Articles
234 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN SENI BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Suci Tri Handayani]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Almusawir Almusawir]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1570
<![CDATA[Kekayaan seni budaya yang merupakan peninggalan tradisi yang harus dilestarikan perlu diberikan perlindungan hukum mengingat berbagai kejadian klaim budaya yang tidak semestinya terjadi oleh negara dan bangsa lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menemukan solusi atas ketidakmampuan pengelolaan aset seni budaya di Kabupaten Maros sehingga dapat mendorong lahirnya produk seni budaya yang dapat memberikan dampak bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Perlindungan hukum dilihat dari segi sifatnya ada dua yakni ada yang bertujuan pencegahan yang biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Ada juga yang sifat dan tujuannya sebagai penyelesaian sengketa atau solusi atas masalah yang telah ada biasa kita sebut dengan perlindungan hukum represif. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kekayaan seni budaya di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan maksimal dilihat dari banyaknya karya seni yang merupakan hasil karya atau ciptaan dari beberapa sanggar dan pelaku seni yang belum tersentuh oleh hukum padahal kekayaan seni tersebut merupakan salah satu aset kekayaan intelektual daerah yang dapat menunjang ekonomi daerah melalui potensi pariwisata jika dikelola dengan baik. Beberapa sanggar yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau berbadan hukum yang telah menghasilkan karya seni. The wealth of art and culture which is a legacy of tradition that must be preserved needs to be given legal protection considering the various incidents of cultural claims that should not have occurred by other countries and nations. This research was carried out with the aim of finding a solution to the inability of managing cultural arts assets in Maros Regency so that it can encourage the birth of cultural arts products that can have an impact on regional tourism development. By using empirical juridical research methods and data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. Legal protection in terms of its nature there are two, namely there are prevention purposes which are commonly referred to as preventive legal protection. There are also those whose nature and purpose is as a dispute resolution or solution to an existing problem, which we call repressive legal protection. The results of this study indicate that the implementation of the legal protection of cultural arts assets in Maros Regency has not been carried out optimally, seen from the number of works of art that are the work or creations of several art studios and artists who have not been touched by the law even though the wealth of art is one of the assets of wealth. Regional intellectuals that can support the regional economy through tourism potential if managed properly. Several studios are registered or unregistered or have legal entities that have produced works of art.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Pratiwi Handayani Daswar]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1575
<![CDATA[Pengikatan jual beli tanah dan bangunan seharusnya dilakukan secara tertulis dengan akta notaris untuk memperkuat kedudukan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tidak dapat disangkali pula bahwa seringkali terjadi wanprestasi atas suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan meskipun itu telah dilakukan secara otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum ditandatanganinya akta jual beli yang sah, dan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi waprestasi dalam pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli, termasuk proses peralihan hak atas tanah karena kasus jual beli didasarkan pada jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sifat jual beli tanah adalah jelas dan tunai, artinya hak atas tanah segera berpindah setelah kesepakatan harga dibuat dan dibayar oleh pembeli. The binding sale and purchase of land and buildings should be made in writing with a notarial deed to strengthen the position of the agreement made by the parties. It is also undeniable that there are often defaults on a land and building sale and purchase agreement even though it has been done authentically. This study aims to determine the binding agreement for the sale and purchase of land and buildings which is a preliminary agreement before the signing of a valid sale and purchase deed, and generally contains provisions governing the obligations of the parties. The problem in this study is why there is a vice in the binding of the sale and purchase agreement of land and buildings between the seller and the buyer, including the process of transferring land rights because the sale and purchase case is based on the sale and purchase carried out in the presence of a Notary / Land Deed Maker Officer. The nature of the sale and purchase of land is clear and cash, meaning that the rights to the land immediately transfer after the price agreement is made and paid by the buyer.]]>
<![CDATA[ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM BALI ]]>
<![CDATA[Ardhina Wijayanti]]>;
<![CDATA[Baso Madion]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1578
<![CDATA[Hak mewaris perempuan di Bali pada mulanya tidak mendapat pengakuan namun berdasarkan hasil keputusan adat terutama Keputusan Pesamuhan Agung membuka peluang bagi pewarisan bagi perempuan di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak pewaris anak perempuan menurutahukum adat bali, dan mengapa dalam Keputusan Pesamuhan AgungaIII perempuan di Bali berhak mewaris. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bali Desa Mambal dan Desa Penurungan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan normatif empiris dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Hasil Putusan Tahuna2010 perempuan Bali berhakaatas warisan berdasarkan KeputusanaPesamuanaAgung III MUDP BaliaNo. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010,15 Oktobera2010. Hasil wawancara tetua Adat bahwa Perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengankat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat Bali danatidak terlalu membedakana antara laki-laki danaperempuan, masyarakat harus membukaapikiran dan menerima perempuan sebagai ahliwaris di masyarakat. Pola pikir masyarakat Bali terutama laki-laki memandang rendah para perempuan dari duluh sehingga berbagai upaya putusan yang ditempuhauntuk mengangkat derajat danaposisi perempuanaagar setara denganalaki-laki. 2. Bahwa responden yang mendukung desa mambal didominasi orang yang mendukung pesamuhan agung no.III sebanyak 31 orang. Sedangkan Desa penarungan menunjukan bahwa responden yang mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 35 orang. Women's inheritance rights in Bali were initially not recognized, but based on the results of customary decisions, especially the Supreme Court Decree, it opened up opportunities for inheritance for women in Bali. This study aims to determine the position of the heir rights of daughters according to Balinese customary law, and why in the Decree of the Supreme Court III, women in Bali have the right to inherit. This research was carried out in the city of Bali, Mambal Village and Penurungan Village. The research method used is the empirical normative field research method and the library research method. The results of the study show that: 1. The results of the 2010 Decision of Balinese women have the right to inheritance based on the Decision of the Grand Pesamuana III MUDP Balia No. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010, 15 Oktobera2010. The results of interviews with Indigenous elders that Balinese women have the right to inherit in order to provide justice and elevate the status of women in terms of Balinese inheritance, Planting Balinese people's attitudes and not too distinguish between men and women, society must open their minds and accept women as heirs in society. The mindset of Balinese people, especially men, has looked down on women from the beginning so that various decisions have been taken to raise the status and position of women to be equal to men. 2. That the respondents who supported the Mambal village were dominated by 31 people who supported the Great Pesamuhan No.III. Meanwhile, Penungan Village shows that the respondents who support Pesamuhan Agung No.III are as many as 35 people.]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Encep Feby Nuramdhan]]>;
<![CDATA[Ruslan Renggong]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1580
<![CDATA[Penggelapan atas barang jaminan kredit fidusia amat kerap terjadi dan sangat rawan karena berupa benda bergerak. Peranan penyidik dalam melindungi barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan. Sedangkan pendekatan normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan dianggap tepat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dengan studi pustaka berupa buku, dokumen dan literatur lain yang mendukung objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di instansi terkait yaitu di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik akan memberikan waktu untuk berunding antara Terlapor dan Terlapor jika Terlapor mau bertanggung jawab dan atau tidak dapat mengembalikan Jaminan Obyek Fidusia. Tersangka telah dipanggil dua kali, dan Jaminan Fidusia tidak dapat ditahan karena diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Embezzlement of fiduciary credit collateral is very common and very vulnerable because it is in the form of movable objects. The role of investigators in protecting fiduciary collateral is carried out based on several statutory provisions. This study aims to determine two things, namely: How is the process of investigating criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees and the factors that hinder the investigation of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees. This study uses a normative juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of guarantee agreements. While the normative approach is a type of research in which the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or as a rule that guides human behavior and is considered appropriate. The source of this research data comes from primary data, namely interviews and secondary data, namely by literature study in the form of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was conducted in related institutions, namely in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The results of this study indicate that the Investigator will give time to negotiate between the Reported Party and the Reported Party if the Reported Party is willing to take responsibility and or cannot return the Fiduciary Object Guarantee. The suspect has been summoned twice, and the Fiduciary Guarantee cannot be detained because it is threatened with a maximum imprisonment of 2 (two) years.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT: STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 ]]>
<![CDATA[Muhammad Arief Wiratama]]>;
<![CDATA[Almusawir Almusawir]]>;
<![CDATA[Siti Zubaidah]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1581
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan sanksi hukuman yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya, apatah lagi jika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Penelitian ini ibertujuan untuk imemahami ipertimbangan hukum oleh iHakim ipada tindak ipidana ipenyalahgunaan Narkotika yang idilakukan Oleh TNI putusan iNomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 idana mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan Oknum Anggota TNI putusan No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Penelitian dilakukan di Kota Makassar ialah Majelis hukum MiliteraIII-16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 isudah isama pada hukum yang legal karena Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melihat dari fakta–fakta yang iterungkap di dalam persidangan serta melihat Tuntutan Jaksa Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. 2) Penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empati) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.. Narcotics abuse is a criminal act with punitive sanctions that should provide a deterrent effect for the perpetrators, especially if it is carried out by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are supposed to be role models in maintaining security and order in society. However, there are not a few cases involving members of the TNI in this narcotics abuse case. This study aims to understand the legal considerations by iJudges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision iNumber: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. The research was conducted in Makassar City, namely the Makassar Military III-16 Legal Council. The results of the study show: 1) Judge's consideration in Decision No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 is the same in legal terms because the Judge in considering his decision has seen from the facts revealed in the trial and saw the Military Prosecutor's Claims, Witness Statements, and Defendant's Statements. 2) The imposition of criminal sanctions on Judge's decision no. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 has not been maximized because in his decision the Judge only sentenced a minimum of 4 (empathy) years in prison and 4 (four) months the Judge should have sentenced a maximum of 12 (twelve) years in prison.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI UKIR KHAS TORAJA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI ASAL ]]>
<![CDATA[Ita Rande]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1582
<![CDATA[Seni ukir khas Toraja merupakan karya cipta yang memiliki potensi perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) khususnya perlindungan indikasi asal. Suatu bentuk perlindungan yang masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya masyarakat Tana Toraja dalam upaya melindungi seni ukir Toraja; 2) penerapan perlindungan indikasi asal atas seni ukir khas Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya masyarakat Toraja dalam melindungi seni ukir khas Toraja itu dengan jalan memperkuat peran pemerintah dalam mendorong kampanye/sosialisasi dalam pelestarian, juga pembinaan langsung ke masyarakat pengukir. Adapan masyarakat umum dilakukan dalam bentuk peningkatan rasa memiliki kebanggaan atas warisan yang perlu dilestarikan dan mengisinya dalam bentuk pameran-pameran dan even-even penting. 2) bentuk perlindungan indikasi asal atas seni ukir Toraja belum terselenggara disebabkan belum terdapatnya kesamaan paham pemerintah tentang konsepsi berkenaan dengan Indikasi Asal, Dengan demikian kegiatan mengakategorikan ke dalam indikasi geografis tidak dilakukan dan berdasarkan prinsip Indikasi Asal suatu produk harus didaftarkan, dan pendaftaran itu tidak dilakukan. Toraja carving art is a copyrighted work that has the potential to protect Intellectual Property Rights (IPR), especially the protection of indications of origin. A form of protection that is still rarely carried out in Indonesia. This study aims to determine: 1) the efforts of the people of Tana Toraja in an effort to protect the art of Toraja carving; 2) the application of protection for indications of origin for the typical Toraja carving art. The research method used is empirical juridical research, the results of the study show that 1) the efforts of the Toraja people to protect the typical Toraja carving art by strengthening the government's role in encouraging campaigns/socialization in preservation, as well as direct guidance to the carving community. Adapan for the general public is carried out in the form of increasing a sense of pride in the heritage that needs to be preserved and filling it in the form of exhibitions and important events. 2) the form of protection for indications of origin for the Toraja carving art has not been implemented due to the absence of a common understanding of the government regarding the conception regarding indications of origin, thus the activity of categorizing into geographical indications is not carried out and based on the principle of indications of origin a product must be registered, and registration is not carried out.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (BORGTOCHT) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN ]]>
<![CDATA[Anti Nari]]>;
<![CDATA[Abdul Haris Hamid]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1584
<![CDATA[Penggunaan penanggungan utang (borgtocht) sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang menjadi salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit dan sebagai jaminan tambahan telah sesuai dengan kebijakan bank. Penerimaan jaminan berupa penanggungan utang (Borgtocht) pada dasarnya berperan sebagai jaminan kepercayaan kepada bank bahwa kredit akan berjalan dengan baik jika ada kontrol dari si penanggung utang (borg) terhadap kesehatan usaha debitur. Hal ini perlu dilakukan kajian dalam suatu bank untuk melihat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: penggunaan borgtocht sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang antara bank dengan debitur masih efektif dan pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (borg) dalam membayar utang debitur kepada Bank Bukopin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada instansi terkait yakni pada Bank Bukopin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa borgtocht masih efektif dibank bukopin dimana dalam kasus ini penaggung utang borg bertanggung jawab atas utang debitur yang macet sehingga bank bukopin tidak perlu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan. The use of debt guarantees (borgtocht) as additional collateral in the loan agreement is one form of binding credit guarantees and as additional collateral is in accordance with bank policy. Acceptance of guarantees in the form of debt guarantees (Borgtocht) basically acts as a guarantee of trust to the bank that credit will run well if there is control from the debt guarantor (borg) over the health of the debtor's business. It is necessary to conduct a study in a bank to see its effectiveness. This study aims to determine two things, namely: the use of borgtocht as additional collateral in the debt agreement between the bank and the debtor is still effective and the implementation of the responsibility of the debtor (borg) in paying the debtor's debt to Bank Bukopin. This study uses an empirical juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of the guarantee agreement. While the empirical approach is used to examine the law which is conceptualized as real behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life relationships. Secondary data obtained by literature study of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was carried out at related institutions, namely Bank Bukopin. The results of this study indicate that borgtocht is still effective at bank bukopin where in this case the debtor of borg is responsible for the debtor's bad debts so that bank bukopin does not need to carry out executions of material guarantees.]]>
<![CDATA[HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Avrila Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Ruslan Renggong]]>;
<![CDATA[Siti Zubaidah]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1585
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan di Polrestabes Makassar, selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan pihak kepolisian yang berperan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnyaa diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to find out two things: first, to find out whether the death penalty imposed in decision number 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and secondly, to find out how people think about the implementation of the death penalty in Indonesia. The research method used is normative empirical law is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research was carried out in two places, namely, in 1 District Court Class I A Makassar and Polrestabes Makassar. The results of this research were obtained through field research and literature which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly at the Makassar Class I A District Court and at the Makassar Polrestabes, in addition, direct interviews were also conducted with the judge who handled the case and the police who played a direct role. The results of this study indicate that the death penalty imposed in case decision number a1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. the human rights values in question are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because it is considered to be against human rights. However, in accordance with applicable legal procedures, actions that are proven and carried out in an inhumane manner should be given a severe and commensurate punishment for what he did in accordance with the applicable laws and regulations]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Farel Al Ghany]]>;
<![CDATA[Waspada Santing]]>;
<![CDATA[Basri Oner]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1652
<![CDATA[Era modern ini banyak terjadi penistaan/penodaan agama melalui media sosial berupa hinaan atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat menimbulkan intoleransi terhadap sesama manusia dan dapat menimbulkan perasaan benci. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan yang sama tentang penistaan agama melalui media sosial adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan penistaan agama melalui media sosial dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis konsep hukum, mengumpulkan data, observasi, dan melakukan wawancara dengan Hakim Kelas IA Pengadilan Negeri Makassar dan Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana proses penanganan penistaan agama melalui media sosial dan bagaimana hakim menerapkan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial.. In this modern era, there are many of blasphemy/defamation of religion through social media in the form of insults or hate speech directed at individuals or groups related to elements of ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) elements. This can lead to intolerance to fellow humans and can lead to feelings of hatred. This crime is regulated in the Criminal Code (KUHP) Articles 156 and 156a, the same rules regarding blasphemy through social media are regulated in Law No.19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraph (2). And the criminal sanctions are regulated in Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of this study is to: 1). How to deal with blasphemy through social media? 2). What are the imposition of sanctions on blasphemy criminals via social media?. The research methods were a prescriptive normative empirical research with a legal approach, a legal concept analysis approach, data collecting, observation, and interviews with judges of District Court Judges Class IA Makassar and Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. The legal materials used in this study include primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show how the process of handling blasphemy through social media and how judges apply sanctions to perpetrators of blasphemy through social media.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI ]]>
<![CDATA[Nurwana Basri]]>;
<![CDATA[Yulia A. Hasan]]>;
<![CDATA[Siti Zubaidah]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1653
<![CDATA[Biota Laut merupakan salah satu objek pencaharian manusia yang dilindungi dengan undang-undang, namun dalam penelitian diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian dengan beberapa modus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks. dan apakah pemberian kepada pelaku dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan data dari bahan sekunder mengacu pada undang-undang, buku, jurnal, dan informasi yang diperoleh dari hasil kuisioner dengan nelayan dan masyarakat di Pasar Lelong Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materil dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 Ayat ( 2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d. sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks menurut hakim sudah tepat namun tidak sesuai dengan akibat dari terdakwa.]]>
