cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 14   15   16   17   18 
Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar Primadi Bagus Saputro; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2010

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan yang dihadapi Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum masyarakat secara empiris merupakan gejala yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Program deradikalisasi terhadap antioksidan di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil mengubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator pembantu teroris tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI. Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu pertama, faktor masyarakat/budaya hukum, sifat tidak kooperatifnya pembantu membuat upaya pelatihan yang merupakan bagian dari Upaya deradikalisasai bagi pengirim intelijen sukar untuk mencapai hasil yang baik, kedua, Faktor penegakan hukum/struktur, Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang diperlukan dalam pelatihan Napiter selain itu jumlah Pembina Napiter sangat sedikit dengan skala satu Pembina bertugas membina sepuluh Napiter.
Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara M. Ramadhan S; Hasibuan, Syaiful Asmi; T. Riza Zarzani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2012

Abstract

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempa. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat. Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara juga melakukan praktik penyelesaian tindak pindana ringan berlandaskan Qanun nomor 9 Tahun 2008. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Pencurian Hewan Ternak. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Historis, pendekatan Sosiologi, dan pendekatan Normatif. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Reseach). Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, pemaparan data reduksi dan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa telah diterapkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diselesaikan dengan baik yang berlandaskan Qanun No. 9 Tahun 2008 dengan isi putusan secara damai dan ganti rugi.
Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Herlinca Nababan; Mustaqim; P. Sibuea, Hotma
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2018

Abstract

In order to use advances in information and technology in the world of justice, the Supreme Court issued Perma Number 7 of 2022. Before this regulation came into force, summons for court proceedings and notification of decisions were carried out by court officials called bailiffs, but with the enactment of Perma Number 7 of 2022, summons for court and notification of the decision or decision is made via electronic domicile or by the post office, in which case the Supreme Court has collaborated with PT Pos Indonesia (Persero) to use a document delivery service to the intended case party. The principles of justice that are simple, fast and low cost have not been achieved properly because after the summons document or decision notification has been made by the bailiff then the summons is carried out through the intermediary of the post office officer, here the post office in the delivery process has not been on target, so it is returned to Court. The post is actually fast, but many letters are returned for reasons such as the house in question is empty, the address is not known and the person in question has moved, so the judge will deliberate to make a general summons. Thus, the principles of justice that are simple, fast and low cost are not achieved.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Studi Kasus Tanah Nirina Zubir) Amelia Rokhana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2020

Abstract

The research entitled Legal Responsibility for Violations of the Code of Ethics of Land Deed Making Officials (Nirina Zubir Land Case Study), this study aims to find out how legal responsibility for violations of the Code of Ethics of Land Deed Making Officials in the Nirina Zubir land case. This research includes a typology of normative juridical law research, which is an approach carried out based on primary legal materials, by examining the rules, norms and rules related to the problem in the case. This approach is intended to collect various kinds of legislation, theories and other literature related to the case. The purpose of normative legal research is to provide an explanation of how to apply applicable laws and regulations. Data analysis in this legal research is by using deductive logic through qualitative normative analysis methods. The author uses secondary data sources, namely data obtained directly from library materials and primary legal materials, namely all legal rules made and / or made officially by a state institution After research is carried out, Therefore, this study concludes that legal responsibility for violations of the Code of Ethics of Land Deed Making Officials in the Nirina Zubir land case is subject to administrative and criminal legal sanctions, namely Article 264 paragraph (2) of the Criminal Code, Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 3 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The legal consequences for land deed making officials who do not apply the Code of Ethics in carrying out their duties and authorities are by enforcement through the deactivation of the PPAT account by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency of the Republic of Indonesia.
Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asas Oportunitas Attamimi, Fahim; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2040

Abstract

Tujuannya untuk memperoleh rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika dengan fokus restorative justice. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research, rechtsonderzoek), dengan penekanan pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual khususnya mengenai penerapan restorative justice dan rehabilitasi dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Istilah data dan hipotesis tidak diakui oleh penelitian hukum. Istilah 'bahan hukum' digunakan dalam penelitian hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai teori yang dapat dijadikan dasar penerapan restorative justice dan rehabilitation dalam tindak pidana narkotika.
Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Nur Sultan Al Khuluqi Sirait; Akmaluddin Syahputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2043

Abstract

This article is a literature study carried out by collecting all the literature that discusses online marriage contracts in Islam. Analyze and identify marriage registration, and formulate recommendations for creating new, more optimal arrangements. The results of this study show that there needs to be consideration in making regulations regarding the registration of marriages whose contracts are carried out online by reviewing the Ijtima' Ulama Decree of the Indonesian MUI Fatwa Commission VII of 2021 and Regulation Of Menteri Agama No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration. Then there is a need for further research regarding the marriage registration process to increase public trust in online marriage contracts. It is hoped that this research can help the government in making regulations regarding online marriage registration in Indonesia. Apart from that, it is also hoped that this study will become a reference for future researchers who discuss the issue of online marriage contracts in more depth
Perspektif Perilaku Doxing Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X Mudita Ayunda Permata; Lucky Nurhadiyanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2044

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena doxing dan cancel culture di media sosial X, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pandangan pengguna terhadap cancel culture. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan netnografi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi selama 6 bulan. Doxing dan cancel culture merupakan dua fenomena di era digital yang menghadirkan dilema. Di satu sisi, keduanya dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sisi lain, keduanya berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif seperti pelanggaran privasi, cyberbullying, dan bahaya fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa doxing dan cancel culture di media sosial X dapat memengaruhi pandangan pengguna terhadap cancel culture. Doxing yang diekspos di media sosial dapat memperkuat persepsi pengguna tentang cancel culture sebagai bentuk hukuman sosial yang efektif. Namun, doxing juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan cancel culture. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran dan respons terhadap tindakan doxing dan cancel culture. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi, melindungi informasi pribadi, dan menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab. Perlindungan informasi pribadi menjadi kunci utama dalam era digital untuk membangun ruang online yang aman dan menghormati privasi.
Tinjuan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun Hasyim, Yonani; Aprita, Serlika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2048

Abstract

Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik di tahun 2023 adalah terkait pesohor Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Dalam putusannya, majelis hakim memberikan hak royalti kepada Inara sebagai bagian dari harta gono gini. Putusan ini menjadi preseden baru bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan. Putusan ini jelas menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia karena pertama kali terjadi. Dikutip dari dokumen resmi putusan cerai Inara, majelis hakim PA Jakarta Barat mempertimbangkan status hukum royalti yang digugat oleh Inara. Apakah royalti benar masuk sebagai harta bersama atau tidak. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pertimbangan untuk mendudukkan status hukum royalti sebagai harta bersama. Penulisan Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penulis meneliti dengan menganalisis data sekunder. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, sedangkan hak cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan.Jika obyek harta gono gini adalah royalti, maka tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta ini bisa dialihkan ke pihak lain oleh pencipta, sementara hak moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa, seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti sebagai bagian dari harta gono gini. Apalagi dalam konteks ini, Virgoun merasa keberatan atas pembagian royalti tersebut dan sudah mengajukan banding. Dia menyebut bahwa hak cipta tidak bisa otomatis menjadi harta bersama. Kedudukan kepemilikan perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta. Putusan Pengadilan Niaga tersebutlah nantinya yang bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika si pencipta mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hak bersama, sehingga bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga.“Seharusnya kepemilikan hak cipta tersebut diselesaikan dulu, yaitu melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan UU Hak Cipta, apakah benar dalam penciptaan lagu itu ada kontribusi pihak istri. Karena ada perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta. Kalau sudah clear mengenai kepemilikan, apakah bersama atau kalau memang sudah clear jadi milik bersama, baru ditetapkan di PA sebagai harta Bersama.
Evaluasi Praktik Hukum Dalam Sistem Administrasi Negara Modern Setianingsih Susilorini, Endang; Sulistyawati, Reni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2049

Abstract

This study discusses the evaluation of legal practice in the context of modern state administrative systems. This study aims to analyze the effectiveness and relevance of applied legal practices in carrying out administrative tasks in the modern era. Research methods used include analysis of legal documents, case studies, and reviews of related literature. The findings of this study provide in-depth insight into how law plays a role in regulating and supervising state administrative activities, as well as the implications of such evaluations on the improvement of the overall state administrative system. The results of the analysis also identify the main challenges and innovations needed in dealing with complex dynamics in the modern state administrative environment. In conclusion, the evaluation of legal practice in the modern state administration system is an important step to ensure effective, transparent, and compliant governance with the principles of law and justice in serving the public interest.
Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Araddu, Gian Maulana; Sitepu, Rajin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2055

Abstract

Sugesti adalah suatu proses pengaruh mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sugesti negatif memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tatkala sugesti tersebut mendorong orang melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sugesti dan perbuatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sugesti negatif dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur berikut: (1) ada niat jahat atau kesalahan; (2) ada perbuatan atau tidak berbuat; (3) ada akibat; (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak berbuat dengan akibat; dan (5) ada ketentuan hukum yang mengancam dengan pidana. Unsur-unsur ini berlaku baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Pentingnya temuan ini ialah untuk menentukan apakah sugesti dapat dipandang sebagai sebab suatu tindak pidana sehingga sugestor turut bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut lah yang mendorong dilakukannya penelitian ini

Page 16 of 202 | Total Record : 2020

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue