cover
Contact Name
Sri Sulandari
Contact Email
widyanata.fisip@unr.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sri.fisipunr@gmail.com
Editorial Address
Jalan Padma Penatih Denpasar - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
WIDYANATA
Published by Universitas Ngurah Rai
Core Subject : Economy, Science,
Jurnal Kajian Perencanaan dan Kebijakan Sosial diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai Denpasar, jurnal yang bersifat ilmiah memuat hasil-hasil penelitian lapangan mengenai perencanaan dan isu-isu sosial, di tingkat nasional, regional dan internasional. Redaksi Widyanata sangat terbuka dalam menerima artikel dan resensi buku yang berkaitan dengan ruang lingkup kami di bidang Perencanaan dan Kebijakan Sosial.
Articles 66 Documents
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BANJAR ANYAR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN Geordianus Tawa Ola; Ni Nyoman Kartika yanti
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.12 KB) | DOI: 10.54836/widyanata.v18i2.792

Abstract

Keberadaan BPD di desa memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa dan toko masyarakat karena masyarakat menjadi lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, yaitu pemerintahan yang sehat dan bersih dari kasus KKN dan memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu: Bagaimanakah peranan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan? Metode penelitian : metode penentuan informan, metode pengujian kesahihan data, metode analisis data dan metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, angket (kuisioner) dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini didapatkan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yaitu melalui tahap perencanaan, tahap plaksanaan, tahap pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Serta peran BPD dalam meningkatkan kecerdasan Berdemokrasi/mengemukakan pendapat dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, dapat di lihat di dalam kegiatan musyawara Desa maupun BPD, di mana masyarakat selalu di libatkan di dalamnya, agar masyarakat senantiasa dapat secara langsung menyampaikan ide atau gagasanya kepada pemerintah desa.
Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung I Nyoman Suargita; Cokorda Putra Indrayana; Sri Sulandari
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1714.797 KB) | DOI: 10.54836/widyanata.v18i2.827

Abstract

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapi Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten BadungPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang KabupatenBadung dan Kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di DesaBelok Sidan. Kecamatan Sore, Kabupaten Badung. Teori yang digunakan adalah teoriimplementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dimanaimplementasi ditentukan dari 6 faktor yaitu Standar dan tujuan kebijakan, Sumberdaya,Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan, Karakteristik agen pelaksana,Ekonomi, sosial dan politik lingkungan, Pelaksana Disposisi. Informan dalam penelitian iniadalah 10 orang yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa BelokSidan yang diambil secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisisdata kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran TanahSistematis Lengkap telah dilaksanakan dengan baik di Desa Belok Sidan dilihat daripelaksanaan enam faktor yang mendukung pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horndalam pelaksanaan program PTSL ini di Desa Belok Sidan. Namun masih terdapat kendalayang dihadapi di Desa Belok Sidan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DI DESA GUNUNG SALAK KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN I Nyoman Alit Badrika; A. A. Nyoman Sri Wahyuni
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Subyek penelitian ini adalah implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Data dikumpulkan dengan teknik pengamatan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi dan data dianalisis dengan cara sederhana dengan memakai metode deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi/pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah dan anggarannya telah disesuaikan dengan APBDes yang telah di susun oleh Pemerintah Desa, (2) Implementasi Pengelolaan Dana Desa dari APBN dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga hal tersebut berdampak baik bagi meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Gunung Salak. (3) Hambatan pengelolaan secara umum adalah pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. (4) Dampak positif pengelolaan Dana Desa adalah dapat memajukan perekonomian di desa yang langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan dampak negatifnya adalah banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, karena jumlah bantuan yang diberikan berbeda sesuai dengan produktifitas kelompok.
UPAYA PIMPINAN DALAM PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN ANGGOTA DI PAROKI SANTA MARIA IMMACULATA TABANAN Ni Nyoman Kartika Yanti; I Nyoman Alit Badrika
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.994

Abstract

Penelitian dilakukan berdasarkan temuan awal bahwa peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pimpinan dalam peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di ParokiGereja Katolik Immaculata Tabanan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori snow ball sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dengan berlandaskan teori kepemimpinan dan teori administrasi Keuangan Anggota yang tersusun sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang valid. Tidak tertibnya administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katoik Immaculata Tabanan adalah kurang kesadaran umat atau jemaat untuk bertanggungjawab dalam membayar semua kewajiban seperti iuran gereja, administrasi permandian, dan administrasi pernikahan. Sehingga Upaya yang harus dilakukan pimpinan dalam menertibkan adaministrasi adalah mengajak para pengurusnya beserta umat yang ada, untuk selalu bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanan administrasi keuangan anggota dengan melihat realitas yang ada di paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan.
TIPE KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA INSTANSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN I Gst Ngr Ag Bgs Widiana; I Nyoman Alit Badrika
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.995

Abstract

Penelitian dilakukan berdasarkan temuan awal bahwa terdapat kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pegawai yang maksimal pada Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, antara lain prasarana dan sarana kerja yang kurang memadai, kesejahteraan pegawai yang masih rendah, adanya kesenjangan antara penghasilan PNS dan pegawai kontrak, masih rendahnya tingkat absensi yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses meningkatkan kinerja pegawai melalui tipe kepemimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dengan menganalisis tipe kepemimpinan otokratis, kharismatik, dan tipe kepemimpinan demokratis. Hasil analisis yaitu (1) Peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, menurut persepsi 16 orang responden sebesar 956 : 1.152 x 100% = 82,99% dari yang diharapkan. (2) Tipe Kepemimpinan Otokratis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan = 315 : 384 x 100% = 82.01% dari yang diharapkan, kemudian tipe kepemimpinan kharismatik = 320 : 384 x 100% = 83,33% dari yang diharakan.SedangkanTipe Kepemimpinan yang paling unggul yaitu demokratis dengan perhitungan = 321 : 384 x 100% = 83,59% dari yang diharapkan. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa melalui tipe kepemimpinan agar bias meningkatkan pegawai pada Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dapatdikatakan cukup meningkatkan, dan tipe kepemimpinan yang paling meningkatkan kinerja pegawai adalah tipe kepemimpinan Demokratis.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BANJAR ANYAR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN Ni Nyoman Kartika yanti; I Nyoman Alit Badrika
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.996

Abstract

Keberadaan BPD di desa memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa dan toko masyarakat karena masyarakat menjadi lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, yaitu pemerintahan yang sehat dan bersih dari kasus KKN dan memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian ini didapatkan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yaitu melalui tahap perencanaan, tahap plaksanaan, tahap pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Serta peran BPD dalam meningkatkan kecerdasan Berdemokrasi/mengemukakan pendapat dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, dapat di lihat di dalam kegiatan musyawara Desa maupun BPD, di mana masyarakat selalu di libatkan di dalamnya, agar masyarakat senantiasa dapat secara langsung menyampaikan ide atau gagasanya kepada pemerintah desa.
PENGARUH MOTIVASI DAN PROFESIONALISME KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG Ni Luh Astuti; I Wayan Astawa
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.997

Abstract

Kinerja adalah segala hasil capaian dari segala bentuk tindakan dan kebijakan dalam rangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi dan profesionalisme kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskrptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Motivasi menurut Chung dan Megginson dalam Gomes (2015: 180), Teori Profesionalisme menurut Thoha (2015:75) dan Teori Kinerja Pegawai menurut Wilson Bangun (2015:233-234). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki pegawai maka akan semakin tinggi kinerja pegawai. (2) Ada pengaruh profesionalisme kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung. Semakin tinggi profesionalisme kerja yang dimiliki pegawai maka akan semakin tinggi kinerja pegawai. Semakin profesional seorang pegawai dalam bekerja menyelesaikan tugas maka akan meningkatkan kinerja pegawai. (3) Ada pengaruh motivasi dan profesionalisme kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung. Semakin tinggi motivasi dan semakin profesional seorang pegawai dalam bekerja maka akan semakin tinggi kinerja pegawai
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PENELITIAN DI SD NO. 3 PETANG) Ni Wayan Muliani; I Wayan Astawa
Widyanata Vol 19 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i1.998

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melalui upaya pemerintah dengan memberikan bantuan kepada sekolah berupa dana BOS. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk membantu penyediaan pendanaan operasi non personil sekolah dan biaya personil sekolah yang masih dapat dibayarkan, Membebaskan punggutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan /atau membebaskan punggutan peserta didik yang orang tuanya / walinya tidak mampu pada SD/SDLB/ SMP/ SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. SD No. 3 Petang merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, tehnik untuk menentukan informan menggunakan teknik puspossive sampling. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 1) Implementasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah di SD No. 3 Petang sudah baik, hanya saja sesuai dengan teori George C. Edward III dimana variabel komunikasi belum berjalan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS tahun 2018 yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah.
Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Ni Nyoman Kartika Yanti
Widyanata Vol 19 No 2 (2022): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i2.999

Abstract

Kebijakan WFH di masa pandemic berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan yang biasanya dilakukan secara manual, kini mengharuskan pemerintah untuk beradptasi dengan kondisi pembatasan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. Studi ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber yang berasal dari buku, jurnal, atau situs resmi pemerintah. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah harus terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud pelayanan yang cepat, terjangkau, dan efektif. Hasil evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan public di Indonesia yakni Dari segi efektivitas, pelayanan di masa pandemic covid dapat dikatakan efektif karena pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola yang tetap sesuai protokol kesehatan. Dari segi efisiensi, berdasarkan analisis penulis pada masa pandemi Covid 19 pekerja akan lebih produktif karena bisa menghemat waktu. Dari segi kecukupan, sangat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayaan singkat dan memuaskan. Dari segi perataan, sistem online dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin. Dari segi responsivitas, pelayanan publik online lebih responsif dimana dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dari segi ketepatan, masyarakat yang memanfaatkan platform online justru akan sangat terbantu untuk mendapatkan pelayanan tepat sesuai kebutuhan.
PERAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DALAM MEDIASI KEPUASAN KERJA, MOTIVASI, KOMITMEN ORGANISASI, TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA UNIVERSITAS UDAYANA I Made Yuda Prasetia; I Nengah Landra; I Nengah Sudja
Widyanata Vol 19 No 2 (2022): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i2.1000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi, dan komitmen organisasi terhadap Kinerja dengan Peran Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada pegawai Kantor Pusat Universitas Udayana, Bali Sampel pada penelitian ini berjumlah 130 pegawai pada Kantor Pusat Universitas Udayana, Bali dengan status PNS. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus, dan teknik analisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan program PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior(OCB), Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja, Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior(OCB), Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior(OCB), Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja, Organizational Citizenship Behavior (OCB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, serta ditemukan bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) mampu secara signifikan memediasi pengaruh variabel Kepuasan Kerja, Motivasi, dan Komitmen Organisasi terhadap variabel Kinerja. Implikasi manajerial penelitian ini yaitu para stakeholder selaku pemangku kepentingan yang terdiri dari pejabat struktural atau unsur pimpinan seharusnya melakukan evaluasi serta perlu adanya usaha – usaha untuk meningkatkan kepuasan dan pastisipasi sukarela dan dukungan terhadap fungsi - fungsi organisasi baik secara profesional maupun sosial alamiah.