cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 26   27   28   29   30 
Implementasi Kebijakan E – Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (Studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana) Muh. Amirsyah; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2448

Abstract

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah menyebabkan perubahan penting. Transfer wewenang dari pusat ke daerah telah berperan dalam mempercepat perbaikan sistem birokrasi, seperti yang terlihat dari penggunaan kebijakan e-kinerja di Kabupaten Jembrana. Kebijakan e-kinerja diinisiasi sebagai respons terhadap masalah pegawai yang tidak memenuhi tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik, menyebabkan kurangnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam hasil kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dengan pendekatan kualitatif. Data akan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara purposif. Analisis informasi dilakukan melalui tahap pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi, dan pada tahap akhir penelitian, disimpulkan bahwa implementasi awal kebijakan e-kinerja mengalami hambatan pada beberapa proses, baik dari segi sumber daya manusia yang terbatas dalam penguasaan teknologi berbasis elektronik, maupun dari segi fasilitas non-human factors seperti kekurangan komputer dan akses internet. Respons pegawai terhadap kebijakan ini juga beragam, ada yang mendukung karena dianggap adil dalam pemberian tunjangan kerja dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat, Sementara beberapa menolak karena merasa kebijakan ini memberatkan, faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan e-kinerja termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor non-manusia, seperti melalui sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan fasilitas komputer dan internet, agar kebijakan e-kinerja dapat berjalan secara optimal.
Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B Hidayati, Nursitta; Lubis, Fauziah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2456

Abstract

This research aims to examine in more depth how to implement PERMA Number 7 of 2022, especially regarding free E-courts in the Rantauprapat Class I B Religious Court. This research includes qualitative research using empirical juridical research methods that use two data sources, namely primary and secondary. Primary data sources consist of interviews with 6 (six) people who filed lawsuits, and 2 (two) clerks at the Rantauprapat Class I B Religious Court regarding the implementation of PERMA Number 7 of 2022, as well as secondary data originating from PERMA Number 7 of 2022, Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010, books and literature studies related to this research. The results of this research show that changes to PERMA Number 7 of 2022 cover several aspects, one of which is regarding online case registration using free. 5 (five) of the 6 (six) sources did not know about the existence of Supreme Court regulation Number 7 of 2022 and also E-court, and 4 (four) of the 6 (six) sources did not know about prodeo. In terms of implementing PERMA Number 7 of 2022 at the Rantauprapat Class I B Religious Court, we have tried our best to implement PERMA Number 7 of 2022, however, there are several inhibiting factors originating from internal, namely the lack of facilities and infrastructure as well as the pegawaif’s lack of knowledge regarding the implementation of e- court and also externally which consists of low public knowledge regarding technological sophistication, so that it cannot be implemented as a whole.
Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 834/Pid.B/2023/Pn. Mdn) Amalan Pasaribu, Mhd.; Ramadani, Ramadani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2457

Abstract

Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban dalam kasus pembunuhan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan dalam proses hukum. Mereka sering kali rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi karena mungkin tidak mampu mempertahankan diri atau melaporkan kejahatan yang dialami. Pada penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan orang dalam gangguan jiwa (odgj) menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan bagaimana putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan juga sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang sehat mental maupun orang yang mengalami gangguan jiwa atau odgj memiliki hak yang sama untuk hidup sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap odgj harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang di atur di dalam KUH Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 350, sementara dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 3 (tiga) pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd), pembunuhan semi sengaja  (qatl syibh al-amd), pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata) yang hukumannya berubah qishash, diyat dan kaffarat. Pada pertimbangan hukum yang digunakan Hakim pada putusan Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn menggunakan alternatif dilakukan kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 338 KUHP Pidana, dengan memenuhi dua unsur barang siapa dan dengan sengaja menghilangkan nyawa.
Peran TNI Angkatan Laut dalam Perkuatan Ketahanan Maritim Indonesia: Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II Hendriman Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2459

