cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BABY DAYCARE TAMAN KANAK-KANAK KHALIFAH 4 DI MAKASSAR Musdalipa Musdalipa; Kamsilaniah Kamsilaniah; Andi Tira
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pemilik dan pengasuh di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar dan orang tua anak, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Substansi pernjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dengan tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. 2) Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha yaitu Baby Daycare Khalifah 4 Makassar harus bertanggung jawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak. This study aims to determine the substance of the child care agreement and the implementation of the responsibilities of the Baby DayCare Khalifah 4 Makassar towards the child's parents in the child care agreement. This research is an empirical normative research. The research data were obtained through interviews with the owners and caregivers at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar and the children's parents, then analyzed qualitatively. The results of the study show that 1) The substance of the child care agreement at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar complies with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and general provisions regarding agreements are regulated through Article 1320 of the Civil Code, namely with the aim that the first party wants the right that their child is cared for and grows well, while the second party wants wages or money. 2) The procedure for implementing child care at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar is by means of parents and their children coming directly to the place to get a form and a joint agreement between the child's parents and Daycare. This form serves as an agreement between the parties, which listed the rights and obligations of the parties.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks Amiruddin Makmur; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memeberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana  terhadap pelaku pembunuhan berencana. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa M.Asri yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang berdasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi pidana kurungan penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa M.Asri dengan pertimbangan yang meringankan terdakwa dirinya belum pernah dipidana sebelumnya serta bersikap sopan dalam persidangan This study aims to find out how law enforcement efforts are made against the perpetrators of premeditated murder and to find out how judges give consideration regarding imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results showed that the law enforcement efforts carried out by the judge against the defendant M. Asri who had participated in the premeditated murder were in accordance with the laws and regulations where the judge had given considerations in his decision based on the conviction obtained from valid evidence. based on the law and imposed a criminal sanction of 15 years in prison against the defendant M. Asri with the mitigating considerations for the defendant himself having never been convicted before and being polite in court
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KECAMATAN BONTOALA Syahrul Gunawan; Yulia A. Hasan; Andi Tira
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2310

Abstract

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHPidana. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh preman kepada pelaku UMKM dan dilakukan secara berlanjut. Penegakan hukum merupakan upaya penegak hukum yaitu kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala adalah upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya repsesif. Upaya pre-emtif adalah sosialisasi dengan cara menghimbau kepada pelaku UMKM agar tidak memberikan jatah preman kepada preman yang melakukan pemerasan. Upaya preventif adalah penyuluhan dengan cara membuat perjanjian suatu komitmen antara penegak hukum dengan preman untuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya represif adalah melaksanakan operasi patuh kepada preman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari hasil observasi. wawancara, dan kuesioner kepada responden. Data sekunder merupakan data dari penelitian bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel tentang tindak pidana pemerasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini meninjau pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala. The criminal act of extortion is regulated in Article 368 of the Criminal Code.  This criminal act of extortion is carried out by thugs against MSME actors and is carried out continuously.  Law enforcement is an effort to uphold the law, namely the police based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia.  Law enforcement efforts carried out by the Bontoala Sector Police are pre-emptive efforts, preventive efforts, and recessive efforts.  The pre-emptive effort is socialization by appealing to MSME actors not to give thugs rations to thugs who extort money.  Preventive efforts are counseling by means of making an agreement a commitment between law enforcers and thugs not to commit criminal acts of extortion.  Repressive efforts are carrying out operations obeying thugs in accordance with the laws and regulations that govern.This study aims to determine law enforcement efforts against criminal acts of extortion in Bontoala District.  The research method uses a qualitative approach.  Types and sources of data can be in the form of primary data and secondary data.  Primary data is data from the results of observations.  interviews, and questionnaires to respondents.  Secondary data is data from research on library materials, namely laws and regulations, books, journals and articles about the crime of extortion.  The results and discussion in this study review the law enforcement efforts carried out by the Bontoala Sector Police.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ruslan Mustari
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.3448

Abstract

Penelitian ini memganalisis penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan uindang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi bahwa penegak hukum tidak harus membuktikan terlebih dulu asal usul harta kekayaan dari hasil korupsi sebagai tindak pidana asal namun cukup dengan membuktikan bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik tindak pidana korupsi untuk menghentikan perkara karena tindak pidana asalnya belum terbukti. Undang-undang tindak pidana pencucian uang memiliki perinsip follow  the  money, artinya penegak hukum dapat melakukan penelusuran kemana saja uang hasil tindak pidana korupsi. Penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek untuk memiskinkan koruptor. This research analyzes the application of the money laundering crime law in handling corruption crimes in Indonesia. This research is normative research with a statutory and conceptual approach, this research is descriptive analysis, the legal material used is primary legal material in the form of statutory regulations related to the crime of money laundering. The results of the research show that the application of the money laundering crime law in handling criminal acts of corruption means that law enforcers do not have to first prove the origin of assets resulting from corruption as a predicate crime, but it is enough to prove that the proceeds of crime do in fact originate from a predicate crime. whereas the law does not require that the predicate criminal act be materially proven. So there is no longer any reason for corruption investigators to stop the case because the original crime has not been proven. The money laundering crime law has the principle of follow the money, meaning that law enforcers can trace where the money resulting from criminal acts of corruption is. The application of the money laundering crime law in corruption crimes is expected to have the effect of impoverishing corruptors
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KOTA MAKASSAR Pamelleri, Andi Chakra; Hamid, Abdul Haris; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Makassar dan upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah Faktor ketersinggungan dan sakit hati disusul dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah selain upaya hukum juga dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkelahian. This study aims to determine: 1) Factors that cause fights between groups in the city of Makassar, 2) How are the efforts to deal with cases of fights between groups in the city of Makassar. The research method used is a qualitative descriptive research method, using primary and secondary data sources The results of this study indicate that: 1) The factors that cause fights between groups in Makassar City are the offence and hurt factor, followed by economic factors, educational factors, environmental factors, and revenge factors, 2) How to deal with cases of fights between groups in Makassar City is in addition to legal efforts also by reconciling the parties involved in fights.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Saputra, Andi Irham Andry; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2113

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidan. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI NEW MAKASSAR MALL Firdayanti, HSM; Hamid, Abd. Haris; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli antara para pihak di New Makassar Mall dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kios di New Makassar Mall. Penelitian ini dilaksanakan di New Makassar Mall dan PT. Melati Tunggal Inti Raya menggunakan tipe penelitian         Normatif-Empiris, pendekatan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Jual Beli antara para pihak di New Makassar Mall baik Konsumen Pertama maupun Konsumen Kedua adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios dengan bentuk Perjanjian Akta di Bawah Tangan, untuk PPJB Konsumen Kedua telah diregistrasi di buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan oleh Notaris. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap Konsumen Pertama oleh Pelaku Usaha yang menjual kios tanpa sepengetahuan Konsumen Pertama kepada Konsumen Kedua, bahkan Konsumen Pertama tidak memiliki PPJB dari Pelaku Usaha, sehingga Konsumen Pertama dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum, meskipun telah ada Gentlement’s Aggreement antara Konsumen Pertama dan Pelaku Usaha terkait pembayaran dan penerbitan sertfikat. This research aims to find out the form of buying and selling agreements between the parties at the New Makassar Mall and to know the legal protection of consumers in the agreement to buy and sell kiosks at the New Makassar Mall. This research was conducted at the New Makassar Mall and PT. Melati Tunggal Inti Raya uses Normative-Empirical research type, the approach is done by studying the law in fact-based reality through interviews and documentation.The results showed that the form of Sale and Purchase Agreement between the parties at the New Makassar Mall both First consumer and Second Consumer is a Binding Agreement on Buying and Selling (PPJB) Kiosk with the form of Deed Agreement under the Hand, for PPJB Second Consumer has been registered in a special book called Letter Registration Book under the Hand by Notary Public.The absence of legal protection against the First Consumer by businesses that sell kiosks without the knowledge of the First Consumer to the Second Consumer, even the First Consumer does not have PPJB from the Business, so the First Consumer is harmed and has no legal certainty, although there has been Gentlement's Aggreement between First Consumers and Businesses related to payment and issuance of certificates.
PERCERAIAN AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI Zulkifli, Zulkifli; Waspada, Waspada; Taba, Hamzah
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.2167

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian dan upaya dalam mengatasi penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian serta dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait penyimpangan seksual yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yaitu, genetik kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu terapi jiwa, spiritual intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran kepada konseling dalam perspektif agama. Agar tidak terjadinya hal penyimpangan yang dapat mengakibatkan perceraian khususnya pada perkara No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks dibutuhkan kesadaran terhadap pihak yang berlaku menyimpang bahwa tindakan tersebut akan berdampak sangat fatal bagi kesehatan di samping itu juga merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hendaknya para orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan cara yang sebenar-benarnya dan para pihak yang berperilaku menyimpang agar kiranya The aim of the research is to find out the background of sexual deviations committed by wives resulting in divorce and efforts to overcome sexual deviations that result in divorce as well as the basis for the legal considerations of the panel of judges in deciding cases related to sexual deviations that cause divorce. This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, with data collection techniques, namely field studies, interviews. In addition, the author also conducted a literature study by reviewing books, literature and statutory regulations. The results of the research show that sexual disorders are caused by two factors, namely genetics, physical or psychological violence experienced by children, and depression. The treatment method is mental therapy, spiritual intervention, namely the psychologist's efforts to provide awareness to counseling from a religious perspective. So that there are no irregularities that could result in divorce, especially in case No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks requires awareness among the parties involved that deviation from this action will have a very fatal impact on health, besides that it is also the act most hated by Allah SWT. Parents should provide education to their children in a truthful way and those who behave deviantly should
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN Putri, Rukmanawati; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan, 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR yang dijatuhi pidana selama 6 bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dengan berdasarkan fakta sesuai dipersidangan dan adanya alat bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti Surat yaitu : 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Keterangan Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perjudian togel. Sanksi yang di jatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan karena hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA Salsabila, Sabrina; Madiong , Baso; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2216

Abstract

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbagan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.

Page 12 of 24 | Total Record : 234

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue