cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 28   29   30   31   32 
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021) Jihan Abya; , Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar; Adyan Lubis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2533

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam era digital semakin kompleks dengan maraknya kasus pengunggahan ulang konten video oleh pembuat konten sosial media untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum hak cipta dalam konteks digital, khususnya pada kasus pengunggahan ulang video di platform digital. Fokus utama adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, yang menetapkan preseden penting dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hak cipta yang ada, tantangan utamanya terletak pada penegakan hukum, terutama terkait kesadaran hukum di kalangan pengguna platform digital. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam bentuk pengunggahan ulang, modifikasi, atau distribusi video tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, perilaku masyarakat dan pemahaman tentang hak cipta juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, pembuat konten, dan platform digital dalam upaya melindungi hak cipta dan meningkatkan penegakan hukum di ranah digital. Pembaruan undang-undang dan peraturan turunannya sangat krusial untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran di era digital, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bukti dalam persidangan. Pembaruan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap terlindungi dan pelanggaran hak cipta dapat ditangani dengan tegas dan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Tinjauan Yuridis Klausul Eksonerasi dalam Produk Hukum Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Susanti, SH) Raofan Devara; Farhan Asyahadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2544

Abstract

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab dan membatasi tindakan yang memberatkan yang seharusnya menjadi kewajibanya. Penggunaan klausula eksonerasi dalam produk hukum Notaris sebagaimana temuan pada Kantor Notaris Susanti, SH. Wilayah Kerja Kabupaten Karawang, terdapat klausul berupa pelepasan tanggung jawab kepada para pihak dari kebenaran terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris apabila dikemudian hari ternyata dokumen-dokumen tersebut menimbulkan suatu sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait implikasi penerapan klausula eksonerasi terhadap kepastian hukum akta Notaris, dan urgensi penerapan klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam produk hukum Notaris Susanti, SH. di Wilayah Kerja Kabupaten Karawang terkait implikasi penerapan klausula eksonerasi terhadap kepastian hukum akta Notaris adalah tidak membuat suatu akta Notaris kehilangan autentisitasnya sebagai akta autentik sejauh penggunaannya disepakati para pihak yang akan membuat suatu akta. Urgensi penggunaan klausul eksonerasi dalam produk hukum Notaris Susanti, SH. di Wilayah Kerja Kabupaten Karawang adalah demi menjaga diri seorang Notaris sebagai upaya perlindungan diri dari kebenaran materiil berupa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh para pihak yang tidak beritikad baik.
Menelusuri Kasus Penyuapan Presiden FIFA dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Sandey Tantra Paramitha; Dasuki; Mas Putra Zenno Januarsyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2548

Abstract

Kasus suap dalam FIFA telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap integritas organisasi olahraga internasional ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik suap dalam FIFA dari perspektif hukum kejahatan internasional, dengan fokus pada regulasi anti-suap yang diterapkan dan tantangan penegakannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang komprehensif, melibatkan peninjauan kritis terhadap artikel jurnal akademik, buku, dan dokumen hukum internasional, termasuk Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang kuat, penegakan hukum terhadap praktik suap di FIFA menghadapi berbagai hambatan, termasuk perbedaan sistem hukum nasional dan keterbatasan koordinasi lintas batas. Reformasi internal FIFA yang mencakup pembentukan Komite Etik Independen dan penerapan prosedur due diligence yang lebih ketat telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerjasama internasional dan memperbaiki mekanisme penegakan hukum untuk mengatasi korupsi dalam organisasi olahraga.
Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Jual-Beli Sarana Produksi Pertanian Melalui Cara Nonlitigasi (Studi di PT. Petrosida Gresik) Zalsha Bella Virginia; Sri Maharani M.T.V.M.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2550

Abstract

Kasus wanprestasi terkait jual-beli sarana produksi pertanian masih kerap terjadi selama berlangsungnya perjanjian antara PT. Petrosida Gresik dengan sebagian pembeli atau distributornya. Berdasarkan kendala yang terjadi, penelitian ini menjadi penting untuk bertujuan menganalisis dan mengetahui tentang penyebab, jumlah perkara, penyelesaian perkara, dan upaya untuk meminimalisir perkara tersebut dengan harapan tidak terjadi lagi atau berkurangnya jumlah perkara wanprestasi pada perjanjian jual-beli Sarana Produksi Pertanian di PT. Petrosida Gresik. Mengenai penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis tipe penelitian deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Mengacu pada hasil penelitian, pembeli atau distributor mengalami bencana alam, persaingan tidak sehat, terkena penipuan, dan tidak mampu mengelola keuangannya sehingga melakukan wanprestasi. Upaya untuk meminimalisir pun telah dilakukan. Kemudian, proses penyelesaian kasus secara nonlitigasi sebagian menggunakan upaya terbaru yang dilakukan oleh PT. Petrosida Gresik dengan hasil penyelesaian yang berhasil dan tidak berhasil, yang dilanjutkan melalui jalur litigasi.
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Dinata, Aldo Rian; Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Era Perubahan Iklim Qasthary, Auzan; Suhaibah, Suhaibah; Yasman Saputra, T.; Marzuki, Marzuki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2561

Abstract

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan beragam, terdiri dari berbagai jenis hutan di seluruh nusantaranya.  Namun, negara ini menghadapi ancaman signifikan terhadap keanekaragaman hayatinya karena perubahan iklim, penggundulan hutan, dan degradasi habitat. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum yang berlaku untuk perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama dalam konteks tantangan yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, seperti mengadopsi program Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang dan membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim, kebijakan dan mekanisme penegakan yang ada perlu diperkuat lebih lanjut untuk secara efektif memitigasi dampak perubahan iklim terhadap warisan alam yang kaya di negara itu.
Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka Badruzaman Hidayat, Isa; Asro, M; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2564

Abstract

Penelitian ini membahas terkait bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengembangan destinasi wisata lawang seketeng oleh badan usaha milik desa (BUMDES) sukasari kaler kec. Argapura kab. Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana starategi ipengembanganiBUMDES terhadap objek wisata lawangiseketeng, untuk mengetahui faktor yang menghambat BUMDES dalam melakukanpengambangan objek wisata lawang seketeng, serta untuk imengetahui ibagaimana itinjauan siyasah maliyah terhadap peran BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat berbagai upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang seketeng seperti membuat paket wisata, pengelolaan insfrastuktur wisata, dan pemasaran promosi. Selain itu, anggaran yang dihasilkan dari BUMDES yang belum terfokus pada pengembangan objek wisata, dan rendahnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, strategi pengembangan destinansi wisata lawan seketeng oleh bumdes sukasari kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan ipemerintahan iyang iefektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.
Pembatalan Land Lease Agreement yang dialihkan kepada Pihak Ketiga: Cancellation of Land Lease Agreement Transferred to a Third Party Arnawa, I Made; Johannes Ibrahim Kosasih; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2565

Abstract

Tanah merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang menjadi modal dasar agar kehidupan masyarakat dapat adil dan makmur, sehingga pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yang menganalisis tentang pembatalan Perjanjian Sewa-Sewa Tanah yang dialihkan kepada pihak ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apa akibat hukum yang timbul jika pembatalan dialihkan kepada pihak ketiga? dan bagaimana pembatalan Perjanjian Sewa-Sewa Tanah dialihkan kepada pihak ketiga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616 K/PDT/2018? Sebagai alat analisis untuk membahas hal tersebut digunakan Teori Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum, serta menggunakan Pendekatan Statuta, Pendekatan Analitik dan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari pembatalan yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Perjanjian yang menggunakan warga negara Indonesia sebagai Nominee adalah penyelundupan yang sah karena substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana secara substansi ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 ayat (2) UUPA tidak dapat menyimpang. Pada hakekatnya perjanjian nominee bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas tanah kepada pihak asing, sehingga keberadaan akta otentik perjanjian nominee sebagai alat bukti menjadi batal demi hukum
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Novita Chairunisa; Siti Malikhatun Badriyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2574

Abstract

Tanah merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur kepemilikan atas tanah. BPN menerbitkan sertifikat yang berfirngsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Tanah dapat berpindah kepemilikan dengan salah satu caranya adalah jual beli, pemindah tanganan tanah tersebut akan timbul dua jenis pajak yaitu BPHTB dan PPH. Tujuan BPHTB adalah untuk memfasilitasi pengalihan dan pengalihan hak atas dan atas harta benda Pembeli dan badan lain yang memperoleh hak milik bertanggung jawab untuk membayar pajak BPHTB melalui self-assessment. Pada umumnya para pembeli atau para pihak menitipkan uang pajak yang telah di hitungkan oleh PPAT untuk dibayarkan melalui PPAT. Penelitian ini menggunakan penelitian normative, dengan pendekatan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini meliputi pertama, PPAT sangat berperan dalam Pembayaran BPHTB, Wajib pajak khususnya pembeli biasanya menitipkan pajak tersebut kepada PPAT yang bersangkutan, dan juga perhitungan tersebut biasaya sudah dihitungkan oleh PPAT yang bersangkutan, maka maka pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh PPAT itu didasari oleh suatu kebiasaan bukan berdasarkan suatu peraturan. Kedua, perhitungan BPHTB dapat dilihat lebih besar mana antara nilai perolehan dengan NJOP kemudian dikurangi NPOP dan hasilnya dikali 5%. Sehingga dapat dikatakan PPAT tidak berwenang secara undang-undang untuk melakukan pemungutan BPHTB, namun karena masyarakat kurang mengetahui tatacara perhitungan BPHTB (self assisment) maka menitipkannya ke PPAT dan hal tersebut dijadikan kebiasaan.
Komunikasi Politik Komisi IV DPR RI Dalam Pembahasan Revisi UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Handoyo Kartanegara, Ita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2581

Abstract

Komunikasi politik merupakan hal yang lumrah di berbagai lembaga politik khususnya DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fungsi legislatif DPR RI adalah membahas undang-undang, baik membuat undang-undang baru maupun merevisinya untuk memperbaharui situasi geo-politik saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi politik yang terjadi pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi yang dilakukan oleh Komisi IV DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengungkap realitas yang terjadi pada pembahasan RUU tersebut. Melalui penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang terjadi selama proses komunikasi politik, yaitu; proses komunikasi politik dalam rapat pembahasan RUU mengacu pada model komunikasi transaksional, dimana proses komunikasi politik terjadi dua arah dan berlangsung terus menerus, dan terdapat empat kendala yang terjadi yaitu gangguan semantik yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman, hambatan budaya, hambatan status dan hambatan birokrasi akibat perbedaan pendapat dan penerapan undang-undang yang direvisi.

Page 30 of 204 | Total Record : 2037

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue