Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,020 Documents
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqullah Dany Putranto]]>;
<![CDATA[Nabila Aulia Rizki]]>;
<![CDATA[Naufandiary Bachtiar Ramzy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1887
<![CDATA[The dynamic recognition of foundation legal entities in Indonesia has provided significant legal certainty, in accordance with Law Number 16 Year 2001 on Foundations which was amended through Law Number 28 Year 2004. However, it should be noted that this development reaches aspects of the establishment and management of foundations that relate to the participation of foreign nationals in establishing foundations in Indonesia. This research is a legal doctrinal research that adopts a statutory and conceptual approach. The findings of this research imply that Foreign Nationals who intend to establish a foundation in Indonesia can do so by complying with the provisions set forth in the prevailing laws and regulations. In addition, they can also assume a role in the foundation by fulfilling the conditions that have been set, with serious consequences to be faced if the conditions are not complied with. A possible consequence is the deportation of Foreign Nationals back to their country of origin.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Idris Nasution, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1888
<![CDATA[Case from PT. Asabri Persero highlighted the important role of BUMN's direction in maintaining company integrity following the principles of Business Judgment Rules (BJR). In the context of BJR, directives have the authority to make business decisions in good faith and rationally, but the case shows alleged violations of integrity and legal compliance by directives, highlighting weaknesses in the company's internal oversight. This research aims to apply the application of the Business Judgment Rule (BJR) in making decisions regarding the direction of BUMN Persero, especially in the context of corruption cases. Normative research methods are used by analyzing legal norms related to BJR and the principles contained therein. The results of the analysis show that the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the context of BUMN Persero is important to ensure the sustainability and sustainability of the business. However, in cases of criminal acts of corruption, the application of the Business Judgment Rule (BJR) requires careful adjustments to the principles of transparency, accountability and public interest. In conclusion, the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the direction of BUMN Persero's decision-making must be in line with the values ??of integrity and good governance, taking into account the legal consequences that may arise.]]>
<![CDATA[Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten : Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Ismail, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1890
<![CDATA[In the international context, developments in banking law have recognized intellectual property as fiduciary collateral for applying bank credit. Likewise in Indonesia, although implementation has not yet occurred for several reasons. One of them is the issue regarding the economic assessment of intellectual property which is used as an object of collateral, risk management regarding its fluctuating value, and management of this intellectual property. Therefore, this research will discuss two legal issues, first, what is the role of intellectual property as credit collateral? Second, how is the normative implementation of intellectual property as collateral for obtaining banking credit? Thus, this research was written using an analytical approach in doctrinal legal studies. The resulting findings are that in a normative context, intellectual property has also been recognized as an object of collateral by being marked in the ratification of several international instruments, and implementation procedures have been regulated by the Director General of Intellectual Property and related banking regulations.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmindo) ]]>
<![CDATA[Prabowo Setyo Aji]]>;
<![CDATA[Hartawiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1896
<![CDATA[Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Penilaian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya ]]>
<![CDATA[Novita Nurcahyani]]>;
<![CDATA[Eko Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1897
<![CDATA[Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menegaskan bahwa setiap produk pangan wajib mencantumkan label informasi. Label informasi diwujudkan untuk menegakan hak konsumen yang menempatkan pihak konsumen pada keadaan negosiasi yang rapuh. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana pelaksanaan ketentuan pencantuman label informasi dalam produk makanan kiloan oleh pelaku UMKM Surabaya serta bagaimana tindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan melihat fenomena tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris yang didasarkan dengan memandang kenyataan yang berlangsung di masyarakat dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian mengungkap adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan label informasi pada produk pangan, sehingga diperlukan adanya tindakan dari pihak yang berwenang untuk menegakan hak konsumen.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Gilang Pratama]]>;
<![CDATA[Lewiandy, Lewiandy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1900
<![CDATA[Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menetapkan dengan tegas, Indonesia yakni negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut secara tegas mengungkapkan yakni Indonesia yaitu negara hukum. Mempuyai arti hukum memegang kekuasaan tertinggi serta tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum. Hukum berperan sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang dalam membentuk masyarakat hukum yang mempunyai tujuan guna meraihh kepastian serta keadilan hukum. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang responsif terhadap kemajuan masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.Perizinan yakni proses dimana negara secara sepihak memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan secara sah. Secara terminologi pengertian perizinan pada hakekatnya adalah bagian dari cara negara memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakatnya dalam kegiatan yang dilakukan dalam batas-batas hukum dan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bangunan merupakan infrastruktur penting yang secara konsisten diperlukan untuk semua kegiatan pemanfaatan lingkungan. Gedung tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi dan juga berfungsi sebagai ruang kegiatan perusahaan, termasuk perkantoran yang membantu pengelolaan sumber daya alam sebagai komponen utama infrastruktur pendukungnya. Persyaratan peraturan bangunan gedung yang terkesan tumpang tindih perlu dievaluasi mengingat fungsi bangunan dan bentuknya terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kebijakan undang-undang konstruksi bangunan di masa depan adalah untuk memfasilitasi operasional perusahaan, sekaligus memastikan bahwa pertimbangan teknis diprioritaskan dan kepatuhan hukum tetap terjaga.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres ]]>
<![CDATA[Wahyuni Dekananda, Atika]]>;
<![CDATA[Syahputra, Akmaluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1902
<![CDATA[The Constitutional Court in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 examines the qualifications stipulated in Article 169 letter (q) of Law Number 7 of 2017 concerning the General Elections for the President and Vice President Candidates. This study aims to examine how the interpretation of Fiqh Siyasah relates to the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limits of presidential and vice-presidential candidates. The research method used in this journal is normative juridical research techniques. The research findings show an analysis of Siy?sah qa?h?'iyyah's assessment of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limits of presidential and vice-presidential candidates. This can be equated with the authority of Wil?yah al-ma?h?lim in addressing injustices, arbitrariness, and abuse of authority by the authorities towards their society. Provisions regarding the inability of the Constitutional Court (MK) to decide on matters related to family interests must be more precisely and firmly regulated in relation to such issues. Solutions to Constitutional Court decisions (MK) due to violations of the code of ethics or legal issues are needed. Legal efforts must include improvements by the People's Representative Council (DPR) or reconsideration by the Constitutional Court (MK), excluding judges who have violated the code of ethics. Constitutional Court Decision Number 90/Puu-XXI/2023 which imposes age limits on presidential and vice-presidential candidates is considered to violate the Code of Ethics of the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Pengguna Flare Pada Saat Foto Prewedding Perspektif Wahbah Az-Zuhaili ]]>
<![CDATA[Cahyani Sipayung, Ima Arti]]>;
<![CDATA[Zulham, Zulham]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1903
<![CDATA[The Mount Bromo fire caused by the use of flares during prewedding photos raises questions about compensation. The purpose of this research is to find out how compensation for the Mount Bromo Fire Caused by Flare Users During Prewedding Photos in the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili. The method used in this research is the normative method, to analyze the obligation of compensation based on positive law in Indonesia. The results of this study are according to the Law Regulations based on the Criminal Code, flare users can be convicted and charged compensation, especially since this fire case was caused by negligence that harmed many parties including the Indonesian state, and has harmed the state budget, nature, and surrounding residents. Meanwhile, according to Wahbah Az-Zuhaili, compensation must be based on the principles of ta'zir and ta'widh. A fair compensation solution can be sought through consensus deliberation involving all relevant parties.]]>
<![CDATA[Menggali Akar Perilaku Sexting Remaja: Pendekatan Kriminologi dalam Konteks Media Sosial ]]>
<![CDATA[Annisa Rahma Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1910
<![CDATA[Rasa keingintahuan remaja terhadap suatu hal dapat membuat mereka melakukan tindakan menyimpang seperti sextig. Sexting merupakan kegiatan mengirim atau menerima gambar, video atau audio yang bersifat seksual melalui media sosial. Dalam kriminologi perilaku sexting pada remaja menjadi salah satu tindakan yang menyimpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena sexting di kalangan remaja. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dimana peneliti mempelajari literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan sexting di kalangan remaja di media sosial. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sexting menjadi fenomena umum dikalangan remaja. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kegiatan untuk mengeksplorasi identitas dan seksualitas pada usia remaja. Terdapat berbagai alasan remaja melakukan sexting termasuk rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, lingkungan dan keinginan untuk membangun hubungan antar pasangan. Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan prevalensi sexting dengan menyediakan wadah anonim untuk berbagi konten seksual. Dalam Kriminologi sexting memiliki implikasi yang signifikan yang mencakup aspek hukum, sosial dan psikologis. Adanya kegiatan sexting ini dapat menimbulkan dampak serius termasuk meningkatnya risiko keterlibatan remaja dalam kegiatan viktimisasi dan masalah mental.]]>
<![CDATA[Transaksi Alat Kesehatan Secara Elektronik Di Marketplace ]]>
<![CDATA[Sandjaja, Arif]]>;
<![CDATA[Saleh, Mohammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article aims to specifically examine Electronic Medical Device Transactions in the Marketplace. As is known, since the Covid-19 pandemic, the value of transactions via the internet network has increased rapidly, due to a shift in consumer spending patterns from face-to-face transactions to online transactions. Even now, after the end of the Covid-19 pandemic, the habit of shopping online has become a new habit, including for medical equipment products which basically have their own regulations regarding conventional distribution. Apart from that, it is necessary to study various laws and regulations related to the distribution of medical devices in Indonesia, reveal gaps in administrative law, and it is hoped that this can contribute to ideas so that the interests of the wider community are protected.]]>
