cover
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Reproduksi bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang Nurjanah, Siti; Suharso, Suharso; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12386

Abstract

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting bagi narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang belum optimal akibat keterbatasan tenaga medis khusus dan sarana prasarana yang belum memadai. Diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk pemenuhan tenaga medis spesialis dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.
Implementasi Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa: Penggunaan Platform Online Dispute Resolution di Indonesia Assadath, Frido Davi; Setiawati, Diana
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12766

Abstract

Internet merupakan teknologi yang memiliki dampak paling besar dalam kehidupan manusia. Teknologi juga mengubah bagaimana cara kita dalam berinteraksi antara satu sama lain. Sehingga mengubah cara kita dalam menyelesaiakn konflik infrastruktur telekomunikasi bagi kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui internet disebut dengan penyelesaian sengketa online atau ODR. Online Dispute Resolution adalah inovasi hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam metode penyelesaian sengketa secara alternatif dimana melalui ODR pihak yang bersegketa tidak perlu bertemu secar langsung (tatap muka) guna menyelesaikan sengketanya. Dengan metode penelitian normatif, yang bersumber dari data hukum sekunder, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data dengan cara pengelompokkan dalam data-data dari hasil penelitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam penyelesaian sengketa studi kasus penggunaan platform Online Dispute Resolution di Indonesia terdapat kendala-kendala seperti masih terdapat penduduk yang belum mengenal penggunaan internet seperti WhatsApp, Telegram, Line, WeChat, dan masyarakat Indonesia kurang percaya dengan keberhasilan sistem ODR.
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan Irsyadillah, Alaika Nurilhikam; Muhsin Syafingi, Habib; Trisna Noviasari, Dilli; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14115

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum multi-stakeholder yang diselenggarakan secara berjenjang untuk merencanakan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai bentuk implementasi demokrasi partisipatif, Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat kecamatan, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan belum sepenuhnya efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat terutama kalangan pemuda dan perempuan, kurangnya sosialisasi yang optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang masih terbatas, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, serta lemahnya mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain komitmen pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perbaikan mekanisme pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur pengelola, dan peningkatan transparansi dalam tindak lanjut hasil Musrenbang.
Nilai Tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis di Desa Danawinangun dalam Perspektif Antropologi Hukum Hamidah, Nasywa; Ayu Anggraeni, Putri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14208

Abstract

Tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis di Desa Danawinangun, Cirebon, merupakan salah satu praktik budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai spiritual, norma sosial, serta aspek hukum yang masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif antropologi hukum. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum melalui metode hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber utama, yaitu Kuncen (juru kunci petilasan) dan para sesepuh Desa Danawinangun. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap makna tradisi, fungsi sosial di tengah masyarakat, serta dimensi hukum yang tersirat maupun tersurat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis tidak hanya sebatas ritual keagamaan, melainkan menjadi wadah pelestarian norma dan aturan sosial yang tidak tertulis, seperti penghormatan terhadap leluhur, penguatan tali silaturahmi antarmasyarakat, pemupukan semangat gotong royong, hingga penerapan sanksi sosial bagi pelanggar tradisi. Berbagai nilai luhur tersebut kemudian membentuk sistem hukum adat yang diakui dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat setempat. Tradisi ini sekaligus menjadi manifestasi nyata kearifan lokal yang mampu mempererat identitas kolektif, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga kesinambungan budaya leluhur. Dengan eksistensi dan perannya yang strategis di tengah arus perubahan zaman serta modernisasi, tradisi Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis perlu mendapatkan perhatian lebih dan dilestarikan agar tetap dapat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai dan norma yang membentuk identitas budaya nasional.
Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang Kurniaty, Yulia; Sura, Damar Aji; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8774

Abstract

Pelayanan publik wajib memberlakukan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama dalam Lapas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi AAUPB dalam menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang dan mendeskripsikan hambatan serta bagaimana solusinya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa narapidana yang kehilangan sebagian kemerdekaannya wajib menerima hak atas pelayanan publik yang baik. Akibat kelebihan kapasitas, hak-hak narapidana menjadi terbatas bahkan tidak terwujud. Beberapa hambatan dan kendala pelaksanaan AAUPB di Lapas Kelas IIA Magelang adalah adanya petugas yang tidak transparan sehingga dapat terjadi pemerasan, pelaksanaan pelatihan menjadi sulit karena kelebihan kapasitas dan SDM yang kurang, WBK dan WBBM belum dilaksanakan dan kurangnya fasilitas. Diperlukan solusi terhadap kendala tersebut, seperti melalui peningkatan pengawasan dan penyediaan panduan pembelajaran daring bagi petugas Lapas melalui pemanfaatan reward and punishment.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang Listari, Kartika Dwi; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9713

Abstract

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang Rejeki, Tri; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9886

Abstract

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Dampak Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang Yodanti, Alfrinnisa; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9930

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengalami kemajuan. Selain tilang konvensional, terobosan baru yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Magelang saat diterapkannya ETLE. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas sejak ETLE diberlakukan dari tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023, tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya ETLE. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran yang tidak mencukupi, masyarakat yang kurang sadar hukum, dan budaya masyarakat yang kurang tertib hukum. Tingginya jumlah pelanggaran yang tercatat dalam ETLE menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas masih rendah.
Tinjauan Yuridis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penghasil Karya Cipta dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Sari, Elvira Purnama; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa'
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10087

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. AI mampu memecahkan masalah rumit dengan akurasi yang tinggi hingga dapat menghasilkan suatu ciptaan. Hal tersebut memunculkan permasalahan dan dampak negatif terkait hak cipta. Ketiadaan adanya aturan yang eksplisit mengatur ciptaan AI menyebabkan ketidakpastian hukum. Undang-undang Hak Cipta 2014 belum sepenuhnya mencakup mengenai ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari ciptaan yang dibuat AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa AI memiliki peran sebagai penghasil kreasi dan inovasi. Namun, AI bukan merupakan subjek hukum dan akibat hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI bergantung pada tanggung jawab hukum pencipta atau pengguna AI terkait.
Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta Sriwangi, Garni; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14119

Abstract

Lisensi Creative Commons (CC) merupakan instrumen hukum yang mendukung keterbukaan informasi dalam publikasi ilmiah, dengan memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur hak ciptanya. Meski secara yuridis lisensi ini dimungkinkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapannya di Indonesia belum berjalan efektif, terutama dari aspek budaya hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lisensi CC oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum hak cipta, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dari kalangan penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah, serta studi pustaka terhadap literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama. Banyak penulis tidak memahami konsekuensi hukum lisensi yang mereka gunakan, penerbit belum menetapkan kebijakan yang konsisten, dan pembaca sering abai terhadap kewajiban atribusi maupun batasan lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lisensi CC lebih banyak diterapkan secara formalistik tanpa pemahaman nilai dan fungsi hukumnya secara mendalam. Untuk memperkuat budaya hukum dalam penerapan lisensi CC, diperlukan edukasi hukum yang sistematis, kebijakan penerbitan yang jelas, serta reformulasi regulasi nasional yang mengakui dan mengatur lisensi terbuka secara eksplisit dalam ranah publikasi ilmiah digital.

Page 11 of 12 | Total Record : 117