cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 13   14   15   16   17 
KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Adinda, Andi; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat Sertifikat elektronik hak milik atas tanah dan faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sertifikat elektronik di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Notaris dan PPAT Zulhajji Hamid serta pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber serta library research. Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan: 1) Sertifikat elektronik merupakan Sertifikat yang memiliki kedudukan yang sama dengan Sertifikat analog dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan. Hal tersebut dikarenakan Sertifikat tanah elektronik memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sertifikat elektronik dikategorikan sebagai alat bukti elektronik jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan ditampilkan melalui Sistem Elektronik sehingga menerangkan suatu keadaan. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menurut Pasal 6 UU ITE merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata. 2) Faktor – faktor yang menghambat penerapan Sertifikat elektronik di Kota Makassar adalah kebijakan pemerintah daerah terkait administrasi pertanahan, budaya analog di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi, akses yang kurang merata, dan minimnya anggaran APBN untuk mengaplikasikan Sertifikat elektronik. Faktor penghambat tersebut terjadi dikarenakan pemerintah tidak melakukan persiapan tahap awal yang matang untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikat tanah elektronik serta masih banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini belum siap untuk menerima perubahan Sertifikat analog menjadi Sertifikat elektronik. This study aims to determine 1) The binding force of electronic certificates of land ownership rights. 2) Factors that become obstacles in the implementation of electronic certificates in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting data and conducting interviews with the Office of Notary and PPAT Zulhajji Hamid and the Makassar City Land Office. The types and sources of data in this research are Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials. The data collection technique used in this research is through interviews with sources and library research. The data analysis used is the data obtained in this study will then be analyzed qualitatively. The results of the research show: 1) Electronic certificates are certificates that have the same position as analog certificates and can be used as valid evidence in a trial. This is because electronic land certificates have a legal basis that refers to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Electronic certificates are categorized as electronic evidence if the information can be guaranteed its integrity, can be accounted for, can be accessed and displayed through an Electronic System so that it explains a situation. Printouts of Electronic Information and Electronic Documents according to Article 6 of the ITE Law are an extension of letter evidence as stipulated in Article 184 (1) of the Criminal Procedure Code and written evidence according to Article 1866 of the Civil Code. 2) Factors inhibiting the application of electronic certificates in Makassar City are local government policies related to land administration, analog culture among the community, lack of socialization, uneven access, and the lack of a state budget to apply electronic certificates. These inhibiting factors occur because the government has not made careful early stage preparations to address public concerns regarding the implementation of electronic land certificates and there are still many Indonesians who are currently not ready to accept the change from analog certificates to electronic certificates
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA Dewi, Asrah; Santing, Waspada; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga dan mengetahui penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan  yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Polsek Tamalate Makassar, Advokat BPH PERADI Makassar, Dosen Fakultas Psikolog Universitas Bosowa dan majelis taklim khairunas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skirpsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga  pada Putusan No.844/Pid.B/2022/Pn Mks bahwa ada 4 faktor yaitu: (a).Niat atau kesengajaan, (b). Kesenangan pribadi, (c). Keadaan ekonomi, (d).Lingkungan pergaulan, (2) Penerapan Pasal 367 KUHP dalam Putusan No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa  (adik kandung) terhadap korban (kakak kandung) yang terbukti bersalah mencuri barang milik korban, dalam hal ini diterapkan atas delik aduan yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal 367 KUHP, oleh karena itu, hakim menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan Research aims to determine the factors causing theft in the family and to find out the application of Article 367 of the Criminal Code in the case (Decision Number 844/Pid.B/2022/PN Mks). This study uses empirical normative research types, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, Makassar Tamalate Police Station, BPH PERADI Makassar Advocates, Lecturers of the Faculty of Psychologists, Bosowa University and the taklim khairunas assembly. While secondary data is obtained from literature research by studying books, legislation, rulings and journals related to this literary content. The results of this study show that: (1) The factors causing theft in the family in Decision No.844/Pid.B/2022/Pn Mks that there are 4 factors, namely: (a). Intent or intentionality, (b). Personal pleasure, (c). The state of the economy, (d). Social environment, (2) Application of Article 367 of the Criminal Code in Decision No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. The criminal act of theft in the family committed by the accused (younger sibling) against the victim (sibling) who is found guilty of stealing the victim's property, in this case is applied to the offense of the complaint, namely by looking at the fulfillment of all elements in article 367 of the Criminal Code, therefore, The judge sentenced the defendant to imprisonment for 9 (nine) months.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA’DAN DI TANA TORAJA: Studi Kasus Pt. Sabar Jaya Dappi, Setti; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa’dan Tana Toraja dan untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa’dan Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kualitatif yaitu memilih data yang berkualitas untuk memilih data yang berkualitas dan disajikan dengan cara  deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencemaran sungai sa’dan yang dilakukan PT. Sabar jaya Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang menggangu masyarakat, Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkkan tumbuhan di sekitarnya. aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pegelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepad masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa’dan This study aims to find out whether PT Patient Jaya has fulfilled the elements of environmental pollution and destruction in the Tana Toraja Sa'dan River and to find out how the actions of the police and the Tana Toraja regional government have regarding the alleged pollution and environmental destruction of the Tana Toraja Sa'dan River.This type of research is empirical normative. The data collection method is structured interviews. The analytical method used in this study is using qualitative techniques, namely choosing quality data to select quality data and present it in a descriptive way to draw a conclusion on the issues discussed.This study provides an overview of the pollution of the Sa'dan River by PT.sabar jaya The factory gas waste causes pollution that disturbs the community. The river water cannot be used by residents because it has been polluted by B3 waste (hazardous and toxic materials). surrounding. police officers carry out patrols and coaching efforts for business actors so that their business activities do not pollute the environment. Then the Tana Toraja local government supervises environmental management of businesses or activities, either in the form of routine supervision of semiannual reports of environmental approval permit holders and actively conducts education and outreach to the community on the prevention of pollution of the Sa'dan river
ANALISIS VIKTIMOLOGIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 208/PID.B/2019/PN MKS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Pakulla, Appriantho; Zubaedah, Siti; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai peran korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana dalam putusan perkara pidana nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan (normatif-empiris). Hasil penelitian menunjukkan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, bahwa korban bertindak sebagai precipitative victims, yaitu tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Korban telah memperlihatkan beberapa perilaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan atas dirinya. Pertimbangan hakim terhadap peranan korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, adalah aspek viktimologi korban menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Dalam hukum pidana, perbuatan pelaku selalu menjadi tolak ukur utama. Adapun peranan korban hanya dijadikan sebagai pelengkap fakta-fakta persidangan untuk memudahkan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku This study aims to determine the role of the victim in the occurrence of the crime of theft with violence in the decision and to find out the judge's considerations regarding the role of the victim as the cause of the crime in the decision on criminal case number 208/Pid.B/2019/PN Mks. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi. The method used in this research is literature and field (normative-empirical). The results of the study show that the crime of theft with violence in decision No. 208/Pid.B/2019/PN Mks, that the victim acts as a precipitative victim, that is, does not do anything to the perpetrator, but it does not occur to him that his behavior encourages the perpetrator to commit crimes against himself . The victim has shown several behaviors that influence the occurrence of the crime against him. The judge's consideration of the role of the victim as the cause of the crime of theft with violence in the decision on case Number 208/Pid.B/2019/PN Mks, is that the victim's victimology aspect is one that is considered. Even though the judge handed down a lower prison sentence than the public prosecutor, this does not show that the judge did not consider the victim. The public prosecutor indicted Article 365 paragraph 4 and paragraphs 1, 2 and 4 of the Criminal Code with a maximum prison term of 20 years. But the judge only sentenced him to 18 years. In criminal law, the perpetrator's actions are always the main benchmark. The role of the victim is only used as a complement to the facts of the trial to make it easier for the judge to sentence the perpetrator
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT Lessy, Patrialis Akbar; Renggong, Ruslan; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4018

Abstract

Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba. Pencucian uang adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan keuntungan hasil kejahatan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tindakan pencucian uang saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengumpulkan data kualitatif dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Putusan pidana terkait tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dianggap tidak adil Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks This research is to evaluate whether the criminal act of money laundering fulfills the elements of the criminal act of money laundering and whether the judge applies fair sanctions in the case decision with No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks at the South and West Sulawesi Bank Branch Offices in Bulukumba. Money laundering is an act that involves exploiting or using the proceeds of previous crimes. The current law that regulates money laundering is "Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". This research uses normative-empirical research methods by collecting qualitative data from interviews and literature studies. The results of this research show whereas, the application of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision on case No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks is proven to fulfill the elements of the crime of money laundering. the criminal act of money laundering by the defendant was considered unfair because the defendant as a banker abused his power. The judge in his considerations only considered mitigating matters so that later this became a deficiency in case decision No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Mks.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Salim, Muhammad Aznur Awal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4019

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah pelaksaan pendaftaran tanah untuk perumahan, serta untuk mengkaji dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal The purpose of this study is to study and analyze how land registration is carried out for housing, as well as to examine and analyze what obstacles are encountered in implementing land registration for housing and how to solve them. The analytical method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to rights holders over a parcel of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as the holder of the rights in question. The implementation of land registration activities for housing in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997. The process of land registration includes the collection and determination of the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the function and use of certificates, and the high cost of registering land. Taxation obligations as a tax burden on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of understanding of the community related to certificates which are proof of land or land rights. Furthermore, costs, most developers in Tanralili Sub-District are not so constrained by the cost of making certificates, because they buy land from local residents not so expensive
PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE SUSU INDO’TA DI KOTA MAKASSAR Zahwa R., Chaerunisa; Kamsilaniah, Kamsilaniah; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4021

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian waralaba susu indo’ta terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian tanggung jawab terhadap komplain konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris. Jenis data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Susu Indo’ta dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab Susu Indo’ta Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian franchise Susu Indo’ta yang dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian. Namun salah satu pihak melanggar kewajibannya yang sebabkan wanprestasi, maka dari itu pihak franchisor memberikan teguran terkait kelalaian dari franchisee. Sesuai dengan yang tercantum pada kontrak perjanjian franchise Susu Indo’ta yang dimana apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan dengan cara musyawarah This research aims to determine and analyze the implementation of the Indo'ta Milk franchise agreement regarding the implementation of the rights and obligations of the parties as well as resolving responsibilities for consumer complaints. The research method used is a qualitative research method with a Normative Empirical approach. The type of data used is primary data, namely data obtained from interviews with Susu Indo'ta and secondary data, obtained through literature study. Data collection techniques through library research and interviews with qualitative analysis. The research results show the form of responsibility of Susu Indo'ta Makassar City in implementing the Susu Indo'ta franchise agreement which is linked to the implementation of the rights and obligations of the parties to the agreement. However, one of the parties violated their obligations which resulted in default, therefore the franchisor issued a warning regarding the franchisee's negligence. In accordance with what is stated in the Susu Indo'ta franchise agreement contract, if a default occurs, it will be resolved through deliberation
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Hasdi, Cipta Anugrah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Kepolisan Resort Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang gunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa: (a) perlindungan identitas, (b) perlindungan fisik, meski demikian perlindungan belum berjalan dengan efektif; 2) faktor yang mempengaruhi  perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kep yaitu: (a) faktor internal yang terdiri dari (1) pelaku dan (2) korban, (b) faktor eksternal yang terdiri dari: (1) keluarga, (2) lingkungan, (3) hukuman, (4) Kebudayaan This study aims to: 1) identify and analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts; 2) to find out and analyze the factors that influence the occurrence of crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Pangkajene and Islands Resort Police Office. The methods used are interviews and literature studies. The results of the study show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Islands districts is carried out by providing protection in the form of: (a) identity protection, (b) physical protection, although this protection has not been effective; 2) factors that influence legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Kep Regencies, namely: (a) internal factors consisting of (1) perpetrators and (2) victims, (b) external factors consisting of: ( 1) family, (2) environment, (3) punishment, (4) culture
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX Rizky, Evelina; Hasan, Yulia A.; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui video call sex dan mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui video call sex. Penelitian ini menggunakan tipe menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, jenis data yang digunakan  yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Polres Makassar, Polres Barru, Advokat, Ahli IT, Psikolog, dan Remaja SMA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex dimana Faktor Keluarga dan Teman, kondisi keluarga dan lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui website, televisi, facebook telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Faktor sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui Video Call Sex. Faktor pengalaman seksual dini, hal ini yang membuat anak merasa dirinya sudah tidak berharga kemudian malah menjatuhkan diri ke dunia Eksploitasi  anak. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex dimana dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah tindak pidana Eksploitasi kemudian bahwa perlindungan anak itu dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Pihak terkait dalam melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut. Pentingnya Kerjasama Stakeholder baik pemerintah, penegak hukum maupun Lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih mungkin This research aims to find out what factors cause exploitation of children through video call sex and to find out the prevention of criminal acts of exploitation of children through video call sex. This research uses a qualitative research type combined with a juridical-empirical approach, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by the Makassar Police, Barru Police, Advocates, and Psychologists. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws, decisions and journals related to the content of this research. The results of this study indicate that factors Causing Exploitation of Children Through Video Call Sex where Family and Friend Factors, family conditions and social environment play an important role for a child. In addition, children must be careful in choosing friends in their social environment. Information and Communication Technology factors in the use of information technology have not only positive but also negative impacts. Through websites, television, Facebook have trapped children in sexual crime traps which lead to Child Exploitation. Socio-economic factors have a huge influence on a child in being able to trap a child into engaging in Child Exploitation through Video Call Sex. The factor of early sexual experience, this is what makes children feel that they are no longer valuable and then instead fall into the world of child exploitation. Countermeasures against Exploitation of Children Through Video Call Sex where by conducting outreach in the area it is hoped that all members of the community will obtain important information and want to prevent the crime of Exploitation then that protecting children in the school environment is the responsibility of all school members. Related parties in carrying out campaigns to prevent criminal acts of child exploitation, of course, by utilizing social media in carrying out these campaigns. The Importance of Cooperation Stakeholders, both government, law enforcement and institutions that deal with children in combating criminal acts of exploitation, this is very important, of course, to form an institutional system of cooperation so that the prevention of criminal acts of child exploitation can be minimized as early as possible
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM ADAT INDONA SESENAPADANG Ferdynando, Ferdynando; Renggong, Ruslan; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa dan penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa Kecamataan Sesenapadang. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ; 1) penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yaitu didasarkan pada sistem Ada’ Tuo Tang Mate, Mapia Tang Kadake artinya bahwa penyelesain tindak pidana mengedepankan rasa kemanusiaan dimana setiap penyelesaian tindak pidana tidak mengedepankan ego dalam diri seseorang tetapi lebih kepada persetujuan yang akan merujuk kepada hal-hal baik dan akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan; 2) penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang, bahwa penerapan sanksi di wilayah Adat Indona Sesenapadang sudah berlaku adil pada masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut, dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan, hal ini didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat atau strata sosial dimana masyarakat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi saksi sesuai dengan kemampuan pelaku (umpotakin takinna).

Page 15 of 24 | Total Record : 234

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue