cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 12   13   14   15   16 
Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sudarsono, Sudarsono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1949

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa pengaturan Blacklist/Sanksi Daftar Hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta sejauh mana implementasinya dalam pengenaan sanksi daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan hak-hak penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan terkait sanksi daftar hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien serta tepat sasaran. Prinsip adil belum tercermin pada pelaksanaan sanksi daftar hitam yang mempengaruhi sikap penyedia dalam proses pemilihan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah serta berpengaruh terhadap kelangsungan usaha penyedia barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam tersebut. Aspek Hukum yang Lebih Dikedepankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerint ah guna Menanggulangi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Aspek hukum yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah Hukum Administrasi Negara. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Meskipun, tidak dipungkiri dapat juga dilakukan upaya hukum secara keperdataan maupun pidana apabila memenuhi prasyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penerapan Sistem Penggajian dan Remunirasi Secara Transparan Berbasis Masa Depan di Tubuh TNI Guna Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit yang Berkeadilan Rendi Susiswo Ismail; Syawaludin Abuhasan; Muhammad Nadzir
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1952

Abstract

Profesionalisme merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang prajurit maupun siapa saja dalam menduduki sebuah jabatan,sebagai seorang prajurit pada tataran jabatan dan tugas yang diembankan kepadanya harus dikuasai dengan baik. Pendekatan hukum yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjut dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai langkah-langkah hukum yang harus dilakukan untuk merevisi sistem penggajian dan remunirasi secara transparan berbasis aasa depan ditubuh TNI. Undang-undang yang akan direvisi ini juga berorientasi pada masa depan prajurit dan diatur secara terperinci serta transparan, sehingga prajurit yang saat ini berdinas sampai menempuh masa pensiun sudah tertata masa depannya secara teratur, baik itu pada bidang pangan, sandang maupun papan. Dengan demikian konsentrasi dalam berdinas itu betul-betul mengabdi pada bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, benar dan tercurahkan secara utuh jiwa raganya. Prajurit Indonesia yang memilki sifat ketimuran dengan masih berorientasi pada kehidupan keluarga mempunya pengaruh yang sangat besar dimana jiwa sosial untuk membantu sanak famili. Hal ini harus didukung dengan konsep manejemen negara yang baik untuk mengaturnya, sehingga semua kepentingan baik itu keberhasilan keluarga maupun kesuksesan prajurit dapat diperoleh dengan baik dan teratur.
Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Tenofrimer, Tenofrimer
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954

Abstract

Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut
Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut Sutejo; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1957

Abstract

The involvement of Navy soldiers in narcotics and Psychotropic crimes requires consistent efforts for their prevention and eradication. The consistency of the TNI leadership in efforts to prevent the involvement of TNI soldiers in narcotics and Psychotropic crimes is carried out by issuing regulations, either in the form of Telegram letters (ST) of the TNI commander or decisions of the Chief of Naval Staff. For Navy soldiers who are proven to be involved in abuse, depositors, dealers and manufacturers of narcotics and Psychotropic Substances must be held legally responsible. As for the form of responsibility, it also varies depending on the degree of guilt, it starts to be rehabilitated, the investigation process is carried out by the pom TNI, until the case is submitted to military justice and is proposed to be fired. The purpose of this study was to analyze the handling of cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers and law enforcement against cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers.
Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Prajurit TNI Sutejo; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1958

Abstract

Regulation on the eradication and countermeasures of narcotics and psychotropic substances (drugs) in Indonesia is known for very strict sanctions in the form of death penalty for drug dealers and dealers who meet certain criteria. Globally, death penalty sanctions pose pros and cons. For those who are against the death penalty is considered contrary to human rights values, while for those who are pro, consider that human rights have restrictions, namely respect for other human rights. In law enforcement against TNI soldiers involved in the circulation of narcotics and psychotropic substances, in addition to being guided by the criminal law that applies to everyone, there are also additional criminal sanctions stipulated in the Criminal Code. In addition, the thing that differentiates is the mechanism and procedure. For the general public, it is processed through the general court, while for soldiers it is processed through the military justice mechanism. The development of death penalty sanctions has shifted with the promulgation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will take effect from January 2, 2026.
Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Meliala, Nugraha Manuella; Ismaidar; Sahlepi, Muhammad Arif
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1961

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of restorative justice by the District Court of Medan in achieving legal certainty for all parties involved in the legal process. The research method used is normative juridical legal research, focusing on written regulations and other legal materials. Data collection is conducted through literature review to explore concepts, theories, or opinions regarding Legal Certainty in the Implementation of Restorative Justice. The analysis is qualitative, explaining the relationship between types of data, selection, and data processing to be systematically outlined. The conclusion of the analysis will include answers to the issues raised and evidence of the truth or falsity of the hypotheses proposed. The results of the research indicate that the Indonesian Criminal Justice System has undergone renewal with the introduction of the concept of restorative justice. This involves perpetrators, victims, and other stakeholders in seeking fair solutions and peace after criminal events. The Public Prosecutor's Office plays a crucial role in prosecution, and the principle of "enn en ondeelbaar" asserts its functional unity. Restorative Justice has been regulated in laws and regulations, providing opportunities for victims and perpetrators to participate in peaceful case resolution. Restorative Justice offers an alternative to criminal case resolution outside the courtroom, focusing on restoration and reconciliation. In the District Attorney's Office of Medan, the process requires detailed administration. The regulation of victim protection in criminal law is stipulated in Indonesian positive law. Restorative Justice is applied in the general court environment with the aim of creating legal certainty and justice for all parties involved. Legal certainty in the application of Restorative Justice allows for various alternative handling of criminal offenses outside the courtroom, such as out-of-court settlements. This can reduce case backlog and high costs, as well as shorten the resolution process compared to litigation. Restorative Justice also prioritizes substantive justice with a focus on the interests of victims and restoring conditions to pre-criminal levels.
Implikasi Agreement on Agriculture (Aoa/Wto) Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia Roza Nova, Sri Asih
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1963

Abstract

The aim of this scientific writing is to find out the legal implications of the AoA/WTO for trade in the Indonesian agricultural sector, as well as to find out how Indonesia provides legal protection for trade in agricultural products due to the liberalization of world trade. This scientific research uses normative juridical research methods, and the data collected will be analyzed juridically qualitatively, then the results of this research will be described descriptively analytically. From the research results, the author obtained data that to implement the AoA/WTO provisions, Indonesia updated its legal provisions in the agricultural sector through several national provisions. However, this implementation has implications that have a negative impact on farmers, as a result trade in the Indonesian agricultural sector decreases, such as imports of food products increasing, farmers' income decreasing, there are no subsidies for farmers, food insecurity and hunger, Bulog becomes a company, and etc. To anticipate the negative impact of trade liberalization on the agricultural sector, the Indonesian government has made such efforts, such as enacting Law No. 29 of 2000, concerning the protection of plant varieties, Presidential Decree No. 77 of 2005, concerning the procurement and distribution of subsidized fertilizers, at the beginning of September 2007, The Decree of the Coordinating Minister for the Economy gave full authority to Bulog, in May 2007, the government issued a Draft Government Regulation (RPP) concerning the National Agrarian Reform Program (PPAN) / Landreform, and at the international level, Indonesia created the SP (Special Product) and SSM (Special Product) programs. Safeguard Mechanism) which is still being fought for in the WTO forum to get its ratification.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Apoteker Pemilik Usaha Apotik Pasca Diundangkanya UU Cipta Kerja Gusminarti, Gusminarti; Khairani, Khairani; Kurniawan, Fajri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1964

Abstract

In 2021 the government issued Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector (hereinafter abbreviated as Minister of Health Regulation No. 14 of 2021). In this regulation there are several changes, one of which is that the pharmacy must be owned by a pharmacist. If the pharmacy is not owned by a pharmacist, the capital owner may collaborate with the pharmacist by agreement before a notary. With this provision, there have been several changes for a pharmacist, one of which is regarding the fulfillment of tax obligations. Tax obligations for pharmacists who work only as pharmaceutical technical personnel, their tax obligations that must be fulfilled are only based on the KUP Law and Article 21 of the Income Tax Law Number 36 in 2008, which was most recently refined by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. namely tax deductions by third parties, in this case by pharmacies. Meanwhile, with the Pharmacist's status as a Pharmacy owner, the fulfillment of his tax obligations will increase in accordance with Tax regulations, namely Business Entities. The problem is what if, during the course of the pharmacy business, the pharmacist who owns the pharmacy which was established based on the agreement resigns, what happens to fulfilling his tax obligations. In this regard, there are three problems that the researcher raises, first, what is the description of pharmacy ownership by pharmacists in West Sumatra, second, how to fulfill tax obligations for pharmacists as pharmaceutical workers and pharmacy owners in West Sumatra. third, problems encountered in fulfilling tax obligations by pharmacists who own pharmacies. In West Sumatra, the research uses research methods with an empirical juridical approach, descriptive research type, the data required is primary and secondary data as well as data collection techniques, interviews and document studies, data processing is carried out using qualitative analysis methods. The results of research on pharmacy ownership in West Sumatra are currently in various forms of business, namely Limited Liability Companies and Individual Businesses such as CVs and Firms so that ownership of Pharmacies is still owned by investors and currently there are 5 Pharmacies which are processing the extension of their Pharmacy Business Licenses and some have transferred their ownership to Children of financiers because they have completed their pharmacy studies, and there are also those who are currently processing business permits in the form of individual PT. Meanwhile, the tax obligations carried out by pharmacists as pharmacy business owners have not yet been implemented because currently pharmacies that use pharmacists as pharmacy owners with non-legal entity business forms are still in the process of processing their permits and legal entities. Problems encountered in fulfilling the tax obligations of pharmacists as business owners Pharmacies are still not visible, because the current status of Pharmacists still has the status of a Pharmaceutical Personnel, so their tax obligations are only limited to Income Tax Article 21.
Penataan Ruang Kawasan Nagari dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Propinsi Sumatera Barat Zahara, Zahara; Mirwati, Yulia; Hijriya, Shafira
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1965

Abstract

Regional development is an effort to utilize all regional potential to support development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a community in improving its welfare. The existence of regional potential is a means that supports various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity. area. A developed and developing regional area is strongly supported by regional potential. Regional territory is a geographical condition of an area that provides various opportunities for a region to manage regional potentials within a region. Community business activities also include the potential of productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in a region will make a major contribution to development activities, especially in economic sectors that have the potential to increase a region's ability to become independent. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the West Sumatra Regional Government, both in the Pariangan district of Tanah Datar Regency, the Harau district of Lima Puluh Kota District and the South Tiku District of Agam Regency have prepared spatial planning in order to increase tourism but not working as it should. This is due to the lack of clear coordination between nagari, tourism and spatial planning offices in order to increase tourism.
The Implementation of Compensation for Unlawful Acts Based on Article 98 of the Code of Criminal Procedure from a Civil Law Perspective Ulfanora, Ulfanora; Almaududi, Almaududi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1966

Abstract

Indemnity is a civil case, but damages can be pursued simultaneously with criminal cases when criminal law is applied. Although criminal law laws allow claims to incorporate damages in criminal cases, this type of case is rarely found in court as not all criminal cases can be sought for damages. This situation arises when the basis of the charges in a criminal case is an act committed by the accused. The study primarily utilizes a normative juridical approach, which entails studying existing problems based on applicable laws and regulations. In legal matters related to compensation, civil law is the governing jurisdiction. On the other hand, criminal matters are regulated by the Criminal Procedure Code. In cases involving both civil and criminal actions, the judge has the power to decide whether the compensation case should be merged with the criminal case. Based on the description provided, the paper will discuss the application of Article 98 of the Code of Criminal Procedure in compensating for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code. The paper will also explore the legal certainty of applying Article 98 of the Code of Criminal Procedure in compensating for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code.

Page 14 of 202 | Total Record : 2020

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue