cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Potensi Peran Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia Ditinjau dari Keadilan Hukum Resananda, Arif; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14272

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peran kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan fokus pada pemenuhan asas keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mendukung keadilan prosedural, seperti efisiensi proses hukum dan konsistensi putusan. Namun, kecerdasan buatan belum mampu menjangkau keadilan substantif yang menuntut sensitivitas terhadap konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan penilaian moral yang kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, keadilan bukan sekadar kepastian norma, tetapi juga pencerminan dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem hukum harus dilakukan secara hati-hati dan etis, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi adaptif dan akuntabel guna mengarahkan pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen bantu yang mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum.
Permasalahan dalam Penerapan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Wulan, Nawang; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14276

Abstract

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat merugikan keuangan negara dan kesejahteraan publik. Berdasarkan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti (restitusi) merupakan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dalam putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul ketika terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan Pasal 18 secara normatif dan mengklasifikasikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait lamanya pidana penjara terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pelaksanaan eksekusi juga menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya harta yang dapat dieksekusi dan gugurnya perkara akibat terpidana meninggal dunia. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan terbatasnya efektivitas pemulihan kerugian negara.
Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Choully, Aufilana Dwi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9223

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.
Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial Yudha, Angga Pradipta; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9308

Abstract

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.
Pengaruh Dispensasi Perkawinan Terhadap Rentannya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang) Pamungkas, Seno Aji; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum; Muhammad, Fadil
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9608

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin dan perceraian yang timbul akibat pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang serta menganalisis pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (undang-undang, peraturan terkait, literatur, artikel, dan bahan hukum lainnya) serta penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin meliputi masalah ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, serta faktor perjodohan. Tingginya perceraian pada pasangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental dari pasangan yang menikah di usia dini. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik, percekcokan, atau pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Wijayanti, Angellia Fitri; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14271

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pengguna dan pengedar, namun tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas untuk membedakan keduanya sehingga menimbulkan ambiguitas dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas pengaturan mengenai pengguna dan pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasar bahan hukum primer berupa UU No 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penerapan pasal. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penjelasan lebih rinci dalam UU Narkotika mengenai definisi, kriteria, serta indikator yang jelas untuk membedakan pengguna dan pengedar, termasuk batasan dosis atau jumlah narkotika, niat, dan peran dalam peredaran, agar penegakan hukum dapat lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Putra, Farhan Adiyatma; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14281

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya melalui munculnya praktik promosi judi online di media sosial. Fenomena semakin mengkhawatirkan karena melibatkan peran publik figur seperti influencer, selebgram, dan konten kreator yang secara sadar maupun tidak sadar menyebarluaskan konten bermuatan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk promosi judi online yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh studi literatur dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa promosi judi online melalui media sosial bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyedia platform digital, guna memutus mata rantai penyebaran konten perjudian di ruang digital.

Page 12 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue