal Plants in Mulung Driyorejo Village Service activities are carried out in order to utilize land for social facilities that have not been utilized properly in the RT 27 Region of Mulung Driyorejo Gresik Vilage for planting toga plants and other plants that have the fuction of reducing air pollution. This is because the assisted locations are close to industrial areas where there is a high chance of air pollution activities. The service is carried out using the community empowerment method so that the active involvement of the assisted group is required in the community service activities carried out. Through this method, the commubity will be independent in managing crop yields. That land for social facilities that is well managed can benefit the surrounding environment. The result of toga planting can be used as a substitute for chemical drugs and environment becomes greener. Through this service activity, it is hoped that it will be able to re popularize herbal medicines in Indonesia and assist the government in maintaining air quality in the surrounding environment.

Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar Muh. Ali Masnun; Eny Sulistyowati; Arinto Nugroho; Budi Hermono; Siti Nur Azizah; Astrid Amidiaputri Hassyati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.26134

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada jumlah penggunaan plastik. Tujuan dari pengabdian masyarakan ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastic khususnya di SMAN 1 Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa sosialisasi dengan melakukan tiga tahapan utama yakni, pretest, sosialisasi dalam bentuk pemaparan materi, dan posttest. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tampak bahwa adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantung plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih snack yang menggunakan kemasan plastik. Abstract Legal Literacy Related to Restricting the Use of Plastic Bags for Students of SMAN 1 in Blitar City. Plastic waste is anorganic waste that is difficult to decompose and can have a negative impact on the environment. The increase in population has implications for the amount of plastic use. The purpose of this community service is to provide legal literacy regarding legal awareness, especially regarding regulations related to restrictions on the use of plastic bags, especially at SMAN 1 Kota Blitar. The method used in this service is in the form of socialization by carrying out three main stages namely, pretest, socialization in the form of material presentation, and posttest. Based on the results of the implementation of these activities it appears that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding laws and regulations related to restrictions on single-use packaging and plastic bags. However, his legal behavior still shows students who do not care about restrictions on plastic packaging. The students still choose snacks that use plastic packaging.

Assistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang Dwi Ratna Indri Hapsari; Muhammad Luthfi; Yaris Adhial Fajrin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.27239

Most of the waqf assets received by PCM DAU from the Wakifs are immovable waqf assets in the form of land. Waqf land managed by PCM DAU is a total of 36 waqf assets, while waqf land that does not yet have a certificate is a total of 10 waqf assets. Obstacles to not registering waqf land are the lack of human resources, lack of awareness about the importance of registering waqf land, a culture of society that has high trust in Nadzir to manage the waqf land, the understanding that waqf is legal and has legal force only by following the provisions in Fiqh Islam, the notion that the management of waqf land certificates is too convoluted, the procedure is long and requires high costs. To solve this problem the service team provides a solution by providing: Socialization regarding the urgency of Waqf Land Registration; Dissemination of waqf land registration procedures starting from the handing over of waqf land by the wakif to the issuance of the waqf land certificate; Assistance in the identification and completion of the documents needed in the registration of waqf land; Assistance in registering waqf land until it enters the National Land Agency (BPN). The mentoring method is used in this service activity with an individual approach. The process for socializing the urgency of waqf land registration will be carried out on March 20, 2021, while the implementation of the socialization of waqf land registration procedures will be carried out on May 15, 2021, for assistance activities for identification and completeness of waqf land registration documents from May 1 to August 23, 2021, as for the process of assisting land registration waqf to the BPN office will be carried out on December 7, 2021. Abstrak Pendampingan Pendaftaran Tanah Wakaf yang Dikelola Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dau-Malang. Harta benda wakaf yang diterima oleh PCM DAU dari para Wakif sebagian besar merupakan harta wakaf tidak bergerak berupa tanah. Tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Dau adalah sejumlah 36 aset wakaf, sementara tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah sejumlah 10 aset wakaf. Kendala belum dilakukannya pendafatran tanah wakaf adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendafatran tanah wakaf, kultur masyarakat yang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Nadzir untuk mengelola tanah yang diwakafkan, pemahaman bahwa wakaf telah sah dan memiliki kekuatan hukum hanya dengan mengikuti ketentuan dalam Fiqh Islam, Anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah wakaf terlalu berbelit – belit, prosedurnya lama dan membutuhkan biaya tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tim pengabdi memberikan solusi dengan pemberian: Sosialisasi mengenai urgensi Pendaftaan Tanah Wakaf; Sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran tanah wakaf mulai dari penyerahan tanah wakaf oleh wakif sampai dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf; Pendampingan identifikasi dan kelengkapan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah wakaf; Pendampingan pendaftaran tanah wakaf sampai masuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode pendampingan digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dengan pendekatan individual. Poses pelaksanaan sosialisasi urgensi pendaftaran tanah wakaf dilakukan pada 20 Maret 2021, sedangkan pelaksanaan sosialisasi prosedur pendaftaran tanah wakaf dilakukan pada 15 Mei 2021, untuk kegiatan pendampingan identifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf dilakukan 1 Mei sampai dengan 23 Agustus 2021, adapun proses pendampingan pendaftaran tanah wakaf ke kantor BPN dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021.

Legal Counseling About the Problems of the Misuse of Pawned Goods Isdiyana Kusuma Ayu
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28264

Guaranteeing goods in pawn guarantees often creates legal problems. One of the problems that arise is that creditors misuse pawn goods. Legal counseling on pawning to the community will first be carried out by exploring and identifying problems with pawn law that occur in the community. After the counseling, an evaluation will be given through question-and-answer interaction so that the level of success of the legal counseling that has been given can be known. In addition, the evaluation was carried out by distributing questionnaires to participants. Based on some of these evaluations, the results show that there has been an increase in public understanding regarding pawn law, the problems of abuse of pawn goods, and legal settlements when pawn law problems occur. Abstrak Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Penyalahgunaan Barang Gadai. Penjaminan barang dalam penjaminan gadai seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu kreditur melakukan penyalahgunaan barang gadai. Penyuluhan hukum tentang gadai terhadap masyarakat ini terlebih dahulu akan dilakukan penggalian dan pengidentifikasian permasalahn hukum gadai yang terjadi di masyarakat. Setelah penyuluhan akan diberikan evaluasi melalui interaksi tanya-jawab sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah diberikan. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada peserta. Berdasarkan beberapa evaluasi tersebut maka didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait hukum gadai, problematika penyalahgunaan barang gadai, dan penyelesaian hukum Ketika terjadi permasalahan hukum gadai.

Sosialisasi Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan Kana Kurnia; Okta Nofia Sari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28295

Bermula dari tidak sedikitnya berita terkait konsumen yang merasa rugi karena penggunaan jasa klinik kecantikan, khususnya terkait dengan penggunaan obat atau treatment yang salah dan kemudian menyebabkan konsumen mengalami kerugian pada kulit wajah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap konsumen di klinik kecantikan Holyskin dengan tujuan agar peserta dapat memahami hak dan kewajibannya selaku konsumen dan pelaku usaha. Metode yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi penyuluhan hukum dengan peserta yang merupakan konsumen dan pelaku usaha klinik kecantikan. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha klinik kecantikan. Abstract Socialization of Consumer Legal Protection Holyskin Beauty Clinic in Balikpapan City. Starting from not a few news related to consumers who feel at a loss because of the use of beauty clinic services, especially related to the use of drugs or wrong treatment which then causes consumers to suffer losses on facial skin. Community service activities in the form of legal counseling for consumers at the Holyskin beauty clinic with the aim that participants can understand their rights and obligations as consumers and business actors. The method used is in the form of legal counseling socialization with participants who are consumers and beauty clinic business actors. Legal counseling is an activity of disseminating information and understanding of legal norms and applicable laws and regulations in order to realize and develop public legal awareness, in this case consumers and beauty clinic business actors

Outreach and Assistance to Students regarding Fair and Humane Law Enforcement Ifahda Pratama Hapsari; Hardian Iskandar; Padrisan Jamba
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28511

Law enforcement in the midst of society essentially has clear legal rules, even though they cannot be calculated mathematically (certainly), but regarding their actions, the process of proving them and solving them, and the sanctions there are clear and firm rules. If these regulations can be implemented, of course the legal problems that occur in society can be resolved and run well. However, the reality of law enforcement that exists today is that there are too many anomalies that have arisen. As a result, law enforcement does not run as it should. Responding to the problem of legal inequality in law enforcement, one should not be trapped in a negative perception of the law related to the existing law enforcement process. In other words, the perception of the law must remain neutral. Abstrak Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Mahasiswa tentang Penegakan Hukum yang Adil dan Humanis. Penegakan hukum di tengah masyarakat hakikatnya telah memiliki aturan hukum yang jelas, meskipun tidak dapat diperhitungkan secara matematis (pasti), tetapi mengenai perbuatannya, prosesnya pembuktiannya dan penyelesaiannya, dan sanksinya telah terdapat aturan yang jelas dan tegas. Apabila peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan, tentunya problemahukum yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik. Namun, realita penegakan hukum yang ada saat ini terlalu banyak anomali-anomali yang muncul. Akibatnya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.Menyikapi persoalan ketimpangan hukum dalam penegakan hukum, maka tidaklah boleh terjebak pada persepsi negatif terhadap hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang ada. Dengan kata lain, persepsi terhadap hukum harus tetap netral. Sebab hukum memiliki tujuan yang mulia, yakni mewujudkankeadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, namun pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga hukum tidak mencapai tujuannya yang hakiki, yakni memberikan keadilan bagi masyarakat.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Gondosuli-Kabupaten Karanganyar terhadap Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Anang setiyawan; Sri Lestari Rahayu; Sasmini; Ayub Torry Satriyo Kusumo; Emmy Latifah; Erna Dyah Kusumawati; Rachma Indriyani; Anugrah Adiastuti; Siti Muslimah; Diah Apriani Atika Sari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.28438

Pertumbuhan dan pengembangan daerah wisata diberbagai wilayah sebagai penggerak perkonomian suatu daerah berbanding lurus dengan resiko bencana yang akan dihadapi jika tidak dikelola dengan baik. Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu memiliki potensi wisata alam yang menarik sebagai tujuan investasi berbagai pihak, namun masalahnya adalah pembangunan objek wisata, sarana prasarana pendukung dan pemukiman diwilayah ini terkesan tidak memperhatikan karakteristik geografis, selain itu, menurut data kebencanaan menunjukkan bahwa wilayah desa wisata Gondosuli memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor yang tinggi. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan melalui diseminasi dan pelatihan mitigasi bencana alam berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap bencana dengan melibatkan Akademisi, BPBD Karanganyar, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Gondosuli. Program pengabdian ini mampu meningkatkan kesadaran akan karakteristik wilayah yang rentan bencana sekaligus berhasil membentuk komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat desa Gondosuli. Abstract Increasing Community Awareness of Gondosuli Village-Karanganyar Regency towards Environmental Management as an Effort to Reducing Disaster Risk. The growth and development of tourist areas in various regions, as an economic driver for an area, are directly proportional to the disaster risks that will be faced if not managed properly. Gondosuli Village, Tawangmangu Sub-district, has attractive natural tourism potential as an investment destination for various parties. However, the issue lies in the development of tourist attractions, supporting infrastructure, and settlements in this area, which seem to overlook the geographical characteristics. Additionally, according to disaster data, the Gondosuli tourist village area has a high vulnerability to landslides. The method used involves increasing knowledge through the dissemination and training of community-based natural disaster mitigation. The aim is to raise awareness among the community and village government regarding disasters by involving academics, the Karanganyar Regional Disaster Management Agency (BPBD), village officials, and the Gondosuli Village community. This community service program has succeeded in increasing awareness of the characteristics of disaster-prone areas and has effectively formed a community-based disaster response in Gondosuli Village.