Abstract

Pemindahan IKN berimplikasi pada perubahan geografi militer dan karakter ancaman dan perlunya penyesuaian strategi pertahanan nasional. Pertahanan maritim dalam upaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan sebuah upaya komprehensif dan berkelanjutan pada pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI. Tantangan yang muncul adalah bagaimana TNI AL menjalankan fungsi pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan laut yurisdiksi nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran TNI Angkatan Laut  khususnya dalam Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan Wawancara, Pengamatan/Observasi, Dokumentasi dan studi Kepustakaan. Analisis data menggunakan Grouping the data according to key constructs, Identifying bases for interpretation. Temuan penelitian menunjukkan TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, peran diplomasi dan peran dukungan. Peran militer dilakukan melalui pengamanan dan penegakan hokum khususnya pada langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Peran Polisionil dilakukan melalui antisipasi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI II. Peran Diplomasi TNI AL dilakukan melalui diplomasi kooperatif, diplomasi maritim  dan diplomasi maritim koersif . Peran Dukungan TNI AL dilakukan melalui dukungan pangkalan yang terdiri Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation.
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Elektronik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali I Ketut Sumantara; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengukur, serta mengevaluasi efektifitas penerapan aplikasi SIPPeDE pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 59 responden. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang masih aktif yang telah menggunakan aplikasi SIPPeDE. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sofware Smart PLS yang digunakan dalam pengujian uji validitas dan uji reliabilitas serta dalam pengujian hipotesis. Dari hasil uji hipotesis membuktikan bahwa efektifitas akan cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kepuasan pengguna, dengan cara meningkatkan kepercayaan, kualitas informasi, kualitas layanan serta kualitas sistem pada aplikasi.
Penyebab dan Dampak Sikap Apatis Masyarakat Terhadap Sampah di Pantai Loang Baloq: Studi Kognitif Sosial feri anggara saputra; Buah Hati; Dian Ismi Aulia; Rifka Aulia Pebrianti; Yuni Ros Meilasari; Wika Wahyuni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak sikap apatis masyarakat terhadap sampah di Pantai Loang Baloq. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik rekaman, wawancara, dan analis dokumen. Teori yang digunakan adalah teori sosial koginitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang mengemukakan bahwa pembelajaran seseorang dipengaruhi oleh tiga peran yaitu peran pribadi, peran perilaku, dan peran lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan berbagai penyebab dan dampak dari sikap apatis masyarakat di Pantai Loang Baloq. Adapun penyebab sikap apatis masyarakat terhadap sampah di Pantai Loang Baloq adalah dikarenakan masyarakat di sekitar Kali Bernyok masih banyak membuang sampah di sekitarnya,  kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan pantai, fasilitas yang kurang memadai, dan adanya persepsi bahwa kebersihan pantai bukan tanggung jawab semua orang. Dampak yang diberikan dari sikap apatis masyarakat dari sampah di Pantai Loang Baloq terbilang sangat kompleks yaitu berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan keberlangsungan wisata di pantai tersebut.
Pengaruh K.H. Ma’mun Nawawi Dengan Kitab Mukhtasor Kafi Tentang Kebudayaan Sunda di Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Bar Zainal Abidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2467

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Siapakah tokoh Di balik kemunculan adat Fidyah ini yang disinyalir berasal dari Kyai Haji Ma'mun Nawawi. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui praktek dari kebudayaan fiqhiyah di Cibarusah Kabupaten Bekasi. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui sikap masyarakat di Cibarusah dan sekitarnya terhadap penerimaan adat istiadat Fidyah ini. Metode yang digunakan yang berkaitan dengan teori adalah Histori analisis dan juga kualitatif analisis. Metode analisis data ini adalah penerapan metode dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan seperti apa yang kamu ketahui tentang praktek Fidyah?, mengapa harus melakukan praktek Fidyah ? atau bagaimana praktek pelaksanaan Fidyah ini?. Data-data yang didapatkan dan dianalisa dengan menggunakan metode ini berupa teks atau narasi. Setelah itu dari keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan itu, akan dilakukan pengklasifikasian dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Kemudian pada tahap terakhir metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kesimpulan dari beberapa data yang diambil.  yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan penelitian lainnya, Walaupun tentunya penelitian ini belum sempurna, masih perlu adanya perbaikan-perbaikan di sana-sini, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan landasan ide atau gagasan dalam penelitian yang serupa.
Analisis Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Wajo Tentang Pelayanan Jaringan Gas Bumi Suhesti Randa; Syamsiar; Besse Herlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2480

Abstract

Gas alam merupakan sumber energi non-terbarukan penting yang memenuhi sebagian besar kebutuhan energi dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap layanan jaringan gas alam di rumah-rumah di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di PT Pertagas Niaga sebagai penyedia jaringan gas alam untuk daerah Tempe, Maniangpajo, Pammana, dan Tanasitolo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil penelitian menunjukkan angka 89.4. Layanan jaringan gas alam di Kabupaten Wajo dinilai sebagai layanan yang baik, dengan setiap indikator seperti prosedur layanan, kebutuhan layanan, kejelasan petugas layanan, disiplin petugas layanan, tanggung jawab petugas layanan, kemampuan petugas layanan, kecepatan layanan, keadilan dalam layanan, kesopanan dan keramahan, kebijaksanaan dan kepastian biaya layanan, kepastian jadwal layanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan layanan, semuanya mencapai kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan jaringan gas alam untuk rumah tangga di Kabupaten Wajo dikategorikan sebagai sangat baik.
Pelaksanaan Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Salsabila, Syakirah; Dintara Lubis, Syaddan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2489

Abstract

This article discusses the implementation of parate execution of Mortgage Rights based on Law No. 4 of 1996 in Indonesia. The urgency of this study lies in the importance of providing legal certainty and protection of the rights of creditors and debtors in the auction execution process, which is a primary mechanism in resolving non-performing loans. Issues raised include the potential misuse of rights by creditors, the limited space for debtors to raise objections, and the lack of stringent supervisory mechanisms in the execution auction process. To address these issues, the research method used is a case study on the execution auction of Mortgage Rights at the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) in Medan. This study analyzes the auction implementation procedures, document verification, auction announcements, and the auction execution itself, as well as reviewing related court decisions. The research findings indicate that the execution auction process of Mortgage Rights at KPKNL Medan has been conducted in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996. Open auction announcements through print and electronic media, as well as open bidding, ensure transparency and wide public participation. However, the study also found criticisms regarding the potential misuse of rights by creditors and the lack of protection for debtors. To address these issues, more detailed regulations and stricter supervisory mechanisms are recommended, including the involvement of independent supervisory bodies, to ensure fairness and transparency in the execution auction of Mortgage Rights. These findings underscore the importance of balancing the interests of creditors and debtors in the execution auction process, as well as the need to improve supervisory mechanisms to prevent potential abuse and conflicts.
Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Asmuni, Asmuni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2494

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara baik dalam pengertian yang luas yaitu negara, dan/atau dalam pengertian yang lebih sempit seperti badan, institusi, lembaga, kantor, kementrian, dewan, mahkamah, pengadilan, Desa atau dalam istilah apapun namanya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Didalam jabatan- jabatan tersebut ditempatkan pemangku-pemangku jabatan yaitu orang yang menduduki jabatan-jabatan yang disebut dengan pejabat pemerintahan. diatur dalam Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui bahwa apakah suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti sudah diatur atau belum dala undang-undang lalu kesesuain antara regulasi dengan kenyataan yang terjadi. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintah selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (asas Spesialitas). Tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu, ketika wewenang tersebut digunakan, dialihkan diluar maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah apa yang disebut dengan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang. Penyalahgunaan Wewenang merupakan suatu larangan oleh Undang-Undang akan diberi akibat hukum yaitu yang diberikan oleh hukum adanya suatu kenyataan, peristiwa hukum yang diberikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Keputusan yang dibuat yang telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum untuk dapat dibatalkan dan tidak sah.

Page 28 of 204 | Total Record : 2037

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue