cover
Contact Name
Deasy Silvya Sari
Contact Email
deasy.silvya@unpad.ac.id
Phone
+6222-7796974
Journal Mail Official
intermestic@unpad.ac.id
Editorial Address
Kampus FISIP Unpad Jatinangor Jln, Raya Bandung-Sumedang Km 21 Jatinangor, Sumedang, jawa Barat, Indonesia 45363
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Intermestic: Journal of International Studies
ISSN : -     EISSN : 2503443X     DOI : http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v6n2
Intermestic Journal of International Studies (INTERMESTIC) is a peer-reviewed bi-annual academic journal. It is dedicated to facilitate the exchange of ideas and research on themes that focus on various issues within international-domestic spectrum or global-local relations by diverse actors, which includes but is not limited to: 1. Transnational movements; 2. Intercultural exchanges; 3. Domestic-foreign policy relations; 4. Practices of diplomacy; 5. Global-local governance; 6. Global-local political economy; 7. Contemporary security issues.
Articles 195 Documents
EDITORIAL: Kepemimpinan Regional dalam Hubungan Internasional Junita Budi Rachman; Arry Bainus
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.1

Abstract

Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya Dhanny Safitri; Ali Abdullah Wibisono
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.17

Abstract

Migrasi pekerja adalah kegiatan ekonomi yang penting bagi negara penerima maupun negara pengirim. Namun, terlepas dari manfaat yang dibawa oleh pekerja migran, terdapat banyak kerentanan dan ketidakamanan yang mereka hadapi seperti kekerasan fisik dan mental, upah tidak dibayar, perdagangan manusia, dan lainnya. Padahal, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan, dan hidup dengan bermartabat adalah hak setiap pekerja tersebut sebagai seorang individu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka konsep keamanan manusia, artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migrannya. Studi ini menemukan bahwa upaya pemerintah telah mencerminkan prinsip dan pendekatan keamanan manusia dalam strateginya; namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi.
Protecting National Security and Economic Freedom Arfiah Busari; Zamruddin Hasid; Jiuhardi Jiuhardi
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.7

Abstract

Makalah ini berinisiatif untuk mempelajari kausalitas antara military spending (MS), GDP of military sector (GMS), armed forces personnel (AFP), arms exports (AE), dan arms imports (AI) terhadap kebebasan ekonomi (FE). Objektivitas ditentukan di Indonesia–Malaysia–Singapura. Regresi data panel digunakan untuk menguji serangkaian hipotesis selama kurun 2014–2021. Selanjutnya, parameter probabilitas yang diberlakukan adalah ? <0,05. Berbagai kesimpulan memperlihatkan ada perbedaan pada tiga pengamatan. Pertama, AFP dan AE berpengaruh signifikan terhadap EF di Indonesia. Kedua, MS, GMS, dan AI justru mempengaruhi EF di Malaysia secara signifikan. Ketiga, MS, GMS, dan AFP mempunyai keterkaitan yang signifikan bagi EF di Singapura. Hasil penyelidikan memberikan wawasan yang berguna mengenai kemajuan industri militer dan teknologi senjata, sehingga membawa eskalasi perekonomian yang lebih progresif. Kebebasan ekonomi sebagai identitas yang melambangkan kematangan kemakmuran sebuah negara. Oleh karenanya, kedamaian sukar tercapai apabila tuntutan untuk memperjuangkan kesejahteraan tidak selenggarakan.
Welcoming The Opportunities: Deciphering Contemporary Mobility of Indonesian Professionals to Japan Firman Budianto
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.13

Abstract

The research on how transnational mobility of professionals from developing countries is facilitated and constructed are still developing. Drawn on qualitative data from in-depth interviews with Indonesian professionals in Japan between 2018 and 2020 as a case study, this article discusses all the factors that facilitate the mobility of Indonesian professionals to Japan, including the individual narratives related to both Indonesia and Japan. The case study of Indonesian professionals in Japan demonstrates that the intersections of not only credentials, skills, and transnational economy between Japan and Indonesia, but also the various emerging channels such as scholarship regimes and the changing in Japan’s domestic labor market and recruitment systems have created a set of opportunities that increasingly pave the way for foreign professionals to build a career in Japan while contributing to the homeland. The transnational mobility of working professionals from developing countries to Japan could be seen as a form of welcoming such opportunities and it makes working in Japan as one of the options global talents can choose
Relasi Pusat-Daerah dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Perbandingan Kasus Skotlandia dan Papua Anggi Koenjaini Putri; Dhania Aisyah Aurella; Nurul Azizah Salma; Ario Bimo Utomo
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.2

Abstract

Abstract This research describes a comparison of the practice of paradiplomacy between Scotland and Papua with the main focus on analyzing the relationship between the central government and local government in the two regions. These two different regions have three characteristics in common, namely they both have problems of separatism, both are recognized as autonomous regions by the central government, and there are para-diplomacy activities. This research uses a qualitative method with the data obtained based on secondary data through the study of literature. The purpose of this research is to determine the tendency of cooperative or conflictual relationships in the relationship between the central government and local government in the two regions by referring to the theoretical basis of Panayotis Soldatos and David Criekemans. The results of the research explain that the relationship between the center and local government of the two regions has the same pattern and is influenced by the dynamics of the national movement and does not have the authority to regulate foreign relations. It is hoped that this research can be a reference for other writers in researching the practice of paradiplomacy with the background of the nationalism movement. Keywords: nationalism, Papua, paradiplomacy, Scotland Abstrak Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan praktik paradiplomasi antara Skotlandia dan Papua dengan fokus utama menganalisis hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kedua wilayah. Dua wilayah yang berbeda ini memiliki tiga persamaan karakteristik yakni keduanya memiliki masalah separatisme, keduanya juga diakui sebagai daerah otonom oleh pemerintah pusat, dan terdapat aktivitas paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang diperoleh berdasarkan data sekunder melalui studi literatur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan hubungan yang kooperatif atau konfliktual dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kedua wilayah dengan mengacu pada dua landasan teori dari Panayotis Soldatos dan David Criekemans. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kedua wilayah memiliki pola yang sama dan dipengaruhi oleh dinamika gerakan nasional serta tidak memiliki wewenang dalam mengatur hubungan luar negeri. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam meneliti pengelolaan praktik paradiplomasi yang berlatar belakang gerakan nasionalistik. Kata kunci : nasionalisme, Papua, paradiplomasi, Skotlandia
Critical Discourse Analysis of China's Foreign Policy in Speeches by Xi Jinping Intan Tiara Kartika; Surwandono Surwandono
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.5

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi wacana arah kebijakan luar negeri China dibawah era kepempinan Xi Jinping. Artikel ini menggunakan konsep analisis wacana kritis menganalisis kebijakan luar negeri China melalui pidato Xi Jinping dalam sepuluh tahun terakhir kepempinannya. Untuk pengumpulan data, validasi dan penyelidikan linguistik menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus dan VOS Viewer. Sumber data yang digunakan adalah kajian literatur melalui e-book, berita, jurnal dari Scopus dan Google Scholar. Hasil olahan data memperlihatkan temuan yang menarik, dimana dalam forum nasional, Xi kerap menggunakan isu politik, yang berkaitan dengan stabilitas domestik, sedangkan dalam forum internasional menggunakan isu ekonomi. Akan tetapi saat diproses secara menyeluruh, ternyata isu besar yang diangkat dalam pidatonya adalah peran global China. Xi Jinping membentuk wacana politik luar negeri, dimana China dibawah kepemimpinannya akan membangun kembali keberhasilannya dan kebangkitan China akan membawa manfaat bagi dunia internasional.
State and Social-Centered Approaches to The Political Economy of South Korea Miftah Farid; Riska Luneto
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.8

Abstract

This paper aims to analyze South Korea's development efforts by looking at the two differences between the state-centered and social-centered approaches. Both have different views from each other, but this is what the author tries to use to describe the process of South Korea's economic development during the Park Cung-Hee administration amidst the intervention of capitalist groups. Development is divided into three important phases; preconstruction, stabilization, and rapid development with a development strategy within a certain period of time and industrialization in many sectors. In the process, South Korea emphasizes the role of the government and other stakeholders who have a major role in the country's economic development, although in the midst of its development there are internal obstacles experienced by South Korea, South Korea actually shows its economic success today.
Pandemi Covid-19: Dampak Global dan Peluang Bagi Sektor Pertanian Indonesia Arie Kusuma Paksi; Nadhif Fadhlan Musyaffa; Rani Dian Iswari
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.14

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak krusial pada sektor pertanian di dunia, dan pada khususnya sektor pertanian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap sektor pertanian Indonesia dan bagaimana sektor pertanian Indonesia dapat beradaptasi dengan dampak tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dari tahun 2013 hingga 2022 dengan data dari dua belas kementerian, dinas, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Juga, penulis menggunakan data-data sekunder yang berasal dari artikel, buku, dan sumber kredibel lainnya. Penulis menggunakan pendekatan kapasitas adaptif dalam menganalisa perkembangan sektor pertanian Indonesia pada era pandemi covid-19. Berdasarkan analisis riset kualitatif penulis, sektor pertanian Indonesia dapat beradaptasi dengan baik dalam era pandemi Covid-19 dengan memiliki ketahanan yang tinggi, sekaligus kerentanan yang dapat diantisipasi. Juga, pandemi Covid-19 justru memberikan potensi baru bagi sektor pertanian Indonesia. Penulis mengusulkan lima inisiatif untuk memastikan kelangsungan jangka panjang sektor pertanian Indonesia.
Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Leonard Felix Hutabarat; Angel Damayanti
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.3

Abstract

South-South Cooperation has played an important role in encouraging development in various countries through strategic programs, such as training, sending experts, providing grants, scholarships, infrastructure, as well as empowering women. Indonesia as one of the countries that plays an active role as a donor country is expected to increase its role in strengthening Indonesia's position as a new emerging donor so that it can improve Indonesia's image in international forums. Diplomacy carried out by Indonesia is part of a constructivism approach in the study of international relations related to the formation of perceptions and values that Indonesia will share with its cooperation partners. South-South Cooperation is not only part of Indonesia's national priority in The National Medium-Term Development Plan 2020-2024, but also provides benefits as a bridge between the needs of beneficiaries and Indonesia's interests, improves Indonesia's positive image in the region and globally, and is part of Indonesia's economic diplomacy. In the recovery after the COVID-19 pandemic, South-South Cooperation is expected to be a part of development cooperation form that can be one of the instruments for restoring conditions and building back better in achieving the goals of SDGs 2030.
Krisis Politik Myanmar : Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer dan Peran Indonesia Muhamad Adian Firnas; Kiky Rizky
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.10

Abstract

The coup that was carried out by military leader General Min Aung Hlaing shocked the international community. This coup was not only a failure of the democratic life that had been developing in the country since 2010, this coup will return Myanmar to the authoritarianism that has been in the country for almost 50 years. This article aims to examine the future of democracy in Myanmar and what Indonesia can do to support democratization in this country.. The method used is descriptive method with secondary data sources This article finds that the continuation of democracy in this country will be difficult based on internal conditions. The military solidity in supporting the coup and the tendency of the junta leader to extend martial law on the grounds of instability and weakening pro-democracy forces with a repressive approach shows that the military still wants to maintain its powers as it did in the past. That opportunity exists precisely from outside the country, namely pressure and involvement from the international community, including Indonesia. The political crisis that has widened into a humanitarian crisis must be used as an entry point for Indonesia to open a dialogue with the military junta. Indonesia's position as chair of ASEAN is a test for Indonesia to bring progress in resolving the political crisis in Myanmar Keywords: Democracy, Military Coup, Humanitarian Intervention