Pendampingan Pemenuhan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi Pelaku Usaha Kukuh Dwi Kurniawan; Muhammad Luthfi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29189

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasca diterbitkan UU Ciptaker diwajibkan mempunyai perizinan berupa persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Perihal pengusulannya diajukan secara online melalui portal oss.go.id dengan mencukupi kebutuhan dokumennya terlebih dahulu. Perizinan PKKPR ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar pelaku usaha tidak melampaui batas-batas terlarang yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat terjaminnya keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan yang baik. Metode pendampingan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, sosialisasi kegiatan, pendampingan pengusulan, diskusi berkala, evaluasi dan monitoring. Meskipun pengusulan perizinan ini relatif mudah, namun dikarenakan perizinan ini masih baru diperlukan pencermatan atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan detail pengurusannya karena lintas instansi pemerintahan. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan PKKPR dan dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abstract Assistance in Fulfilling the Approval of Space Utilization Activities for Business Actors Business actors in carrying out their business after the issuance of the Ciptaker Law are required to have a license in the form of approval of space utilization activities or PKKPR. The proposal is submitted online through the portal oss.go.id by fulfilling the document requirements first. The PKKPR license aims to provide a guarantee that business actors do not exceed the prohibited limits set out in statutory provisions, so that a good balance of social and environmental development can be guaranteed. This assistance method is carried out with stages of preparation, socialization of activities, assistance with proposals, periodic discussions, evaluation and monitoring. Although proposing this license is relatively easy, because this license is still new, it is necessary to look at the documents needed and the details of the management because it is across government agencies. This service is expected to make it easier for business actors to manage PKKPR and be able to run their business well in accordance with applicable legal provisions.

Legal Aid and Healing Therapy for Sexual Violence Victims In Puguh Village-Kendal Anis Widyawati; Dian Latifiani; Ardi Sirajudin Ra'uf; Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq; Ryan Cahya Perdana5; Bearlly Deo Syahputra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29401

Kasus kekerasan seksual di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kendal, terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius. Kekerasan ini dipicu oleh lingkungan dengan pengawasan rendah terhadap perempuan dan anak, terutama saat suami bekerja di luar kota/negara. Kekerasan ini tak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga orang-orang terdekat dalam lingkungan tersebut. Masyarakat di Desa Puguh masih cenderung menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara internal, yang sering kali berujung pada berulangnya kejadian tersebut. Padahal, dampaknya sangat merugikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban kekerasan seksual dan pemberdayaan masyarakat di Desa Puguh. Program ini melibatkan beberapa langkah, seperti survei kebutuhan mitra, sosialisasi, dan evaluasi. Program ini berlangsung selama 8 bulan dengan tahapan yang meliputi analisis permasalahan, koordinasi dengan mitra, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Sasaran utama program ini adalah masyarakat umum, terutama perangkat desa, PKK, dan karang taruna yang belum memahami dampak kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual secara hukum dan psikologis untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Abstract Legal Aid and Healing Therapy for Sexual Violence Victims in Puguh Village, District Boja, Kendal In Puguh Village, Boja District, Kendal, cases of sexual violence against women and children are a serious problem. This violence is triggered by an environment with low supervision of women and children, especially when husbands work outside the city/state. This violence not only involves victims and perpetrators, but also the closest people in the neighborhood. People in Puguh Village still tend to solve cases of sexual violence internally, which often leads to recurrence of these incidents. In fact, the impact is very detrimental, especially for children who are still in their infancy. In overcoming this problem, legal and psychological assistance to victims of sexual violence and community empowerment in Puguh Village is needed. This program involves several steps, such as partner needs surveys, socialization, and evaluation. This program lasts for 8 months with stages that include problem analysis, coordination with partners, socialization, mentoring, and evaluation. The main target of this program is the general public, especially village officials, PKK, and cadets who do not yet understand the impact of sexual violence and legal protection for women and children. Through this program, it is hoped that the community can be more aware of the importance of handling cases of sexual violence legally and psychologically to protect women and children.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA