cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 6   7   8   9   10 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia Dhany Ibrahim; Basri Basri; Dilli Trisna Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11770

Abstract

Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.
Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang Vita Ayu Romanti; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari; Suharso Suharso
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11773

Abstract

Penerapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak desa yang belum melaksanakanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam mewujudkan good governance melalui SID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena beberapa faktor. Diperlukan perbaikan di aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali Erna Sri Rejeki; Suharso Suharso; Dilli Trisna Noviasari; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11780

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. BPD berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum optimal. Hambatan seperti kurangnya sarana, ketidakpahaman anggota BPD terhadap fungsi BPD, dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat efektivitas BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat, dukungan sarana yang memadai, pelatihan bagi anggota baru, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati Sulistiyowati; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Miftkhul Jannah; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11791

Abstract

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Erni Muzairoh; Suharso Suharso; Dilli Trisna Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11824

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sumberadi Nihayati Tamimah; Habib Muhsin Syafingi; Dilli Trisna Noviasari; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11827

Abstract

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat yang mana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PTSL di Kelurahan Sumberadi Mlati Kabupaten Sleman, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan temuan awal, pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sumberadi menghadapi masalah kecurangan oleh panitia pelaksana yang memungut biaya lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam SKB 3 Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Tanah Sistematis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan pendekatan sosiologi hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menyatakan terdapat 4 faktor keberhasilan implementasi pelayanan. Sumberdata yang digunakan terdiri dari data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Dan analisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pelayanan PTSL di Kelurahan Sumberadi belum efektif berdasarkan analisis faktor komunikasi, anggaran, dan komitmen implementor.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Bryan Firdaus Army Valentino; Basri Basri; Dilli Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11839

Abstract

Pekerja Migran Indonesia sering mengalami berbagai masalah, diantaranya pelanggaran Hak Asasi Manusia, eksploitasi dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dikarenakan hal ini menyangkut martabat dan hak fundamental Pekerja Migran Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang ancaman perlindungan hukum pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Pekerja Migran Indonesia sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti eksploitasi, kekerasan dan penipuan. Kerangka hukum yang melindungi Pekerja Migran Indonesia diantaranya UU No. 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai konsep perlindungan HAM dalam ketentuan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Gojek's Responsibility for Loss of Items on Gojek Indonesia's Go-Send Feature Salsabila Annisa Mahadewi; Heniyatun Heniyatun; Chrisna Bagus Edhita Praja; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11946

Abstract

The development of new science and technology makes it easy for people to buy and sell online through the Tokopedia marketplace and delivery one day or same day. One of the one-day or sameday deliveries that the Gojek application has is the Gosend feature. Apart from making this feature easier for users, there is also a problem, namely that goods are lost during delivery by service providers from Gojek Indonesia. This research aims to analyze the legal relationship between the parties involved to determine the appropriate legal responsibility of Gojek Indonesia for loss of goods (iPad) as regulated in the Consumer Protection Law. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that PT. Gojek Indonesia has transferred responsibility for the problem of lost items in the form of iPads purchased through Tokopedia by not fully reimbursing the nominal value of the items lost. So the law should be able to break and provide justice for consumers because of the existence of standard agreements.
Legal Protection of Consumers in Renting Video Streaming Accounts Obtained Through The Marketplace Rizka Chellin Dwi Azizah; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11953

Abstract

This study aims to determine the validity of the video streaming account rental agreement through the marketplace and the protection of consumers in renting video streaming accounts through the marketplace. This research uses normative research methods with a legislative approach and literature study and is presented descriptively the results of this study explain that the agreement that occurs between the video streaming application service provider in the marketplace and the application tenant does not fulfil the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely regarding the requirements of a halal cause. The tenant has violated the terms and conditions set by the official video streaming application service provider. Legal protection cannot be given to users of video streaming application services obtained through the marketplace because the objective conditions of the agreement are not fulfilled, which makes the agreement null and void and is considered never to have occurred.

Page 8 of 12 | Total Record : 117

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue