cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 14   15   16   17   18 
PENYELESAIAN PERKARA DENGAN METODE RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELAUI MEDIA SOSIAL Bahar, Nur Hijir Ismail; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba sebenarnya telah berjalan optimal akan tetapi belum sepenuhnya karena dalam beberapa kasus masih terdapat tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor yang menyebabkan perdamaian sebagai syarat formil dalam upaya restorative justice tidak tercapai. 2) Faktor penghambat penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: a. Faktor hukum yang mengakibatkan pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan perdamaian. b. Faktor ekonomi yang dimana pihak pelapor menuntut bayaran ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor. c. Faktor sosial yaitu adanya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini keluarga This study aims to find out how the application of restorative justice in cases of criminal defamation through social media at the Bulukumba Police Station. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The application of Restorative Justice in the Criminal Case of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police has actually been running optimally but not yet fully because in several cases there was still no agreement between the two parties who reported and reported which led to peace as a formal requirement in restorative justice efforts are not achieved. 2) The inhibiting factors for the implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police Station are influenced by 3 factors, namely: a. Legal factors that result in the victim and the perpetrator not reaching a peace agreement. b. Economic factors in which the reporting party demands compensation payments that the reported party cannot afford. c. The social factor is the existence of intervention from a third party in this case the family
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN : STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/Pid.B/2022/PN Mks Sakhkhar, Muhammad Nur; Oner, Basri; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menemukan data sekunder pada kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan putusan pidana nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah sesuai dengan fakta yuridis, sehingga terdakwa dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. Meskipun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa This study aims to determine the accountability of perpetrators of threats of violence in decision number: 328/Pid.B/2022/PN Mks and judges' considerations regarding the crime of threats of violence based on decision number 328/Pid.B/2022/PN Mks. The research method used is normative-empirical, carried out at the Makassar District Court by finding secondary data on legal principles, legal principles and legal doctrines used to answer the problems in this study. The research results show that (1). The responsibility of the perpetrators of the crime of threats of violence criminal decision number: 328/pid.B/2022/PN Mks applied to Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is in accordance with juridical facts, so that the defendant can be sentenced to a maximum of 1 year in prison or a fine of Rp. 4,500. However, the prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 8 months in prison and the payment of court costs of Rp. 5,000 but in fact the trial Judge gave a sentence as responsibility for the actions of the defendant with a prison sentence of 6 months and payment of court fees of Rp. 5,000 as a deterrent effect. (2). The judge's legal considerations for the crime of threats of violence in the decision were also in accordance with the facts revealed at the trial, but the panel of judges did not make the maximum decision because they considered things that lightened the defendant's behavior such as being polite during the trial, being frank and regretting his actions. defendant
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR Teturan, Kluyvert Revzy; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4030

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar dalam perkara Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negri Kelas 1 A Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, jenis data yang di gunakan yaitu data priemer dan data sekunder, Metode yang gunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumen untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa, pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang, seperti penjemputan dan pengembalian, kerahasian identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam memberikan perlindungan hukum juga tidak berjalan dengan efektif karena adanya beberapa hambatan, pertama korban tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua sikorban mungkin takut akan adanya akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut dan ketiga sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas The study aims to identify the forms and barriers in providing legal protection to victims of crime of trafficking people in the City of Makassar in the case (Judgment No. 491 / pid.sus / 2022 / pn mks) The study is a normative-empirical study conducted at the office of the first-class black court of Makassar and the police of the southern sulawesi district. The type of data used is primary and secondary data. The method used is an interview. library studies and documents to draw a conclusion on the issue discussed. Research results show that the implementation of legal protection against victims of human trafficking is done by providing such protection. compensation of losses, Restitution and compensation, consulting services and medical assistance, Legal assistance and providing information and as well as ensure the fulfillment hak-hak victims of the, such as pickup and return, the right to obtain kerahasian identity to rehabilitation providing legal protection is not effective because of several obstacles, first the unable to react against irregularities, the second sikorban probably feared there may be due to more serious because of opposition and the third concerned the social climate has been caused by the absence of broad rekasi
ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Sari, Muhammad Khairil; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4032

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana  No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan menelaah referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat Visum Et Repertum mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana  No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat Visum Et Repertum merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut This research was conducted to determine: The function of Visum Et Repertum in proving criminal acts and the judge's legal considerations in criminal cases No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn. Mks This research was conducted at the Makassar Polestabes and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by examining legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court judges. The results of this research concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Cases No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/P.Mks. that the decision-making process carried out by the panel of judges was in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI PT. AXA MANDIRI KOTA MAKASSAR Anggriani, Andi; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PT. AXA Mandiri Kota Makassar dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara dengan analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dengan produk yang dikaitkan dengan investasi, bahwa PT. AXA Mandiri melakukan tindakan hukum internal dengan memberhentikan secara sepihak tenaga pemasaran yang memberikan informasi tidak benar kepada nasabah PT. AXA Mandiri. Namun, PT. AXA Mandiri tidak memberikan ganti kerugian kepada nasabah karena penyebab kerugiannya sebagai mana telah ditetapkan dalam polis di luar tanggung jawab pihak AXA Mandiri This study aims to determine and analyze the form of responsibility of PT. AXA Mandiri Makassar City in the implementation of insurance agreements Insurance Products Linked to Investment. The research method used is qualitative with Empirical Normative climbing. The type of data used primary data, namely data obtained from interviews with PT. AXA Mandiri and secondary data, obtained through literature studies. Data Collection Techniques through library research and interviews with qualitative analysis. The results showed the form of responsibility of PT. AXA Mandiri Makassar City in the implementation of insurance agreements Insurance Products Linked to Investment, that PT. AXA Mandiri takes internal legal action by unilaterally dismissing marketers who provide incorrect information to customers. PT. AXA Mandiri however does not provide compensation to customers as stipulated in the policy that losses in investments are beyond the responsibility of AXA Mandiri.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT Waris, Muhammad Reyhan; Makkawaru, Zulkifli; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparatur negara terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dan hambatan yang dialami aparatur negara dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait jalan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dari hasil analisis bahan kepustakaan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Dishub Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar tidak efektif dikarenakan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. This study aims to determine the law enforcement carried out by the state apparatus against perpetrators of continuous abuse of road bodies and obstacles experienced by the state apparatus in the implementation of laws and regulations related to roads. This type of research is empirical normative with a Legislation approach and a case study approach. The types of data used are legal materials and field data. The data collection techniques used are literature studies and interviews with a qualitative approach. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique, namely from the results of the analysis of literature materials with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that the enforcement of regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City carried out by the Makassar City Police Satlantas, Makassar City Dishub and Makassar City PP Satpol was ineffective because the supervision and enforcement activities carried out were not in accordance with applicable regulations. There are 2 (two) inhibiting factors in the enforcement of laws and regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City, namely community factors and law enforcement factors
KEADILAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME DESAIN BUSANA PADA PUTUSAN NO 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS Mahindar, Juwita Eka; Almusawir, Almusawir; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Niaga Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian diperoleh adanya unsur-unsur plagiarisme hak cipta dilihat adanya persamaan bentuk, warna dan desain, dan konsep. Putusan hakim dalam perkara No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, telah memenuhi unsur-unsur keadilan didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan dipengadilan This study aims to determine whether the decision No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks has fulfilled the elements of justice. This research was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar Commercial Court. This type of research is normative legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques are carried out by means of research in the field and literature, the data obtained are then analyzed. The results of the study obtained elements of copyright plagiarism seen the similarity of shape, color and design, and concept. The judge's decision in case No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, has fulfilled the elements of justice based on the evidence presented at the trial and witness statements presented in court
PENEGAKAN DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK Tullah, Muh Hidayat; Hasan, Yulia A.; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4041

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik dan untuk mengetahui apakah kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini yaitu mengguakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan berbagai sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan harapan bahwa kekrasan seksual non-fisik ini dapat terungkap dan segera ditindak lanjuti apabila ada kasus yang terjadi di masyarakat, serta kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik terdapat beberapa yakni: 1. Lemahnya isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2. Susahnya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, 3. Tidak adanya dukungan keluarga, 4. Susahnya meminta keterangan dari korban karena kondisi psikologi, 5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, 6. Perilaku masyarakat, 7. Dianggap mengekang kebebasan berpendapat This research aims to know and understand law enforcement against non-physical sexual violence and to find out what obstacles are experienced in the process of law enforcement against non-physical sexual violence. This type of research is qualitative combined with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar District Court, Makassar District Attorney's Office, Makassar Police Station, Jusman Sabir & Rekan Advocate Office and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The types of data used are primary and secondary data. Data collection methods are literature and interviews. The method of analysis used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. From the results of the research, it is found that in the context of law enforcement against non-physical sexual violence, the government and law enforcement officials conduct various socialization or legal counseling related to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) in the hope that this non-physical sexual violence can be revealed and immediately followed up if there are cases that occur in the community, as well as obstacles experienced in law enforcement against criminal acts of non-physical sexual violence there are several, namely: 1. The weak content of article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, 2. The difficulty of proving non-physical sexual violence, 3. The absence of family support, 4. The difficulty of requesting information from victims due to psychological conditions, 5. The lack of public attention to the socialization carried out, 6. The behavior of the community, 7. Considered to curb freedom of speech
ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN JENEPONTO Haq, Muhammd Azhizul; Waspada, Waspada; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4043

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto khusunya di Kecamatan Binamu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridik dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah; dokumentasi, penyebaran kuisioner dan wawancara dengan responden yang terkait. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, 1) pandangan masyarakat tentang terjadinya perkawinan di bawah umur ialah perkawinan di bawah merupakan hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sejak lama terjadi, di masyarakat Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah orang tua, ekonomi, hamil di luar nikah, dan kemauan sendiri. 2) upaya meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur adalah dengan cara melakukan penyuluhan tentang Undang-undang Perkawinan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Aktivitas seperti majelis taklim, pengajian dan berbagai seminar kesehatan ataupun hukum yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat kecamatan Binamu guna memperkecil angka perkawinan di bawah umur This research was conducted to find out: society's views on the occurrence of underage marriages and efforts to minimize the occurrence of underage marriages. This research was conducted in Jeneponto Regency, especially in Binamu District. This type of research is qualitative research with a juridical and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection techniques used are; documentation, distribution of questionnaires and interviews with relevant respondents. The results of the research concluded that, 1) the public's view of the occurrence of underage marriage is that underage marriage is a common thing and has been a community habit that has been occurring for a long time, in the community of Binamu District, Jeneponto Regency. Factors that cause underage marriages are parents, economics, pregnancy out of wedlock, and one's own will. 2) efforts to minimize the occurrence of underage marriages are by providing education about marriage law and providing health education. Activities such as taklim assemblies, recitations and various health or legal seminars can be carried out by Binamu sub-district community leaders to reduce the number of underage marriages
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nursapira, Nursapira; Oner, Basri; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4045

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian  yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh secara langsung  dari sumber pertama dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar   dan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Data sekunder diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis, perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang digunakan hakim dalam mengadili  terdakwa  kasus tindak pidana pornografi.  Adapun alat bukti yang digunakan dalam  perkara tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dakam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa informasi dan atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni penyidik mengambil print out hasil dari capture/screenshot dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi. This research aims. First: to find out the evidence in the crime of pornography based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Second: to find out the strength of electronic evidence as a basis for judges' consideration in deciding cases of criminal acts of pornography. This research uses normative juridical research type. The research location is at the Makassar District Court Class 1A Special and at the Makassar Police Station. This research uses primary legal material, which is obtained directly from the first source using interview techniques with the Makassar District Court Judge Class 1A Special and the Makassar Police Criminal Investigation Unit. While secondary data, data obtained from literature surveys such as academic books, legislation, articles, and journals that have to do with the content of the author of this research.The results of this study explain that, the proof of criminal acts is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by the judge in determining the evidence of the defendant's guilt in the case of criminal acts of pornography through the Electronic Information and Transaction Law. And as for the evidence used in solving cases of crimina acts of pornography as regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, in the form of information and / or electronic documents contained in Article 1 number 1. Article 1 number 4, and Article 5 paragraph (1) and paragraph (2). And Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The Makassar Police Criminal Investigation Unit explains the strength of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of captures/screenshots from social media accounts that are used to post related to images, videos. photos, and so on that have pornographic elements.

Page 16 of 24 | Total Record : 234

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue