Articles
66 Documents
<![CDATA[PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TIYINGTALI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Putu Surya Wedra Lesmana]]>;
<![CDATA[I Wayan Astawa]]>;
<![CDATA[Cok Gde Agung Kusuma Putra]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan. Selanjutnya dalam penentapan aktor bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan unsur orientasi nilai, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut namun orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, Tahap penyebarluasan, Tahap evalausi, dan klarifikasi]]>
<![CDATA[MENAKAR MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE DALAM ASPEK KONSTITUSIONAL ]]>
<![CDATA[Wayan Laksemini]]>;
<![CDATA[Erikson Sihotang]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wacana dan usulan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang rencananya diubah menjadi 3 (tiga) periode menjadi perhatian yang sangat serius mengingat reaksi dari semua kalangan dikarenakan dianggap telah mencederai konstitusi (contempt of the constitution). Dalam penelitian ini membahas mengenai (1) Aturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia; dan (2) Wacana 3 (tiga) periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam aspek konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penulisan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, dan tersier berupa kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan faktapendekatan historisdan pendekatan analisis konseptual Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 secara jelas mengatur tentang masa periode jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden beserta batasannya yang difungsikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan; Kedua, Apabila masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode tanpa adanya dasar hukum yang mengatur, maka akan memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Nyoman Alit Badrika]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Widiana]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam organisasi publik, bawahan bekerja selalu tergantung pada pimpinan. Apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tugas-tugas yang tingkat kesulitannya tinggi tidak dapat dikerjakan secara efektif dan efesien. Namun apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, maka tujuan dari organisasi tersebut akan terwujud. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian beberapa tujuan (Elmonika, 2017:27). Skripsi ini mengambil judul peran kepala dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan kepala dinas lingkungan hidup kota Denpasar dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data menggunakan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil skripsi menunjukan peranan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar di tinjau dari tiga aspek peranan yaitu peranan antar pribadi (interpersonal role). peranan berhubungan dengan informasi (informational role), peran pengambilan keputusan (Decisional Role) sudah berjalan sangat baik,adapun Faktor penghambat kepala dinas lingkungan hidup dalam meningkatkan kinerja pegawai ada pada kualitas SDM dan disiplin pegawai yang sering terlambat masuk kantor hingga samapai adanya tidak masuk kantor tanpa alasana pasti.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Komang Putra Budi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i01.1082
<![CDATA[Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik. Pengelolaan yang selama ini dilakukan adalah pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan masalah utama adalah pada sumber atau penghasil sampah. Sampai saat ini peran serta masyarakat secara umum hanya sebataspembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yangdapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang palingsederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik memerlukansosialisasi yang intensif dari pemerintah kepada masyarakat. Bila masalah sampah domestik ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan serta berkurangnya nilai estetika. Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik sangat tergantung kepada pemahaman dan kemauan masyarakat untuk menjaga dan menciptakan lingkungan bersih. Disamping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan sampah domestik juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Sampah Domestik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN USAHA KECIL, MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Oktaviani]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i01.1083
<![CDATA[Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, sesuai dengan yang tertuang dalam RENSTRA, diharapkan dapat mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Pemberdayaan dan pembinaan UKM dilakukan dalam upaya menentukan kebijakan yang paling tepat yang didasarkan pada kondisi di daerahnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui (1) bagaimanakah implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali dan bagaimana solusinya; dan (3) bagaimanakah upaya untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Bali. Kata Kunci: Usaha Kecil Menengah, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA) KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Made Suarningtyas Maharani]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 01 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i01.1084
<![CDATA[Transparansi anggaran harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018?; (2) Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung? dan (3) Apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) Sumber daya kebijakan, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik badan pelaksana, (e) disposisi implementor dan (f) kondisi sosial ekonomi dan politik; (2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung belum bisa diwujudkan dengan baik; dan (3) Kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung meliputi (a) kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung, (b) kendala dari faktor komunikasi berasal dari pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan para pelaksana; dan (c) kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran. Kata Kunci: Transparansi, Anggaran, Implementasi, Kebijakan Publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU ]]>
<![CDATA[Fakhriansyah, Rifqi]]>;
<![CDATA[Hakim, Kahar]]>;
<![CDATA[Yogopriyatno, Jatmiko]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1147
<![CDATA[Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Disiplin Kerja Pegawai Di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Disiplin Kerja Pegawai Di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Dengan batasan penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan prosedur analisis data. Sembilan pegawai Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menjadi informan sekaligus. Temuan penelitian ini didasarkan pada pembatasan (a). Datang ke tempat kerja dan mematuhi aturan jam kerja umumnya sangat baik, tetapi beberapa karyawan masih kesulitan untuk melapor kerja pada waktu yang ditentukan. Mungkin ada penyebab khusus untuk ini, jadi penting untuk mengidentifikasinya (b).Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah hal yang mutlak benar; dalam skenario ini, pejabat sipil harus memberikan pelayanan yang baik dan akurat. Pegawai telah menjaga barang milik Negara dengan menjaga dan memeliharanya sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya kerugian, yang dapat diterima apabila memanfaatkan dan memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BENGKULU ]]>
<![CDATA[Permata Sari, Cindy Nur]]>;
<![CDATA[., Suratman]]>;
<![CDATA[Yogopriyatno, Jatmiko]]>;
<![CDATA[Artayasa, I Made]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1149
<![CDATA[Perencanaan pembangunan perlu dibuat agar cita-cita dari suatu daerah dapat tercapai dengan baik. Untuk itu penelitian ini kemudian bertujuan mengetahui proses penyusunan rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Aspek penelitian berpedoman pada teori proses perencanaan yang dikemukakan oleh Handoko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan diketahui dalam menetapkan keputusan tentang keinginan dinas, hal yang dilakukan adalah mengajukan usulan kepada pemerintah. Kemudian dalam menetapkan keputusan terkait kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah serta surat keputusan gubernur. Pada aspek merumuskan keadaan saat ini diketahui identifikasi pemahaman akan posisi organisasi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan cara memahami dengan baik peraturan pemerintah, visi dan misi dinas, melakukan tugas dan fungsi bidang. Kemudian mengenai identifikasi pemahaman dinas akan posisi organisasi dan sumber daya yang tersedia diketahui bahwa saat ini sumber daya manusia serta fasilitas yang ada di dinas rata-rata sudah cukup baik. Pada aspek mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, diketahui bahwa pada faktor lingkungan internal kemudahan yang dimiliki dinas adalah SDM yang baik, kemudian hambatan yang dimiliki dapat diatasi dengan. Kemudian pada faktor lingkungan eksternal yang menjadi kemudahan serta hambatan adalah antusiasme masyarakat. Pada aspek mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, dalam melakukan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan dengan visi, misi dan juga strategi yang sudah disusun oleh dinas. Pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan adalah Bappeda, biro keuangan dan biro administrasi. Lalu, dalam melakukan penilaian alternatif kegiatan didasarkan pada kegiatan yang bersifat memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Lalu, melakukan pemilihan alternatif terbaik dilakukan berdasarkan pada anggaran serta prioritas yang ada pada tahun tersebut.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DAN BAYI BARU LAHIR DI PUSKESMAS KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT ]]>
<![CDATA[Wiranti, Zarah]]>;
<![CDATA[., Suratman]]>;
<![CDATA[Yogopriyatno, Jatmiko]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1150
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir di Puskesmas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif kualitatif dan tipe penelitian menggunakan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, informan sebanyak 4 orang yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu : reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan informan bidan, perawat, ibu hamil dan ibu bayi baru lahir. Penelitian ini menggunakan aspek penelitian yaitu kualitas pelayanan, kuantitas pelayanan, dan waktu pelayanan. Diperoleh bahwa, Kualitas pelayanan termasuk sangat efektif karena dimana pelayanan yang dilakukan tenaga medis selalu berpedoman pada SOP yang telah di tetapkan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir di Puskesmas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat serta kesopanan dan keramahan antara perawat dan pasien sudah diterapkan dengan baik. Kuantitas pelayanan untuk pasie ibu hamil sudah sangat efektif karena ibu hamil telah memahami pentingnya pemeriksaan selama masa kehamilan agar ibu hamil dapat mengetahui perkembangan bayi dalam kandungannya serta resiko yang akan terjadi nanti. Sedangkan Kuantitas pelayanan untuk bayi baru lahir masih kurang efektif karena beberapa ibu hamil memilih untuk melahirkan di rumah sakit dari pada di puskesmas. Waktu pelayanan pasien sudah termasuk cukup efektif karena Puskesmas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi telah menggunakan antrian elektronik untuk pemeriksaan pasien ibu hamil dan pemeriksaan lainnya. Kemudian untuk waktu pelayanan bayi baru lahir juga sudah cukup efektif karena pelayanan dilakukan oleh bidan yang professional.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN KEPAHIANG ]]>
<![CDATA[Al-Zuhdi, Muhammad Rifqi]]>;
<![CDATA[Hakim, Kahar]]>;
<![CDATA[Yogopriyatno, Jatmiko]]>;
<![CDATA[Artayasa, I Made]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 20 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54836/widyanata.v20i2.1151
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Kepahiang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Aspek penelitian diadopsi dari Wayne Parsons yaitu menilai evaluasi dari dua sisi yakini output dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek output, telah terealisasi 10 program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca benacana di Kabupaten Kepahiang, keterlaksanakan program yang sesuai dengan SOP, anggaran yang hampir 100% terealisasikan, namun untuk SDM dan fasilitas masih tergolong kurang, masih minimnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas sementara, untuk Outcome sudah menunjukkan respon yang baik dari masyarakat dengan program-program yang sudah mampu membantu masyarakat dalam beraktivitas pasca bencana dan partsipasi masyarakat terlihat dari aktivitas gotong royong, namun untuk pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktip dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tergolong masih rendah. Adapun rekomendasi untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang agar menambah dan melatih SDM yang ada, menambah sarana prasarana, mengadakan sosialisai terkait pemahaman masyarakat terhadap penanganan bencana guna menambah pemahaman masyarakat dan menjalin kerja sama dengan mitra swasta dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Kepahiang.]]>
