Articles
234 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE ]]>
<![CDATA[Bobby Ashari Lukman]]>;
<![CDATA[Ruslan Renggong]]>;
<![CDATA[Basri Oner]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2243
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12. This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office. This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study. The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUM LPPNPI CABANG MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER TERHADAP PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI ]]>
<![CDATA[Veronica grisshanta Erga]]>;
<![CDATA[Yulia A. Hasan]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2260
<![CDATA[Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) terhadap terjadinya pelanggaran terkait kepemilikan sertifikat kompetensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan pemanduan tanpa memiliki sertifikat kompetensi merupakan konsekuensi dari sanksi peringatan yang diberikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Perum LPPNPI terhadap pelanggaran terkait kepemilikan sertifikat kompetensi personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang melaksanakan tugasnya tidak di Unit yang sesuai dengan kompetensinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu data primer didapatkan dari hasil wawancara. Hasil audit Direktorat Navigasi Penerbangan ditemukan pelanggaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan PM 14 Tahun 2019 yaitu terdapat personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang belum memiliki sertifikat kompetensi Area Control Surveillance namun memberikan pelayanan di unit Area Control Center sehingga diberikan sanksi peringatan. Bentuk tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran tersebut adalah menempatkan personel ke unit lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang sah sesuai dengan ketentuan. The implementation of the responsibilities of the General Company of the Indonesian Aviation Navigation Service Provider (Perum LPPNPI) for violations related to the ownership of a competency certificate for air traffic control personnel who provide guidance services without having a competency certificate is a consequence of the warning sanction given by the Directorate of Aviation Navigation. The purpose of this study is to find out the implementation of the responsibilities of Perum LPPNPI for violations related to the ownership of competency certificates for Air Traffic Control personnel who carry out their duties not in units that are in accordance with their competence. This research method uses empirical juridical methods, namely primary data obtained from interviews. The audit results of the Directorate of Aviation Navigation found violations of Undang-undang Number 1 of 2009 and PM 14 of 2019, namely Air Traffic Control personnel do not yet have an Area Control Surveillance competency certificate but provide services at the Area Control Center unit so they are given a warning sanction. The corporate responsibility for these violations is to place personnel in other units according to their competencies and provide education and training to personnel to obtain valid competency certificates in accordance with the provisions.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBERIAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN TAKALAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Hashadi]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Juliati Juliati]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2261
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pelaksanaan PRONA di Kabupaten Takalar dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria Kabupaten Takalar dalam melaksanakan PRONA. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi dengan dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Hasil penelitian disimpulkan bahwasanya pelaksanaan program Prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, mekanisme pelaksanaan yang terdiri dari pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program Prona di Kabupaten Takalar meliputi: Tidak semua pemilik tanah mempunyai tanda bukti hak, terdapat perbedaan nama pemilik tanah pada surat bukti. Maka penyelesaiannya dengan membuat surat keterangan pemilikan tanah dari kelurahan dan juga dilengkapi dengan pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat. Terdapat perbedaan nama pemilik tanah pada surat bukti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Maka upaya penyelesaiannya masyarakat yang bersangkutan dibantu aparat desa dalam mengurus suratsurat yang hilang tersebut. Keterbatasan dalam tenaga pengukuran (kehilangan petugas ukur), dilakukan optimalisasi petugas ukur yang ada dan mengadakan rekruitmen pegawai kontrak untuk membantu mengatasi kekurangan pada petugas ukur. This research was conducted to find out: the implementation of PRONA in Takalar Regency and the problems faced by the Takalar Regency Agrarian National Land Agency Office in implementing PRONA. The research method used is empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted by interviews and documentation by the Takalar District Land Office.The results of the study concluded that the implementation of the Prona program at the Takalar District Land Office was carried out through extension activities, the implementation mechanism consisting of physical data collection, juridical data collection, land inspection, announcement, determination of rights, bookkeeping of rights, issuance of certificates and submission of certificates. Problems that arise in the implementation of land registration through the Prona program in Takalar Regency include: Not all landowners have proof of rights, there are differences in the names of landowners on the evidence. Then the settlement is by making a certificate of land ownership from the sub-district and also accompanied by a statement from at least 2 (two) witnesses from the community. There is a difference in the name of the land owner on the proof letter with the Identity Card (KTP). So the solution to the problem is that the community concerned is assisted by village officials in managing the missing documents. Limitations in measuring personnel (loss of measuring officers), optimization of existing measuring officers and holding contract employee recruitment to help overcome deficiencies in measuring officers]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU ]]>
<![CDATA[Nur Asril Jadidah Anshari]]>;
<![CDATA[Baso Madiong]]>;
<![CDATA[Siti Zubaidah]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2262
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Resor Barru (Polres Barru), serta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru, serta Hakim Pengadilan Negeri Barru. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal meggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal- pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Status penanganan barang sitaan terhadap kasus pidana penebangan kayu ilegal sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu pada dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP. This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District. The research method used is qualitative. The type of data used in this study is primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques were carried out by interviewing investigators from the Barru Resort Police (Barru Police), as well as the Public Prosecutor of the Barru District Attorney, and Barru District Court Judges. The data is then analyzed qualitatively and is presented in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 2) The status of handling confiscated goods in criminal cases of illegal logging is by the law, namely in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, Articles 38 to Article 46 of the Criminal Procedure Code, Articles 128 to Article 130 of the Criminal Procedure Code and Article 194 of the Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muh. Reza Arisman]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2264
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapanya di dalam kehidupan masyarakat. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaanya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik menjadi yang utama dalam suatu perjanjian karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memahami informasi atau fakta yang ada dengan jelas dan risiko yang terjadi apabila tertanggung maupun penanggung melakukan iktikad tidak baik. Adapun pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana yaitu mengacu pada polis standar asuransi ketika salah satu unsur tidak terpenuhi maka secara otomatis klaim tersebut batal. Pelaksanaan iktikad baik sebagaimana disyaratkan dalam suatu ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata bahwa keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan kejujuran dan kepatuhan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, dan patuh, hal itu tidakdapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum Sesuai dalam standar polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan yang tidak benar di PT. Asuransi Ramayana permohonan klaim kerusakan kendaraan secara otomatis juga di tolak jika diketahui betul bahwa tertanggung melakukan pelanggaran dalam perjanjian polis asuransi. Adapun akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. This study aims to find out how the implementation of good faith in motor vehicle insurance agreement claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar and to find out the legal settlement if the principle of good faith is not implemented in a motor vehicle insurance claim at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar. Type of empirical juridical research, namely research that examines applicable legal provisions and their application in people's lives. All data collected is then clarified and analyzed qualitatively to produce conclusions from the data obtained in accordance with the problems discussed. Motor vehicle insurance is one type of loss insurance that is in demand by consumers because this insurance provides coverage for losses or reduced financial value of the object of motor vehicle coverage, caused by being hit, hit, burned or stolen. In its implementation, it is not uncommon to cause problems related to the implementation of good faith. This exercise of good faith is often misused by irresponsible persons. Based on article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be executed in good faith. The implementation of good faith is the main thing in an agreement because basically both parties must understand the information or facts that exist clearly and the risks that occur if the insured or insurer do bad faith. The implementation of good faith in the claim of motor vehicle insurance agreement at PT. Ramayana insurance refers to the standard insurance policy when one of the elements is not met, the claim is automatically void. The implementation of good faith as required in a provision in article 1338 paragraph 3 of the Civil Code that it is imperative to carry out a validly concluded agreement with honesty and obedience. If in the performance of the agreement one of the parties does not execute the agreement honestly, and obediently, it cannot change the main rights and obligations of the parties that have been agreed in the agreement as stated in article 11 of the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy regarding obligations by the insured in the event of loss and damage. The liability carried out by the insurer must go through the mechanism of the vehicle claim procedure that has entered into a mutual agreement between the two parties. As stated in the standard insurance policy article 13 paragraphs 1 and 2 regarding incorrect reports in PT. Ramayana Insurance request for vehicle damage claim is automatically rejected if it is well known that the insured committed a violation in the insurance policy agreement. The legal consequence of not implementing the agreement in good faith is that it is still obliged to fulfill or carry out what is promised to guarantee legal certainty and meet the demands of justice that must be carried out by heeding the norms of propriety and decency]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH: Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak ]]>
<![CDATA[Budi Mangawi]]>;
<![CDATA[Basri Oner]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2265
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DESA KALIIANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG ]]>
<![CDATA[Hasrul Hamzah]]>;
<![CDATA[Yulia A. Hasan]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2267
<![CDATA[Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 terhadap pertambagan pasir illegal di Kabupaten Pinrang dan mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha pertambangan pasir illegal di Kabupaten pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data adalah data primer dan sekunder, dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara di Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena masih banyak aktifitas pertambangan pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha penambang illegal berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yaitu “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. The research objectives to be achieved in this writing are to find out the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 against illegal sand mining in Pinrang Regency while at the same time knowing the forms of responsibility of illegal sand mining business actors in Pinrang Regency. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods, data sources are primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews. We then qualitatively analyze the data obtained in this study. The results of the study show that the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Kalliang Village, Duampanua District, Pinrang Regency is not carried out in accordance with statutory provisions, because there are still many sand mining activities that do not have a Mining Business Permit. The forms of accountability for illegal mining business actors in the form of criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 158 Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal are as follows: five) years and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah)”.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL DALAM PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Akmal Jaya]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>;
<![CDATA[Juliati Juliati]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di kota Makassar dan untuk mengetahui penegakan hukum oleh KPPU kepada pihak yang melakukan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan, Praktik kartel dalam pendistribusian minyak gorang di Kota Makassar memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana diatur melalui Pasal 11 UUAM yaitu unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/ pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopili, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, belum ada pernyataan putusan oleh KPPU Kota Makassar terhadap dugaan praktik kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penerapan hukum yang telah dilakukan oleh KPPU Kota Makassar terhadap pelaku pratik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar, pihak KPPU telah melakukan penyelidikan dan/ pemeriksaan terhadap terlapor. Namun KPPU Kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan kepada pihak yang diduga melakukan praktik kartel karena seluruh kasus dugaan praktik kartel yang terjadi di Kota Makassar akan di selesaikan oleh KPPU pusat. This study aims to identify and analyze cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar, and to determine law enforcement by the KPPU against those who practice cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar. The type of research used is normative empirical legal research. Data collection techniques used through interviews and literature studies. The results of the study stated, Cartel practices in the distribution of cooking oil in Makassar City fulfill the cartel elements as stipulated in Article 11 UUAM, namely the element intending to influence prices, the element regulating production and/ marketing, the element of goods, the element can result in monopolistic practices, and the element can result in unfair business competition. However, there has been no statement of a decision by the Makassar City KPPU against the alleged cartel practices that resulted in unfair business competition. The application of the law that has been carried out by the Makassar City KPPU against the perpetrators of cartel practices in the scarcity of cooking oil distribution in Makassar City, the KPPU has conducted an investigation and/or examination of the reported party. However, Makassar City KPPU does not have the authority to conduct trials and give decisions to parties suspected of cartel practices because all cases of alleged cartel practices that occurred in Makassar City will be resolved by the central KPPU.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFIKAT HAK MILIK: Studi Kasus Kabupaten Pangkep ]]>
<![CDATA[Alvionita Winda Aswari]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2273
<![CDATA[Era modernisasi saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting dalam mendaftarkan dan menyertifikatkan tanah mereka yang kemudian diperjual belikan tanpa adanya sertifikat hak milik. Dalam kondisi ini penelitian dibutuhkan guna memahami akibat hukum terhadap akta jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris sehingga dapat menarik kesimpulan dari perbandingan antara literatur dan hal yang berkaitan dengan jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik dimasyarakat khususnya Kabupaten Pangkep. Kekuatan pembuktian dari hasil jual beli tanag tanpa sertifikat hak milik ini sangatlah lemah karena tanpa adanya sertifikat hak milik, transaksi tersebut hanya bernilai sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli. Sehingga jual beli tersebut berakibat yang sangat merugikan bagi seluruh pihak dan memiliki resiko timbulnya perkara baik secara perdata, pidana maupun tata negara. Penelitian ini berimplikasi pada penekanan tanggung jawab oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa status tanah sebelum terjadinya jual beli. In the current era of modernization, there are still many people who do not understand the importance of registering and certifying their land which is then traded without having a certificate of ownership. In this condition, research is needed to understand the legal consequences of deed of sale and purchase of land without a certificate of ownership. This study uses normative legal research methods and empirical research so that it can draw conclusions from a comparison between the literature and matters related to buying and selling land without a certificate of ownership in the community, especially Kabupaten Pangkep. The strength of proof of the sale and purchase of land without a certificate of ownership is very weak because without a certificate of ownership, the transaction is only valuable as an agreement between the seller and the buyer. So that the buying and selling results are very detrimental to all parties and has the risk of arising civil, criminal and constitutional cases. This research has implications for emphasizing responsibility by the Land Deed Making Officer (PPAT) as the party authorized to check the status of land before a sale and purchase occurs]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Tasya Ramadani Jalil]]>;
<![CDATA[Ruslan Renggong]]>;
<![CDATA[Almusawir Almusawir]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2277
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritasa Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif . 2) Kendala kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku fintech technology illegal sehingga perusahaan financial technology illegal masih terus beroperasi. This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.]]>
