cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 25   26   27   28   29 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI) Tiora Qinthara, Shafa; Hidayat, Yusuf
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2396

Abstract

Aspek pendorong utama penelitian ini adalah frekuensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di media. Kelompok demografis yang paling rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual adalah perempuan dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melindungi anak-anak yang menjadi saksi kekerasan, meski orang tua atau wali lainnya tidak ada. Undang-Undang Nomor 35 menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga kemungkinan besar mengalami keterbelakangan mental dan stunting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdampak pada tumbuh kembang anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan pengadilan No. 188/PID.SUS/2023/PT DKI terhadap terdakwa kekerasan. Demografi penelitian ini ditentukan dengan melihat data sekunder dari berbagai buku, tinjauan pustaka, dan undang-undang terkait, serta dilakukan diskusi. Penelitian ini mengkaji kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga untuk mengevaluasi hipotesis bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi tumbuh kembang anak secara kualitatif. Hukum dalam rumah tangga perlu ditegakan lagi keadilan dan memberikan bimbingan kepada korban yang mengalami pasca trauma serta memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi korban.
Perilaku Penyimpangan Sosial dalam Praktik Perjudian Online di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan Faradila, Alvina; Siagian, Amrizal
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2398

Abstract

Fenomena perilaku perjudian telah mendapat perhatian besar dalam masyarakat masa kini karena potensinya memberikan dampak buruk dalam kehidupan sosial. Dampak sosial dari fenomena ini menghadirkan tantangan di tengah kemajuan teknologi dan meluasnya perjudian yang sangat mudah dijangkau. Perjudian merupakan penyimpangan sosial, yaitu ketika individu atau suatu kelompok melanggar aturan dan berpikir bahwa masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang lazim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman secara komprehensif tentang perilaku perjudian sebagai gambaran dari penyimpangan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai perilaku perjudian, berupa penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampak yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena sosial perjudian dengan menganalisisnya berdasarkan teori asosiasi differensial. Hasil dari penelitian ini mencakup berbagai faktor penyebab keterlibatan pengemudi ojek online dalam aktivitas perjudian, yaitu karena stres terkait pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya kesadaran akan dampak perjudian.
Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study pada SMK Al Washliyah 4 Medan) Alawiyah, Safty; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2403

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study Pada SMK Al Washliyah 4 Medan). Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriftif dengan metode field research, Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitan di SMA Al Washliyah 4 Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan Wawancara (Interview), Pengamatan (Observation) dan Dokumentasi (Documentation). Hasil penelitian menyatakan, pertama, Upaya mengatasi kenakalan remaja berupa tawuran SMK Al Washliyah 4 Medan terbagi menjadi tiga yaitu, upaya preventif meliputi dilakukannya upacara dan dzikir yang dilaksanakan dua minggu sekali, mengundang pembina upacara dari pihak kepolisianmaupun koramil, masuk sekolah lima hari dan hari sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kota Medan terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor pertama dari penegak hukumnya sendiri, Faktor kedua, merupakan sarana atau fasilitas yang terbatas, Faktor ketiga, masyarakat Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan Sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar mereka serta tidak melapor apabila terjadi tindak tawuran antar pelajar menjadi faktor utama penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. Ketiga, Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di SMK Al Washliyah 4 Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, tahap formulasi, Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukumterhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.
Legal Analysis and Case Studies On Conspiracy In Narcotics Crimes Budiyanto, Budiyanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2405

Abstract

This research aims to determine the offense of Criminal Conspiracy in Narcotics Crimes and to determine the basis of the judge's considerations in Decision Number 120/Pid.Sus/2023/PN Mks. This research uses normative legal research methods, and a discussion of this thesis is written as a legal research method. The use of normative research methods in research efforts and writing this thesis is based on the suitability of theory with the research methods required by the author. The results obtained are presented descriptively. 1.) Law Number 35 of 2009 regulates sanctions against narcotics abusers who commit narcotics crimes. Dangerous Conspiracy is the act of two or more people conspiring to commit, carry out, assist, participate in, order, recommend, facilitate, provide consultation, become members of a narcotics crime organization, or organize narcotics crimes. Any person who offers to sell, sells, buys, receives, becomes an intermediary in buying and selling, exchanges, or delivers Class I Narcotics without right or against the law shall be punished with life imprisonment, a minimum imprisonment of five years, and a maximum imprisonment of twenty years, and fines of one billion rupiahs and ten billion rupiahs. 2) The Panel of Judges in case no. 120/Pid.Sus/2023/PN Mks sentenced the defendant to six years in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 for conspiracy to buy and sell narcotics class I. The defendant's actions were considered aggravating because he rejected the government's efforts to eradicate narcotics and drug abuse, as well as reducing his polite attitude at trial. The defendant has never been convicted; this shows that the defendant's actions are in line with the goals of the criminal justice system.
Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Hermalia Putri, Shanty; Zulkarnain, Zulkarnain
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2407

Abstract

At present, there is a lot of deviant child behavior that has even led to crime. One of them is the crime of bullying, which can occur anywhere, such as at home, school, and society. This bullying crime has a negative impact on victims such as trauma, depression, physical injury and even death. This research aims to find out the forms and triggering factors of bullying crimes causing death, and to find out how the comparison of the regulation of bullying crimes causing death according to the perspective of Positive law and Islamic Criminal law. The method used is library research method with qualitative research type. And using a comparative legal approach between Positive Law and Islamic Criminal Law. The results of the study found that in Positive Law, the punishment for the crime of bullying causing death is imprisonment and fines as well as warnings, guidance, community service and job training if the perpetrator is a minor. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, if an adult is the perpetrator of the crime of bullying causing death, the punishment can be hudud and qishash. But if the perpetrator is a minor, he is punished with ta'zir.
Kajian Pelecehan Seksual Melalui Teori Viktimisasi pada Anggota Perempuan di Organisasi Kota X Rifqi Amalia, Cinta; N. R. Hakim, Fany
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2410

Abstract

Pelecehan seksual yang semakin banyak terjadi dalam lingkup organisasi membuat suasana di mana para anggota perempuan merasa tidak nyaman untuk mengembangkan dirinya di dalam organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi dan mengapa pelecehan tersebut bias terjadi dalam satu organisasi tertentu. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan deskripsi yang intensif mengenai terjadinya pelecehan seksual yang terjadi pada anggota perempuan di organisasi x. Teori yang peneliti gunakan adalah Teori Viktimisasi, salah satu cabang dari viktimologi yang mengkaji tentang proses munculnya korban yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini juga menggunakan teori lainnya yaitu, Teori Kontrol Kekuasaan yang dimana teori tersebut salah satu pendekatan dalam kriminologi yang menyatakan bahwa viktimisasi berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa pelecehan seksual yang terjadi pada anggota perempuan organisasi bisa terjadi karena adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku dan sistem patriarki yang membuat laki-laki selalu dianggap lebih memiliki kuasa atas perempuan yang akhirnya perilaku yang dilakukan pelaku dianggap sebagai hal yang wajar terhadap perempuan. Selain itu, pelecehan seksual bias terjadi karena adanya pewajaran di lingkungan organisasi.
Implementasi Pengalokasian Dana Desa pada Program Pencegahan Stunting di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Muhammad Muchid; Trisni Utami; Siti Zunariyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengalokasian dana desa dalam program pencegahan stunting di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama meliputi fakta, informasi, dokumen, serta pandangan dan harapan dari institusi, organisasi, dan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam situasi penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball, memastikan keterlibatan mereka yang memahami dan terlibat dalam masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan data untuk memisahkan yang relevan dari yang tidak relevan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang akan dipresentasikan dalam laporan penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pencegahan stunting di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, adalah langkah progresif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan mengatasi masalah stunting, yang merupakan kondisi gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak. Inisiatif ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanggulangi tantangan gizi yang telah lama menjadi permasalahan di desa tersebut. Keberhasilan program ini telah terbukti efektif dalam menanggapi kebutuhan kesehatan lokal dan memberikan solusi yang memberikan dampak positif.
Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo Chairis, Farhan; Asliani, Asliani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2441

Abstract

The total number of remaining animals at Medan Zoo is 115-116 from the initial total of 250 animals there. Medan Zoo still gets income from Medan Zoo entrance tickets and so far Medan Zoo still has donors who help financially at Medan Zoo, but Medan Zoo's finances are often not sufficient because Finances must also be divided to provide wages to employees and the need for animal feed there is also high. Regulations regarding these animals are regulated in Minister of Environment and Forestry Regulation Number 20 of 2018 concerning Protected Types of Plants and Animals, namely animals whose existence is rare and therefore protected by various regulations. Killing wild animals is an act that violates the provisions contained in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems. Where in article 21 paragraph (2) (a) it is stated that it is prohibited to kill protected animals. In the results of an interview with Mr. Ahmad, the management team at Medan Zoo. The current obstacle at Medan Zoo is that there is no veterinarian who carries out health observations on the animals. at the Medan Zoo. The condition of Medan Zoo itself is categorized as quiet with 50 visitors on weekdays and 100-200 visitors on holidays. Currently, Medan Zoo receives assistance from donors and legally Medan Zoo enforces animal protection according to applicable laws. The Medan Zoo management hopes that Medan residents will be busy visiting Medan Zoo again and introducing Medan Zoo to local residents. Medan Zoo itself has been repeatedly threatened with closure, but so far Medan Zoo is still able to operate. Medan Zoo managers always think hard about keeping the animals from fasting.
Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pengadilan Umum, Agama, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Konstitusi Sulistyowati, Sulistyowati; Nadya Maharani, Dewi; Bintang Maharaja, Gusti; Putri Manopo, Hanifa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2445

Abstract

Indonesia mempunyai peradilan yang sangat banyak ragamnya. Ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara (PTUN), militer, agama dan peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada peradilan khusus seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan anak dan pengadilan hubungan industrial. Ketika beracara di pengadilan umum bidang perdata kita mengenal pihak ketiga yaitu pihak intervensi, begitu juga dalam PTUN maupun pengadilan agama. Namun meski hak kewajibannya sejenis nama pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung disebut Pihak intervensi dan ada juga pihak ketiga yang lain yaitu Amicus Curiae. Tujuan pihak ketiga ada agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, mencegah putusan yang merugikan pihak ketiga dan melindungi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Analisa yang dipergunakan kualitatif.
Etnografi Upacara Adat Pernikahan Suku Jawa: Negosiasi Kebudayaan di Mukomuko Provinsi Bengkulu Dengan Integrasi Sosial dan Ekonomi Maya, Ajeng; adiprashada, Dhanurseto; Agus Firmansyah, Mas; Normasyhuri, Khavid
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2447

Abstract

Adaptation in cross-ethnic traditional marriages often poses certain challenges, especially related to understanding and acceptance from both sides of the family. This research aims to find out how negotiations and cultural expressions occur between Javanese and other tribes in Penarik District, Mukomuko in carrying out traditional marriages. This research uses qualitative field research, specifically using analytical descriptive techniques. The research was conducted in Penarik District, Mukomuko Regency, Bengkulu Province. The data sources used include primary data and secondary data. The data used, namely secondary and primary, is used for. Primary data as the main data source consists of key and principal informants. The data collection approach includes several steps, namely literature study, interviews and documentation. The researcher explains how the credibility, dependability, transferability, and verifiability of data determines its validity and uses triangulation. The research findings show that the events of Javanese traditional marriages with other tribes in Penarik District, Mukomuko Regency, reveal how tolerance and cross-cultural understanding play a crucial role in overcoming differences that arise from multicultural interactions. During the assimilation of marriage negotiations, the Javanese and native Penarik people in Mukomuko used Indonesian, Mukomuko and Javanese as their daily languages; interact politely and courteously, especially when talking to those who are older or in a higher position; adapting religion, beliefs and norms that apply in society, without abandoning the culture of each extended family. The process of cultural adaptation and integration that occurs in the context of inter-ethnic marriage offers important insights into social dynamics and intercultural communication, as well as its practical implications in maintaining harmonious relationships in heterogeneous societies.

Page 27 of 204 | Total Record : 2037

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue