cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 12   13   14   15   16 
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DI KOTA MAKASSAR Setiawan, Eko Bayu; Hamid, Abdul Haris; kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang terhadap konsumen di kota Makassar dan kendala-kendala yang dialami oleh PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap konsumen barang. Penelitian ini dilakukan di Perusahan jasa Pengiriman PT. Cahaya Ujung Kota Makassar, dengan menggunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, dengan menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah tersebut. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Menurut penulis PT. Cahaya Ujung belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang telah dikirm melalui perusahaan tersebut. Yang dimana Pasal 4 UUPK dan Pasal 5 UUPK menjelaskan hak dan kewajiban Konsumen, Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Perusahaan yaitu PT. Cahaya Ujung dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Untuk menghindari kerugian terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, maka konsumen diwajibkan untuk, Membaca atau mengikuti petunjuk atau syarat- syarat yang ada didalam kertas resi., Beritikad baik dalam melakukan atau menggunakan jasa ekspedisi, Membayar sesuai dengan biaya pengiriman, Mengikuti prosedur pemberian ganti rugi oleh pihak perusahaan. 2) kendala-kendala yang dialami oleh PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang  yang rusak atau hilang tidak dapat di gantikan secara langsung, dikarenakan terkendala biaya apa bila barang tersebut termasuk barang mahal. Tetapi perusahaan akan memberikan kepastian kepada konsumen agar secepatnya akan dilakukan penggantian barang yang rusak ataupun hilang, dengan adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. PT. Cahaya Ujung untuk menjalankan kegiatannya dengan benar sesuai Hukum yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk memberikan kepercayaan yang tinggi kepada konsumen pengguna jasa pengiriman barang, dengan cara memberlakukan aturan sistem asuransi otomatis dan menambahkan biaya tambahan untuk memberikan keamanan barang tersebut This study aims to find out: 1) How is the implementation of the responsibilities of PT. Cahaya Ujung as a goods delivery service company for consumers in the city of Makassar, 2) What are the obstacles experienced by PT. Cahaya Ujung as a goods delivery service company in carrying out responsibilities towards consumers of goods This research was conducted at the shipping service company PT. Cahaya Ujung Makassar City, using a data analysis system, namely qualitative and descriptive analysis, by aligning and describing the real situation regarding the problem. The research results show that: 1) According to the author, PT. Cahaya Ujung is not fully responsible for damage to goods that have been sent through the company. Where Article 4 UUPK and Article 5 UUPK explain the rights and obligations of consumers, but these provisions do not apply if the company, namely PT. Cahaya Ujung can prove that the error is a consumer fault. To avoid harm to one of the parties to the agreement, the consumer is required to, Read or follow the instructions or conditions contained in the receipt paper., Have good faith in carrying out or using expedition services, Pay according to shipping costs, Follow the procedure for providing compensation by the company. 2) the constraints experienced by PT. Cahaya Ujung as a shipping service company for goods that are damaged or lost cannot be replaced directly, due to constraints on costs if the goods are expensive items. But the company will provide certainty to consumers so that goods that are damaged or lost will be replaced as soon as possible, with an agreement between the business actor and the consumer. PT. Cahaya Ujung to carry out its activities properly in accordance with applicable laws in order to improve quality and quantity to provide high trust to consumers who use goods delivery services, by imposing automatic insurance system rules and adding additional costs to provide security for these goods
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR Kamri, Nurfadilah; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19 dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni faktor individu, faktor keluarga, faktor layanan kesehatan, faktor sosial, budaya dan agama. Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat memicu penolakan pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19 yang diperparah dengan praktik di Indonesia dilakukan dengan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat. Banyaknya fenomena keluarga pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengambil paksa jenazah korban tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Seperti halnya di Kota Makassar terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 telah dilakukan penyidikan dan terdapat beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. Hal ini tentunya akan  menyebabkan terciptanya pengurangan jaminan juga kepastian hukum, jika para oknum pelaku tidak diproses secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Kota Makassar dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. This study aims to find out what factors are the cause of the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 and the attitude of the community towards the crime of forcing the removal of the bodies of Covid-19 The research method used is descriptive analysis with an empirical approach. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study indicate that the factors causing the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients are individual factors, family factors, health service factors, social, cultural and religious factors. The public's attitude towards the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients, namely the uncontrolled psychological condition of the deceased's family and cultural values that have taken root in society, triggers the rejection of returning the bodies with the Covid-19 procedure which is exacerbated by the practice in Indonesia carried out independently in society diverse and influenced by perceptions and sources of information that are not quite right There are many phenomena of families of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) patients who forcibly take the bodies of victims without complying with existing health protocols in several regions in Indonesia. As is the case in Makassar City, an investigation has been carried out regarding the forced removal of the bodies of Covid-19 patients and several people have been named suspects in the Makassar District Court decision Number: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. This of course will lead to the creation of a reduction in guarantees as well as legal certainty, if the unscrupulous perpetrators are not processed strictly. This study aims to identify and analyze the factors that cause the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients in Makassar City and the attitude of the community towards the crime of forcing the corpses of Covid-19 patients.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO Indah, Nur; Hamid, Abdul Haris; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2291

Abstract

Bangsa Indonesia memliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (Social Control Theory) dan Sub Budaya (Sub Culture Theory) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan Siri' na Pacce (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code
ANALISIS SOSIO YURUDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT VALE DI KABUPATEN LUWU TIMUR Sulfahmi, Sulfahmi; Hasan, Yulia A.; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di PT Vale, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale, melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No 1824 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa (Permen Des) No 5 Tahun 2016. Tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan mandiri, pada wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) meliputi tiga aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya pada Aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktorat) yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Selain itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Laut. This research aims to determine the juridical aspects of corporate social responsibility of PT. Vale Indonesia Tbk. in improving the welfare of the people of Malili District, East Luwu Regency and to find out the role of companies in carrying out corporate social responsibility in accordance with applicable regulations. The research was conducted at PT Vale, Malili District, East Luwu Regency using a juridical-empirical approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of the research show that the juridical aspect of PT Vale's Corporate Social Responsibility collaborated by signing a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement with the Directorate General of Rural Area Development, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (PDTT), Community and Village Empowerment Service South Sulawesi Province, and the East Luwu Regency Government, in accordance with the mandate of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1824 of 2018 and the Minister of Village Regulation (Permen Des) No. 5 of 2016. Concerning community development and empowerment programs and the development of independent rural areas, in PT Vale empowerment areas Indonesia Tbk, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The Corporate Social Responsibility Program, referred to as the Independent Rural Area Development Program (PKPM), covers three aspects, namely Health, Education and Environmental Improvement. PT Vale supports the development of community health facilities, including Pustu (Subsidiary Health Centers) and Community Health Centers which specifically aim to ensure the health of poor communities in Malili District. Furthermore, the education aspect is aimed at providing scholarships to Masters and Doctorate students in East Luwu Regency by fulfilling the requirements as recipients of scholarship assistance, providing facilities and development funds for schools in need. Apart from that, it provides a Sustainable Environmentally Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) with activities in the form of Cultivation of an Organic System of Rice Intensification (SRI) which does not use chemicals that can have a bad impact on the environment, Livestock Development and Supporting Coastal Development Areas and Marine Processing Industries
TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung; Hasan, Yulia A.; Tira, Andi
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2293

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan  minuman keras tradisional serta  mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualiatitaif dengan pendekatan sosio yuridis. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif kemudian data yang diperoleh diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka menginginkan penindakan tegas dari aparat,  namun kurangnya sosialisasi mengenai pengaturan penjualan miras tradisional, faktor budaya masyarakat, pendapatan masyarakat serta belum adanya aturan yang spesifik menyebabkan masih maraknya penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. The purpose of this study is to determine the paradigm of the people of Sikka County towards the sale of traditional liquor and to find out the factors that cause the people of Sikka County to still sell traditional liquor after the issuance of regulations regarding the supervision and control of traditional liquor. The type of research used is quality research with a socio-juridical approach. Data sources are primary and secondary data with data collection techniques carried out through interviews and questionnaires. Then the data are analyzed using qualitative and quantitative methods then the data obtained are deductively deductively deciphered. The results showed that the people of Sikka County wanted strict enforcement from the authorities, but the lack of socialization regarding the regulation of the sale of traditional liquor, cultural factors of the community, community income and the absence of specific regulations caused the rampant sale of traditional liquor in Sikka County.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.26/PID.SUS-TPK/2020/PN.MAMUJU Pawa, Denny Octovian Arruanbanga; Mas, Marwan; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak hakim pengadilan Negeri Mamuju dan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal dan data dari Pengadilan Negeri Mamuju yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Majelis hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa. This study aims to find out: How is the sentence imposed by judges related to misuse of village fund budgets, and how are legal considerations by judges in giving decisions in cases of corruption criminal acts of misuse of village fund budgets. This study uses a normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, data from primary material is obtained directly through information using interview techniques with judges at the Mamuju District Court and data from secondary material refers to laws, books, journals and data from the Mamuju District Court relating to the problems studied as well as the sources and information obtained from the results of interviews conducted with the Judges of the Mamuju District Court. Based on the results of the research, the authors show that the sentencing of the sentence in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam refers to Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crime Corruption. As well as in passing a decision on the Corruption Crime of Using the Village Fund Budget in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. The panel of judges used Juridical and Non-Juridical considerations. However, according to the author, the judge should have explored in depth the non-juridical considerations, mainly regarding matters aggravating the Defendant.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA Lembang, Andrio Rante; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2314

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Akibat hukum dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu menganalisis objek masalah dan menyatukan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Makassar.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Netflix sebagai layanan streaming film merupakan perusahaan asing yang belum memenuhi regulasi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing yang belum melengkapi legalitas di Indonesia seperti Netflix akan diberikan sanksi. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap perusahaan Netflix sebagai layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia dapat dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet penyiaran film pada Netflix di Indonesia. This research aims to find out: Legal consequences and actions that can be taken by the government for Netflix services that are not yet legally incorporated in Indonesia. The research method used is empirical normative research, namely analyzing the object of the problem and uniting laws and regulations with their application in society. The data collection technique was through interviews with the General Legal Administration Services Sub-Division of the Ministry of Justice and Human Rights Makassar. The results showed: 1) Netflix as a movie streaming service is a foreign company that has not complied with government regulations according to Law Number 25 of 2007 concerning Foreign Investment and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Netflix does not yet have a representative office in Indonesia as a foreign company investing in Indonesia. Foreign companies that have not completed legality in Indonesia, such as Netflix, will be given sanctions. 2) Actions that can be taken by the government against the Netflix company as a film streaming service that is not yet a legal entity in Indonesia can be considered illegal because it has not complied with regulations in force in Indonesia and Netflix's broadcasting status will be deactivated until internet access is blocked for movie broadcasting on Netflix in Indonesia.
PELAKSANAA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INFORMASI DATA PRIBADI Sadar, Aprillia; Oner, Basri; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.3386

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian normatif empirik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara pada salah satu anggota penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencarian tersangka, alat bukti, dan saksi adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian agar proses penyelidikan berjalan lancar dengan cara : Upaya Aktif dan Upaya Pasif serta dengan mempermudah penyelidikan dapat dilakukan secara tim dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan secara tekhnis melakukan komunikasi antar personal Cyber  Nusantara dan Petugas Interpol yang menangani Kejahatan dunia Maya The purpose of this study is to analyze how the investigation process and efforts to complete the investigation process related to cyber crime cases committed by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation. For this reason, this study uses empirical normative research. With primary and secondary data sources. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police by conducting interviews with one of the investigators at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate. The results of the study indicate that in the investigation process carried out there are still several obstacles or obstacles in the search for suspects, evidence, and witnesses. The efforts made by the Police so that the investigation process runs smoothly by: Active Efforts and Passive Efforts and by facilitating investigations can be carried out effectively. team by conducting training to improve the team's capabilities and technically carry out interpersonal communication between Cyber Nusantara and Interpol Officers who handle Cyber Crime
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN PERILAKU AKIBAT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI: STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-I/2022 Ningsi, Nurna; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup dan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik mengumpulkan data yaitu melakukan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan: 1) Unsur-unsur perjanjian tertutup PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada hukum persaingan usaha terpenuhi sehingga perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor dikategorikan melanggar perjanjian tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup Undang-Undang Persaingan usaha menggunakan pendekatan rule of reason. 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha mengabulkan permohonan perubahan perilaku PT. Petrokimia Gresik dengan pertimbangan terpenuhinya syarat serta kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik sehingga perkara tersebut dihentikan dengan melakukan beberapa pertimbangan salah satunya melihat dari kerugian yang dikhawatirkan akan berdampak kepada kelangsungan usaha atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu sanksi denda tidak dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar perjanjian tertutup pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat This This research aims to find out: 1) Is the agreement between PT. Petrokimia Gresik and distributors fulfill the elements of a closed agreement. 2) What are the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission in granting permits to PT. Petrokimia Gresik (Persero). The research method used in qualitative research is the Juridical-Empirical approach. The data collection technique is by conducting interviews with the Makassar City Business Competition Supervisory Commission. The research results show: 1) Elements of closed agreements PT. Petrokimia Gresik and distributors comply with business competition law so that the agreement between PT Petrokimia Gresik and distributors is categorized as violating a closed agreement as regulated in Article 15 of Law no. 5 of 1999. Closed agreements in the Business Competition Law use a rule of reason approach. 2) The Business Competition Supervisory Commission granted PT's request to change behavior. Petrokimia Gresik with consideration of fulfilling the conditions and obligations carried out by PT. Petrokimia Gresik so the case was stopped with several considerations, one of which was looking at the losses which were feared to impact business continuity or even reduce the workforce. Therefore, fines are not imposed on parties proven to have violated closed agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Unfair Business Practices and Unfair Business Competition
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE Hasmadianto, Andi Arham Maulana; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ResortBone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kabupaten Bone. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros tepatnya di Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana dan Upaya premetif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut This study aims to find out and analyze the factors that cause the crime of murder by children, as well as know and analyze the countermeasures carried out by the ResortBone Police and the Maros Class II Child Special Development Institute in tackling the crime of murder by children in Bone Regency. The type of research used is normative-empirical legal research. The location of this research was carried out in Bone Regency and Maros Regency, to be precise at the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute. The data collection technique used is the technique of library research, field studies and interviews. The results showed that the factors that cause children to commit murder are internal factors, namely negative thinking patterns, psychology, and emotional instability and external factors, namely family factors, social environment factors, and economic factors. efforts made by the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute in overcoming the crime of murder committed by children, namely with two efforts consisting of repressive efforts, namely through criminal law channels and preventive and preventive efforts, namely initial efforts to prevent this happened.

Page 14 of 24 | Total Record : 234

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue