cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 11   12   13   14   15 
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP PERKARA DEBITOR PAILIT YANG MENINGGAL DUNIA Hasyim, Harianti; Almusawir, Almusawir; Tira, Andi
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur debitor pailit dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. memenuhi unsur-unsur debitor pailit dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Debitor atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif-empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pertimbagan hakim terhadap ketiga unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. kedua terhadap upaya hukum kasasi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Dan juga telah memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. This study aims to determine the conformity of the elements of the bankruptcy debtor in the Bankruptcy Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. meet the elements of a bankrupt debtor and to find out the legal remedies taken by the debtor for the bankruptcy decision number 1/Pdt.Sus-bankrupt/2021/PN Niaga Mks. This research was conducted in Makassar City by selecting the relevant institution, namely the Makassar Commercial District Court. The research method used is normative-empirical research method, the types and sources of data used are primary data and secondary data, and data collection techniques are by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that first the judge's consideration of the three elements in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt has been proven legally and convincingly. secondly, the cassation memory of cassation filed by the Cassation Appellant is in accordance with statutory regulations, namely in Articles 11-13 of the Bankruptcy Law and PKPU. And has also fulfilled the requirements for the appeal as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of Law Number 14 of 1985 in conjunction with Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Ashadi; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana Abstract The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.
PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR Farid, Firman; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2252

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran korban dalam tindak pidana kekerasan, faktor karena kurangnya kesadaran hukum terhadap debt colector sehingga melakukan tindak pidana kekarasan. Dan pandangan masyarakat terhadap debt colector ini buruk, ketika menyebut debt colector ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan debt colector, pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua debt colector cara menagihnya menggunakan kekerasan tapi masyarakat kota Makassar baranggapan buruk terhadap debt colector. This research was conducted to find out whether there is a victim's role in violent crime and how society views the treatment of debt collectors who commit violence in collecting debts. This type of research is empirical normative, which uses secondary data to see the level of legal synchronization combined with the type of victimological research. Data collection techniques are library research, field research, and interviews. The data analysis method used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the role of the victim in violent crime, the factor due to the lack of legal awareness of the debt collector so that he commits a crime of violence. And the public's view of debt collectors is bad, when mentioning debt collectors there are those who think that dealing with debt collectors, of course, the way to collect them is using force or coercion. Even though not all debt collectors use force to collect them, the people of Makassar city have a bad opinion of debt collectors.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP Mana, Muhammad Adhyaksa S.; Hasan, Yulia A.; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2263

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa; 1) pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir secara ilegal di sekitaran sungai Bila Riase berjalan optimal karena adanya beberapa penambang illegal yang telah diproses secara hukum dan usaha pertambangan pasir sudah memiliki izin. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal. This research was conducted to find out the implementation of law enforcement against illegal sand mining and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against sand mining actors. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted by conducting interviews and documentation. Based on the research results, it shows that; 1) implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining activities around the river If Riase is running optimally because there are several illegal miners who have been legally processed and the sand mining business already has a permit. 2) Obstacles faced by law enforcers in dealing with criminal acts of illegal sand mining around the Bila Riase river are the lack of legal awareness among the community, economic factors, and the lack of public knowledge of the impacts of illegal sand mining.
PERLINDUNGAN HUKUM TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKABONERATE YANG MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT PENAMBANGAN KARANG Bangsawan, Andi Rijal; Hasan, Yulia A.; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam upaya perlindungan hukum terhadap terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat penambangan karang di Taman Nasional Takabonerate kendala dan solusi yang diberikan. Tipe penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan  yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate/Staf yang menangani langsung objek penelitian penulis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis  skripsi ini. Hasil penelitian Upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang sebagai bahan bangunan rumah sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah dijalankan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate yang dilakukan pertama kali ialah mendatangi dan melakukan mediasi mencari jalan keluar dan mendapatkan kesepakatan untuk dibongkar dan dikembalikan ke tempat yang semula. Adapun SDM aparatur Taman Nasional Takabonerate terhadap kendala yang dihadapi sangat minim dikarenakan mereka melakukan koordinasi oleh pemerintah daerah terkait, kecamatan dan desa yang berkaitan langsung kasus tersebut, seperti Sat Polair Polres Kab. Kepulauan Selayar. Serta solusi yang diberikan melakukan sosialisasi, tindakan preventif, pendekatan kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda. This study aims to find out more about legal protection efforts for coral reefs that have been damaged by coral mining in Takabonerate National Park, the constraints and solutions provided. Type of normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through information using interview techniques by the District Environmental Office. Selayar Archipelago, Head of the Takabonerate National Park Agency/Staff who directly handles the author's research object. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws and journals related to the content of this thesis writer. The results of the research Efforts to protect the law against damage to coral reefs due to coral mining as a building material for houses are in accordance with existing regulations and have been carried out by the Takabonerate National Park Office. original place. The human resources of the Takabonerate National Park apparatus for the obstacles they face are very minimal because they coordinate with the relevant local governments, sub-districts and villages that are directly related to the case, such as Sat Polair Polres Kab. Selayar Islands. As well as the solutions given are socialization, preventive measures, approaches to the community, involving religious leaders, educators, youth leaders.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI KOTA MAKASSAR Syamsuar, Muh Sabirin; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2275

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes). Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian polrestabes makassar dan masyarakat di kecamatan tamalate, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, seperti membaca referensi hukum, perundang-undangan dan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polantas di karenakan melampiaskan rasa kekecewaan kepada kepolisian atas kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan bahwa kepolisian melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang berdampak ke pos polantas di pertigaan Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin Kota Makassar sehingga terjadi perusakan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polantas bahwa kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang. This research aims to determine the factors that cause criminal acts of vandalism to traffic police posts in Makassar City and to find out how criminal law is enforced against vandalism of traffic police posts. This research used a qualitative approach carried out at the Makassar City Resort Police (Polrestabes). This research uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research field, such as data obtained from interviews with the Makassar Police and the community in Tamalate sub-district, while secondary data is data obtained indirectly from the field, such as reading legal references, legislation and literature. other. The results of this research show that the factors causing the criminal act of vandalizing the traffic police post were due to venting their feelings of disappointment with the police over the incident that occurred at the Kanjuruhan stadium, that the police took action against the community which had an impact on the traffic police post at the T-junction on Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin, Makassar City, resulting in damage carried out by irresponsible individuals. Enforcement of criminal law against the destruction of traffic police posts means that the police have carried out their duties as regulated by law
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/2021/PN SGM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GOWA Wita Sari, Fikka Kurnia; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2276

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk  mengkaji  dan  menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi yang diteliti untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam peneltian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan  Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Menurut penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan pertimbangan non-yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dan penerapan sanksi pidana kepada Aggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pencopotan jabatan dari sekertaris Satpol PP menjadi staf biasa di kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP. This study aims to examine and analyze the basis for judges' considerations in deciding cases in decision number 292/Pid.B/2021/PN Sgm, and to find out the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit abuses. The location of this research was conducted at the Sungguminasa District Court and the Civil Service Police Unit Office, Gowa Regency. This research method uses qualitative research methods. The types of data used are premier data and secondary data. Data collection techniques were conducted by interviews with Judges at the Sungguminasa District Court, and the Head of the Public Order and Public Peace Unit of the Civil Service Police Unit, and also made observations to observe ongoing activities at the locations studied to record and collect data needed in the research. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the basis for the judge's considerations in decision Number 292/Pid.B/2021/PN Sgm in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of persecution based on the demands of the Public Prosecutor, and considering the severity of the defendant's actions submitted in court. According to the authors, the juridical considerations of the judges were appropriate, namely that they had fulfilled the elements charged against the defendant and non-juridical considerations, according to the authors, the judges in the process of imposing a sentence on the defendant in accordance with the provisions of the law. And the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit violations is given sanctions in the form of imprisonment for 5 (five) months and removal from the position of Satpol PP secretary to ordinary staff at the Gowa Regency Regent's office and his Decree (SK) is terminated at Satpol PP.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI : STUDI KASUS DESA TOPORE KEC. PAPALANG KAB. MAMUJU Sukrianto, Andi; Rusli, Muhammad; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2280

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju dan untuk mengatahui hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi dengan menjalankan konvergensi pencegahan stunting melalui Rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang dilakukan diantaranya dengan layanan intervensi kesehatan ibu dan anak; konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selanjtunya, terkait hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Topore diantaranya menyangkut pelaksanaan program seperti sosialisasi yang kurang maksimal terkait pemahaman masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah stunting, penyediaan makanan dan suplemen vitamin sebagai bagian dari kegiatan intervensi pendukung yang tidak dapat terpenuhi dengan baik serta budaya dan kepercayaan masyarakat yang menganggap tubuh anak yang pendek sering dilihat sebagai hasil turunan dari para orangtuanya. The purpose of this study was to understand the role of the village in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency and to find out the obstacles encountered in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Maya Regency. The results of this study indicate that the role of the village in preventing and reducing stunting is integrated in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and Mamuju District Regent Regulation Number 31 concerning Prevention and Reduction of Stunting integrated with carrying out convergence prevention of stunting through a work plan for the implementation of stunting prevention which includes maternal and child health intervention services; integrated nutritional counseling, provision of clean water and sanitation; social protection and early childhood services. Furthermore, related to the obstacles faced in preventing and reducing stunting in Topore village, including regarding the implementation of programs such as socialization that is not optimal regarding the different understanding of the community in responding to the problem of stunting, provision of food and vitamin supplements as part of supporting intervention activities that cannot be fulfilled properly as well as the culture and beliefs of society that considers a short child's body is often seen as a result of inheritance from their parents.
TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MAMUJU UTARA : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 115/PID.B/2021/PN PKY Bone, Meliani Meak; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY telah memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan,  atas perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Letawa, hakim mengatakan bahwasannya putusan yang telah di jatuhkan sudah tepat dan seadil-adilnya dalam menjatuhkan putusan tersebut kepada Terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak mengalami kesulitan dalam penjatuhan pidana tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana pada pada putusan 115/Pid.B/2021/PN PKY, berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yuridis.  Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa. Hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali perbutannya  dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan filosifis. This study aims to find out the judge's decision in criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY has fulfilled the judge's sense of justice and consideration in imposing sanctions on criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY. The research method used is qualitative research. Qualitative research uses a theoretical basis as a guide to focus research, as well as highlighting the processes and meanings contained in these phenomena by using primary and secondary data. The results of the study show that in decision Number 115/Pid.B/2021/PN Pky, the judge sentenced him to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months, for the actions of the defendant who was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of stealing coconuts PT. Letawa, the judge said that the decision that had been handed down was correct and fair in passing the decision to the Defendant. In imposing charges on the defendant the Panel of Judges did not experience any difficulties in imposing the sentence. Matters considered by the judge in imposing criminal sanctions on decision 115/Pid.B/2021/PN PKY, based on evidence, namely witness testimony and defendant's statement accompanied by evidence presented in the indictment by the public prosecutor. As well as the facts that were revealed at trial, strengthened by the conviction of the judge himself. In this case the judge uses juridical considerations. Besides that, before the judge imposes a sentence, the judge first considers things that can be aggravating and can relieve the Defendant. The judge gave leniency to the defendant because the defendant regretted his actions and promised not to repeat it again. In this case the judge used philosophical considerations.
EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR Wununara, Korneles; Mas, Marwan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah restorative justice diterapkan dalam peradilan anak di Kota Makassar dan mengetahui apakah restorative justice efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian di Kota Makassar, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingakatan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian penerapan restorative justice juga telah menekan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022.2) Bahwa Restorative justice baik di tigkat Penyidikan, Penuntutuan dan Pengadilan efektif mampu menguranggi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. This study aims to: 1) To find out how restorative justice is implemented in juvenile justice in the city of Makassar; 2) To find out whether restorative justice is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in the city of Makassar. The type of research used is qualitative, the research location is in Makassar City. This research uses primary legal materials obtained directly through interviews, secondary legal materials collected through library research, and tertiary legal materials collected via the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the application of restorative justice through diversion to the crime of theft committed by children in Makassar City is carried out at three levels and at each level it has been well implemented, this is because the percentage of the number of theft crimes committed by children in Makassar City has experienced a decline since the last three years, namely in 2020-2022. 2) That Restorative justice both at the level of investigation, prosecution and court is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in Makassar City.

Page 13 of 24 | Total Record : 234

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue