Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,020 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah ]]>
<![CDATA[Anasta, Qhadizah]]>;
<![CDATA[Sativa, Annisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1912
<![CDATA[This research evaluates Shopee's responsibility regarding the circulation of unauthorized slimming drugs, focusing on the perspective of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shops. In the context of the circulation of illegal drugs, Shopee face challenges in quality control and product safety on its platform. It was found that the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) discovered thousands of illegal drug packages on Shopee, raising questions about the effectiveness of preventive measures and the accountability of the Shopee marketplace from the perspective of MUI Fatwa Number 146 of 2021. Using a normative juridical approach, this study employs the statutes approach, conceptual approach, and comparative analysis to assess Shopee's compliance with Sharia principles in the context of online buying and selling. The research results indicate that Shopee has adhered to the principles of the fatwa, involving a firm contractual process, prohibition of actions contrary to Sharia principles, and the removal of illegal content. The importance of collaboration between marketplaces and health authorities, such as BPOM, is also recognized to enhance control and consumer protection regarding illegal slimming drug products]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu) ]]>
<![CDATA[Tiffani, Sabina]]>;
<![CDATA[Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1915
<![CDATA[The development of information and communication technology in the digital era has resulted in increased use of personal data. Raising concerns about misuse of personal data such as identity dissemination or privacy violations. Therefore, legal regulations are needed to protect personal data. This research aims to find out and analyze the legal review of personal data protection, understand the scope of personal data, and examine the criminal liability of perpetrators who disseminate personal data. The method used in this research is the normative juridical method. The data source for this research uses secondary data obtained through library studies and literature research using various references from journals, ebooks, as well as laws or official documents issued by the government regarding the protection of personal data. Using the main legal basis, namely Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the results of this research show that perpetrators who distribute personal data can be punished. Personal data protection in Indonesia has a strong legal basis, strict law enforcement and public education need to be carried out to prevent the spread of personal data.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia ]]>
<![CDATA[Taqy Fauzan Giyandri]]>;
<![CDATA[Jona Bungaran Basuki Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1919
<![CDATA[Dalam konteks politik Indonesia, penerapan teori politik kontemporer dihadapkan pada tantangan dan dinamika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi teori politik dalam kerangka waktu dan keadaan geografis yang unik. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan adaptasi terhadap globalisasi yang mempercepat pertukaran ide dan kebijakan. Sementara itu, ketidaksetaraan sosial menjadi elemen kritis yang perlu diatasi untuk menciptakan landasan kebijakan yang inklusif. Dinamika identitas budaya yang kompleks juga menjadi sorotan, memerlukan pemahaman mendalam terhadap keberagaman etnis dan tradisi lokal. Teknologi informasi, dengan cepatnya perkembangan media sosial dan penggunaan data, membentuk lanskap politik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dan ekspektasi publik yang berkembang menjadi faktor penentu dalam dinamika politik kontemporer. Sejalan dengan itu, penyesuaian terhadap tuntutan global, termasuk isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia, memerlukan kebijakan yang responsif dan progresif. Artikel ini menganalisis bagaimana teori politik kontemporer diadaptasi dan diterapkan di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan unik yang dihadapi dalam menggabungkan prinsip-prinsip teori politik global ke dalam konteks lokal.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Pasaman Barat ]]>
<![CDATA[Febiola, Elva]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Adianto, Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1921
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan eksplanasi implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam program rehabilitasi dan rekostruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis dan eksplanasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi MSN dari Yulianto Kadji. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari beberapa informan, mulai dari penanggung jawab program hingga masyarakat. Teknik olah data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo. Hasil penelitian ini adalah pemerintah belum menjalankan sikap/prilaku, tugas/fungsi hingga kerjasama dengan optimal disebabkan terjadinya kesalahan dalam survei data awal karena proses identifikasi pendataan rumah rusak yang belum dirumuskan dengan jelas dan proses pelaksanaan yang sangat lambat. Dapat diakibatkan juga karena sumber daya manusia yang kurang kompeten, tingkat pelayanan kepada masyarakat yang kurang diperhatikan serta sosialisai yang kurang jelas.]]>
<![CDATA[Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha ]]>
<![CDATA[Rosari, Anton]]>;
<![CDATA[Darnis, Darnis]]>;
<![CDATA[Patra, Lerri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1930
<![CDATA[Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.]]>
<![CDATA[Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gusman, Delfina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1931
<![CDATA[Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan di Indonesia terus mengalami perkembangan seperti adanya metode omnibus law yang diadopsi oleh legislasi. Tidak itu saja, legislasi di Indonesia telah mengadopsi adanya proses pembentukan secara elektronik. Keberadaan proses legislasi secara elektronik sudah diatur melalui draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik diatur dalam Pasal 97B UU Nomor 13 Tahun 2022. Keberadaan pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kepada Masyarakat terutama ikut serta dakan proses pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (doctrinal research) dengan pendekatan analisis (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian ini bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk hukum dibentuk harus berdasarkan kebutuhan hukum bagi Masyarakat. Kedua, pembentukan perundang-undangan secara elektronik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menyeluruh sehingga produk hukum tersebut dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik.]]>
<![CDATA[Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis ]]>
<![CDATA[Utama, Nanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1932
<![CDATA[Dalam produk peransuransian terdapat pula tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin diakibatkan tertanggung. Produk asuransi profesi bagi dokter sebuah sarana bagi dunia medis di Indonesia dalam menghadapi resiko-resiko dari tindakan dokter secara disengaja maupun kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut sebagai doctrinal research. Pendekatan penelitian ini menggunakan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi dokter dapat meliputi Informed consent dan Rekam Medis untuk membuktikan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Asuransi profesi pada dokter sebagai alat untuk melindungi dari masalah hukum meliputi Mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pasien, Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan dan Menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat. Dengan begitu, seorang dokter dapat menanggulangi risiko hukum berupa kerugian akibat tindakan medis terhadap pasien.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tasman, Tasman]]>;
<![CDATA[Ulfanora, Ulfanora]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1933
<![CDATA[Pada Tahun 1999 Indonesia mengalami suatu krisis ekonomi salah satu penyebabnya adalah kegagalan atas penerapan corporate governance. Corporate governance merupakan suatu tata Kelola bagi jalannya suatu kegiatan industrial terutama perbankan. Pentingnya tata Kelola suatu industri perbankan untuk menciptakan suatu mengatasi masalah ekonomi sehingga tidak berdampak sistemik. Penerapan Corporate governance bagian dari budaya hukum dalam lingkungan bisnis sehingga perbankan dapat mempertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun shareholder secara prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (doctrinal research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Corporate governance memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Lalu, Budaya hukum dalam bidang perbankan mempengaruhui tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam industri perbankan Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism, family capitalism, crony capitalism, harus dicermati dalam penerapan corporate governance di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Khusnul Khotimah]]>;
<![CDATA[Jendro Hadi Wibowo]]>;
<![CDATA[Dominikus Rato]]>;
<![CDATA[Fendi Setyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1938
<![CDATA[Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua, bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.]]>
<![CDATA[Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga ]]>
<![CDATA[Silitonga, Saritua]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1947
<![CDATA[This research aims to provide a description of the case in question, namely the lack of recognition of conflict management in the family environment with respect to the division of property and inheritance. Such recognition could prevent quarrels that result from a lack of understanding of each other’s needs and expectations. This research will describe how the law in Indonesia can be a bridge in the process of inheritance disputes in the family environment by providing a description of the case of division of inheritance. The research method used is descriptive qualitative with a case study method. The findings of the research demonstrated that certain individuals had not fully implemented an effective conflict management strategy]]>
