cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 8   9   10   11   12 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR: Studi Kasus Putusan No 52/Pid.Sus.TPK/ 20122/ PN.MKS Glendy J Tatuil; Marwan Mas; Mustawa Nur
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2207

Abstract

Korupsi di negara Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi yang terjadi di Kelurahan Malimongan Tua dengan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe (Putusan No.52/ Pid.Sus.TPK/ 2022/ PN.MKS). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normative empiris, Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat mengabungkan unsur hukum normative yang di dukung dengan penambahan data dan unsur empiris dengan mengunakan data primer sebagai bahan utama. Jika satu unsur tidak terbukti dari setiap unsur yang ada maka yang bersangkutan tidak dapat di jatuhi pidana, hal ini merupakan prinsip yang tepat bagi hakim dalam memutus atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Terdakwa telah memenuhi setiap unsur yang ada pada Pasal 3 UU Korupsi, Sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana beserta uang penganti. Corruption in Indonesia occurs systematically and widely, not only causing losses to the country's finances and economy, but also a violation of the wider community's economy, so that it is classified as an extraordinary crime so that its eradication must be carried out in an extraordinary manner. Irregularities in the process of procuring goods and services that are detrimental to the country's finances and economy are a form of criminal act of corruption. One of the corruption cases in the procurement of government goods/services is the corruption case that occurred in the Malimongan Tua Village with the Defendant m. Dahlan Bin Umar Dawe (Decision No. 52/ Pid. Sus. TPK/ 2022/ PN. MKS). This study uses empirical normative research methods. The nature of this research includes research that combines elements of normative law which is supported by additional data and empirical elements using primary data as the main ingredient. If one element is not proven from each of the existing elements, then the person concerned cannot be criminalized, this is the right principle for judges in deciding or imposing punishment on perpetrators of corruption that are detrimental to the country's finances and economy. The defendant has fulfilled every element in Article 3 of the Corruption Law, so that the defendant is found guilty and sentenced to a crime along with replacement money
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT BERITA BOHONG MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SULAWESI SELATAN Kurniawan Prasatya Atmanagara; Mustawa Nur; Muhammad Halwan
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong menurut UU ITE di Polda Sulsel dan untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di polda sulsel menurut uu ite. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulsel dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi. Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan deksriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan Pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan restorative justice. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel dipengaruhi oleh faktor internal yang bersumber dari kepolisian yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui restorative justice. This study aims to determine the form of implementation of criminal responsibility for fake news according to uu ITE in the South Sulawesi Regional Police and to find out the factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news in the South Sulawesi Regional Police according to uu ite. This research was carried out at the South Sulawesi Regional Police using normative-empirical legal research methods using interview data collection techniques, studies. Libraries and Documents. To analyze the data using descriptive qualitative. The results of this study found that the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police started from the report, investigation, investigation stage until the case file was declared complete. In criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police, all stages have been legally passed according to police authority, except for three cases from 2021-2022 which were not followed up due to peace through settlement with restorative justice. Factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police are influenced by internal factors. peace through restorative justice
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DI KOTA PANGKAJENE: Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj Nirmala Nirmala; Basri Oner; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku pencabulan di Kota Pangkajene. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Data primer dan data sekunder,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan suatu pidana pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA Ronaldi T. Pala'langan; Marwan Mas; Baso Madiong
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan penerapan hukum dan  faktor-faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair  yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.   This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data. Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA Mangadil Masmur Samperura; Andi Tira; Juliati Juliati
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah Tongkonan secara pribadi. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku adat dan pemerintah serta penyebaran angket. Teknik analisis data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk selanjutnya dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dilakukan oleh adat pendamai dalam wilayah lembang/kelurahan dan kecamatan melalui upaya musyawarah yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Adat pendamai berfungsi menyelesaikan sengketa secara adat, mengembangkan dan melestarikan nilai adat- istiadat di Kabupaten Toraja Utara. Sengketa tanah Tongkonan terlebih dahulu diselesaikan melalui adat pendamai, maka bila tidak tercapai kesepakatan maka, sengketa dapat diteruskan melalui jalur hukum litigasi. Dalam masyarakat. Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas tanah tongkonan secara pribadi bahwa tanah tongkonan merupakan hak yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan oleh aturan-aturan adat yang berlaku diantara atau rumpun keluarga itu sendiri. Sebagai hak yang turun temurun, tanah tongkonan dipahami sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh satu keluarga atau marga sehingga tanah Tongkonan tidak disertifikatkan atas orang tertentu. This study aims to determine the resolution of customary land disputes Tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency and to find out the views of the customary law community in Rantepao regarding private ownership of Tongkonan Land. The research was conducted in Pasele Village, Rantepao District, North Toraja Regency, South Sulawesi Province. Qualitative research methods with a socio-juridical approach, data collection techniques through interviews with traditional and government stakeholders and distributing questionnaires. The data analysis techniques obtained were collected and analyzed qualitative and quantitative for further description. Based on the research that has been done, settlement of customary land disputes tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency, it is carried out by customary peacemakers within the regionvalley/kelurahan and sub-district through consultation efforts with the aim of reaching an agreement and reconciling the parties in dispute. Peacemaking customs function to preserve and develop the values of the customs and habits of the community as well as preserve the provisions of the customs for the well-being in Nort Toraja Regency.Disputes over the Tongkonan land are first resolved through a peaceful customary institution where if no agreement is reached, the dispute can be continued through  litigation legal chanels. The view of the customary law community in Rantepao about ownership of landtongkonanprivately it should not happen because it is a hereditary right that is controlled by members of the family group where the arrangement, control, and use are determined by the rules customary rules that apply between or within the family it self. As a hereditary right, Tongkonan land is understood as land that is jointly owned by one family or clan so that Tongkonan land is not certified for a particular person.
ANALISIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ANTARA PT. ERA SEJAHTERA DAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE Arman Maulana; Kamsilaniah Kamsilaniah; Hamzah Taba
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2168

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hasil usaha tambang pasir antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng, Bone. Dan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa bagi hasil antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan dikecamatan Libureng, Bone. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, proses pengumpulan datanya yaitu studi lapangan dan juga wawancara, Adapun selanjutnya melalui telaah buku literatur, studi pustaka, dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir di kecamatan libureng kabupaten bone merupakan pelaksannan perjanjian bagi hasil yang di lakukan secara lisan, tetapi memacu pada kepercayaan dan kesepakatan antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan, pelaksanaan perjanjiannya tidak dilaksanakan dihadapan kepala desa serta tidak di buatkan akta mengenai hukum tersebut. 2) Sengketa yang ditimbulkan dari pelaksanaan bagi hasil usaha tambang kecamatanlibureng kabupaten bone tidak adanya kesesuaian antara kenyataan dengan penyampaian hasil, lingkungan menjadi tercemar karena limbah, tanah masyarakat tidak lagi subur, serta banyaknya korban jiwa dan tanah longsor. This research is aimed at analyzing the implementation of sharing the results of the sand mining business between mining operators and land owners in the holidayeng sub-district, bone. And to find out the factors that cause production sharing disputes between mining operators and land owners in the holidaying district, bone. This study uses empirical juridical methods, the data collection process is field studies and interviews. Furthermore, through a review of literature books, literature studies, and laws. The results of this study concluded:1. The profit-sharing agreement for the sand mining business in the holidayeng sub-district, bone district is the implementation of the profit-sharing agreement which is carried out orally, but spurring on the trust and agreement between the mining operator and the land owner, the implementation of the agreement is not carried out before the village head and no deed is drawn up regarding the law.2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT KEMATIAN DI KABUPATEN GOWA Muhammad Firmansyah; Marwan Mas; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian di dalam putusan perkara pidana No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) aturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XII buku II  Pasal 263 s/d Pasal 276 yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (ii) penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian karena adanya  niat atau kesengajaan untuk memalsukan surat dengan tujuan untuk mencairkan asuransi BPJS. This study aims (i) to find out how the legal arrangements regarding forgery of letters in the Criminal Code and (ii) to find out the factors that cause the crime of forging death certificates in the decision on criminal case No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. The method used in this research is empirical normative. The data and data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through information using interviews with the Sungguminasa District Attorney and the Sungguminasa District Court. Secondary data was obtained from library research by reading legal references, legislation, journals and documents related to this research. The results of the study show that (i) the rules regarding the criminal act of forging letters in the Criminal Code are contained in Chapter XII book II Articles 263 to Article 276 namely making fake letters, forging letters and using fake letters or forged letters (ii ) the cause of the criminal act of forging a death certificate is because of the intention or intention to falsify the letter with the aim of disbursing BPJS insurance.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR Muhammad Adryan; Baso Madiong; Muhammad Halwan
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2223

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumen-dokumen dan observasi, analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar adalahh sebagian dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat perbuatan yang dia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana, faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu: pelaku yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik dan, kondisi yang aman. The aim of the research is to find out how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is and to find out what are the factors that cause cooking oil hoarding in the Makassar Polrestabes jurisdiction. This research method is a qualitative research method, the data used are primary data and secondary data, the data collection technique is by conducting interviews, documents and observations, the data analysis used is descriptive describing data systematically and presenting it in the form of logical sentences. The research results obtained are how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is part of the basis of criminal responsibility carried out by the perpetrators, mistakes that arise from the existence of an inner relationship between the perpetrators and their actions are the basis of their accountability. As the perpetrator is aware of the consequences of the actions he has committed, that his actions are prohibited and violate laws and regulations in the realm of criminal law, the factors that cause the hoarding of cooking oil in the jurisdiction of the Makassar Polrestabes are, (1) motivated actors, (2) targets or attractive targets and, (3) safe conditions.
PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA Dwirandhi Heru Purnomo; Abdul Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice. Dan untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri  Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.  2) Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP), Adanya intervensi dari pihak ketiga, Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan, Benturan kepastian hukum, dan Adanya batasan dalam pelaksanan keadilan restoratve yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. This study aims to find out how to resolve traffic accidents through Restorative Justice. And to find out the obstacles of Police Investigators in carrying out the settlement of traffic accident cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The settlement of traffic accidents through Restorative Justice refers to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice to jointly seek a fair settlement between the victim and the perpetrator with the peace method of deliberation to reach a consensus through police intermediaries based on formal and material conditions with an emphasis on restoration to its original state. 2) Obstacles to Police Investigators in carrying out the Settlement of Traffic Accident Cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police are the failure to reach an amicable agreement between the victim and the perpetrator, not being cooperative in examining the case report (BAP), intervention from a third party, the victim remains want to continue the case to court, conflicting legal certainty, and the existence of limitations in the implementation of Restorative Justice regulated in laws and regulations. 2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides
ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA MAKASSAR Ahmad Makkaraeng; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2241

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar, faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hokum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan social manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol. Seorang pecandu akan nekat melakukan tindakan kriminal di saat dia tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. This study aims to determine and analyze law enforcement against illegal liquor trade in Makassar City, the factors that hinder the prevention of illegal liquor trade in Makassar City. In this study the authors used normative empirical research methods in which the researcher aims to describe, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. by using a research approach, namely a sociological approach that is used with the consideration that legal rules are declared valid if these rules are appropriate or in line with the values and norms that live in society. In addition, this study also uses a juridical approach used in this study to see and overcome the enforcement of laws, regulations, especially regulations regarding the illegal circulation of liquor in Makassar City. As we know, alcoholic beverages can cause side effects of organic mental disorders (GMO), namely disturbances in the functioning of thinking, feeling, and behaving. The emergence of GMOs is due to the direct reaction of alcohol on the central nervous cells. Because of the addictive nature of alcohol, people who drink it over time will unknowingly increase the dose/dose until they are poisoned or drunk. Alcohol, like other illegal drugs, has many negative impacts on the human body, mental and social life. Greece and other European countries are currently implementing tough sanctions and punishments against alcohol drinkers. Disunity in the household is often caused by the habit of drinking alcohol. An addict will be determined to commit a crime when he has no money to buy alcohol. Law enforcement against the illegal liquor trade in Makassar City is that in dealing with a social problem, cooperation from all relevant parties, both the government and the community, is required. The success or failure of efforts to overcome social problems depends on the commitment of each party to carry out its role optimally so that the problem can be resolved. Factors that hinder the handling of illegal liquor trade in Makassar City are human resource factors, facilities and infrastructure factors, community factors, community cultural factors, and community legal awareness factors.

Page 10 of 24 | Total Record : 234

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue